LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007 NOMOR 16 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 16 TAHUN 2007

T E NTANG

	MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
DIDESA DAN KELURAHAN	

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang	:	a. 	bahwa untuk menentukan program pembangunan di Desa dan Kelurahan, perlu dilakukan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan; 
		b.	bahwa untuk Pengelolaan Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) diDesa dan Kelurahan;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor  29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  Nomor  74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 1822);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4389);
4.	Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004  Nomor  125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pereturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004 Nomor  126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor   4438);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor  25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3952);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);   

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA DAN KELURAHAN 

BAB I
KETENTUAN UMUM
P a s a l  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang  dimaksud  dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Enrekang; 
2.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah  beserta perangkat Daerah Otonom yang  lain sebagai Badang Eksekutif Daerah.
3.	Bupati adalah Bupati  Enrekang.
4.	Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang dibentuk diwilayah Kerja Camat yang dibentuk diwilayah Kabupaten dengan Peraturan Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

5.	Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.	Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7.	Musyawarah Desa/Kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa/kelurahan yang bertujuan untuk menampung, mendapatkan, membahas aspirasi/uslan kegiatan serta memutuskan usulan prioritas kegiatan ditingkat Desa/Kelurahan.
8.	Perencanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam menentukan program pembangunan didesa/kelurahan nilai dari indentifikasi masalah, analisis masalah, pemetaan wilayah, analisis para pelaku pembangunan dan identifikasi pendekatan dialog yang akan digunakan oleh para pelaku pembangunan.
9.	Dusun/Kampung atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah kerja kepala desa atau disebut dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat diwilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan.  
10.	Rukun Warga atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan.
11.	Musyawarah Perencanaan Pembangnan Dusun atau Musyawarah perencanaan pembangunan Rukun warga adalah suatu forum pertemuan masyarakat ditingkat dusun atau rukun warga yang bertujuan untuk menggali gagasan atau usulan masyarakat ditingkat dusun atau rukun warga.
12.	Musyawarah perencanaan pembangunan desa/Kelurahan yang disingkat Musrenbang adalah forum masyarakat tahunan oleh masyarakat desa/kelurahan dan para pelaku pembangunan dalam menampung kebutuhan masyarakat, mengatasi masalah-masalah pembangunan dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD dan RKP desa/Kelurahan.
13.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah  Desa dan Badan perwakilan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
14.	Pemerintah Desa atau disebut nama lain adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15.	Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur  penyelenggara pemerintahan desa.

16.	Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB  II
T U J U A N
Pasal  2

Tujuan Musrenbang didesa dan kelurahan adalah :
1.	Mengoptimalkan partisipasi masyarakat didesa/kelurahan;
2.	Memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat desa/kelurahan  secara tepat dan mudah;
3.	meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan.

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Musrenbang  Desa/Kelurahan harus dilaksanakan dengan prinsip pemberdayaan, keterbukaan, akuntabilitas, keberlanjutan, partisipasi, efisiensi dan efektif.

BAB  III
PESERTA DAN NARASUMBER MUSRENBANG
DI DESA DAN KELURAHAN
Bagian Pertama
Peserta Musrenbang  di Desa dan Kelurahan  
 Pasal 4

(1)	Dalam pelaksanaan Musrenbang di desa dan kelurahan dihadiri oleh Lembaga Kemasyarakatan  (LKMD/LPM atau sebutan lain), BPD, Kelompok Majelis Taklim, Kelompok Wanita, PKK, Kelompok Tani, Kelompok P3A, Karang Taruna, kelompok Kesenian/olah raga, Kelompok Guru/Sekolah /Perawat Desa, lembaga Ekonomi Desa  (KSP/UED/SP), Tokoh Masyarakat, tokoh Agama , Organisasi Profesi yang berlokasi di Desa/Kelurahan, LSM yang berdomisili dan LSM yang melaksanakan kegiatan di desa/kelurahan yang bersangkutan, Aparatur yang berdomisili didesa/kelurahan, RT, RW, Kepala Dusun/Kampung atau sebutan lain.    
(2)	Para peserta Musrenbang berhak memberikan aspirasi, berpartisipasi secara aktif dan positif di bidang perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.

