LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2008 NOMOR  5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 5   TAHUN 2008
                         
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ; 
b.	bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas  Daerah Kabupaten Enrekang di pandang perlu dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Enrekang;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 1822);
		2.	Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974  tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

		3.	Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4389 );
4.	Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437). sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah            (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4757);                                
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  	PERATURAN DAERAH KABUPATE N ENREKANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN ENREKANG.
                         
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal   1

Dalam Peraturan  Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4.	Bupati adalah  Kepala Daerah Enrekang.
5.	Dinas adalah unsur pelaksana Otonomi  Daerah Kabupaten Enrekang.
6.	Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah dalam Kabupaten Enrekang 
7.	Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Daerah dalam Kabupaten Enrekang 
8.	Bidang adalah Bidang pada Dinas Daerah dalam Kabupaten Enrekang 
9.	Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan  adalah Sub Bagian pada Sekretariat  Dinas Daerah dalam Kabupaten Enrekang
10.	Seksi adalah Seksi pada Dinas Daerah dalam Kabupaten Enrekang
11.	Unit pelaksana Teknis Dinas ( UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas Kabupaten Enrekang
12.	Jabatan Fungsional adalah Jabatan fungsional pada Dinas Daerah dalam Kabupaten Enrekang.

BAB   II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  DINAS
Pasal 2

(1)	Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Enrekang.
(2)	Dinas – Dinas Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga;
2.	Dinas Kesehatan;
3.	Dinas Pekerjaan Umum;
4.	Dinas Pertanian dan Perkebunan;
5.	Dinas Kehutanan;
6.	Dinas Pertambangan & Energi ;
7.	Dinas Koperasi,UKM,Perindustrian & Perdagangan ;
8.	Dinas Sosial, Kependudukan Tenaga Kerja & Transmigrasi
9.	Dinas Perhubungan, Infokom, Kebudayaan & Pariwisata;
10.	Dinas Pengelola Keuangan & Asset Daerah; dan
11.	Dinas Peternakan dan Perikanan. 

Pasal 3

 (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
 (2)	Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.                                     
 (3)	Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Daerah mempunyai fungsi :
a.	Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
   	dengan lingkup tugasnya;
c.	Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;                                                dan
d.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.	

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  terdiri dari :
1.	Kepala Dinas;
2.	Sekretariat;
3.	Bidang Bidang;
4.	Sub Bagian – Sub Bagian; dan
5.	Seksi –Seksi. 
Pasal 5

(1) Sekretariat  terdiri dari :
a.	Sub Bagian Perencanaan; 
b.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.	Sub Bagian Keuangan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 6

(1)	Bidang – bidang terdiri dari :
a.  Bidang Pendidikan Dasar dan Agama;
b.  Bidang Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Agama;
c.  Bidang Pemuda dan Olah Raga; dan
d.  Bidang Ketenagaan  Kependidikan.
(2)	Masing – masing kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 7

(1)	Bidang Pendidikan Dasar dan Agama terdiri dari :
a.	Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Agama;
b.	Seksi Kurikulum Pendididkan Dasar dan Agama; dan
c.		Seksi SPEM.
(2)	Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan dan Agama terdiri dari :
a.	Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Agama;   
b.	Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah, Kejuruan & Agama; dan
c.	Seksi SPEM.
(3)	Bidang Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
a.	Seksi Pembinaan Pemuda; 
b.   Seksi Pembinaan Olah Raga; dan
c.   Seksi Pembinaan PLS.
(4)	Bidang Ketenagaan Kependidikan terdiri dari :
a.	Seksi Pendidikan Pelatihan; 
b.	Seksi Ketenagaan  TK/SD; dan
c.	Seksi Ketenagaan SMP/SMU/SMK.
(5)	Masing – masing kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Pasal 8

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)	Bagan Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Bagain Kedua
Dinas Kesehatan
Pasal 9

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan  terdiri dari :
1.	Kepala Dinas;
2.	Sekretariat;
3.	Bidang Bidang;
4.	Sub Bagian  – Sub Bagian; dan
5.	Seksi –Seksi.

