LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2008 NOMOR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR  06 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS  DAERAH KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk perangkat daerah yang bersifat spesifik melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah;  
b.	bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang di pandang perlu dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis  Daerah Kabupaten Enrekang;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 1822);
		2.	Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974  tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
		3.	Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4389 );

4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437). sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4737);                                
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :	PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal   1

Dalam Peraturan  Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4.	Bupati adalah  Kepala Daerah Enrekang.
5.	Lembaga Tekhnis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Kabupaten Enrekang.
6.	Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang.
7.	Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang.
8.	Sekretaris  adalah Sekretaris pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang.
9.	Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan dalam Kabupaten Enrekang.
10.	Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Kabupaten Enrekang.
11.	Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang.
12.	Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor dalam Kabupaten Enrekang.
13.	Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang.
14.	Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang.

BAB   II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

(1)	Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk  Lembaga Teknis Daerah yang  terdiri dari Badan dan Kantor;
(2)	Badan dan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
	a.	Badan terdiri dari :
	1.	Badan Kepegawaian Daerah; 
	2.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan			3.	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan;
	b.	Kantor terdiri dari :
	1.	Kantor Kesbang, Linmas dan Pol PP; 
	2.	Kantor Ketahanan Pangan; 
	3.	Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan;
	4.	Kantor Perpustakaan, Arsip dan PDE;
	5.   Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu ( KPTSP); dan
            6.   Rumah Sakit Umum Daerah;

Pasal 3

   (1) 	Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur Pendukung tugas Kepala Daerah.  
	(2)	Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.                                            
(3)	Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :
a. 	Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.	Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. 	Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. 	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN  ORGANISASI
Bagian Kesatu
Lembaga Teknis yang Berbentuk Badan

Paragraf 1
Badan Kepegawaian  Daerah
Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
1.	Kepala Badan;
2.	Sekretariat;
3.	Bidang- Bidang;
4.	Sub Bagian - Sub Bagian; dan
5.	Seksi – Seksi.

Pasal 5

(1) Sekretariat terdiri dari :
a.	Sub Bagian Perencanaan; 
b.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.	Sub Bagian Keuangan;
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Masing- masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

Pasal 6

(1)	Bidang – bidang terdiri dari :
	a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan  Pegawai
b. Bidang Mutasi dan Informasi Pegawai
c. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai
d. Bidang Pendidikan dan Latihan 
(2)	Masing- masing kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

Pasal 7

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai  terdiri dari :
	a.   Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai; dan
      b.   Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Pegawai; 
(2) Bidang Mutasi dan Informasi Pegawai terdiri dari :
	a.   Sub Bidang Mutasi Tenaga Administrasi; dan
b.	Sub Bidang Mutasi Tenaga Fungsional;	 
(3) Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai   terdiri dari :
	a	Sub Bidang Kinerja Pegawai; dan
      b.   Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
(4) Bidang  Pendidikan dan Latihan terdiri dari :
      a.	Sub Bidang Diklat Struktural; dan
	b.	Sub Bidang Diklat Fungsional.
(5)	Masing – masing Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Pasal 8

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Kepegawaian Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
(2)	Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah  adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan 

Paragraf  2
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Pasal 9

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
1.	Kepala Badan;
2.	Sekretariat;
3.	Bidang- Bidang;
4.	Sub Bagian  - Sub Bagian; dan
5.	Seksi – Seksi.

Pasal 10

(1) Sekretariat terdiri dari :
a.	Sub Bagian Perencanaan; 
b.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.	Sub Bagian Keuangan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Masing- masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

(1)	Bidang – bidang terdiri dari :
a. 	Bidang Ketahanan Masyarakat;  
b. 	Bidang Sosial Budaya Masyarakat; 
c. 	Bidang Sumber daya Alam dan Teknologi Pedesaan; dan 
d. 	Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa.   
(2)	Masing- masing Bidang  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

