LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007 NOMOR 30

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 30 TAHUN 2007
                                          
TENTANG
		
PEMBENTUKAN DESA SUMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

 Menimbang      	: 	a. 	pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang; 
b. 	bahwa dengan memperhatikan faktor Sosial Budaya dan aspirasi yang   berkembang dalam masyarakat perlu pembentukan Desa Sumbang sebagai Pemekaran dari Desa Tallungura Kecamatan Curio;
c.  	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf  a dan huruf b perlu  membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang Pembentukan Desa Sumbang;

Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah  Tingkat II  di Sulawesi  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  1822 );
                             	2. 	Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4389 );
		3.	Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4548);
                              4. 	  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

                             	5. 	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang  Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 
                             	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );  

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan 
BUPATI ENREKANG 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG   PEMBENTUKAN DESA SUMBANG.

BAB   I
KETENTUAN UMUM
Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1.   Kabupaten adalah Kabupaten Enrekang. 
2.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah  Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. 	Bupati adalah Bupati Enrekang.
4.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui didalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Enrekang.
5.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6.	Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD).
7.	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa

 BAB  II
PEMBENTUKAN DESA
Pasal   2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sumbang sebagai pemekaran dari Desa  Tallungura Kecamatan Curio 

Pasal 3

Desa Sumbang berasal dari sebagian wilayah Desa Tallungura Kecamatan Curio yang terdiri dari:
1.	Dusun Poja; 
2.	Dusun Ambe Pere’; dan
3.	Dusun Kasisi.

Pasal 4

(1)	Dengan terbentuknya Desa Sumbang sebagaimana di maksud Pasal 2 maka wilayah Desa Tallungura dikurangi dengan Desa Sumbang sebagaimana dimaksud Pasal 3.
(2)	Dengan pengurangan wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 maka Desa Tallungura sisa terdiri atas :
 a. 	Dusun To’ Colok; 
 b. 	Dusun  Buntu Limbong;
 c.	Dusun Le’to Bara; dan
d. 	Dusun Sarang.
(1) Desa Sumbang mempunyai batas- batas sebagai berikut :
a.	Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Tator;
b.	Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Parombean; 
c.	Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Curio/Ds. Sanglepongan; dan 
d.	Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Curio/ Ds. Buntu Barana. 
(2)	Batas Wilayah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dinyatakan secara jelas pada peta yang pembuatannya diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah di tetapkannya Peraturan Daerah ini.
(3)	Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

           BAB  III
LUAS DAN IBUKOTA
Pasal  6

(1) Luas wilayah Desa Sumbang 15,002  Ha. 
(2) Ibu Kota Desa Sumbang  berkedudukan di Sumbang. 

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA
Pasal  7

(1)	Pemerintah Desa Sumbang adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumbang. 
(2)	Kepala Desa memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
(3)	Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala  Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat sekali dalam setahun.

Pasal 8

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan didesa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal  9

(1)	Desa merupakan organisasi pemerintah terdepan dalam memberikan  pelayanan umum di Desa.
(2)	Untuk menjamin efektifitas pelayanan umum pada ayat (1) Kepala Desa menetapkan susunan organisasi pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan melalui musyawarah BPD.

Pasal  10 

(1)	Pemerintah Desa mempunyai kedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan dan pembangunan serta Pembinaan kehidupan masyarakat di wilayah Desanya;
(2)	Pemerintah Desa mempunyai tugas :
a.	melayani dan mengayomi masyarakat; 
b.	menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan 
c.	menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa secara efisien dan efektif.

Pasal 11

Peresmian pelantikan Kepala Desa dan pembentukan Badan permusyawaratan Desa di lakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peresmian pembentukan Desa Sumbang. 

Pasal 12

Sambil menunggu peresmian pelantikan Kepala Desa maka untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Sumbang ditunjuk pelaksana tugas Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dengan terbentuknya Desa Sumbang, maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa yang berada dalam wilayah desa Sumbang tetap menjadi Asset Desa Sumbang.

Pasal 14

Seluruh pelayanan  Administrasi Pemerintahan Desa Sumbang menjadi kewenangan Pemerintah Desa Sumbang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal  15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.  

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 29 September 2007

BUPATI ENREKANG,

               TTD

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 29 September 2007

PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

	TTD
			
                  ALIMUDDIN RALLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN  2007 NOMOR 30