Pasal 10

(1) Sekretariat  terdiri dari :
a.	Sub Bagian Perencanaan; 
b.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.	Sub Bagian Keuangan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing –masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

Pasal 11

(1)	Bidang – bidang terdiri dari;
a.  Bidang Pelayanan Kesehatan;
b.  Bidang Bina Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan;  
c.  Bidang Bina Kesehatan Masyarakat; dan
d.  Bidang Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat.
(2)	Masing – masing kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 12

(1)	Bidang  Pelayanan Kesehatan  terdiri dari :
a.	Seksi Yankes Dasar & Rujukan ;
b.	Seksi Yankes Khusus; dan
c.		Seksi farmasi, Makanan, Minuman & Alkes.
(2)	Bidang  Bina Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
a.	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi & Kesehatan Mata;   
b.	Seksi Penanggulangan Penyakit; dan
c.	Seksi Penyehatan Lingkungan.
(3)	Bidang Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
a.	Seksi  Kesehatan Keluarga ;
b.   Seksi  Gizi Masyarakat ; dan 
c.   Seksi Kesehatan Usia Lanjut.
(4)	Bidang  Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
a.	Seksi JPKM & UKS ; 
b.	Seksi  UKBM & PSM; dan
c.	Seksi Promosi Kesehatan.
(5)	Masing – masing kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 13

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)	Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan  adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

Bagain Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum  terdiri dari :
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat;
c.	Bidang Bidang;
d.	Sub Bagian   –  Sub Bagian; dan
e.	Seksi – Seksi. 

Pasal 15
(1) Sekretariat  terdiri dari :
a.	Sub Bagian Perencanaan; 
b.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.	Sub Bagian Keuangan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing –masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 16

(1)	Bidang – bidang terdiri dari
a.  Bidang Bina Marga;
	b.  Bidang  Cipta Karya;
c.  Bidang PSDA;
d.  Bidang Tata Ruang; 
e.  Bidang Peralatan; dan
f.  Bidang Teknik/ Bina Program.
(2)	Masing – masing kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 17

(1)	Bidang  Bina Marga terdiri dari :
a.	Seksi Pemb.Peningkatan Jalan & Jembatan;
b.	Seksi Rehab/Pemeliharaan Jln & Jembatan; dan
c.	Seksi Pengembangan Jaringan Jalan & Jembatan.
(2)	Bidang  Cipta Karya  terdiri dari :
a.	Seksi Perumahan & Pemukiman ;
b.	Seksi Bangunan Gedung; dan
c.	Seksi Air Bersih.
(3)	Bidang PSDA terdiri dari :
a.	Seksi  Pengembangan Prasarana Pengairan;
b.	Seksi  Pengelolah & Pengendalian Wil.Sungai; dan
c.	Seksi  Rehab/Pemeliharaan Prasarana Pengairan.	
(4)	Bidang Tata Ruang terdiri dari :
a.	Seksi Penyusunan Tata Ruang Kota & Pedesaan
b.	Seksi  Pemanfaatan & Pengendalian Ruang Kota & Desa; dan
c.	Seksi  Perencanaan, Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu Kota & Pedesaan.
(5)	Bidang Peralatan terdiri dari :
a.	Seksi Tata Laksana Peralatan & Perbengkelan ;
b.	Seksi  Perbengkelan ; dan
c.		Seksi  Pemadam Kebakaran.
(6)	Bidang  Bina Teknik/Bina Program terdiri dari :
a.	Seksi Pembinaan Pengawasan & Pengend.Mutu Bidang Bina Marga;
b.	Seksi  Pembinaan Pengawasan & Pengendalian Mutu Cipta  Karya; dan
c.		Seksi  Pembinaan Pengawasan & Pengendalian Mutu Bidang PSDA.
(7)	Masing – masing kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3),(4) (5),  dan ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 18

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincin tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.      
(2)	Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

Bagian Empat
Dinas Pertanian dan Perkebunan 
Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :
a.	Kepala Dinas;
b. 	Sekretariat;
c.	Bidang Bidang;
d. 	Sub Bagian  – Sub Bagian; dan
e.	Seksi –Seksi. 

