LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2008 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR   7   TAHUN 2008
                         
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; 
b.	bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang di pandang perlu dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah Kabupaten Enrekang;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 1822);
		2.	Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974  tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
		3.	Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4389);
4.	Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437). sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);                                
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG.
                   	BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1.   Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif. 
4.	Bupati adalah  Kepala Daerah Enrekang.
5.	Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang.
6.	Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Kabupaten Enrekang.
7.	Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang.
8.	Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang.
9.	Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang.

BAB   II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

(1)	Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Enrekang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
(2)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan  yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada  Bupati melalui  Sekretaris Daerah
(3)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah mempunyai fungsi :                                             
1.	Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2.	Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3.	Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
4.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN  DAERAH
Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah terdiri dari :
1.	Kepala Badan;
2.	Sekretariat;
3.	Bidang- bidang; dan  
4.	Sub bidang- sub bidang.

 Pasal 5

(1) Sekretariat terdiri dari :	
a. 	Sub Bagian Perencanaan;
b.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan  
c.		Sub Bagian Keuangan.  
(2) Sekretariat dan masing – masing sub bagian sebagamaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Sub Bagian.

Pasal 6

Bidang - bidang terdiri dari :
1.	Bidang prasarana wilayah dan SDA;  
2.	Bidang Ekonomi;
3.	Bidang Sosial Budaya; dan
4.	Bidang Litbang dan Monev.

Pasal 7

(1) Bidang prasarana wilayah dan SDA terdiri dari :
1. Sub Bidang prasarana wilayah; dan
2. Sub Bidang SDA, LH dan Tarkin.
(2) Bidang Ekonomi terdiri dari :
1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Energi; dan
2. Sub Bidang Perindag, Koperasi dan UKM.
(3) Bidang Sosial Budaya & Pemerintahan terdiri dari :
1. Sub Bidang Pemerintahan Dikmesprit; dan
2. Sub Bidang Kependudukan, Kesehatan, Kesra dan Tenaga Kerja.
(4) Bidang Litbang dan Monev terdiri dari :
1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan 
2. Sub Bidang Monev, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 8

(1)	Masing – masing bidang sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Bidang
(2)	Masing – masing sub bidang sebagaimana  dimaksud pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang
(3)	Uraian  tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian  tak terpisahkan.

BAB IV
PENGANGKATAN  DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 
Pasal 10

(1)	Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala  Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang  pada Badan Perencanaan Pembangunan   Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(2)	Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 

(3)	Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati. 

BAB V
ESELONERING
Pasal 11

(1)	Kepala Badan adalah merupakan jabatan struktural Eselon II/b.
(2)	Sekretaris adalah merupakan Jabatan  Struktural Eselon III/a.
(3)	Kepala Bidang adalah merupakan jabatan struktural Eselon III/b.
(4)	Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah merupakan jabatan struktural Eselon IV/a.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12

(1)	Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)	Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional  berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis administratif di koordinir oleh Sekretaris.
(3)	Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing – masing Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
(4)	Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

(1)	Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkornisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar instansi lain.
(2)	Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3)	Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(4)	Setiap laporan yang diberikan oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.

Pasal 14

(1)	Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris  sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan .
(2)	Dalam hal Sekretaris  berhalangan, Sekretaris menunjuk  salah satu Kapala Bidang  di bawahnya sebagai Pejabat yang mewakili Sekretaris.
(3)	Dalam hal Kepala Bidang berhalangan, Kapala Bidang yang bersangkutan menunjuk salah satu kepala Sub Bidang di bawahnya sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Bidang yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 15

Pejabat Struktural Eselon III/a pada Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada Dinas/ Badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III/a.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organiasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang beserta seluruh ketentuan pelaksanaannya, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal  17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada  tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

						        Ditetapkan  di Enrekang
						        Pada tanggal 22 Oktober 2008

						        BUPATI ENREKANG,

						        HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 22 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

		MUHAMMAD AMIRUDDIN

 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN  2008 NOMOR 7

	

 	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2008 NOMOR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR      TAHUN 2008
                         
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; 
d.	bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang di pandang perlu dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan;
e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasai dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah Kabupaten Enrekang;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 1822);
		2.	Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974  tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
		3.	Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4389 );
4.	Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437). sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);                                
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4741);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG.
                   	BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

                 Dalam Peraturan   Daerah ini yang dimaksud dengan :
		  1.   Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
5.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif. 
7.	Bupati adalah  Kepala Daerah Enrekang.
8.	Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang.
9.	Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Kabupaten Enrekang.
10.	Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang.
11.	Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang.
12.	Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang.

