W A L I K O T A   B A N J A R M A S I N

 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR    10   TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERTAMANAN SERTA RETRIBUSI KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang 	:	a.	bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan yang merupakan perwujudan dari Pengaturan Kebijakan oleh Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara konfrehensif, terpadu, proporsional, efektif dan efisien;
b.	bahwa dalam rangka penyelenggaraan kebersihan untuk menciptakan Kota Banjarmasin yang bersih, unggul, gagah dan serasi, perlu ada kepastian dan kejelasan pengaturan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha,  dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dengan keadaan berupa revisi atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan;
c.	bahwa untuk terciptanya suatu keseimbangan yang harmonis antara tata ruang terbuka, tata hijau tata perkotaan Kota Banjarmasin yang dapat memenuhi persyaratan sebagai kota yang berwawasan lingkungan, asri, serasi dan lestaru serta mempertahankan hasil pembangunan yang telah dicapai serta dalam rangka upaya penanggulangan masalah pengotoran udara diwilayah Kota Banjarmasin;
d.	berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan serta Retribusi Kebersihan;
	
Mengingat 	:	1.	Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor    3699);
7.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8.	Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.	Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana   telah   diubah  beberapakali   terakhir   dengan    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tatacara Peran  Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

15.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19.	Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
20.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
21.	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
22.	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Ketentraman (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 9);
23.	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
24.	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).	

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   : 	PERATURAN DAERAH KOTA  BANJARMASIN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  DAN  PERTAMANAN SERTA RETRIBUSI KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.
	Daerah adalah Kota Banjarmasin;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin;
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
Sumber sampah adalah lokasi asal timbunan sampah yang dapat berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya;
Penghasilan sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
Tempat Sampah adalah tempat/wadah untuk menampung  sampah yang disediakan  oleh pemakai atau pemerintah kota atau masing-masing persil;
Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah;
Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan, sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar;
Pertamanan adalah hasil segala kegiatan dan atau usaha  penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan unsur binaan manusia bertujuan menciptakan keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan dan kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang;
Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alami (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan (antara lain produksi budidaya, pemakaman, pertanian kota, taman kota, jalur hijau kota, tempat satwa, rekreasi ruang luar, berbagai upaya pelestarian lingkungan) yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan;
Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai batas tertentu ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengamanan sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air tanah;
Taman Rekreasi adalah bagian dari ruang terbuka hijau yang dapat digunakan untuk rekreasi;
Pohon adalah semua jenis pohon hidup berkayu keras yang dalam pertumbuhan optimalnya mempunyai garis tengah batang minimal 10cm (sepuluh sentimeter) diukur pada ketinggian 1,5m (satu koma lima meter) dari pucuk akar/pangkal batang telah mencapai ketinggian 3m (tiga meter) sampai tajuk pohon;
Tanaman hias adalah tanaman hidup yang dipergunakan untuk hiasan, berkayu maupun berbatang basah, berketinggian dan berdiameter kecil;
Lampu taman adalah segala jenis lampu yang berfungsi sebagai penerangan yang berada di areal taman dan jalur hijau yang dibuat dengan bentuk-bentuk khusus dengan pencahayaannya disesuaikan kondisi taman;

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut;
Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Keputusan Menentukan Besarnya Jumlah Retribusi terhutang;
Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau  sanksi administrasi denda; 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah besarnya retribusi yang telah ditetapkan sebelumnya; 
Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) adalah Formulir pendaftaran sebagai objek retribusi daerah;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari retribusi  yang terutang  atau tidak seharusnya terutang;
Insinerator adalah Alat yang digunakan untuk meminimalkan sampah dengan cara membakar pada temperature 700 derajat celsius  pada tungku bakar dan 200 derajat Celsius di cerobong;
Sanitari Lanfill adalah cara penyingkiran limbah kedalam tanah dengan pengurugan/penimbunan dengan melibatkan rekayasa yang memperhatikan aspek sanitasi lingkungan;
Komposting/pengomposan adalah proses pengolahan sampah organik dengan bantuan mikroorganisme sehingga terbentuk kompas;
Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari rumput, daun-daunan, sisa makanan, dan buangan dapur, sisa sayuran, sisa buah-buahan, serbuk gergaji dll;
Sampah Anorganik adalah sampah-sampah yang berasal dari segala jenis kertas, karton, besi bekas, kaleng , plastik, botol berbagai jenis karet dll.
Controlled Landfill /lahan urug terkendali adalah cara penyingkiran sampah kedalam tanah dengan pengurugan/penimbunan yang dilakukan setiap lima sampai tujuh hari sekali.	