Pasal 20

(1) Sekretariat  terdiri dari :
a.	Sub Bagian Perencanaan; 
b.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.	Sub Bagian Keuangan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing –masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 21

(1)	Bidang – bidang terdiri dari
a.  Bidang Tanaman Pangan;
b.  Bidang  Holtikultura;
c.  Bidang  Perkebunan; dan
d.  Bidang  Bina Usaha & Penyuluhan..	
(2)	Masing – masing kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 22

(1)	Bidang Tanaman Pangan  terdiri dari :
a.	Seksi Pembenihan Tanaman Pangan;
b.	Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan	
c.	Seksi Konservasi & Perlindungan Tanaman Pangan.
(2)	Bidang  Holtikultura  terdiri dari :
a.	Seksi Pembenihan Holtikultura; 
b.	Seksi Produksi Holtikultura; dan
c.	Seksi Konservasi & Perlindungan Tanaman Holtikultura.
(3)	Bidang  Perkebunan terdiri dari :
a.	Seksi  Pembenihan Perkebunan;
b.   Seksi  Produksi Perkebunan; dan
c.   Seksi  Konservasi& Perlindungan Tanaman Perkebunan.
(4)	Bidang  Bina Usaha Penyuluhan terdiri dari :
a.	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
b.	Seksi Permodalan & Pemasaran Pengembangan Usaha ;  dan
c.	Seksi Kelembagaan dan tata Penyuluhan. 
(5)	Masing – masing kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 23

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincin tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.      
(2)	Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan  adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

Bagian Kelima
Dinas Kehutanan
Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
1.Kepala Dinas;
2.Sekretariat;
3.Bidang Bidang;
4.Sub Bagian  –  Sub Bagian; dan
5.Seksi –Seksi. 

Pasal 25

(1) Sekretariat  terdiri dari :
a.	Sub Bagian Perencanaan; 
b.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.	Sub Bagian Keuangan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing –masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 26

(1)	Bidang – bidang terdiri dari :
a.  Bidang Pengusahaan Hutan ;
b.  Bidang  Perlindungan dan Keamanan Hutan ;
c.  Bidang Pembinaan Hutan dan Pemulihan Lahan; dan   
d.  Bidang  Informasi dan Penyuluhan Kehutanan.
(2)	Masing – masing kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 27

(1)	Bidang Pengusahaan Hutan  terdiri dari :
a.	Seksi Pengelolaaan dan Pemanfaatan Hutan
b.	Seksi Pengelolahan dan Peredaran Hasil Hutan; dan
c.		Seksi  Penata Usahaan dan Iuran Hasil Hutan.
(2)	Bidang  Perlindungan dan Keamanan Hutan terdiri dari :
a.	Seksi Perlindungan dan Pengendalian Kerusakan Hutan ;
b.	Seksi Keamanan Hutan; dan
c.	Seksi  Kawasan dan Perpetaan Hutan.
(3)	Bidang  Pembinaan Hutan dan Pemulihan Lahan  terdiri dari :
a.	Seksi Konservasi ;
b.	Seksi Rehabilitasi Hutan danLahan ; dan
c.	Seksi Aneka Usaha Hutan dan Perhutanan Sosial.
(4)	Bidang  Informasi dan Penyuluhan Kehutanan terdiri dari :
a.	Seksi Informasi Geografis ;
b.	Seksi Penyuluhan Kehutanan; dan
c.	Seksi Evaluasi dan Supervisi Tenaga Fungsional.
(5)	Masing – masing kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan ayat (4),  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 28

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kehutanan, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.      
(2)	Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

Bagian Keenam
Dinas Pertambangan Dan Energi
Pasal 29

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi  terdiri dari :
1.	Kepala Dinas;
2.	Sekretariat;
3.	Bidang Bidang;
4.	Sub Bagian  – Sub Bagian; dan
5.	Seksi – Seksi. 

Pasal 30

(1) Sekretariat  terdiri dari :
a.	Sub Bagian Perencanaan; 
b.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.	Sub Bagian Keuangan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing –masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

Pasal 31

(1)	Bidang – bidang terdiri dari
a.  Bidang Pertambangan Umum;
b.  Bidang Energi, Mineral & Migas;
c.  Bidang  Pengelolahaan Informasi Pertambangan & Energi; dan
d.  Bidang  Pengawasan & Pengendalian 	.	
(2)	Masing – masing kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang.