Pasal 12

(1) Bidang Ketahanan Masyarakat  terdiri dari :
a.   Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat; dan
      b.   Sub Bidang Pengembangan SDM dan Manejemen partisipatif;
(2) Bidang Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari :
	a.	Sub Bidang Motivasi dan Swadaya gotong royong masyarakat; dan
	b.	Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.
(3) Bidang Sumber daya Alam Dan Teknologi Pedesaan terdiri dari :
a.	Sub Bidang Rehabilitasi dan Konservasi; dan
b.	Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Pedesaan.
(4) Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa  terdiri dari :
      a.   Sub Bidang Penguatan Pemerintahan Desa; dan
	b.	Sub Bidang Adm Pemerintahan Desa;		
 (5) Masing – masing Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 13

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
(2)	Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

Paragraf  3
Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
Pasal 9

Susunan Organisasi Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
1.	Kepala Badan;
2.	Sekretariat;
3.	Bidang- Bidang;
4.	Sub Bagian  - Sub Bagian; dan
5.	Seksi – Seksi.

Pasal 10

(1) Sekretariat terdiri dari :
a.	Sub Bagian Perencanaan; 
b.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.	Sub Bagian Keuangan;
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Masing- masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

(1)	Bidang – bidang terdiri dari :
a. 	Bidang KB dan KS;  
b. 	Bidang Penggerakan Masyarakat; 
c. 	Bidang Data dan Informasi; dan 
d. 	Bidang Pemberdayaan Perempuan.   
(2)	Masing- masing Bidang  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 12

(1) Bidang KB dan KS  terdiri dari :
a.   Sub Bidang Operasional KB dan KR; dan
	b.   Sub Bidang Operasional KS dan PK.
(2) Bidang Penggerakan Masyarakat terdiri dari :
	a.	Sub Bidang Pendampingan & Pemberdayaan Masyarakat; dan
	b.	Sub Bidang Acvokasi dan KIE.
(3) Bidang Data dan Informasi terdiri dari :
	a.	Sub Bidang Pelaporan & Pengelolahan Data; dan
	b.	Sub Bidang Data & Evaluasi Program.
(4) Bidang Pemberdayaan Perempuan  terdiri dari :
     	a.   Sub Bidang Pengurustamaan Gende; dan
	b.	Sub Bidang Pemberdayaan ekonomi Keluarga.		
(5) Masing – masing Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Pasal 13

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan  diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
(2)	Bagan Susunan Organisasi Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

Bagian  Kedua
                           Lembaga Teknis yang Berbentuk Kantor

Paragraf  1
Kantor Kesbang, Linmas dan Pol PP
Pasal 14

(1) Susunan Kantor Kesbangpol, Linmas dan Pol PP  terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. Seksi – seksi
(2) Seksi – seksi terdiri dari
a. Seksi Kesbangpol;                            
      b. Seksi Hansip dan Linmas; dan                           
      c. Seksi Pol PP.
(3) Sub Bagian dan masing –masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi.

Pasal 15

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Kantor,  Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Kesbang, Linmas dan Pol PP  diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati
(2)	Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesbang, Linmas dan Pol. PP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan 

Paragraf  2
Kantor Ketahanan Pangan
Pasal 16

(1) Susunan Kantor Ketahanan Pangan  terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. Seksi – seksi.
(2) Seksi – seksi terdiri dari
a. Seksi Kelembagaan Pangan ;                            
      b. Seksi Keamanan dan Diversifikasi Pangan; dan                           
      c. Seksi Pengembangan dan Penelitian Pangan.
(3) Sub Bagian dan masing –masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi

Pasal 17

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Kantor,  Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Ketahanan Pangan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
(2)	Bagan Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

Paragraf  3
Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
Pasal 18

(1) Susunan Kantor Lingkungan Hidup,Kebersihan dan Pertamanan  terdiri dari : 
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. Seksi – seksi.
(2) Seksi – seksi terdiri dari :
      a. Seksi Pengembangan Kelestarian Lingkungan;                            
      b. Seksi Pengawasan Penanganan Pencemaran dan Amdal; dan                           
      c. Seksi Kebersihan dan Pertamanan.
(3) Sub Bagian dan masing –masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 	(2) dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi

Pasal 19

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Kantor,  Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan   diatur  lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
(2)	Bagan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan  adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

Paragraf  4
Kantor Perpustakaan, Arsip dan PDE
Pasal  20

(1) Susunan Kantor Perpustakaan, Arsip dan PDE  terdiri  dari :
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. Seksi – seksi.
(2) Seksi – seksi terdiri dari :
    	a. Seksi Perpustakaan;                            
  	b. Seksi Arsip dan Dokumentasi; dan                           
		c.	 Seksi Pengelolaan Data Elektronik;
(3) Sub Bagian dan masing –masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 	(2) dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi.

