PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Jl. Lanto Dg Pasewang No. 34 Telp. (0411) 21022 Kode Pos 92311

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR :  03  TAHUN  2011

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

OLEH :

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN JENEPONTO

TAHUN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 
BUPATI JENEPONTO,

Menimbang	:	a.	bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang harus dihormati, dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang;

b.	bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi antar negara maupun dalam negeri yang mengancam masyarakat, bangsa dan negara serta norma-norma kehidupan masyarakat Jeneponto;

c.	bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
 
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud      dalam huruf a, huruf b, dan huruf c  perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;
	
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);

3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimation Agains Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

5.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

6.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

7.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Covention Nomor 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

8.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

9.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Probihition of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) dan U.N Concention Against Transnational Organized Crime, 2000;

10.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

11.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

12.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

13.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

15.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674;

16.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

17.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

18.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

19.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20.	Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

21.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan Dan Penghapusan Perdagangan (Traffiking) Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 9);

22.	Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187);
	
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.	Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.	Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
5.	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Jeneponto;
6.	Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negari atau di luar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

7.	Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
8.	Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang. 
9.	Penertiban dan pengendalian adalah suatu proses, tindakan atau cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar setiap tindakan yang berkaitan dengan migrasi penduduk dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
10.	Pembinaan adalah suatu proses, tindakan atau cara berupa pembaharuan, penyempurnaan atau kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna berkaitan dengan pencegahan perdagangan orang.
11.	Perlindungan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, jaminan atas pemenuhan hak dan terhindarnya penduduk dari tindakan perdagangan orang.
12.	Pengawasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin agar pencegahan perdagangan orang dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
13.	Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap, menetap sementara meliputi perpindahan antar kota, kabupaten, provinsi dan negara.
14.	Penanganan adalah setiap tindakan atau upaya untuk mengatasi dan atau mengembalikan kondisi korban baik fisik, psikis, ekonomi dan/atau sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang meliputi kegiatan pemantauan, penguatan dan peningkatan kemampuan penegakan hukum dan para pemangku kepentingan lain.
15.	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16.	Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
17.	Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas ada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun inmateriil.
18.	Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
19.	Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
20.	Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
21.	Calon tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
22.	Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

23.	Perantara adalah seseorang atau sekelompok orang dan/atau suatu badan hukum yang melaksanakan kegiatan mencari tenaga kerja, untuk kepentingan seseorang atau satu badan hukum untuk dipekerjakan kepadanya atau pada suatu badan hukum.
24.	Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
25.	Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
26.	Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan/atau ibu dan anak.
27.	Surat Izin Bekerja di Luar Daerah yang selanjutnya disebut SIBLD, adalah dokumen perizinan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang telah disetujui oleh Camat berdasarkan permohonan dari penduduk desa/kelurahan yang telah memenuhi persyaratan.
28.	Surat izin pindah adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk perdesaan atau kelurahan yang berisikan izin untuk pindah tempat tinggal di luar wilayah desa atau kelurahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
29.	Pemulangan adalah pengembalian korban perdagangan orang dari suatu daerah dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ke daerah asal korban.
30.	Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi seseorang meliputi kesehatan/mental, ekonomi yang menjadi korban perdagangan orang dari gangguan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial agar orang tersebut dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
31.	Reintegrasi sosial adalah kondisi kemasyarakatan dimana korban perdagangan orang kembali berbaur dan hidup bersama masyarakat secara baik.
32.	Pencegahan perdagangan orang adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab untuk meniadakan, menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang meliputi penertiban dan pengendalian, pembinaan, perlindungan dan pengawasan.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 2

Pencegahan dan penanganan perdagangan orang didasarkan pada asas :
a.	kemanusiaan; 
b.	kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan; 
c.	kepastian hukum; 
d.	kesetaraan gender; 
e.	perlindungan korban; dan 
f.	tidak diskriminasi dan keterpaduan.

Bagian Ketiga
Maksud 

Pasal 3
Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari upaya menjadikan obyek komersial untuk diperdagangkan.

Bagian Keempat
Tujuan

Pasal  4

Pembentukan Peraturan Daerah bertujuan:

a.	melindungi hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala bentuk perdagangan;
b.	mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan serta menghargai, menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia; 
c.	membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang;
d.	melakukan penanganan yang komprehensif terhadap korban demi menyelamatkan dan memberikan keadilan sesuai dengan harkat dan martabatnya; dan
e.	meningkatkan kepekaan terhadap ancaman tindak pidana perdagangan orang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)	Peraturan Daerah ini mencakup:
a.	pencegahan perdagangan orang; dan
b.	penanganan korban perdagangan orang.