Pasal 32

(1)	Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :
a.	Seksi Teknik Pertambangan ;  
b.	Seksi Konservasi Ling.Pertambangan ; dan
c.		Seksi Bina Usaha Pertambangan .
(2)	Bidang Energi, Miniral & Migas terdiri dari :
a.	Seksi Mineral dan Migas
b.	Seksi  Ketenalistrikan & PJU; dan
c.	Seksi Air Bawah Tanah & Air Permukaan .
(3)	Bidang Pengelolaan infromasi Pertambangan & Energi terdiri dari :
a.	Seksi  Eksplorasi & Eksploitasi;
b.   Seksi  Data & Program; dan
c.   Seksi  Evaluasi dan Pelaporan
(4)	Bidang Pengawasan & Pengendalian  terdiri dari :
a.	Seksi Pengawasan;
b.	Seksi Pengendalian ; dan 
c.	Seksi Pembinaan .  
(5)	Masing – masing kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan ayat (4),  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Pasal 33

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincin tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pertambangan dan Energi  diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.      
(2)	Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi  adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

Bagian Ketujuh
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan 
Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM,Perindustrian & Perdagangan   terdiri dari:
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat;
c.	Bidang Bidang;	
d.	Sub Bagian – Sub Bagian; dan
e.	Seksi –Seksi.

Pasal 35

(1) Sekretariat  terdiri dari :
a.	Sub Bagian Perencanaan; 
b.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.	Sub Bagian Keuangan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing –masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 36
(1)	Bidang – bidang terdiri dari
a.  Bidang Perindustrian;  
b.  Bidang Perdagangangan 
c.  Bidang  Pengelolah Pasar
d.  Bidang Koperasi; dan
e.  Bidang UKM.
(2)	Masing – masing kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 37

(1)	Bidang Perindustrian terdiri dari :
a.	Seksi Pangan;  
b.	Seksi Industri Logam, Elektonika, Kimia dan Bahan Bangunan; 
c.		Seksi Sandang & Kerajinan.
(2)	Bidang Perdagangan terdiri dari
a.	Seksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ; 
b.	Seksi Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa; dan
c.	Seksi Meteorologi & Perlindungan Konsumen.
(3)	Bidang Pengelolah Pasar terdiri dari :
a.	Seksi  Pengembangan Pasar;
b.   Seksi  Retribusi; dan
c.   Seksi  Pengamanan dan Kebersihan Pasar.      
(4)	Bidang  Koperasi terdiri dari :
a.	Seksi Pembinaan Usaha Koperasi;  
b.	Seksi Organisasi Dan Tata Koperasi; dan
c.	Seksi Pendaftaran dan Badan Hukum Koperasi .
(5)	Bidang UKM terdiri dari :
a.	Seksi Permodalan Dan Jasa Keuangan;
b.	Seksi Aneka Jasa; dan
c.	Seksi Pembinaan UKM.
(6)	Masing – masing kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3),(4)  ayat (5),  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 38

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincin tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Koperasi. UKM, Perindustriaan & Perdagangan   diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.      
(2)	Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustriaan & Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

Bagian Kedelapan
Dinas Sosial Kependudukan, Tenaga Kerja  dan Transmigrasi
Pasal 39

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kependudukan,Tenaga Kerja dan Transmigrasi  terdiri dari :
1.	Kepala Dinas;
2.	Sekretariat;
3.	Bidang Bidang;
4.	Sub Bagian – Sub Bagian; dan
5.	Seksi – Seksi. 

Pasal 40

(1) Sekretariat  terdiri dari :
a.	Sub Bagian Perencanaan; 
b.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.	Sub Bagian Keuangan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing –masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 41

(1)	Bidang – bidang terdiri dari
a.  Bidang Pemberdayaan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
b. Bidang Pembinaan & Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
c.  Bidang Kependudukan  Catatan Sipil; dan
d.  Bidang Tenaga Kerja & Transmigrasi.  		
(2)	Masing – masing kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang.

