LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2008 NOMOR 2

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 
NOMOR  2  TAHUN 2008

T E N T A N G

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI    ENREKANG,

 Menimbang      : 	a. 	bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 
	 b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang;

Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah  Tingkat II  di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  1822);
2.	Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4389 );
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
5.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724):
6.	Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan 
BUPATI ENREKANG 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG. 

BAB   I
KETENTUAN UMUM
Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1.	Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Rebublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ( UUD RI Tahun 1945). 
2.	Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
3.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD memuat asas Ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan R.I.
4.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
5.	Bupati adalah Kepala Daerah Enrekang.
6.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang.
7.	Urusan Pemerintahan adalah Fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus Fungsi–fungsi tersebut yang menjadi kewenangnya dalam rangka melindungi, melayani memberdayakan dan mensejahterakan  masyarakat.

BAB  II
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
 Pasal   2

(1)	Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
(2)	Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah , meliputi :
a.	Pendidikan;
b.	Kesehatan;
c.	Lingkungan hidup;
d.	Pekerjaan umum;
e.	Penataan ruang;
f.	Perencanaan pembangunan;
g.	Perumahan;
h.	Kepemudaan dan olah raga;
i.	Penanaman modal;
j.	Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah;
k.	Kependudukan dan Catatan Sipil;
l.	Ketenagakerjaan;
m.	Ketahanan Pangan;
n.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
o.	Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera;
p.	Perhubungan;
q.	Komunikasi dan Informatika;
r.	Pertanahan;
s.	Kesatuan Bangsa dan Politik Luar Negeri;
t.	Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah; Kepegawaian dan Persandian;

u.	Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
v.	Sosial;
w.	Kebudayaan;
x.	Statistik;
y.	Kearsipan;
z.	Perpustakaan. 
(3)	Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejehteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah, meliputi :
a.	Pertanian;
b.	Kehutanan;
c.	Energi dan sumber daya mineral;
d.	Parawisata;
e.	Industri;
f.	Perdagangan; dan
g.	Ketransmigrasian.

Pasal 3

Rincian Sub Bidang dan Sub-Sub Bidang Urusan Pemerintahan wajib dan Pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini
 
BAB  III
PENYELENGGARAAN URUSAN 
WAJIB DAN PILIHAN 
Pasal 4

(1)	Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan,  Pemerintahan daerah berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
(2)	Pemerintahan daerah tetap harus memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dari urusan pilihan yang diprioritaskan
Pasal 5

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah dapat :
a.	Menyelenggarakan sendiri atau
b.	Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan tersebut kepada Pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan 
Pasal 6

Pemerintahan daerah tetap dapat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini, sepanjang terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri dalam Negeri untuk mendapat persetujuannya.

BAB  IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor  28 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Enrekang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang .

		Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal  22 Oktober 2008

BUPATI  ENREKANG, 

		ttd
		
HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang 
Pada tanggal  22 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

                                                ttd
	MUHAMMAD AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2008 NOMOR 2