LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007 NOMOR 06

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 06 TAHUN 2007

T E NTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
 PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG,

Menimbang	:	a. 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor  29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  Nomor  74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 1822);
2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4389);
3.	Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004  Nomor  125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atasa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4548);
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004 Nomor  126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor   4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor  25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3952);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);         

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal  1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan  dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah  beserta perangkat Daerah Otonom yang  lain sebagai Badang Eksekutif Daerah.
3.	Bupati adalah Bupati  Enrekang.
4.	Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 
6.	Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.	Badan Permusyarawatan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagi unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.	Perangkat Desa adalah Unsur pembantu Kepala Desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
9.	Pemilihan Kepala Desa adalah proses pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.
10.	Bakal Calon adalah penduduk desa setempat yang mendaftar menjadi Calon Kepala Desa pada Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
11.	Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dijaring oleh Panitia dan telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

BAB  II
MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Persiapan Pemilihan
Pasal  2
(1)	BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
(2)	BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan.

Pasal  3
Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggara Pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat dan BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.  

Pasal  4
(1)	Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
(2)	Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
(3)	Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui tahapan pencalonan dan pemilihan. 

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan
Pasal  5

(1)	Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh masyarakat Desa.
(2)	Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rapat BPD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya.
(3)	Jumlah anggota panitia pemilihan ditetapkan paling banyak 9 (sembilan) orang termasuk tenaga pengamanan dari Hansip desa.
(4)	Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(5)	Panitia Pemilihan mulai melakukan proses pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya sebagai panitia pemilihan oleh BPD.

Bagian Ketiga
Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan
Pasal  6

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 5 terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota dan Tenaga Pengamanan.

Pasal  7
Panitia Pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut :
a.	menyusun tahapan proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
b.	melakukan pendaftaran para wajib pilih;
c.	melakukan pemeriksaan identitas bakal calon;
d.	melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
e.	menetapkan calon Kepala Desa;
f.	melakukan pemungutan dan perhitungan suara; dan
g.	melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa. 

Pasal 8
(1)	Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
(2)	Panitia Pemilihan harus bertindak adil terhadap semua Bakal Calon Kepala Desa.
(3)	Hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keempat
Penetapan Pemilih
Pasal 9

(1)	Yang mempunyai hak pilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 atau sudah/ pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih.
(2)	Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat :
a.	terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus–putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau kartu Keluarga ;
b.	sudah mencapai usia 17 tahun atau sudah menikah ;
c.	nyata- nyata tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya ; dan
d.	tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 10

(1)	Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pasal 9 diberikan tanda bukti pendaftaran.
(2)	Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.
(3)	Daftar pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) dimutakhirkan dan diperbaiki, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih tetap.
(4)	Daftar pemilih yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud ayat (3), Panitia Pemilihan mengesahkan menjadi daftar pemilih tetap dan diumumkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan

Pasal 11

(1)	Setelah daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (4), Panitia Pemilihan melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
(2)	Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat pemilih.
(3)	Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari tanggal pemungutan suara.

Pasal 12
Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Penitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (4) tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “ meninggal dunia “.

