LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2008 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR  8  TAHUN 2008
                         
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas membantu Kepala Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; 
b.	bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang di pandang perlu dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat  Daerah Kabupaten Enrekang;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 1822);
		2.	Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974  tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
		3.	Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4389);
4.	Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4737);                                
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 	PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG.
                         
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal   1

Dalam Peraturan  Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 
4.	Bupati adalah  Kepala Daerah Enrekang.
5.	Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
6.	Inspektur adalah Inspektur pada Isnpektorat Daerah Kabupaten Enrekang
7.	Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang
8.	Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang
9.	Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang

BAB   II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

(1)	Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
(2)	Inspektorat Daerah  merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada  Bupati dan secara administratif mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah
(3)	Inspektorat  Daerah mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

	Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :                                             
a.	Perencanaan Program pengawasan;
b.	Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ; dan
c.	Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian tugas pengawasan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
Pasal 4

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
1.	Inspektur;
2.	Sekretariat; dan
3.	Inspektur pembantu. 
Pasal 5

(1) Sekretariat terdiri dari :	
a.	Sub Bagian Perencanaan;
b.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
c.	Sub Bagian Keuangan;  dan
d.	Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Sekretariat dan masing – masing sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Sub Bagian 

Pasal 6
Inspektur Pembantu terdiri dari :
1.	Inspektur pembantu  bidang Pemerintahan dan Aparatur; 
2.	Inspektur pembantu  bidang Pembangunan dan Keuangan;  
3.	Inspektur pembantu  bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan; dan
4.	Inspektur pembantu  bidang Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian tindak lanjut.

Pasal 7

Uraian Tugas dan Fungsi maupun rincian tugas  jabatan Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional  sebagimana dimaksud pada pasal 4, 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian  tak terpisahkan.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM 
JABATAN 
Pasal 9

(1)	Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian serta pejabat fungsional pada Inspektorat  Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(2)	Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian serta pejabat fungsional pada inspektorat  Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati  sesuai dengan  Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
ESELONERING
Pasal 10

(1)	Inspektur adalah merupakan jabatan struktural jabatan Eselon II/b.
(2)	Sekretaris dan Inspektur pembantu pada Inspektorat Daerah adalah merupakan jabatan struktural jabatan Eselon III/a.
(3)	Kepala Sub Bagian pada Inspektorat adalah merupakan Jabatan struktural  Eselon IV/a.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

(1)	Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah  dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(2)	Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal  12

(1)	Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan  Kepala Sub Bagian harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar instansi lain.
(2)	Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3)	Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 
(4)	Setiap laporan yang diberikan oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.

Pasal 13

(1)	Dalam hal Inspektur  berhalangan, Sekretaris ditunjuk oleh Inspektur  sebagai Pejabat yang mewakili Inspektur .
(2)	Dalam hal Sekretaris  berhalangan, salah satu Kapala Sub Bagian ditunjuk oleh Sekretaris  sebagai Pejabat yang mewakili Sekretaris.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 14

Pejabat Struktural Eselon III/a pada Inspektorat Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada Dinas/ Badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III/a.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang beserta seluruh ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan  tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal  17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

						        Ditetapkan  di Enrekang
						        Pada tanggal 22 Oktober 2008

						        BUPATI ENREKANG,

	ttd
						        HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 22 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,
	
	ttd
MUHAMMAD AMIRUDDIN

 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN  2008 NOMOR 8