BAB II
RUANG LINGKUP DAN WEWENANG
Pasal 2
(1 ) Ruang lingkup pengelolaan sampah dan pertamanan meliputi :
         1.  Pengelolaan sampah , terdiri dari :
a.	sampah rumah tangga;
b.	sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
c.	   sampah spesifik.
2.	Pengelolaan Pertamanan.
(2)	Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)	Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan industri, kawasan khuusus, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
(4)	Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a.	sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
b.	sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
c.	sampah yang timbul akibat bencana;
d.	puing bongkaran bangunan;
e.	sampah secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
f.	sampah yang timbul secara periodik.
(5)	Ketentuan mengenai sampah diluar sebagaimana dimaksud ayat (4) mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(6)	Pengelolaan Pertamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 2 meliputi  Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau.
(7)	 Ketentuan mengenai Pertamanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3
Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pertamanan,  antara lain : 
a.	Menetapkan kebijakan dan strategi pengolahan dan strategi pengolahan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Propinsi;
b.	Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; 
c.	Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d.	Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan/atau tempat pemprosesan akhir sampah;
e.	Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat, pemprosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; 
f.	Menyusun dan menyelenggarakan sistem  tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
g.	Melakukan perencanaan dan pembangunan taman kota dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
h.	Melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung di wilayah kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
i.	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan pertamanan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4
Setiap orang berhak :
a.	Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah untuk terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman;
b.	Memperoleh informasi tentang program kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota;
c.	Memberikan masukan/pikiran hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
d.	Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
e.	Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan penanaman pohon pelindung dan tanaman hias dengan baik yang berwawasan lingkungan.

Pasal 5
(1)  Setiap orang mempunyai kewajiban  :
a.	Membuang sampah ke bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah sesuai dengan jenis/sifat sampah dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
b.	Membayar retribusi kebersihan atas pelayanan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
c.	Memiliki izin dari Walikota bagi yang melakukan usaha pengelolaan sampah;
d.	Memelihara dan Membersihkan  lingkungan,  pekarangan  dan drainase;
e.	Bagi Pemilik tanah kosong wajib membersihkan dan merawat lahannya;
f.	Memelihara dan merawat pagar mati dan pagar hidup.
(2) Tata Cara dan Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan 
      Peraturan Walikota.

Pasal 6
Setiap kendaraan pribadi atau kendaraan angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 7
Setiap rumah tangga dan/atau Pengelolaan Kawasan Pemukiman, Komersial, Industri, Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Fasilitas lainnya, usaha kecil menengah/kaki lima wajib menyediakan Fasilitas bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah yang terbagi atas jenis/sifat sampah.

Pasal 8
Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal   9
Setiap Orang/Badan Usaha yang berusaha dalam pengelolaan Pasar, Kantor maupun Perumahan wajib menyediakan Tempat Penampungan Sementara dan atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.

Pasal  10
(1)	Disetiap lingkungan warga dan/atau lingkungan kawasan minimal dibangun 1 (satu) tempat  penampungan sementara.
(2)	Disetiap lingkungan Kecamatan minimal dibangun 1 (satu) tempat pengolahan sampah terpadu.
(3)	Tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal   11
(1)	Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pertamanan dan memungut retribusi kebersihan.
(2)	Pengelolaan Sampah dan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a.	   Pengelolaan/Penanganan sampah;
b.	Pengelolaan pertamanan.
(3)	Pemerintah Daerah berhak menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan pertamanan.

Pasal 12
(1)	Menanam pohon dan tanaman hias pada tempat-tempat parkir, plaza, halaman hotel/losmen, halaman pertokoan/ruko, halaman tempat ibadah dan halaman kantor.
(2)	Pemilik tanah-tanah yang masih kosong bangunan atau belum dibangun diwajibkan untuk menghijaukan lahan tersebut.
(3)	Terhadap rumah/bangunan yang tidak mempunyai pekarangan/halaman wajib untuk menanam pohon hias dan atau tanaman hias dalam pot sesuai dengan keadaan setempat dan menurut kebutuhannya.

BAB IV
PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Sumber dan Jenis Sampah
Pasal 13
(1)	Sumber sampah meliputi  :
a.	   Sampah rumah tangga dan/atau domestik;
b.	Sampah kegiatan komersil;
c.	   Sampah dari fasilitas umum, sosial dan sumber lainnya.

(2)	Jenis sampah meliputi  :
a.	   Sampah Organik;
b.	Sampah Anorganik;
c.	   Sampah spesifik.  

