LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007 NOMOR 35

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 35 TAHUN 2007
                                          
TENTANG
		
PEMBENTUKAN KECAMATAN BAROKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang :	a.	bahwa untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan, diperlukan pengembangan dan pembentukan Kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Enrekang;
b.	bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu membentuk Kecamatan Baroko  sebagai pemekaran dari Kecamatan Alla;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf  b tersebut di atas,  perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang Pembentukan Kecamatan Baroko;

Mengingat	:	1.	Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 );
2.	Undang-Undang Nomor 8 Undang–Undang Tahun 1974 tentang Pokok–pokok  kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI  Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran  Negara RI Tahun 1999, Tambahan Lembaran negara Nomor 3890 );
3.	Undang–Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 
4.	Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
5.	Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438 );
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan  Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom  (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3952 );
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemidahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Enrekang;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG    PEMBENTUKAN KECAMATAN BAROKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat  Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3.	Bupati adalah Bupati Enrekang.
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang.
5.	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang.
6.	Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang.
7.	Camat adalah Kepala Kecamatan Baroko.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Baroko sebagai pemekaran dari Kecamatan Alla.

            Pasal 3

Kecamatan Baroko berasal dari Pemekaran Kecamatan Alla yang terdiri dari 5  (lima) Desa yaitu 
1.	Desa Baroko.
2.	Desa Benteng Alla.
3.	Desa Benteng Alla Utara.
4.	Desa Tongko.
5.	Desa Patongloan.

Pasal 4

(1)	Dengan terbentuknya Kecamatan Baroko sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Wilayah Kecamatan Alla dikurangi dengan Kecamatan Baroko sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.
(2)	Dengan pengurangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kecamatan Alla terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan / Desa yaitu :
1.	Kelurahan Kambiolangi.
2.	Kelurahan  Kalosi.
3.	Kelurahan Buntu Sugi.
4.	Desa Mata Allo.
5.	Desa Sumillan.
6.	Desa Pana.
7.	Desa Taulo.
8.	Desa Bolang.

Pasal 5

(1)	Kecamatan Baroko berbatasan dengan :
a.	   Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja;
b.	Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pana dan Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla ;
c.	Sebelah Selatan berbatasan  dengan Desa Sumillan Kecamatan Alla;
d.	 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tongkonan Basse dan Desa Batu Ke’de Kecamatan Masalle.
(2)	Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara jelas dalam peta Kecamatan Baroko yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III
LUAS DAN IBUKOTA
Pasal 6

Luas Wilayah Kecamatan Baroko    41,08 Km2.

Pasal  7

Ibukota Kecamatan Baroko berkedudukan di Bubun Bia.

BAB IV
PEMERINTAH KECAMATAN
Pasal  8
(1)	Pemerintah Kecamatan Baroko dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)	Pengangkatan dan Pemberhentian Camat serta aparat Kecamatan lainnya dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(3)	Dalam menjalankan tugasnya, Camat dapat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal  9

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi  :
a.	Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan masyarakat;
b.	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c.	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d.	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
f.	Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
g.	Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pasal 10

Dengan terbentuknya Kecamatan Baroko, maka seluruh :
a.	Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam wilayah Kecamatan Baroko sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, tidak mengalami perubahan;
b.	Semua asset Negara/ Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Baroko.

BAB  V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

	Pasal 12

Segala ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal  29 September 2007

BUPATI ENREKANG,
																		TTD	  

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal  29 September 2007

PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

		TTD

                           ALIMUDDIN RALLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN  2007  NOMOR  35