(2)	Pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) merupakan  tugas dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

BAB III

PENCEGAHAN
Bagian Kesatu

Pencegahan Perdagangan Orang

Pasal 6

Pencegahan perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup :

a.	penyebarluasan informasi;
b.	penertiban administrasi kependudukan; 
c.	penerbitan surat pindah;
d.	penerbitan izin bekerja di luar daerah; 
e.	pelaporan kepada pejabat yang berwenang; dan
f.	pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua
Penyebarluasan Informasi

Pasal 7

(1)	Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a kepada masyarakat mencakup informasi:
a.	ketenagakerjaan; 
b.	bentuk-bentuk perdagangan orang; dan
c.	kerjasama tentang pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang.

(2)	Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan berbagai media komunikasi. 

Bagian Ketiga
Penertiban Administrasi Kependudukan

Pasal 8

(1)	Kecamatan, desa dan kelurahan wajib melakukan penertiban administrasi kependudukan.
(2)	Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a.	akta kelahiran;
b.	kartu tanda penduduk; 
c.	surat jalan; dan 
d.	surat pindah penduduk
(3)	Penertiban administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hanya dilakukan bagi penduduk Kabupaten Jeneponto yang mencari pekerjaan  keluar Daerah Jeneponto juga setiap orang yang masuk dan bekerja di wilayah Kabupaten Jeneponto.

Bagian Keempat
Penerbitan Administrasi Perizinan Bekerja di Luar Daerah

Pasal 9

(1)	Kepala Desa atau Lurah wajib menerbitkan SIBLD kepada setiap orang yang mengajukan permohonan untuk bekerja di luar daerah setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

(2)	SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Camat setempat.

(3)	SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikeluarkan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

a.	akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
b.	surat tanda penduduk yang masih berlaku;
c.	surat rekomendasi dari Kepala Dusun;

d.	melampirkan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
e.	bagi laki-laki atau perempuan yang sudah kawin dan masih terikat perkawinan, suami atau istri harus menandatangani surat permohonan tersebut;
f.	bagi laki-laki atau perempuan yang belum menikah harus mendapat persetujuan dari orang tua atau wali; dan
g.	melampirkan surat penerimaan lamaran bekerja dari perusahaan bersangkutan, jenis pekerjaan, tempat bekerja, nama dan alamat pengurus perusahaan tempat bekerja. 

(4)	Surat permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diajukan melalui PPTKIS atau perantara harus:

a.	datang langsung ke Desa atau Kelurahan bersangkutan; 
b.	bersama-sama dengan pemohon; dan
c.	melapor secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah;

(5)	SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.

(6)	Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditolak pengesahannya oleh Camat.

(7)	Camat mengadministrasikan semua dokumen SIBLD yang disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah baik yang telah disetujui atau yang ditolak pengesahannya dan melaporkan kepada Bupati dan Walikota setiap bulan.

(8)	Para pejabat yang berwenang menertibkan SIBLD dilarang menghalang-halangi urusan perizinan dimaksud.

(9)	SIBLD wajib disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah untuk selanjutnya diteruskan kepada Camat dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Kelima
Surat Pindah

Pasal 10

(1)	Setiap orang yang akan menetap diluar tempat asal, wajib mengajukan permohonan surat pindah penduduk kepada Kepala Desa atau Lurah setempat.

(2)	Surat pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

(3)	Seorang anak yang mengajukan permohonan pindah kepada Kepala Desa atau Lurah setempat wajib didampingi oleh orang dewasa sebagai penanggungjawab disertai identitas diri yang jelas dan keterangan tertulis tentang maksud kepindahan serta alamat dan nama keluarga yang dituju.

Pasal 11

(1)	Bupati, melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan melakukan pemantauan terhadap setiap SIBLD yang dilaporkan oleh masing-masing camat. 

(2)	Bupati, melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memonitor, mengawasi dan mengambil langkah penegakan hukum terhadap adanya dugaan terhadap suatu kegiatan yang berindikasi perdagangan orang.

(3)	PPTKIS wajib melapor kepada Bupati melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan setiap pengiriman tenaga kerja keluar daerah.
 
