LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007 NOMOR 02 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 02 TAHUN 2007
 
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN ENREKANG NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENREKANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG,

Menimbang : 	a. 	bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang, perlu memberikan tunjangan komunikasi intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta menyediakan belanja penunjang operasional khusus kepada pimpinan DPRD Kabupaten Enrekang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
	b.	bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2005 tentang  Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Enrekang sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Enrekang;

Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
	2.  Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai  Politik  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3.	Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277 );
4.	Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang  Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310 );
5.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  4416 ) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4659);      
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta tata cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD;

10.	Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 15 Tahun 2006;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang yang telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah:
a.	Nomor 6 Tahun 2006;
b.	Nomor 15 Tahun 2006.

diubah sebagai berikut :
1.	Ketentuan Pasal 1 angka 17a dan angka 17b diubah serta ditambah 3 (tiga) angka menjadi angka 24, angka 25 dan angka 26, sehinga berbunyi sebagi berikut:
      17a.  Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

 17b.  Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
     24. 	Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Enrekang
25.	 Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana
26.	Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

2.	Ketentuan Pasal 10 A ayat (2) dihapus sehingga Pasal 10 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

3.	Ketentuan Pasal 14 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 A

(1)	Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A  diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
(2)	Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga), yaitu:
a.	tinggi, apabila kemampuan keuangan daerah di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah)

b.	sedang, apabila kemampuan keuangan daerah antara Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dan
c.	rendah, apabila kemampuan keuangan daerah di bawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
(3)	Penentuan kemampuan keungan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) 
(4)	Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
(5)	Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

4.	Ketentuan Pasal 14 B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

				Pasal 14 B

(1)	Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun anggaran berjalan/berkenan.
 (2)	Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat (2)  ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

5.	Pasal 14 C diubah  sehingga berbunyi sebagai berikut :

				Pasal 14 C

(1). 	Apabila Daerah mempunyai kemampuan keuangan tinggi sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 14 A Ayat (2) Huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
(2)	Apabila Daerah mempunyai kemampuan keuangan sedang sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 14 A Ayat (2) Huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
(3)	Apabila Daerah mempunyai kemampuan keuangan rendah sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 14 A Ayat (2) Huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
(4)	Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

6.	Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
(1)	Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
(2)	Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

7.	Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 4 (empat) pasal baru, yakni Pasal 24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C, dan Pasal 24 D,  sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat (2). 

Pasal 24 B

(1).  Apabila Daerah mempunyai kemampuan keuangan tinggi sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 14 A Ayat (2) Huruf a, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

	 diberikan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
(2) 	Apabila Daerah mempunyai kemampuan keuangan sedang sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 14 A Ayat (2) Huruf b, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD diberikan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
(3)  Apabila Daerah mempunyai kemampuan keuangan rendah sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 14 A Ayat (2) Huruf c, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD diberikan sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 ½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

				Pasal 24 C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

                                  Pasal 24 D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari Pimpinan DPRD yang berkaitan dengan:
b.	Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada dimasyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD
c.	Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
d.	Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang sifatnya insidentil.

8.	Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan Diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3A), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
(1)	Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21, tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
(2)	Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD
(3)	Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:
a.	Belanja Pegawai;
b.	Belanja barang dan Jasa;
c.	Belanja Modal.
(3a)	Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD
(4)	Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan negara.

9.	Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 25 A, Pasal 25 B dan Pasal 25 C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 A

Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja penunjang operasional dan rincian obyek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.

Pasal 25 B

(1)	Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.
(2)	Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari  pagu satu     tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:
a.	Kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang; dan
b.	Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
(3)	Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 C

(1)	Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
(2)	Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.
(3)	Rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/ kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
(4)	Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

10.	Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab dan 4 (empat) Pasal  yaitu Bab V A, Pasal 27A, Pasal 27B,  Pasal 27C,  dan Pasal 27D sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V A

TATA CARA PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN DANA  OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD

Pasal 27 A

(1)	Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Permerintah Nomor 37 Tahun 2006 dan belum mengembalikan seluruhnya, harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
(2)	Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerapkan jumlah pengambalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)	Penetapan jumlah pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara.
(4)	Penganggaran dana pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada jenis pendapatan lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, objek pendapatan dari pengembalian, rincian objek pendapatan dari pengembalian kelebihan bayar Dana Operasional dan rincian objek pendapatan dari pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21.
(5)	Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerima dan menyetorkan pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Umum Daerah.

Pasal 27 B

(1)	Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 A ayat (1) berhenti antar waktu atau diberhentikan antar waktu sebelum berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan seluruh Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)	Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti antar waktu karena meninggal dunia sebelum berakhir masa baktinya, pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Iperasional menjadi tanggung jawab ahli warisnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27 C

(1)	Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 A dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.
(2)	Pengembalian dengan cara sekaligus/tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal periode pengembalian atau dapat dilakukan pelunasan terhadap sisa angsuran.
(3)	Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2007.
(4)	Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengembalikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional secara diangsur dilakukan dengan  pemotongan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan oleh Sekretaris DPRD.
(5)	Besarnya pemotongan penghasilan Pimpinan  dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap bulan sebesar jumlah pengembalian dibagi jumlah bulan hingga 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa baktinya.
  
Pasal 27 D

(1)	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi piutang daerah yang harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah.
(2)	Cara pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kompensasi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal	21 Juli 2007

BUPATI ENREKANG

	TTD

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal   23 juli 2007

PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

	TTD

	ALIMUDDIN RALLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN               NOMOR 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 
TAHUN 2007 NOMOR  02