Bagian Kelima
Persyaratan Calon dan Alat Pembuktian
Pasal 13

(1)	Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan ;
a.	bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
b.	setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;
c.	berpendidikan paling rendah tamat Sekolah lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau sederajat ;
d.	berusia Paling rendah 25 (dua lima) tahun ;
e.	bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
f.	sehat jasmani dan rohani ;
g.	tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
h.	tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
i.	bukan anggota organisasi terlarang ;
j.	berkelakukan, baik, jujur dan adil ;
k.	penduduk Desa setempat dan berdomisilih secara terus – menerus di desa yang bersangkutan minimal 1 ( satu ) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan Kartu Keluarga ( KK ) atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan ;
l.	mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat ;
m.	belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh ) tahun atau 2 kali masa jabatan ;
n.	tidak dalam status sebagai pejabat kepala Desa ;
o.	daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan, dan pekerjaan serta keluarga kandung suami dan istri ; dan
p.	memenuhi syarat – syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat masyarakat desa setempat.
(2)	Syarat dimaksud pada ayat (1) huruf  k, dikecualikan bagi putera desa yang berdomisili diluar desa, yang dianggap memiliki kemampuan memajukan daerah dan mendapat rekomendasi dari BPD.
(3)	Bakal calon Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI serta Karyawan Perusahaan baik Swasta maupun BUMN/ BUMD harus mendapat izin terulis dari Pejabat yang berwenang.
(4)	Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi  :
a.	surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh bakal calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) hurf a dan huruf b ;
b.	fhoto copy izajah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ;
c.	fhoto copy Akte Kelahiran  yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d;
d.	fhoto copy Kartu tanda Penduduk ( KTP ) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k ;
e.	surat Pernayataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e ;
f.	surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e;
g.	surat Keterangan tidak pernah dihukum penjara  karena melakukan tindak panda kejahatan dari Pengadilan Negeri sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g ;
h.	surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h ;
i.	surat Keterangan bukan anggota Organisasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Binmas sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf  I ;
j.	surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf  j ;
k.	surat Dukungan dari masyarakat Desa setempat yang ditanda tangani masyarakat paling sedikt 50 ( lima puluh ) orang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf  l ;
l.	surat Pernyataan belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf  m ;
m.	surat Pernyataan tidak dalam status sebagai Pejabat Kepala Desa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf  n ;
n.	daftar Riwayat Hidup yang ditanda tangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf  o ;
o.	surat Izin dan Pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (2) ; dan
p.	surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri atau tidak aktif sebagai keryawan Perusahaan baik swasta maupun BUMN/ BUMD apabila terpilih menjadi Kepala Desa dan pas fhoto ukuran 4 X 6 sebanyak 3 lembar.

Pasal 14
(1)	Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dicalonkan dan/ atau mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak tanggal pendaftaran.
(2)	Pejabat Kepala Desa tidak dapat mejadi calon Kepala Desa.
(3)	Anggota BPD yang dicalonkan dan/ atau mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD sejak tanggal pendaftaran.

Bagian Keenam
Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Desa
Pasal 15
(1)	Bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri kepada panitia Pemilihan selama masa pendaftaran.
(2)	Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 7 (tujuh ) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal calon.

Pasal 16
(1)	Bakal calon dalam pendaftaran diri wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditanda tangani dan diantar sendiri kepada Panitia Pemilihan.
(2)	Surat pencalonan sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan kelengkapan pensyaratan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3).
(3)	Panitia Pemilihan memberikan tanda terima kepada bakal calon yang telah mendaftarkan diri.
Pasal 17
(1)	Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pasal 13 dan pasal 14.
(2)	Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan serta klaripikasi pada instansi yang memberikan Surat Keterangan.
(3)	Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada Masyarakat.
(4)	Panitia pemilihan memberikan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada bakal calon, paling lambat 7 ( tujuh ) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

Pasal 18
(1)	Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pasal 17, surat pencalonan dan kelengkapannya belum memenuhi syarat atau ditolak oleh panitia pemilihan bakal calon melengkapi dan / atau memperbaiki surat pencalonan dan kelengkapannya.
(2)	Kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 4 (empat) hari terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 19
(1)	Bakal Calon dalam jangka waktu 4 (empat ) hari wajib melengkapi dan / atau                           memperbaiki surat pencalonan dan kelengkapannya yang berdasarkan hasil penelitian di nilai tidak lengkap atau tidak sah.
(2)	Panitia pemilihan melakukan penelitian ulang bagi bakal calon yang telah melengkapi dan / atau memperbaiki surat pencalonan dan kelengkapannya sebagaimana di maksud ayat (1).
(3)	Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana di maksud ayat (2), Bakal calon di nilai tidak memenuhi syarat atau di tolak oleh panitia pemilihan,Bakal calon di nyatakan gugur dan tidak berhak lagi ikut dalam proses selanjutnya.
(4)	Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana di maksud ayat (2) dan ayat (3) kepada bakal calon, paling lambat 3 (tiga) hari. 