Pasal 42

(1)	Bidang Pemberdayaan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
a.	Seksi Pemberdayaan Bantuan Sosial;   
b.	Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
c.		Seksi Penanggulangan Bencana.
(2)	Bidang Pembinaan & Pengembangan Kesejahteraan Sosial  terdiri dari :
a.	Seksi Pembinaan Lembaga Sosial; 
b.	Seksi Pembinaan Sumbangan & Pengawasan Kegiatan Sosial; dan
c.	Seksi Pembinaan Kepahlawanan.
(3)	Bidang Kependudukan Catatan Sipil  terdiri dari :
a.	Seksi  Adm. Kependudukan & Catatan Sipil;
b.   Seksi  Pengawasan & Pengendalian Penduduk; dan
c.   Seksi  Mutasi Data & Penerbitan  Akta Kependudukan 
(4)	Bidang Tenaga Kerja & Transmigrasi  terdiri dari :
a.	Seksi Pendataan & Pelatihan Tenaga Kerja;
b.	Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan ; dan
c.	Seksi Transmigrasi.
(5)	Masing – masing kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan ayat (4),  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 43

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincin tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Sosial Kependudukan,Tenaga Kerja dan Transmigrasi  diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 
(2)	Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

Bagian Kesembilan
Dinas Perhubungan, Infokom, Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 44

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Infokom, Kebudayaan dan Pariwisata  terdiri dari :
1.	Kepala Dinas;
2.	Sekretariat;	
3.	Bidang Bidang;
4.	Sub Bagian  –  Sub Bagian; dan
5.	Seksi –Seksi. 

Pasal 45
(1) Sekretariat  terdiri dari :
a.	Sub Bagian Perencanaan; 
b.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.	Sub Bagian Keuangan;
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing –masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

Pasal 46

(1)	Bidang – bidang terdiri dari :
a.  Bidang Perhubungan;
b.  Bidang Informasi;
c.  Bidang Komunikasi;
d.  Bidang Kebudayaan; dan
e.  Bidang Pariwisata.		
(2)	Masing – masing kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 47

(1)	Bidang Perhubungan  terdiri dari :
a.	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  
b.	Seksi Terminal dan Pengujian Kendaraan; dan
c.		Seksi Sarana Dan Prasarana.	
(2)	Bidang Informasi terdiri dari :
a.	Seksi Pelayanan Informasi Publik;
b.	Seksi Media Informasi; dan 
c.	Seksi Penerbitan Media Cetak dan Elektronik.
(3)	Bidang Komunikasi terdiri dari :
a.	Seksi  Pelayanan Masy. & Hubungan Kelembagaan;
b.   Seksi  Pos dan Telekomunikasi; dan
c.   Seksi  Telematika.
(4)	Bidang Kebudayaan   terdiri dari :
a.	Seksi Pembinaan Kesenian Daerah;
b.	Seksi Pelestarian Nilai Budaya dan Sejarah; dan
c.	Seksi Pengelolaan Museum dan Purbakala.

(5)	Bidang Pariwisata  terdiri dari :
a.	Seksi Bina Usaha dan Daya Tarik Wisata ;
b.	Seksi Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata; dan
c.	Seksi Pemasaran dan Peran Masyarakat.
(6)	Masing – masing kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3),(4) dan ayat (5),  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 48

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincin tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan, Infokom, Kebudayaan dan Pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 
(2)	Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Infokom, Kebudayaan dan Pariwisata  adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
Pasal 49

Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari :
1.	Kepala Dinas;
2.	Sekretariat;
3.	Bidang Bidang;
4.	Sub Bagian  – Sub Bagian; dan
5.	Seksi – Seksi. 

Pasal 50

(1) Sekretariat  terdiri dari :
a.	Sub Bagian Perencanaan; 
b.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.	Sub Bagian Keuangan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing –masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 51

(1)	Bidang – bidang terdiri dari :
a.  Bidang Penerimaan;
b.  Bidang Pengeluaran;
c.  Bidang Akutansi dan Verifikasi; dan 
d.  Bidang Asset.		
(2)	Masing – masing Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 52

(1)	Bidang Penerimaan terdiri dari :
a.	Seksi Pajak dan Restribusi;  
b.	Seksi Dana Perimbangan; dan	
c.		Seksi Pembukuan dan Laporan Penerimaan.
(2)	Bidang Pengeluaran terdiri dari :
a.	Seksi Anggaran;
b.	Seksi Perbendaharaan; dan
c.	Seksi Pembukuan dan Laporan Pengeluaran.
(3)	Bidang Akutansi dan Verifikasi  terdiri dari :
a.	Seksi  Akuntasi;
b.   Seksi  Verifikasi; dan
c.   Seksi  Pelaporan.
(4)	Bidang   Asset terdiri dari :
a.	Seksi Inventarisasi;
b.	Seksi Persertifikatan Asset; dan
c.	Seksi Neraca Asset.    
(5)	Masing – masing kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan ayat (4),  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 53