Bagian Kedua
Cara Pengelolaan Sampah
Pasal 14
(1)	Pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS yang selanjutnya diangkut menuju TPA.
(2)	Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS dilakukan sendiri oleh masyarakat dan/atau dapat menggunakan jasa.
(3)	Pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA harus menggunakan sarana yang memenuhi syarat teknis dan/atau dapat menggunakan jasa Pemerintah Kota atau jasa pihak lain yang telah mendapat izin dari Pemerintah Kota.
(4)	Pemrosesan akhir sampah dapat dilakukan dengan cara control landfill, TPST, sanitari landfill, incinerator, komposting dan cara lain yang dapat memusnahkan sampah.
(5)	Sampah spesifik yang mengandung bahan beracun berbahaya dan tidak dapat dimusnahkan dilarang dibuang di TPA.

Bagian Ketiga
Pengelola Sampah
Pasal 15
Pengelolaan Sampah meliputi Pengurangan, Penanganan Sampah dan pengelolaan sampah spesifik

Pasal 16
(1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud Pasal 15 meliputi kegiatan :
a.	 pembatasan timbulan sampah;
b.	 pendauran ulang sampah; dan atau
c.	 pemanfaatan kembali sampah.
(2) Ketentuan mengenai pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 17
Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud Pasal 15 meliputi :
a.	Menyediakan Tempat Sampah dengan sistem pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan   pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
b.	Melaksanakan proses pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau pengolahan sampah terpadu;
c.	Melaksanakan proses pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemprosesan akhir;
d.	Melakukan pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah; dan/atau
e.	Melakukan pemprosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal  18
Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri

.

Bagian Keempat
Peizinan
Pasal 19
(1)	Bagi masyarakat yang memiliki lahan cukup, wajib mengelola sampah di halaman sendiri dan/atau menggunakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Produk sampah yang tidak dapat dikelola ditempat sumber sampah itu sendiri dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau penyedia jasa yang mempunyai izin dari Pemerintah Daerah.
(3)	Setiap orang atau Badan yang menyediakan jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendapatkan izin dari Walikota.
(4)	Tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal    20
(1)	Bagi Pengusaha Pengembang Perumahan wajib mengadakan lahan TPST dan dapat mengelola sampah di kawasan perumahannya.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan sampah di kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENGELOLAAN PERTAMANAN
Bagian Kesatu
Jenis Pertamanan
Pasal  21
(1)	Lampu Penerangan Taman (LPT) merupakan bagian pertamanan yang mempunyai fungsi sebagai penerangan, keamanan dan keindahan.
(2)	Tanaman jenis produktif atau tidak produktif yang keberadaannya di tepi ruas jalan dan median jalan mempunyai fungsi sebagai pelindung jalan dan penghijauan.
(3)	Berbagai jenis tanaman yang menjadi satu dalam kawasan baik milik Pemerintah Kota atau milik pihak lain yang keberadaannya ada pada wilayah kota merupakan bagian dari penghutanan kota.
(4)	Bangunan monumen, tugu, baliho, dan sejenisnya merupakan pertamanan yang menunjukkan identitas dan informasi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Pemeliharaan
Pasal  22
(1)	Pemasangan dan pemeliharaan LPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya setelah mendapat rekomendasi Pemerintah  Daerah.
(2)	LPT sebagaimana pada ayat (1), harus memenuhi syarat teknis agar tidak membahayakan kepentingan umum.
(3)	Penanaman dan pemilihan jenis pohon tidak produktif pada ruas jalan kota menjadi tugas Pemerintah Daerah.
(4)	Pertamanan yang merupakan media identitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4), yang dilaksanakan oleh berbagai pihak agar memenuhi asas keindahan, keteduhan dan kenyamanan dalam pelaksanaannya harus mendapat izin dari Walikota.
(5)	Syarat teknis dan ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur  lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal  23
(1)	Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan pertamanan, dan ruang terbuka hijau (RTH).
(2)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar penyelenggaraan pertamanan oleh masyarakat dan pihak lain sesuai dengan ketentuan.
(3)	Setiap orang atau badan yang melakukan pemangkasan dan penebangan pohon penghijauan kota, terlebih dahulu wajib mendapatkan izin dari Walikota.
(4)	Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal   24
(1)

(2)

(3)

(4)	Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui sosialisasi, mobilisasi, penyuluhan, kegiatan gotong-royong dan pemberian Insentif.
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berupa pembentukan kelompok- kelompok kerja pembuatan komposting dan pemanfaatan sampah sebagai kerajinan.
Masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan melalui pemantauan, penyampaian masukan   usulan dan pengaduan adanya pelanggaran pembuangan sampah dan atau yang mencemarkan kebersihan lingkungan.
Peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan dengan turut serta melakukan pengawasan terhadap taman-taman kota.	

