LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2008 NOMOR 12

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 
NOMOR 12 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN ENREKANG NOMOR 04 TAHUN 2000 
TENTANG RETRIBUSI PASAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI    ENREKANG,

 Menimbang      : 	a. 	bahwa untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pasar, dipandang perlu melakukan penyesuaian antara tarif retribusi dengan pengembangan dan lintas pasar ; 
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang Retribusi Pasar;

Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah  Tingkat II  di Sulawesi  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  1822);
		2.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4048);
		3.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4389);
	   4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4548);
                             5. 	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4438);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4139);  
                          	7. 	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian urusan pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Daerah Otonom (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar;
 
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan 
BUPATI ENREKANG 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR.

Pasal   I
							
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2000 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1	Ketentuan  Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)	Struktur tarif digolongkan berdasarkan kelas bangunan pasar
(2)	Kelas bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut konstruksi bangunan , jenis fasilitas dan letak strategis.
(3)	Penggolongan kelas pasar dalam daerah adalah sebagai berikut :
1.	Pasar Sudu , pasar Baraka dan pasar Enrekang digolongkan sebagai pasar Kelas I;
2.	Pasar Cakke dan pasar Maroangin digolongkan sebagai pasar Kelas II; dan
3.	Pasar Banti, pasar Kotu dan pasar Temban digolongkan sebagai pasar Kelas III.
(4)	Besarnya tarif sewa pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
a.	Pasar Kelas I ( Pasar Sudu, Pasar Baraka dan Pasar Enrekang ) :
		1.	Toko 	Rp. 3.000/m/ bulan
2.	Kios	Rp.	 2.500/m/ bulan
	3.	Lods 	Rp. 2.000/m/ bulan
4.	Gardu	Rp. 1.500/m/ bulan
b.	Pasar Kelas II ( Pasar Cakke, Pasar Maroangin ) :
		1.		Toko 	Rp. 2.500/m/ bulan
			2.	Kios 	Rp. 2.000/m/ bulan
		3.	Lods	Rp. 1.500/m/ bulan
		4.	Gardu 	Rp. 1.000/m/ bulan
c.	Pasar Kelas III ( Pasar Banti, Pasar Kotu, Pasar Temban) :
1.	Toko 	Rp. 2.000/m/ bulan
		2.	Kios 	Rp. 1.500/m/ bulan
		3.	Lods 	Rp. 1.000/m/ bulan
		4.	Gardu 	Rp.    750/m/ bulan
(5)	Pengguna fasilitas pasar yang membayar sesuai tarif dimaksud pada ayat (4), tidak dipungut lagi biaya-biaya atau retribusi lainnya yang berlaku dalam Pasar.

2.	Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VII A sehingga berbunyi sebagai berikut :
 	
BAB VII A
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama
Kewajiban
Pasal 11 A
Setiap orang wajib :
1.	membayar retribusi pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
2.	menjaga dan memelihara suasana aman dan tertib di dalam pasar;
3.	menjaga dan memelihara kebersihan dalam pasar;
4.	mengindahkan tata tertib/aturan yang gariskan dalam pengelolaan pasar.

Bagian Kedua 
Larangan
Pasal 11 B

Setiap orang dilarang ;
1.	menjual bahan/barang yang dilarang menurut ketentuan yang berlaku;
2.	merubah bentuk bangunan fasilitas pasar;
3.	melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam pasar;
4.	tinggal bermalam (menginap) dalam pasar;
5.	memindah tangankan hak penggunaan.	

3.	Ketentuan pasal 16 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
Bendahara Penerima berkewajiban melaporkan jumlah hasil pungutan kepada Kepala Dinas Perekonomian dan Perindustrian Daerah melalui UPTD setiap 7 (tujuh) hari. 

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.  

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal  22 Oktober 2008

BUPATI ENREKANG,

  	ttd
  
HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal  22 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

	ttd

MUHAMMAD AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2007 NOMOR 12