LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2008 NOMOR  3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR  3   TAHUN  2008
                         
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga tekhnis daerah ; 
b.	bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang di pandang perlu dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 1822);
		2.	Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974  tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

		3.	Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4389 );
4.	Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437). sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4757);                                
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :	PERATURAN  DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal   1

Dalam Peraturan  Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4.	Bupati adalah  Kepala Daerah Enrekang.
5.	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah  Kabupaten Enrekang.
6.	Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang.
7.	Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.
8.	Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang. 

BAB   II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

(1)	Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
(2)	Sekretariat Daerah  merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3)	Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga teknis Daerah.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini , Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :                                             
1.	Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
2.	Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas daerah dan lembaga teknis daerah ;
3.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4.	Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
Pasal 4                  

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
1.	Sekretaris  Daerah;
2.	Asisten Sekda ;
3.	Bagian – Bagian ; dan 
4.	Sub Bagian – Sub Bagian.

Pasal 5

Asisten terdiri dari :	
1.	Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat ;
2.	Asisten Perekonomian & Pembangunan ; dan
3.	Asisten Administrasi Umum.  

Pasal 6

(1)	Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
a.	Bagian Adm. Pemerintahan;
b.	Bagian Kesejahteraan Rakyat ; 
c.	Bagian Adm. Kemasyarakatan ; dan
d.	Bagian Humas dan Protokoler.
(2)	Asisten Perekonomian & Pembangunan
a.	Bagian Administrasi Pembangunan;
b.	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam ; dan
c.	Bagian Administrasi Perekonomian.
(3)	Asisten Administrasi Umum Terdiri dari
a.	Bagian Hukum & Perundang –undangan ; 
b.	Bagian Umum; 
c.	Bagian Keuangan; dan
d.	Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 7

(1)	Bagian Administrasi Pemerintahan terdiri dari :
a. Sub Bagian Pengawasan Terantib dan tata Pembantuan ;
b. Sub Bagian Linmas dan Penanggulangan Bencana ; dan 
c. Sub Bagian Kependudukan, Agraria Kerjasama.
(2) 	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
a. Sub Bagian Kesehatan dan Pendidikan ;
b. Sub Bagian Sosial, Tata kerja  & Transmigrasi ; dan
c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, KB & Agama.

(3) 	Bagian Adm. Kemasyarakatan terdiri dari :
a. Sub Bagian Kesbang dan Politik ;
b. Sub Bagian Pemuda & Olah Raga ; dan
		 c. Sub Bagian  Pemberdayaan Masyarakat.
(4)	Bagian Humas dan Protokol;
       	a. Sub Bagian Keprotokoleran;
       	b. Sub Bagian Humas dan Pelayanan Media Massa; dan
       	c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;

Pasal  8

(1) 	Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
	a. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan ;
	b. Sub Bagian Litbang, Statistik, Pengendalian & Pelaporan ; dan
	c. Sub Bagian Perhubungan, PU, Budaya & Pariwisata.
(2) 	Bagian Administrasi  Sumber Daya Alam terdiri dari :
	a. Sub Bagian Pertanian, Peternakan dan Perkebunan ; 
	b. Sub Bagian Kehutanan, Pertambangan & Energi ; dan 
	c. Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Perikanan.
(3)	Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari :
	a. Sub Bagian Koperasi & UKM ;
	b. Sub Bagian Penanaman Modal, Perindustrian & Perdagangan ; dan
	c. Sub Bagian Badan Usaha Daerah.

Pasal 9

(1) 	Bagian Hukum dan Perundang Undangan terrdiri dari :
a. Sub Bagian Peraturan Perundangan;
b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan PTL; dan
c. Sub Bagian Dokumen Hukum dan Pelembaran Daerah;
(2)	Bagian  Umum  terdiri dari :
	a. Sub Bagian  Perlengkapan  & Rumah Tangga ;
	b. Sub Bagian Kearsipan ; dan
      	c. Sub Bagian  Perpustakaan & Urusan Umum.
(3)	Bagian Adm. Keuangan  terdiri dari:
  	a. Sub Bagian  Pendapatan & Belanja ; 
	b. Sub Bagian Asset & Penghapusan ; dan
	c. Sub Bagian Anggaran, Perbendaharaan dan Verifikasi. 
(4) 	Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :
        a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
        b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
        c. Sub Bagian SDM Aparatur.

Pasal 10

(1)	Masing – masing bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
(2)	Masing – masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), (2) dan ayat (3), pasal 8 ayat (1), (2), dan (3)  pasal 9 ayat (1), (2) (3) dan (4) di pimpin oleh seorang kepala Sub Bagian.  
(3)	Uraian Tugas dan Fungsi maupun rincian tugas jabatan Sekretaris Daerah,  Asisten, Kepala Bagian  dan  Kepala Sub  Bagian, sebagimana dimaksud pada pasal 4 , 5, dan pasal 10 ayat (1) dan (2 ) Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM 
JABATAN 
Pasal 12

(1)	Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian  diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(2)	Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati  sesuai dengan  Peraturan Perundang-undangan.
(3)	Asisten dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(4)	Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB V
ESELONERING
Pasal 13

(1)	Sekretaris Daerah adalah merupakan jabatan struktural Eselon II/.a
(2)	Asisten adalah merupakan  Jabatan  struktural Eselon II/b.
(3)	Kepala Bagian adalah merupakan Jabatan struktural Eselon III/a.
(4)	Kepala Sub Bagian adalah merupakan Jabatan struktural Eselon IV/a.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 14

(1)	Masing-masing Asisten dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(2)	Masing-masing Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten sesuai bidang tugasnya.
(3)	Masing-masing Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

(1)	Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar instansi lain.
(2)	Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3)	Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 
(4)	Setiap laporan yang diberikan oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.

Pasal 16

(1)	Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, Sekda menunjuk salah satu Asisten  sebagai Pejabat yang mewakili Sekda. 
(2)	Dalam hal Asisten berhalangan, Asisten menunjuk salah satu Kepala Bagian dibawahnya sebagai Pejabat yang mewakili Asisten.
(3)	Dalam hal Kepala Bagian berhalangan, Kepala Bagian menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian dibawahnya sebagai Pejabat yang mewakili Kabag.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 17

(1)	Bupati dalam melaksanakan tugasnya  dapat dibantu staf ahli paling banyak 5(lima) staf ahli. 
(2)	Nomenklatur jabatan staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari  :
a.	Staf ahli dibidang hukum dan politik yang bertugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik ;
b.	Staf ahli dibidang Pemerintahan yang bertugas memberikan telaahan mengenai Pemerintahan
c.	Staf ahli dibidang Pembangunan yang bertugas memberikan telaahan mengenai Pembangunan ;
d.	Staf ahli dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang bertugas memberikan telaahan mengenai Kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
e.	Staf ahli dibidang ekonomi dan keuangan yang bertugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.
(3)	Jumlah dan nomenklatur jabatan staf ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 18

(1). 	Staf ahli di angkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(2).	Tugas dan fungsi staf ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
(3).	Staf ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II/b yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 19

Pejabat Struktural eselon III/a pada Sekretariat Daerah sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada Dinas/ Badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III/a.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang  Nomor  01 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang beserta seluruh ketentuan pelaksanannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

			Ditetapkan  di Enrekang
			Pada tanggal 22 Oktober 2008

						     BUPATI ENREKANG,

								ttd

						     HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 22 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

				ttd
	MUHAMMAD AMIRUDDIN

 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN  2008 NOMOR 3