Bagian Keenam
Pelaporan Kepada Pejabat Yang Berwenang

Pasal 12

Setiap orang yang mengetahui atau mengalami adanya indikasi dan/atau tindak pidana perdagangan orang wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 13

Untuk jangka menengah dan jangka panjang pencegahan terhadap praktek perdagangan orang dengan meningkatkan ekonomi, lapangan kerja, pengetahuan, dan ketrampilan melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB IV
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 14

Penanganan  korban perdagangan orang mencakup : 

a.	perlindungan korban;
b.	pemulangan korban;
c.	rehabilitasi; dan 
d.	reintegrasi sosial.

Bagian Kesatu

Perlindungan Korban

Pasal 15

Setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang berhak mendapat :

a.	perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
b.	pendampingan dalam semua proses penanganan;
c.	pelayanan medis sesuai ketentuan; dan
d.	perlindungan pisikis.

Bagian Kedua
Pemulangan Korban

Pasal 16

PPTKIS atau orang perorangan wajib memulangkan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b yang merekrut tenaga kerja dan menjadi korban perdagangan orang.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi

Pasal 17

Rehabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terhadap korban perdagangan orang meliputi rehabilitasi kesehatan dan rehabilitas sosial.

Pasal  18

Penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas/Badan. 

Bagian Keempat
Reintegrasi Sosial

Pasal  19

Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal  20

Pemerintah Daerah untuk melaksanakan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto.

BAB V

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 21

(1)	Untuk mengefektifkan dan menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan  Perdagangan Orang dengan melibatkan berbagai unsur.

(2)	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

(3)	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:

a.	mengkoordinasikan upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang;
b.	melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama; 
c.	memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitas, pemulangan dan reintegrasi sosial;
d.	memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
e.	melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
f.	mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga-lembaga yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah.

Pasal 22

(1)	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang bersama Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang setiap 3 (tiga) tahun.

(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, tata cara pengisian keanggotaan, struktur, dan tata kerja Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasa 23

(1)	Masyarakat berperanserta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

(2)	Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib atau turut serta dalam menangani korban perdagangan orang.

Pasal 24

Setiap orang, kelompok, organisas politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, media massa, perguruan tinggi, lembaga studi dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai perdagangan orang.

BAB VII
PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 25

(1)	Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang melalui advokasi, sosialisasi, pembuatan pedoman, perizinan, penyuluhan, seminar, pendidikan dan pelatihan.

(2)	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
a.	melakukan diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang; 
b.	melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan terjadinya praktik perdagangan orang;
c.	memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang; dan
d.	meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 26

(1)	Bupati melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

(2)	Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Bupati lain dalam menjalin kerjasama untuk mencegah dan menangani korban perdagangan orang serta rehabiitasi terhadap para korban antar kabupaten dan provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 27

(1)	Bupati melakukan pengawasan terhadap:
a.	kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang; dan
b.	pelaksanaan migrasi penduduk;

(2)	Bupati melaksanakan pemantauan terhadap setiap pengiriman tenaga kerja ke luar Kabupaten Jeneponto.

(3)	Bupati melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di wilayah kabupaten Jeneponto.

(4)	Bupati bekewajiban melakuan pemantauan terhadap setiap pengiriman tenaga kerja ke luar wilayah kabupaten Jeneponto.

(5)	Tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilimpahkan kepada dinas yang menangani ketenagakerjaan.

(6)	Lembaga sosial keagamaan, organisas kemasyarakatan, media massa, organisasi pemerhati perempuan dan anak, lembaga pendidikan dapat melaksanakan pengawasan terhadap pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber dana lainnya yang sah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

(1)	Camat, Kepala Desa, dan Lurah yang melanggar ketentuan Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)	Perusahaan Jasa Tenaga Kerja yang menyalurkan tenaga kerja pada perusahaan dan/atau tempat kerja yang mempraktekkan perdagangan orang dikenakan hukuman administrasi berupa pencabutan izin usaha dan larangan beroperasi di daerah.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

(1)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2)	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.	menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
b.	melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c.	menyuruh berhenti seseorang tersangka dan  memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.	melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e.	mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
f.	memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.	mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h.	mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
i.	melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1)	Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak     Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)	Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaku dapat juga dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

								Ditetapkan di Jeneponto
								pada tanggal 7 Nopember 2011

								  BUPATI JENEPONTO,

										ttd

       									  RADJAMILO
Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 7 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

			ttd

      Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si
	
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2011 NOMOR 205

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA JENEPONTO

						       HAL SYAMSI, SH.
						       Pangkat : Pembina
						       NIP. 19600113 198103 1 010