BAB   II
PEMBENTUKAN , KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

(1)	Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Kabupaten Enrekang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
(2)	Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah ( Bappeda )  merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan  yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada  Bupati melalui  Sekretaris Daerah
(3)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
	Pasal 3

               Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah mempunyai fungsi :                                             
a.	Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
13.	Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
14.	Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah ; dan
15.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN  DAERAH
Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah terdiri dari :
1.	Kepala Badan;
5.	Sekretariat;
6.	Bidang- bidang; dan  
7.	Sub bidang- sub bidang.

 Pasal 5

(1) Sekretariat terdiri dari :	
a. 	Sub Bagian Perencanaan;
b.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan  
	c.	Sub Bagian Keuangan;  
(2) Sekretariat dan masing – masing sub bagian sebagamaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Sub Bagian

Pasal 6

		Bidang - bidang terdiri dari :
1.	Bidang prasarana wilayah dan SDA;  
5.	Bidang Ekonomi;
6.	Bidang Sosial Budaya; dan
7.	Bidang Litbang dan Monev.

Pasal 7

(1) Bidang prasarana wilayah dan SDA terdiri dari :
	1. Sub Bidang prsarana wilayah; dan
	2. Sub Bidang SDA, LH dan Tarkin.
(2) Bidang Ekonomi terdiri dari :
	1. Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi; dan
	2. Sub Bidang Perindag, Koperasi dan UKM.
(3) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
	1. Sub Bidang Dikmesprit; dan
	2. Sub Bidang Kependudukan, Kesehatan dan Kesra.
(4)  Bidang Litbang dan Monev
	1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan 
	2. Sub Bidang Monev dan Pelaporan.

Pasal 8

(4)	Masing – masing bidang sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Bidang
(5)	Masing – masing sub bidang sebagaimana  dimaksud pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang
(6)	Uraian  tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian  tak terpisahkan.

BAB IV
PENGANGKATAN  DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 
Pasal 10

(5)	Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala  Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang  pada Badan Perencanaan Pembangunan   Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(6)	Kepala Badan, Sekretaris, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 
(7)	Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati. 

BAB V
ESELONERING
Pasal 11

(5)	Kepala Badan adalah merupakan jabatan struktural Eselon II/b
(2)	Sekretaris adalah merupakan Jabatan  Struktural Eselon III/a
(8)	Kepala Bidang adalah merupakan jabatan struktural Eselon III/b
(9)	Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah merupakan jabatan struktural Eselon IV/a.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12

(1)	Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
(6)	Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional  berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis administratif di koordinir oleh Sekretaris
(7)	Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing – masing Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
(8)	Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 13

(5)	Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang,   Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkornisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar instansi lain.
(6)	Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(7)	Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(8)	Setiap laporan yang diberikan oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.

Pasal 14

(1)	Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris  sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan .
(2)	Dalam hal Sekretaris  berhalangan, Sekretaris menunjuk  salah satu Kapala Bidang  sebagai Pejabat yang mewakili Sekretaris.
1.	Dalam hal Kepala Bidang  berhalangan, Kapala Bidang yang bersangkutan menunjuk salah satu kepala Sub Bidang  dibawahnya sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Bidang yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 15

Pejabat Struktural Eselon III/a pada Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada Dinas/ Badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III/a.

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organiasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal  17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada  tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

						        Ditetapkan  di Enrekang
						        Pada tanggal 22 Oktober 2008

						        BUPATI ENREKANG,

	ttd

						        HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 22 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

	ttd
		MUHAMMAD AMIRUDDIN

 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN  2008 NOMOR  7

	

6