Bagian Kedua
Narasumber Musrenbang Di Desa/Kelurahan
Pasal 5

(1)	Narasumber Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri Kepala Desa/Lurah, Ketua Adat, Tokoh Agama, Pimpinan Ormas dan Lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan. 
(2)	Kepala Desa/lurah merangkap koordinator pelaksana MUSRENBANG Desa/kelurahan.

BAB IV
MEKANISME MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
Pasal 6

(1)	Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan januari dan pebruari yang diawali dengan musyawarah tingkat Dusun/RW/Kampung yang bertujuan untuk menggali gagasan di tingkat Dusun/RW/Kampung. 
(2)	Musyawarah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana pembangunan Jangka menengah Desa/Kelurahan (RPJM Desa/Kelurahan), kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi.
(3)	Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak-pihak pemberi informasi untuk diketahui oleh peserta Musrenbang Desa/Kelurahan dalam rangka proses pengambilan keputusan dan hasil musrenbang Desa/Kelurahan. 
(4)	Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :
a.	Tahap persiapan, meliputi :
		1).	Masyarakat ditingkat Dusun/RW terutama kelompok-kelompok masyarakat (seperti kelompok tani dan lain) melakukan musyawarah/rembug ditingkat dusun yang diikuti.
		2).	Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan yang melakukan penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang Desa/kelurahan, mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat musrenbang desa/Kelurahan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan.
b.	Tahap Pelaksanaan, meliputi :
1)	Pendaftaran peserta;
2)	Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun bersangkutan.
3)	Pemaparan Kepala Desa/Lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya, dengan materi bersumber dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
4)	Penjelasan Kepala Desa tentang informasi perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa dan dilanjutkan penjelasan dari koordinator MUSRENBANG (Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain tentang tata cara pelaksanaan musyawarah.
5)	Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa dan kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya : Ketua Kelompok Tani, Komite sekolah, Kepala Dusun dan lain-lain.
6)	Pemisahan kegiatan berdasarkan : 
a.	Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri ditingkat desa/kelurahan;
b.	Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam musrenbang Tahunan Kecamatan.
7)	Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta.
8)	Penempatan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan didesa/kelurahan.
9)	Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan dalam delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan. 
c.	Tahap Pelembagaan
1)	Pengesahan, pengusulan dan sinkronisasi adalah bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan usulan program dan sumber pembiayaan pelaksanaan. Penyepakatan program swakelola/swadaya dilakukan melalui forum warga tingkat RT/RW, Dusun, Kampung. Penyepakatan program yang diusulkan untuk biaya dari DPA Dinas/Badan/Kantor diKabupaten atau kemitraan kerjasama pihak ke tiga dilakukan melalui forum musrenbang Desa/kelurahan dan disahkan oleh kepala desa atau lurah, kemudian diproses lebih lanjut melalui Forum Antar Antar Desa (FAK dan FAD).
2)	Pemasyarakatan hasil Musrenbang di desa dan kelurahan bertujuan menghasilkan penerimaan warga dan pelaku masyarakat setempat terhadap dokumen program pembangunan yang telah disepakati guna memperkuat rasa saling memiliki dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Musrenbang di desa dan kelurahan dilakukan melalui Forum/pertemuan warga (formal/informal), Papan Pengumuman, Surat Edaran dan lain-lain. Khusus program Swadaya dan Kemitraan perlu juga diinformasikan kepada Lembaga Donor, LSM dan Pengusaha potensial guna menarik minat dan kepedulian mereka untuk bekerjasama.  

BAB V
HASIL MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
Pasal 7

(1)	Musrenbang  Desa/Kelurahan menghasilkan :
a.	Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa/Kelurahan yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa ;
b.	Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya.
c.	Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten.
d.	Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa/Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan. 
(2)	Perencanaan pembangunan desa yang telah dihasilkan dari hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai satu kesatuan dalam sistem  perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
(3)	Perencanaan Pembangunan desa yang telah dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka yaitu :
a.	Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.  
b.	Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada perauran Daerah. 
(4)	Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan seperti profil-profil Desa/Kelurahan, yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi dan tata laksana pemerintahan desa, keuangan desa, profil desa dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.  