Pasal  25
Instansi yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan melakukan penelitian dan evaluasi baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

BAB  VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal  26
Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau melakukan kerjasama/bermitra dengan Badan Usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pertamanan.

Pasal  27
Kerjasama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 26 dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Daerah setelah mendapatkan Persetujuan Gubernur.  
 
Pasal  28
Pemerintah Kota dapat melakukan Kerjasama Pengolahan/Pemanfaatan Sampah dengan Badan Usaha, Swasta berpedoman pada Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB   VIII
ZONE-ZONE BEBAS SAMPAH
Pasal   29
Kawasan bebas sampah meliputi :
1.	   Jalan Jend. A.Yani Km.1 sampai dengan Km.6;
2.	   Jalan Kolonel Sugiono ;
3.	   Jalan Pangeran Antasari; 
4.	   Jalan  Lambung Mangkurat;
5.	   Jalan LetJend.R.Soeprapto;
6.	   Jalan AS Musaffa;
7.	   Jalan LL.R.E.Martadinata;
8.	   Jalan Kapt. Piere Tendean;
9.	   Jalan Gator Subroto;
10.	Jalan Pangeran Samudera;
11.	Jalan Mayjend S.Parman;
12.	Jalan Brigjen.H.Hasan Basri

BAB IX
LARANGAN
Pasal 30
(1)  Setiap orang dilarang :
a.	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan;
b.	Membuang sampah di jalan-jalan,  disaluran air (drainase), di Sungai;
c.	Mengais sampah di TPS-TPS yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
d.	Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan pengelolaan sampah;
e.	Melakukan Penanganan sampah dengan Pembuangan terbuka ditempat pemprosesan akhir; dan/atau
f.	Membuat tempat penampungan sementara pada lokasi yang tidak direkomendasi oleh Pemerintah Kota;
g.	Mengelola sampah tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam perizinan;
h.	Membagi-bagikan brosur/pamplet untuk keperluan usaha/reklame di jalan umum; 
i.	Melakukan Penebangan Pohon Pelindung tanpa seizin Walikota;
j.	Melakukan Pengrusakan Taman Kota.
k.   Membuang sampah di TPS pada jam-jam  tertentu kecuali mulai Jam 20.00 s/d 06.00  WITA.
(2) Setiap Badan Usaha dilarang :
a.	Membuang Sampah di TPA tanpa seizin dari Walikota;
b.	Membuang  Sampah di jalan-jalan, saluran air (drainase), di Sungai;
c.	Membakar Sampah  tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
d.	Melakukan atau menyuruh orang untuk membagi-bagikan brosur/pamlet usaha/reklame di persimpangan , lampu lalulintas;
e.	Menebang pohon pelindung tanpa seizin Walikota.

BAB  X
TIM OPERASI JUSTISI KEBERSIHAN
Pasal  31
(1)	Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini menjadi tugas dan kewajiban Tim Satuan Tugas Operasi Justisi Penertiban Pemeliharaan Kebersihan Kota yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
(2)	Tata Cara penindakan dan prosedur tetap pelaksanaan tugas Tim Satuan Tugas Operasi Justisi penertiban pemeliharaan kebersihan kota dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(3)	Segala Biaya yang berkenaan dengan Operasi Justisi dibebankan dan telah dianggarkan dalam APBD.

BAB  XI
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal  32
(1)

(2)

(3)	Dengan nama retribusi kebersihan dipungut retribusi atas kegiatan pengelolaan sampah dan pertamanan.
Objek Retribusi adalah pelayanan :
a.	Kebersihan;
b.	Izin pengelolaan sampah.
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kebersihan pengelolaan sampah dan pertamanan serta usaha pengelolaan sampah.	

BAB   XII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal   33
Retribusi pelayanan kebersihan di bidang pengelolaan sampah dan pertamanan serta usaha pengelolaan sampah termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB XIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal  34
(1)  Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas klasifikasi, frekuensi, luas, volume,  kategori, lokasi dan Tarif Retribusi.
(2)   Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB   XIV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 35
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam pelayanan kebersihan bidang pengelolaan sampah dan pertamanan.