Bagian Ketujuh
Penetapan dan pengumuman calon kepala desa
Pasal 20

(1)	Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana di maksud pasal 17, pasal 18, panitia pemilihan mengajukan kepada BPD untuk di tetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
(2)	Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana di maksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan Kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 21
(1)	Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 20, panitia pemilihan mengumumkan secara luas Kepada masyarakat baik melalui media massa maupun papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
(2)	Panitia pemilihan segera melakukan penentuan nomor urut calon melalui undian secara terbuka yang dihadiri oleh para calon dan disaksikan oleh BPD.
(3)	Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon kepala Desa dan di tuangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan nama calon kepala Desa yang di ketahui oleh BPD.

Bagian Kedelapan 
Kampanye Calon
Pasal 22

(1)	Kampanye dilakukan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
(2)	Penyelenggaraan kampanye sebagaimana di maksud ayat (1) dilakukan di seluruh wilayah Desa dan dilakukan oleh tim kampanye yang telah di bentuk oleh calon Kepala desa.
(3)	Dalam kampanye sebagaimana di maksud ayat (1), rakyat atau penduduk Desa mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.

Pasal 23
(1)	Kampanye dilakukan selama 5 (lima) hari dan berakhir 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2)	Waktu 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana di maksud ayat (1), adalah merupakan masa tenang.
(3)	Jadwal pelaksanaan kampanye masing-masing calon akan di atur dan di tetapkan oleh panitia pemilihan dengan memperhatiakan usul calon.
(4)	Hari pertama Kampanye di lakukan dalam rapat BPD yang di hadiri oleh penduduk/warga masyarakat Desa yang bersangkutan, dengan acara penyampaian visi, misi dan program calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.

Pasal 24

(1) Kampanye dapat di lakukan dengan :
a.	Pertemuan terbatas;
b.	Rapat umum;
c.	Penyebaran bahan kampanye kepada umum; dan
d.	Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
(2)	Calon wajib menyampaikan materi kampanye yang di wujudkan dalam visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
(3)	Penyampaian materi kampanye sebagaimana di maksud ayat (2), di sampaikan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edekuatif

Pasal 25
(1)	Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana di maksud pasal 24 ayat (1) huruf a, di laksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan / atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya di benarkan membawa nomor urut atau foto calon.
(2)	Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana di maksud pasal 24 ayat (1) huruf b, di laksanakan pada ruang terbuka yang di hadiri oleh massa pendukung dan warga masyarakat lainnya dan pelaksanaanya di lakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye lainnya.
(3)	Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana di maksud pasal 24 ayat (1) huruf c, di laksanakan dalam bentuk pemasangan nomor urut atau foto calon pada tempat tempat umum yang tidak mengganggu kegiatan masyarakat.
(4)	Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  sebagaimana di maksud pasal 24 ayat (1) huruf d, dapat di laksanakan hiburan yang mengandung unsur budaya dan atau kegiatan lainnya.

Pasal 26
(1)	Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala desa atau tim kampanye dilarang :
a.	memepersoalkan Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945;
b.	menghina seseorang, agama, golongan dan Calon Kepala Desa;
c.	menghasut atau mengadu domba seseorang dan / atau kelompok masyarakat;
d.	menggunakan kekerasan, ancaman atau ancaman kekerasan;
e.	mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
f.	merusak dan / atau menghilangkan alat peraga calon lain; dan
g.	kegiatan lain yang bertentangan adat istiadat masyarakat desa setempat.
(2)	Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta sanksi berupa peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye.

Bagian Kesembilan
Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara
Pasal 27
(1)	Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan calon Kepala Desa kepada masyarakat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemilihan calon.
(2)	Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara pemilihan calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan surat panggilan kepada pemilih.

