LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007 NOMOR 03

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 
NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU  PINTU  ( KPTSP )
KABUPATEN  ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI  ENREKANG,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelayanan perizinan dan non perizinan serta peningkatan  kualitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah  maka dipandang perlu membentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang; 
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Enrekang;
 
Mengingat	:	1.	Undang-Undang  Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan   Daerah-Daerah  Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara  yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi  dan Nepotisme (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 3851);
6.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
		7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia Nomor 4438);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia Nomor 3952);
10.	Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi  Perangkat Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4262);
11.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan  Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG
dan
  BUPATI ENREKANG

Menetapkan 	:	PERATURAN DAERAH  KABUPATEN ENREKANG  TENTANG PEMBENTUKAN  ORGANISASI DAN TATA KERJA  KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP) KABUPATEN ENREKANG. 

BAB  I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1.	Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.
2.	Daerah adalah Kabupaten Enrekang.;
3.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4.	Bupati adalah Bupati Enrekang.
5.	Perangkat Daerah  adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati   dan membantu Bupati   dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6.	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang. 
7.	Kantor  merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.
8.	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat KPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu sesuai pelimpahan kewenangan yamg diberikan.
9.	Kepala Kantor adalah Kepala KPTSP Kabupaten Enrekang. 
10.	Tata Usaha dan Seksi adalah Tata Usaha dan Seksi dalam lingkungan KPTSP Kabupaten Enrekang sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan.
11.	Kepala Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Kepala Tata Usaha dan Kepala Seksi dalam lingkungan KPTSP Kabupaten Enrekang. 
12.	Satuan Organisasi adalah Badan, Dinas, Kantor yang terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.
13.	Kepala satuan organisasi adalah Kepala Badan, Dinas, Kantor yang terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB  II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal  2

(1)	Dengan  Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang yang disingkat KPTSP Kabupaten Enrekang.
(2)	KPTSP merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin  oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 

Pasal  3

(1)	KPTSP mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai batas kewenangan yang diberikan.   	
(2)	Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peraturan daerah ini, KPTSP mempunyai fungsi :
a.	melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas;
b.	mengadakan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan
c.	memberikan pelayanan penunjang penyelengaraan pemerintahan daerah dibidang tugasnya;
d.	menyiapkan pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan, informasi  pelayanan dan pengaduan masyarakat ;
e.	melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atas kebijakan Bupati; dan
f.	pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat  yang menjadi tanggung jawabnya.

                            Pasal 4

Jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan KPTSP sebagaimana dimaksud  pada pasal 3 ayat (1) dan (2) akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal  5

(1)	Susunan Organisasi  Kantor Pelayanan Perizinan terdiri dari :
a.	Kepala Kantor;
b.	Sub Bagian Tata Usaha;
c.	Seksi Perizinan dan Non Perizinan;
d.	Seksi Pelayanan; dan
e.	Seksi Infromasi dan Pengaduan Masyarakat
(2)	Penjabaran tugas pokok  dan fungsi jabatan pada Kantor akan ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bupati.
(3)	Bagan struktur Organisasi  Kantor sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN 
DALAM JABATAN SERTA ESELONERING
Pasal  6

(1)	Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.   
(2)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha  dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekertaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.  

Pasal 7

(1) Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon III/a.
(2) Kasubag Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV/a.
(3) Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV/a.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

(1)	Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada KPTSP mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
(2)	Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan  sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

Pasal 9

(1)	Kepala Kantor  diberikan kewenangan oleh Bupati   untuk menandatangani perizinan dan non perizinan  yang dikelolanya.
(2)	Untuk jenis perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan, Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati  di bawah koordinasi Kepala KPTSP.
(3)	Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
(4)	Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal  10

(1)	Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan KPTSP berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)	Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal  11

Tata Kerja KPTSP selanjutnya akan dijabarkan dan berpodaman  pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) KPTSP yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang  mengatur tentang Perizinan dan Non Perizinan yang ada pada unit kerja lain yang beralih pengelolaannya pada KPTSP dengan sendirinya dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.  

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal  13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal  14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang .

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 21 Juli 2007

BUPATI  ENREKANG, 

		TTD

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang 
Pada tanggal  23 Juli 2007

PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

	TTD

                            ALIMUDDIN RALLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 
TAHUN 2007 NOMOR  03