BAB   XV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal   36
(1)	Struktur dan besarnya tarif retribusi kebersihan pengelolaan/penanganan sampah.
Retribusi Kebersihan Pelayanan Penanganan sampah dialokasikan dengan berdasarkan klasifikasi, kategori sosial/ekonomi masyarakat :
 a)

 b)

 c)

 d)	Sosial :
Sosial umum – SU		
Sosial Khusus – SK		

Rumah Tangga :
Rumah Tangga – A1		
Rumah Tangga – A2		
Rumah Tangga – A3		
Rumah Tangga – A4		

Niaga :
Niaga Kecil – K		
Niaga Menengah – NM	
Niaga besar – NB     		

Industri :
Industri Kecil – IK     
Industri Besar – IB	  		
Rp.     2.000,-/bulan
Rp.     2.000,-/bulan

Rp.     2.000,-/bulan
Rp.     3.000,-/bulan
Rp.     4.000,-/bulan
Rp.     6.000,-/bulan

Rp.     3.000,-/bulan
Rp.   20.000,-/bulan
Rp. 100.000,-/bulan

Rp.   50.000,-/bulan
Rp. 100.000,-/bulan	
(2).    Izin usaha pengelolaan sampah dikenakan biaya administrasi.
(3).    Izin usaha Pengelolaan sampah berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya.
(4)	Biaya administrasi Izin Usaha Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan  sebesar Rp. 250.000,- (Duaratus Limapuluh Ribu Rupiah).
(5)	Pengaturan lebih lanjut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.
(6)	Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan pada kas daerah.

BAB XVI
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal  37
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Biaya Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang bersumber dari APBD dan atau pembiayaan lainnya yang sah.
(2) Guna menunjang kelancaran penyelenggaraan persampahan dan pertamanan diberikan biaya Operasional. 

Pasal 38
(1)	Kompensasi dibebankan kepada Pemegang ijin penebangan pohon penghijauan kota.
(2)	Bentuk dan besaran kompensasi ditetapkan sebanding dengan tingkat kerusakannya dan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XVII
WILAYAH DAN PELAKSANAAN  PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal   39
Pengelolaan Sampah dan pertamanan dan retribusi kebersihan dipungut di wilayah Kota Banjarmasin.

Pasal    40
(1)	Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sampah Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
(2)	Kerjasama pemungutan retribusi dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kontrak Kerjasama. 

BAB XVIII
MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG
Pasal  41
(1) Masa retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya sebagaimana ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB   XIX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal   42
(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi serta Tata Cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB   XX
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal  43
(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka SKRDKBT dikeluarkan.
(3) Bentuk, isi dan Tata Cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal  44
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal   45
(1)	Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2)	Sanksi kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan dapat berupa :
a.	Paksaan Pemerintah;
b.	Uang paksa; dan/ atau
c.	Pencabutan izin.

BAB XXIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal   46
(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal   47
(1)
(2)

(3)

(4)	Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk    mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	
.
Pasal   48
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan tanda bukti      pembayaran.
(2)  Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXIV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal  49
(1)

(2)

 (3)	Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.	

Pasal 50
Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  49 ayat (1) oleh Walikota.

BAB  XXV
KEBERATAN
Pasal   51
(1)  Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
(2)     Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)   Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak kebenaran ketetapan retribusi tersebut.
(4)   Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5)    Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)  tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6)  Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan  penagihan retribusi.

Pasal  52
(1) Walikota dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan tersebut harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XXVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal    53
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal  54
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
a. Nama dan alamat wajib retribusi;
b. Masa Retribusi;
c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
d. Alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal  55
(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal    56
(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan, keringan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXVIII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 57
(1)	Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampau jangka waktu 3 (tiga) tahun terhutang sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2)	Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang, apabila:
a.	Diterbitkan Surat Teguran, atau;
b.	Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIX
PENYIDIKAN
Pasal   58
(1)	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2)	Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a.	menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.	meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
c.	meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
d.	memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
e.	melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.	meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
g.	menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.	memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
i.	memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.	menghentikan penyidikan;
k.	melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 59
(1)	Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
(2)	Barang Siapa yang melakukan pelanggaran Pasal 30 ayat (1) kecuali huruf  i dan huruf j dan ayat (2) kecuali huruf e diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda minimal           Rp 100.000,00 -, (Seratus Ribu Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
(3)	Barang siapa yang melakukan perbuatan melanggar Pasal  30 ayat (1) huruf  j diproses sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

(4)	Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf i dan ayat (2) huruf e diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda membayar pohon pengganti sebanyak 1.000 (seribu) pohon  dari 1 (satu) pohon yang ditebang.
(5)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB  XXXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal   60
Dengan  berlakunya  Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal   61
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal   62
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

						      Ditetapkan di Banjarmasin 
						      pada tanggal  30 Mei 2009

						     WALIKOTA BANJARMASIN,
 
                                                                                                 ttd

					                   H.A.YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 September  2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

                           ttd

            H.DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2009 NOMOR 10