Pasal 28
(1)	Panitia Pemilihan melakukan pemilihan Calon Kepala Desa dengan 2 (dua) tahap dalam suatu rapat.
(2)	2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tahap pemungutan suara dan penghitungan suara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
(3)	Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang dihadiri oleh pemilih dan para calon.

Pasal 29
(1)	Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor dan nama Calon Kepala Desa.
(2)	Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 Wita sampai dengan            14.00 Wita.
(3)	Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon pada surat suara dalam bilik suara yang disediakan Panitia Pemilihan.
(4)	Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon dan tidak dapat diwakilkan serta pemilih hanya diperkenankan memberikan suaranya satu kali.

Pasal 30
(1)	Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyediakan :
a.	papan tulis memuat nama-nama dan nomor urut calon yang berhak dipilih;
b.	surat suara yang memuat nama dan nomor urut calon dan pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
c.	sebuah kotak suara, bilik suara sebagai tempat pelaksanaan pemberian suara.
(2)	Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan kelengkapan administrasinya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 31
Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan dan / atau petugas lain atas permintaan sendiri. 

Pasal 32
(1)	Untuk kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi.
(2)	Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 33
(1)	Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan :
a.	Pembukaan kotak suara;
b.	Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
c.	Pengidentifikasian jenis, dokumen dan peralatan; dan
d.	Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
(2)	Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dihadiri oleh calon dan / atau saksi dari calon, Panitia Pengawas Kecamatan, Pemantau dan Warga Masyarakat.
(3)	Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
(4)	Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud ayat (3), Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilih berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
(5)	Apabila surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 34
(1)	Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan.
(2)	Tanda khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa tinta pada salah satu jari tangan.

Pasal 35
(1)	Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
a.	surat suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
b.	tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon, atau;
c.	tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor calon yang telah ditentukan, atau;
d.	tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor calon; atau 
e.	tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor nomor calon.
(2)	Tanda coblos suara suara selain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c. huruf d dan huruf e, dinyatakan batal.

Pasal 36
(1)	Penghitungan suara diTPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
(2)	Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung :
a.	Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih;
b.	Jumlah surat suara yang tidak tepakai; dan
c.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
(3)	Penghitungan suara diTPS yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dapat dihadiri oleh calon atau saksi calon, panitia pengawas kecamatan/kabupaten  pemantau dan warga masyarakat.
(4)	Calon dan warga masyarakat melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)	Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
(6)	Segera setelah selesai penghitungan suara diTPS, Panitia Pemilihan membuat berita acara pemilihan dan penetapan hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditanda tangani oleh calon atau saksi calon.

Bagian Kesepuluh
Penetapan Calon Terpilih
Pasal 37

(1)	Dalam hal pemilihan Kepala Desa, setelah membuat berita acara dan penetapan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (6), Ketua Panitia Pemilihan mengumunkan hasil pemilihan calon yang terpilih dan menyatakan sahnya pemilihan Kepala Desa.
(2)	Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih.
(3)	Terdapat calon yang memperoleh suara terbanyak sama, maka dilakukan pemilihan ulang untuk menentuklan calon terpilih.
(4)	 Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal penetapan hasil penghitungan suara.

Pasal 38
(1)	Pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan ulang calon Kepala Desa dilakukan sesuai ketentuan Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36.
(2)	Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang ditetapkan sebagai calon terpilih.
(3)	Dalam hal pemilihan ulang sebagiamana dimaksud ayat (1), hasilnya masih tetap sama, maka untuk penetapan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa menjadi hak dan kewenangan Bupati atas usul BPD melalui Camat.

BAB III
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN
Pasal 39

(1)	Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan.
(2)	BPD mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
(3)	Berdasarkan usul pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
Pasal 40
(1)	Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
(2)	Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat. 
(3)	Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
(4)	Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya  akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan  Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan republik Indonesia”.
(5)	Pada acara pelantikan Kepala Desa, dilaksanakan juga serah terima jabatan Kepala Desa dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.

