LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007 NOMOR 12 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 12   TAHUN 2007
                                    
T E N T A N G

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  ESA

BUPATI    ENREKANG,

Menimbang      	: 		bahwa   untuk  melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor  72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 
		
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II  di Sulawesi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  1822 );
                             	2. 	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4389) ;
		3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tenteng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
		4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  4438);

 		5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3952 );
                            	6.  	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4587 );

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

ME MUTUSKAN :

Menetapkan   	: 		PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG   PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB   I
KETENTUAN UMUM
Pasal   1

Dalam Peraturan Daerah ini  yang dimaksud dengan   :
1. 	Daerah adalah  Kabupaten  Enrekang 
2.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3.	Bupati adalah Bupati Enrekang. 
4.	Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara.
5.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan  Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.	Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan dan demokrasi dalam penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.	Perangkat Desa adalah Unsur pembantu Kepala Desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa;  
9.	Kepala Desa adalah  Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Enrekang;

BAB   II
PENGELOLAAN
Pasal   2

(1)	Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retrebusi yang sudah dipungut oleh provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa 
(2)	Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil oleh pemerintah provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal   3

(1)	Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
(2)	Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai inventaris kekayaan milik desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)	Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam APB Desa.

BAB   III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal   4

(1)	APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan.
(2)	Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap Tahun dengan peraturan Desa.

Pasal   5

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB   IV
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA
Pasal  6

(1)	Kepala Desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. 
(2)	Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 7

(1)	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut: 
	a.	Kepala Desa maksimal 	Rp.	1.000.000/bulan
	b.	Sekretaris Desa maksimal	Rp.	   500.000/bulan
	c.	Kepala Urusan maksimal	Rp.	    300.000/bulan
	d.	Kepala Dusun			Rp.	    200.000/bulan
(2)	Kepala Desa dan Perangkat Desa serta keluarganya dapat diberikan biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan berdasarkan kemampuan keuangan desa.

Pasal 8

(1)	Apabila Kepala Desa atau perangkat desa mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap sebelumnya.
(2)	Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meninggal dunia, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap sebelumnya yang diserahkan sekaligus kepada ahli waris yang berhak.

BAB  V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 9

(1)	Pembinaan atas pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Tim Pembina tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.
(2)	Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB   VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal  10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur   dengan Peraturan Bupati.

Pasal   11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal  21 Juli 2007

BUPATI ENREKANG,

                 TTD

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Di undangkan di Enrekang
Pada tanggal  23 Juli 2007

PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

			TTD

                  ALIMUDDIN RALLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN  2007  NOMOR 12