BAB VI
PERAN LEMBAGA-LEMBAGA DALAM MUSRENBANG 
DESA DAN KELURAHAN
Pasal 8

(1)	Peran lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam Musrenbang desa/kelurahan meliputi :	
a.	Mensosialisasikan kegiatan Musrenbang Desa/kelurahan kepada seluruh warga desa/kelurahan sampai di tingkat RT/RW, Dusun dan Kampung; 
b.	Memfasilitasi serangkaian pertemuan warga dalam rangka Musrenbang Desa/Kelurahan mulai identifikasi masalah dan potensi masyarakat sampai dengan pemasyarakatan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;
c.	Menyusun draft usulan program pembangunan desa dan kelurahan;
d.	Mengkonsultasikan draft usulan program pembangunan desa kepada Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Unit Kerja Terkait di Kabupaten) dalam rangka sinkronisasi dan penyempurnaan;
e.	Memfasilitasi pembahasan dan penyepakatan dokumen usulan program pembangunan Desa/Kelurahan melalui musrenbang Desa/Kelurahan dan selanjutnya disahkan oleh kepala Desa/lurah dan BPD;

f.	Bersama Pemerintah Desa/Kelurahan dan BPD memperjuangkan sebagian hasil musrenbang Desa/Kelurahan yang telah disahkan oleh Kepala desa/lurah, agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat se-Kecamatan melalui Forum Musyawarah antar Kelurahan (FAK) atau Forum musyawarah Antar Desa (FAD);
g.	Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perkotaan/perdesaan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil musrenbang desa/Kelurahan (yang lolos seleksi FAK atau FAD dalam forum Musrenbang kabupaten);
(2)	Peran kepala desa/lurah dalam musrenbang desa/Kelurahan meliputi :
a.	Memberikan dukungan pembiayaan musrenbang Desa/kelurahan, yang dianggarkan dalam DPA kabupaten maupun provinsi;
b.	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan desa/Kelurahan dengan berbagai instansi dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan;
c.	Mengkoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan;
d.	Bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, kecamatan memperjuangkan sebagian hasil hasil Musrenbang desa/Kelurahan agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat se-Kecamatan melalui FAK atau FAD;
e.	Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (Lsm, forum Perkotaan dll) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang desa/Kelurahan (yang lolos seleksi FAK/FAD) dalam forum musrenbang.
(3)	Peran pengurus PKK,RT/RW, Karang Taruna dan lain-lain dalam musrenbang desa/kelurahan meliputi :
a.	Mendukung kegiatan Musrenbang desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan  di wilayahnya;
b.	Mengkoordinasikan serangkaian pertemuan warga dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan di wilayahnya;
c.	Menggalang swadaya warga dalam pembiayaan musrenbang Desa/Kelurahan di wilayahnya;
d.	Memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam forum Musrenbang Desa/Kelurahan;
e.	Memasyarakatkan hasil musrenbang Desa/Klurahan kepada seluruh warga di wilayahnya.
(4)	Peran Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan dan Dewan Kelurahan (DKI) dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
a.	Memastikan kesesuaian hasil musrenbang desa/Kelurahan dengan aspirasi masyarakat.
b.	Bersama kepala Desa/Lurah dan lembaga kemasyarakatan (LK) memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang desa/Kelurahan agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat seKecamatan melalui FAK atau FAD.
c.	Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perkotaan/Perdesaan) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan.
d.	Mengawasi kinerja Tim Tekhnis dalam kegiatan pendampingan Musrenbang Desa/Kelurahan dan hasilnya diteruskan kepada DPRD.
(5)	Peran Tim Tekhnis dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi ;
a.	Mensosialisasikan musrenbang Desa/kelurahan ditingkat Kabupaten dan kecamatan.
b.	Bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan.
c.	Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada Lembaga kemasyarakatan (LKMD/LPM) atau sebutan lain di desa/kelurahan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/kelurahan.
d.	Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil musrenbang Desa/kelurahan dengan program-program sektoral oleh berbagai Dinas/Instansi terkait di Kabupaten maupun dari Pemerintah Pusat.
e.	Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja LK Desa/kelurahan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.
f.	Mendiseminasikan pelajaran berharga (lesson learns) dan pengamanan keberasilan (best practices) dalam musrenbang Desa/Kelurahan.
(6)	Peran pemerintah Daerah dalam Musrenbang Desa/kelurahan meliputi :
a.	Mengagendakan kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan dalam Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Raperda dan DPA.
b.	Membentuk Tim Tekhnis Musrenbang Desa/Kelurahan.
c.	Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan.
d.	Menyelenggarakan FAK atau FAD melalui Camat dan Forum Musrenbang Kabupaten melalui Kabupaten.
e.	Bersama-sama DPRD mengakomodir sebagian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam RKPD dan DPA.
f.	Memasukan seluruh hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam Bank Data perencanaan pembangunan, yang dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan termasuk LSM, Forum Perkotaan maupun perdesaan, Lembaga donor, perguruan Tinggi, Swasta.
g.	Bersama Forum perkotaan/perdesaan menyelenggarakan dialog lintas pelaku dalam rangka evaluasi dan penyusunan rencana tindakan  tahun berikutnya.   
(7)	Peran DPRD dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
a.	Bersama Pemda mengakomodir sebagian hasil musrenbang Desa/Kelurahan dalam RKPD/Raperda/Rapetada dan DPA.
b.	Mengawasi kinerja Pemda dan Tim Tekhnis dalam bantuan teknis Musrenbang Desa/Kelurahan.
(8)	Peran Forum Perkotaan/Perdesaan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan :
a.	Melakukan monitoring dan evaluasi partisipatif terhadap proses dan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan se-Kabupaten.
b.	Mengembangkan kerjasama yang sinergis dengan Pemda, DPRD dan berbagai pelaku pembangunan lainnya dalam pengadaan bantuan teknis Musrenbang Desa/Kelurahan.
c.	Mendorong terciptanya jaringan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam rangka pengamanan hasil-hasil musrenbang Desa/Kelurahan dalam FAK dan FAD, Musrenbang, Rakorbang serta dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan RKA dan DPA.
d.	Mengadakan dialog lintas pelaku dalam rangka penyempurnaan sistem/model serta optimalisasi peran Musrenbang diDesa/Kelurahan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota maupun provinsi. 
 
