LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007 NOMOR 13 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 13 TAHUN 2007

T E NTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang	:	a. 	bahwa 	untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor  29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  Nomor  74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 1822);
2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4389);
3.	Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004  Nomor  125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004 Nomor  126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor   4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor  25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3952);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);         

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
P a s a l  1

Dalam Peraturan Daerah ini  yang dimaksud  dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah  beserta Perangkat Daerah Otonom yang  lain sebagai Badang Eksekutif Daerah.
3.	Bupati adalah Bupati  Enrekang.
4.	Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.	Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
7.	Badan Permusyawaratan Desa yang  disingkat BPD yaitu Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa;
8.	Perangkat Desa adalah Unsur pembantu Kepala Desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
9.	Kepala Dusun adalah Unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa dan atau sebagai unsur kewilayahan.

BAB  II
PERANGKAT DESA
Pasal  2

(1)	Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. 
(2)	Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
a.	Sekretaris Desa sebagai unsur staf;
b.	Pelaksana Tekhnis Lapangan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan, urusan ekonomi dan pembangunan dan urusan kemasyarakatan;
c.	Unsur Kewilayahan sebagai unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa seperti Kepala Dusun.
(3)	Pelaksana Tekhnis Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
	a.	kepala urusan Pemerintahan;
	b.	Kepala urusan Ekonomi dan Pembangunan;
	c.	kepala urusan Kemasyarakatan.

BAB  III
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA
Pasal  3

(1)	Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :
a.	Berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
b.	Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
c.	Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
d.	Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan perencanaan;
e.	Memahami sosial budaya masyarakat setempat;
f.	Bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan.
(2)	Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil masih tetap diakui keberadaannya sebagai Sekretaris Desa selama belum ada pengangkatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal  4

Syarat-syarat umum yang dapat dipilih dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya:  
a.	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.	Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
c.	Berkelakuan baik, jujur dan adil;
d.	Bersedia dicalonkan atau diangkat menjadi perangkat desa;
e.	Sehat jasmani dan rohani;
f.	Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana seperti narkoba dan lain-lain;
g.	Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
h.	Bukan anggota organisasi terlarang;
i.	Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama atau sederajat bagi calon Kepala Urusan dan Sekolah Dasar atau sederajat bagi calon Kepala Dusun;
j.	Penduduk Desa dan berdomisili di Desa yang bersangkutan minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan khusus calon Kepala Dusun atau nama lain bertempat tinggal di Dusun tempat pemilihan;
k.	Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat;
l.	Bukan keluarga dekat Kepala Dusun yaitu isteri, saudara kandung, anak dan menantu;
m.	Bukan anggota Badan Permusyarawatan Desa (BPD);
n.	Berumur sekurang-kurannya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya sampai 60 (enam puluh) tahun; dan
o.	Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat masyarakat desa setempat. 

BAB IV
MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Sekretaris Desa
Pasal  5

(1)	Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atas usul Camat.  
(2)	Usul pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan atau usul Kepala Desa.
(3)	Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), sebelum memangku jabatannya terlebih dahulu dilantik oleh Camat atas nama Bupati.
(4)	Selama Sekretaris Desa belum bisa diangkat dari Pegawai Negeri sipil, pengangkatan Sekretaris Desa harus mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1)
(5)	Pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua
Perangkat Desa Lainnya
Pasal  6

(1)	Pengisian jabatan Kepala Urusan yang lowong dan atau karena penggantian dilakukan melalui musyawarah Desa.
(2)	Calon Kepala Urusan diprioritaskan dari tenaga atau staf Desa yang sudah lama mengabdi di desa yang bersangkutan.
(3)	Calon Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapat dukungan dan atau disepakati peserta rapat musyawarah diangkat oleh Kepala Desa.
(4)	Pengangkatan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
(5)	Pengesahan pengangkatan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal  7

(1)	Pengisian jabatan Kepala Dusun yang lowong dan atau paling lama 2 (dua) bulan berakhirnya masa jabatan Kepala Dusun, Kepala Desa memproses pemilihan Kepala Dusun.
(2)	Proses pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk panitia kecil dari unsur perangkat Desa dan BPD.
(3)	Penentuan calon dilakukan dalam rapat musyawarah desa dengan menetapkan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(4)	Kepala Dusun dipilih dari penduduk dusun yang bersangkutan dengan sistem perwakilan atau sistem perorangan.
(5)	Sistem perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah 1 (satu) keluarga 1 (satu) suara dan sistem perorangan adalah 1 (satu) orang 1 (satu) suara. 
(6)	Calon Kepala Dusun yang terpilih diangkat oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
(7)	Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (6) sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Kepala Desa.
(8)	Tata cara pemilihan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai hasil musyawarah Desa.

Pasal 8

(1)	Masa jabatan Kepala Dusun paling lama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
(2)	Penentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimusyawarahkan di Desa dan ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.

BAB  V
KEDUDUKAN KEUANGAN PERANGKAT DESA
Pasal 9

(1)	Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan / atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
(2)	Penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnya yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa. 	

BAB  VI
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 10

(1)	Perangkat Desa mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Desa dalam pelaksanaaan tugas dan kewajibannya.
(2)	Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB  VII
LARANGAN PERANGKAT DESA
Pasal 11

(1)	Perangkat Desa dilarang :
a.	Merangkap sebagai anggota BPD;
b.	Merangkap bekerja pada suatu lembaga perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD;
c.	Bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam pemberian pelayanan ;
d.	Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau norma, adapt istiadat yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat;
e.	Berdomisili di luar wilayah Dusun, khusus bagi Kepala Dusun;
f.	Menyalahgunakan wewenang yang diberikan.
(2)	Perangkat Desa yang terbukti melakukan larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberhentikan oleh Kepala Desa dengan sepengetahuan BPD dan / atau diusulkan pemberhentiannya kepada Sekretaris Daerah melalui Camat bagi Sekretaris Desa.  

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 12

(1)	Perangkat Desa diberhentikan karena :
a.	Berakhir masa jabatannya dan telah dipilih pejabat baru bagi Kepala Dusun;
b.	Meninggal dunia;
c.	Atas permintaan sendiri;
d.	Meninggalkan Desa 6 (enam) bulan berturut-turut;
e.	Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
f.	Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang Pejabat Pemerintah Desa;
g.	Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma, adat istiadat yang ada dalam kehidupan masyarakat Desa setempat. 
(2)	Kepala Dusun atau nama lain yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa melakukan proses pemilihan.

Pasal 13

(1)	Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan sepengetahuan BPD, apabila dituduh terlibat tindak pidana.
(2)	Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dimaksud ayat (1), maka tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
(3)	Perangkat Desa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berhak memeroleh rehabilitasi dan mengaktifkan kembali sebagai Perangkat Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Tata Cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang. 

			Ditetapkan di Enrekang
			Pada tanggal 21 Juli 2007

			BUPATI ENREKANG,

		  	          TTD
			
			HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 23 Juli 2007

PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

			         TTD	

		ALIMUDDIN RALLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 
TAHUN 2007 NOMOR 13