BAB IV
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 41

(1)	Pengaduan dari masyarakat, calon dan / atau tim kampanye calon terhadap adanya indikasi pelanggaran tahapan pemilihan dilaporkan kepada BPD.
(2)	Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara lisan atau tertulis paling lambat 2 (dua) hari sejak terjadinya indikasi pelanggaran.
(3)	BPD mengkaji setiap laporan pengaduan yang diterima dan memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
(4)	Dalam hal BPD memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan diterima.
(5)	Dalam hal laporan pengaduan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur tindak pidana, diselesaikan oleh BPD dan Panitia Pengawas Kecamatan.
(6)	Dalam hal laporan pengaduan yang bersifat sengketa dan mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik untuk diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(7)	Laporan pengaduan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud ayat (6), yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindak lanjuti dengan pembatalan calon oleh BPD.

Pasal 42
(1)	BPD dan Panitia Pengawas Kecamatan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (5) dilakukan tahapan :
a.	mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan sedapat mungkin sengketa tersebut dapat diselesaikan dalam tahapan ini;
b.	dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, BPD meneruskan sengketa tersebut kepada Panitia Pengawas Kecamatan;
c.	panitia Pengawas Kecamatan melakukan upaya-upaya penyelesaian secara damai melalui musyawarah paling lambat 3 (tiga) hari  sejak laporan diterima;
d.	dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut huruf c, Panitia Pengawas Kecamatan membuat keputusan; dan
e.	keputusan tersebut pada huruf d, bersifat final dan mengikat.
(2)	Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak phak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 43
(1)	Biaya kegiatan pemilihan Kepala Desa bersumber dari APB Desa dan penerimaan lain yang dianggap sah.
(2)	Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), diperuntukkan untuk biaya pengadaan kertas suara dan administrasi lainnya serta biaya operasional kegiatan pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa.

BAB VI
MASA JABATAN KEPALA DESA
	Pasal 44
(1)	Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
(2)	Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya yang kedua kalinya baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan atau dicalonkan untuk masa jabatan berikutnya. 

BAB VII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 45

(1)	Kepala Desa berhenti karena :
a.	meninggal dunia;
b.	permintaan sendiri;
c.	diberhentikan.
(2)	Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:  
a.	berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
b.	tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c.	tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
d.	dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
e.	tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan / atau
f.	melanggar larangan bagi Kepala Desa.
(3)	Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
(4)	Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
(5)	Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
(6)	Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa.

Pasal 46

(1)	Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)	 Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 47

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 48

(1)	Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47, setelah melalui proses ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan / atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
(2)	Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi nama baik Kepala desa yang bersangkutan.
(3)	Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 49

(1)	Tindakan penyidikan terhadap Kepala desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
(2)	Hal-hal lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ;
a.	Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
b.	Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
(3)	Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII
MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT
 KEPALA DESA
Pasal 50

(1)	Dalam hal Kepala Desa  berhenti  atau diberhentikan sebelum berakhir masa masa jabatannya diangkat Penjabat Kepala Desa.
(2)	Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa sampai dengan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
(3)	Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diusulkan oleh Camat setelah mendapat saran pertimbangan dari Pimpinan BPD.
(4)	Calon Penjabat Kepala Desa yang diusulkan adalah Sekretaris Desa atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan.

Pasal 51

(1)	Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)	Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), sebelum memangku jabatannya, diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)	Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(4)	Penjabat Kepala Desa tidak boleh mencalonkan diri dan atau dicalonkan menjadi Kepala Desa.
	
Pasal 52
Tugas dan tanggung jawab Penjabat Kepala Desa adalah :
a.	Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b.	Bersama-sama BPD mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala desa; dan
c.	Membantu kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan  dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 55
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang. 

			Ditetapkan di Enrekang
			Pada tanggal 21 Juli 2007

			BUPATI ENREKANG,

					TTD
			
			HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 23 Juli 2007

PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

			TTD

		ALIMUDDIN RALLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 
TAHUN 2007 NOMOR 06