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincin tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset  diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 
(2)	Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset  adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Bagian Kesebelas
Dinas Peternakan dan Perikanan 
Pasal 54

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat;
c.	Bidang Bidang;
d.	Sub Bagian  – Sub Bagian; dan
e.	Seksi – Seksi; 

Pasal 55

(1) Sekretariat  terdiri dari :
a.	Sub Bagian Perencanaan; 
b.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.	Sub Bagian Keuangan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing –masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 56

(1)	Bidang – bidang terdiri dari
a.  Bidang Peternakan; 
b.  Bidang Perikanan ;
c.  Bidang Kelembagaan & Penerapan Tekhnologi; dan 
d.  Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil.		
(2)	Masing – masing kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 57

(1)	Bidang Peternakan  terdiri dari :
a.	Seksi Produksi Peternakan;  
b.	Seksi Penyebaran dan Pengembangan; dan
c.		Seksi Keswan dan Kemavet.
(2)	Bidang Perikanan terdiri dari :
a.	Seksi Produksi Perikanan ;
b.	Seksi Pembenihan ; dan
c.	Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan.
(3)	Bidang Kelembagaan & Penerapan Tekhnologi terdiri dari :
a.	Seksi Kelembagaan & Tata Penyuluhan ;
b.   Seksi  Penerapan Tekhnologi; dan
c.   Seksi  Informasi & Pelayanan Tekhnologi.
(4)	Bidang   Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :
a.	Seksi Permodalan dan Perkreditan;
b.	Seksi Pengolahan Hasil; dan
c.	Seksi Promosi, Pemasaran, dan Pelayanan Usaha.      
(5)	Masing – masing kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan ayat (4),  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 58

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincin tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Peternakan dan Perikanan  diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 
(2)	Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan  adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

BAB IV
UNIT PELAKSANA TUGAS DINAS DAN 
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 59

(1)	Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, berfungsi untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang  yang mempunyai wilayah satu atau beberapa kecamatan.
(2)	Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
(3)	Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Pada Unit Pelaksana teknis Dinas  dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN SERTA ESELONERING
Pasal 61

(1)	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(2)	Kepala Dinas, Sekretaris  dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 
(3)	(3)	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VI
ESELONERING
Pasal 62

(1)	Kepala Dinas  adalah merupakan Jabatan struktural Eselon II/b.
(2) Sekretaris  adalah merupakan Jabatan struktural Eselon III/a. 
(3) Kepala Bidang adalah merupakan Jabatan struktural Eselon III/b.
(3)	Kepala Sub Bagian , Kepala Seksi, dan Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPTD adalah merupakan  jabatan struktural Eselon IV/a. 

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 63

(1)	Kepala Dinas  dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)	Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)	Masing – masing Kepala Bidang dalam melaksanakan secara teknis operasional tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratib bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(4)	Masing – masing Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 (5)	Masing – masing Kepala Seksi  dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Pasal 64

(1)	Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris,  Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antara instansi lain.
(2)	Setiap Pemimpin Organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan .tugas bawahannya.
(3)	Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(4)	Setiap laporan yang diberikan oleh pimpinan Satuan Organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 65

(1)	Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas  menunjuk Sekretaris  sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas.
(2)	Dalam hal Sekretaris  berhalangan, Sekretaris menunjuk salah satu Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Sekretaris.
(3)	Dalam hal Kepala Bidang berhalangan, Kepala Bidang yang bersangkutan  menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian dibawahnya sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Bidang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 66

Pejabat Struktural eselon III/a pada Dinas Daerah sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada Dinas/ Badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III/a.

Pasal  67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang beserta seluruh ketentuan pelaksanannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal  68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal  69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

						        Ditetapkan  di Enrekang
						        Pada tanggal  22 Oktober 2008

						        BUPATI ENREKANG,

		ttd

						        HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal  22 Oktober 2008

PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

	ttd

		MUHAMMAD AMIRUDDIN

 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN  2008 NOMOR 5