LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007 NOMOR 15 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 15 TAHUN 2007
                                      
T E N T A N G

KERJASAMA  DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  ESA

BUPATI    ENREKANG,

Menimbang      	:	a. 	bahwa   untuk  melaksanakan ketentuan pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa; 
		
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II  di Sulawesi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 ,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  1822);
                             	2. 	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4348) ;
		3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan   Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
		4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3848);
 		5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  3952);
                            	6  	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

ME MUTUSKAN :

Menetapkan   	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB   I
KETENTUAN UMUM
Pasal    1

Dalam Peraturan Daerah ini  yang dimaksud dengan   :
1.	Daerah adalah  Kabupaten  Enrekang. 
2.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3.	Bupati adalah Bupati Enrekang.
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat  Kabupaten Enrekang. 
5.	Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kabupaten. 
6.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan  Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.	Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
8.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan  Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.	Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan dan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10.	Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan Formal antara Desa atau Desa dengan pihak ke tiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
11.	Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antara Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

     BAB  II
      RUANG LINGKUP
Pasal   2

(1)	Desa dapat mengadakan kerjasama antara Desa yang di lakukan atas   kewenangannya untuk kepentingan Desa dan di atur dengan peraturan bersama yang di lakukan Kepala Desa untuk mendapat persetujuan BPD dan di laporkan Kepada Bupati melalui Camat
(2)	Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga dan di tetapkan dalam peraturan bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan di laporkan Kepada Bupati melalui Camat.
(3)	Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Badan Kerjasama.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

(1)	Kerja sama Desa dapat di lakukan antara :
a.	Desa dengan Desa, dalam satu kecamatan;
b.	Desa dengan Desa, lain kecamatan;
c.	Desa dengan Desa, lain kabupaten; 
d.	Desa dengan pihak ketiga.
(2)	Kerjasama desa di tetapkan dalam peraturan bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan di laporkan Kepada Bupati melalui Camat.

BAB  IV
BIDANG KERJASAMA
Pasal 4

(1)	Bidang kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(2)	Bidang kerjasama sebagaimana di maksud ayat (1) meliputi :
a.	Bidang peningkatan perekonomian Masyarakat Desa;
b.	Bidang peningkatan pelayanan pendidikan;
c.	Bidang kesehatan;
d.	Bidang sosial budaya;
e.	Bidang ketentraman dan ketertiban; dan
f.	Bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestraian lingkungan.

BAB  V
TATA CARA KERJA SAMA
Pasal  5

(1)	Rencana kerjasama terlebih dahulu di bahas dalam rapat musyawarah Desa dengan Badan permusyawaratan Desa antara lain : 
a.	Bidang kerjasama;
b.	Jangka waktu  kerjasama;
c.	Hak dan kewajiban dalam kerjasama; dan
d.	Biaya pelaksanaan Kerjasama
(2)	Hasil musyawarah Desa sebagaimana di maksud ayat (1), dibahas bersama dengan Desa atau pihak ke tiga yang akan melakukan kerjasama untuk di sepakati dan di tetapkan dengan peraturan bersama.

BAB VI
BADAN KERJA SAMA
Pasal   6

(1)	Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana di maksud pasal 3 ayat (1) dapat di bentuk badan kerjasama.
(2)	Badan kerja sama di maksud ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dari Desa yang mengadakan kerjasama.
(3)	Badan kerjasama bertugas menjalankan rencana kegiatan dan pelaksanaanya;

Pasal 7

(1)	Badan kerjasama sebagaimana di maksud pasal 6 ayat (1) dapat membentuk sekretariat
(2)	Sekretariat sebagaimana di maksud ayat (1) bertugas  membantu pelaksanaan Administrasi Badan Kerjasama 
(3)	Sekretariat badan kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB  VII
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU 
PEMBATALAN KERJASAMA
 Pasal   8

(1)	Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama dan ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
(2)	Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA 
Pasal   9

(1)	Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggung jawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
(2)	Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antar kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggung  jawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
(3)	Dalam hal dibentuk badan kerjasama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggung jawabkan oleh badan kerjasama.

BAB  IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal   10

Penyelesaian perselisihan antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikut sertakan BPD dan dapat ditambah dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

Pasal   11

(1)	Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan bersifat final.
(2)	Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final.

Pasal   12

(1)	Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
(2)	Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
(3)	Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Negeri.

BAB  X
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM KERJASAMA DESA  
Pasal   13

Peran BPD dalam kerjasama desa :
a.	Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap rencana kerjasama desa;
b.	Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa.

BAB  XI
KETENTUAN  PERALIHAN
Pasal   14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai  berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

BAB  XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal   15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal   16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 21 Juli 2007

BUPATI ENREKANG,

                TTD
   
HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 23 Juli 2007

PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

			TTD

                  ALIMUDDIN RALLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
 TAHUN  2007  NOMOR 15