Pasal 21

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Kantor,  Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan PDE  diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)	Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan PDE adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

Paragraf  5
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Pasal 22

(1) Susunan Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu ( KPTSP)  terdiri  dari :
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. Seksi – seksi.
(2) Seksi – seksi terdiri dari
a. Seksi Perizinan & Non Perizinan ;                            
b. Seksi Pelayanan; dan                           
c. Seksi Informasi & Pengaduan Masyarakat.
(3) Sub Bagian dan masing –masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 	(2) dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi.

Pasal 21

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Kantor,  Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)	Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)  adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

Paragraf  6
Rumah Sakit Umum Daerah
Pasal 22

Susunan Kantor Rumah Sakit Umum  terdiri  dari :
1. Direktur;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Bidang –Bidang;  
4. Sub Bagian; dan
5. Seksi –seksi.

Pasal 23

(1) Bagian Tata Usaha  terdiri dari :
a.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b.	Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
c.	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha  Masing- masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

Pasal 24

(1)	Bidang terdiri dari :
a. Bidang Pelayanan; dan
b. Bidang Penunjang.
(2)	Masing- masing  Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 25

(1) Bidang Pelayanan terdiri dari :
a.   Seksi Pelayanan Medik
b.   Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
c.		Seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik.
(2) Bidang Penunjang terdiri dari :
a.   Seksi Logistik & Diagnostik;
b.	Seksi Sarana & Prasarana; dan
c.	Seksi Pengendalian Instalasi.	
 (3) Masing – masing Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 26

(1)	Uraian tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Kantor,  Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)	Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS  DAN 
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 27

(1)	Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis, berfungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang sebagian mempunyai wilayah satu atau beberapa kecamatan.
(2)	Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
(3)	Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Pada Unit Pelaksanaan teknis Badan  dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

                                                         BAB V
                                                    TATA KERJA
                                                         Pasal 29

(1)	Masing masing Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan  sesuai bidang tugasnya.
(2)	Masing – masing Kepala Sub Bagian pada Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai bidang tugasnya.
(3) Masing – masing Kepala Sub Bidang pada Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidangnya sesuai bidang tugasnya.
(4)	Masing–masing Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 30

(1)	Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris,  Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antara instansi lain.
(2)	Setiap Pemimpin Organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan .tugas bawahannya.
(3)	Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(4)	Setiap laporan yang diberikan oleh pimpinan Satuan Organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN SERTA ESELONERING

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 31

(1)	Kepala Badan,Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan  Kepala Sub Bidang pada Lembaga Teknis yang berbentuk Badan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(2)	Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Lembaga Teknis yang berbentuk Kantor diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. 
(3)	Kepala Badan, Sekretaris Kepala Bidang dan Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)  diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(4)	Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Kantor , Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan  pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VII
ESELONERING
Pasal 32

(1)	Kepala Badan adalah merupakan Jabatan struktural Eselon II/b.
(2)	Kepala Kantor, dan Sekretaris  adalah merupakan Jabatan struktural Eselon III/a. 
(3) Kepala Bidang adalah merupakan Jabatan struktural Eselon III/b.
(4)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bidang  dan Kepala Seksi adalah merupakan Jabatan struktural Eselon IV/a.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Pejabat Struktural eselon III/a pada Badan dan Kantor sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada Dinas/ Badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III/a.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang beserta seluruh ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

						        Ditetapkan  di Enrekang
						        Pada tanggal 22 Oktober 2010

						        BUPATI ENREKANG,

	ttd

						        HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 22 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

	ttd

	MUHAMMAD AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN  2008 NOMOR 6