BAB VII
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 9

(1)	Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah akan menjadi : 
a.	Bahan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dari tingkat Kecamatan yang akan dimuat dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Rapetada) atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menengah dan jangka panjang.
b.	Data dan informasi potensi Sumber daya yang dimiliki masyarakat desa dan Kelurahan sampai ditingkat RT/RW, Dasawisma (PKK).
c.	Data dan informasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat kelurahan (mencakup sarana dan prasarana lingkungan, ekonomi kerakyatan, sosial budaya) sampai ditingkat Rt/RW, Dasawisma (PKK).
(2)	Musrenbang Desa dan Kelurahan menjamin dihasilkannya dokumen RKPD yang merupakan titik temuan antara kebutuhan pembangunan skala daerah, provinsi dan nasional dengan kebutuhan pembangunan skala lingkungan (tingkat desa maupun kelurahan RT/RW)
(3)	Mata rantai proses Musrenbang Desa/Kelurahan  dalm proses perencanaan Pembangnan Daerah setiap Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :
a.	Di tingkat masyarakat : indentifikasi dan perumusan masalah dan kebutuhan, analisa potensi, penentuan prioritas dan penyepakatan program swadaya melalui forum warga RT dan Rw serta kampung/dudun . 
b.	Di tingkat Desa/Kelurahan : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan masyarakat yang akan diusulkan untuk biaya RKA (APBD) melalui forum Musrenbang Desa/Kelurahan
c.	Di tingkat Kecamatan  : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan untuk biaya RKA (APBD) melalui forum antar kelurahan atau  forum antar antar  desa (FSK dan FaD).
d.	Ditingkat Kota/Kabupaten : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan  masyarakat se-Kabupaten/Kota yang biaya RKA /APBD melalui forum Musrenbang Kabupaten/Kota.
(4)	hasil Musrenbang diproses lebih lanjut melalui Penyusunan Rancangan Dokumen Anggaran APBD tahunan oleh Tim Penyusun yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VIII
SUMBER PEMBIAYAAN FORUM MUSRENBANG
 DESA/KELURAHAN
Pasal 10

Sumber pembiayaan forum Musrenbang Desa/Kelurahan berasal dar :
1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan;
2.	Swadaya Masyarakat Desa;
3.	Pihak Ketiga; dan
4.	Sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur  dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

                                                            Ditetapkan di Enrekang
		Pada tanggal  21 Juli 2007

		BUPATI ENREKANG,
		
				       TTD

		HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal  23 Juli 2007

PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

				TTD

                             ALIMUDDIN RALLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007 NOMOR 16