LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN  2009  NOMOR  9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR  9  TAHUN  2009 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang baik, perlunya dilaksanakan tertib Administrasi kependudukan; 
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor  04 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Enrekang;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 29  Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
			2.	Undang-Undang Nomor 4  Tahun 1961 tentang penambahan atau Perubahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  2154);
			3.	Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12/34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3033);
			4.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3474);
			5.	Undang-Undang Nomor  18  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
			6.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
	7.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
	8.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);	
		9.	Peraturan Pemerintah Nomor  32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569) ;
		10.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4139) ;
		11.	Peraturan Pemerintah Nomor  37 Tahun 2007  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ; 
		11.	Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 
		12.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
			
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
dan 
BUPATI ENREKANG

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATRAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN ENREKANG.
Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Kabupaten Enrekang, diubah sebagai berikut :
1.	Ketentuan Pasal 62 huruf A Angka 1 huruf a dan Angka 2 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1)	Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
A.	Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
		1.	Kartu Tanda Penduduk :
			a.	WNA					Rp. 250.000	
			2.	Kartu Tanda Pengganti Identitas		Rp.  10.000 
			3.	Kartu Identitas Tinggal Sementara	Rp.  10.000
			4.	Surat Persetujuan menjadi Penduduk	Rp.  10.000
			5.	Surat Keterangan Pindah antar Provinsi	Rp.  25.000
			6.	Surat Keterangan Pindah antar Kota/
				Kabupaten dalam Provinsi			Rp.  25.000
			7.	Surat Keterangan Pindah dalam Daerah	Rp.  10.000
			8.	Surat Keterangan Penduduk Asing
				Tinggal Terbatas				Rp.100.000
		  9.	Surat Keterangan Penduduk Asing
			Tinggal Tetap				Rp.100.000
B.	Akta Catatan Sipil terdiri dari :
1.	Akta Perkawinan (AP)			Rp.  40.000
	1)		WNI
			a.	Di dalam Kantor			Rp.  40.000
			b.	Di luar Kantor			Rp.  75.000
	2)		WNA
			a.	Di dalam Kantor			Rp.  75.000
			b.	Di luar Kantor			Rp.100.000
2.	A	kta Perceraian (AC) :
	a.		WNI					Rp.  75.000
	b.		WNA					Rp.100.000
3.	Akta Kematian (AKM) :
	a.		WNI					Rp.  20.000
	b.		WNA					Rp.  30.000
4.	Akta Ganti Nama (AGN)			Rp.  30.000
5.	Akta Perubahan (AP)			Rp.  50.000
6.	Akta Kutipan II
	a.		WNI					Rp.  30.000
	b.		WNA					Rp.  50.000
7.	Surat Keterangan Terlambat		Rp.  10.000
8.	Pendaftaran Perkawinan			
	a.		WNI					Rp.    5.000
	b.		WNA					Rp.  10.000
9.	Pengumuman Perkawinan yang 
	Dilaksanakan di luar Daerah		
	a.		WNI					Rp.    5.000
	b.		WNA					Rp.  10.000	
10.	Pencatatan pengangkatan Anak		
	a.		WNI					Rp.  75.000
	b.		WNA					Rp.150.000   
11.	Akta Pengakuan Anak
	a.		WNI					Rp.  50.000
	b.		WNA					Rp.100.000
12.	pencatatan Pegesahan Anak
	a.		WNI					Rp.  50.000
	b.		WNA					Rp.100.000

13.	Pencatatan Pelaporan yang terjadi di
	Luar Negeri
	a.		Kelahiran					Rp.  50.000
	b.		Perkawinan				Rp.100.000
	c.		Kematian					Rp.  50.000
(2)	Setiap keterlambatan pelaporan atau pengawasan pelayanan kependudukan dan atau Akta Catatan Sipil dikenakan biaya tambahan berupa denda sebesar 10% (sepuluh) persen dari besarnya tarif retribusi.
(3)	Pendapatan dari retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), merupakan penerimaan daerah yang seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

2.	Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 62 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62 A

	Penghapusan pembayaran retribusi bagi KTP untuk WNI dan KK, tidak berlaku bagi penggantian karena hilang atau rusak dan penggantian seperti ini dipungut retribusi sebesar Rp. 25.000 untuk KTP dan KK sebesar Rp. 15.000

Pasal II

	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang. 

			Ditetapkan di Enrekang
			Pada tanggal, 31 Desember 2009

			BUPATI  ENREKANG,

			    ttd

			HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal, 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

	                       ttd
	MUHAMMAD AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2009 NOMOR 9