W A L I K O T A   B A N J A R M A S I N

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR   25  TAHUN 2008
TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
	
Menimbang 	:	a	bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarmasin sebagai bagian integral Pembangunan Nasional, dipandang perlu menata kembali tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah;

b.	bahwa ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam perkembangannya perlu menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

c.   	bahwa dalam rangka penyesuaian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang baru dan lebih tinggi sebagaimana dimaksud huruf b, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Daerah;

d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik  Nomor 4048);
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara  Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4540);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20.	 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
22.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
24.	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 8);
25.	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
26.	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3.	Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.	Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
5.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin.
6.	Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.	Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.	Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
10.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12.	Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13.	Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
14.	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
15.	Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
16.	Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17.	Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang milik daerah.
18.	Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19.	Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam kekuasaannya dengan sebaik-baiknya.
20.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21.	Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dalam rangka melaksanakan wewenang atas Penggunaan Anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD.
22.	Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23.	Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24.	Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
25.	Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26.	Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
27.	Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
28.	Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
29.	Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
30.	Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
31.	Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
32.	Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
33.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34.	Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
35.	Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
36.	Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
37.	Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
38.	Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
39.	Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan Pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
40.	Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nasional.
41.	Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
42.	Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
43.	Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
44.	Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
45.	Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
46.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
47.	Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
48.	Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
49.	Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
50.	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
51.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
52.	Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
53.	Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
54.	Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
55.	Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
56.	Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
57.	Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
58.	Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
59.	Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
60.	Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
61.	Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau akibat lainnya yang sah.
62.	Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
63.	Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
64.	Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
65.	Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh  Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan rencana dan Peraturan Perundang-Undangan.
66.	Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
67.	Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
68.	Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
69.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan  lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.
70.	Lain-lain pendapatan asli daerah adalah seluruh  hasil penjualan kekayaan daerah, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.
71.	Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a.	Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.	Struktur APBD;
c.	Penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA-SKPD;
d.	Penyusunan Rancangan APBD;
e.	Penetapan APBD;
f.	Pelaksanaan  APBD;
g.	Perubahan APBD;
h.	Pengelolaan Kas Umum Daerah;
i.	Penatausahaan Keuangan Daerah;
j.	Akuntansi Keuangan Daerah;
k.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Kinerja Instansi Pemerintah;
l.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah;
m.	Kerugian daerah;
n.	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
o.	Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
p.	Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
q.	Pengelolaan piutang daerah;
r.	Pengelolaan investasi daerah;
s.	Pengelolaan barang milik daerah;
t.	Pengelolaan dana cadangan;
u.	Pengelolaan utang daerah.

Bagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

(1)	Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
(2)	Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengaturan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman agar memudahkan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya.

Pasal 5

Pengaturan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien melalui tata kelola Pemerintahan yang baik yang memiliki pilar utama yaitu mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup Keuangan Daerah meliputi :
a.	Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b.	Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.	Penerimaan daerah;
d.	Pengeluaran daerah;
e.	Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain  berupa uang,  surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah; dan
f.	Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan atau kepentingan umum.

BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah

Pasal 7

(1)	Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)	Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
a.	menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
b.	menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
c.	menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
d.	menetapkan Bendahara Penerimaan dan atau Bendahara Pengeluaran;
e.	menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
f.	menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
g.	menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
h.	menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
(3)	Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada :
a.	Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.	Kepala SKPD selaku PPKD; dan
c.	Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah.
(4) 	Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima/mengeluarkan uang.
(5) 	Pelimpahan wewenang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 8

(1)	Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Walikota menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2)	Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi dibidang :
a.	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan APBD;
b.	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah;
c.	Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
d.	Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
e.	Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
f.	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(3)	Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas :
a.	Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
b.	Menyiapkan Pedoman Pelaksanaan APBD;
c.	Menyiapkan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
d.	Memberikan persetujuan Pengesahan DPA-SKPD; dan
e. 	Melaksanakan tugas-tugas koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
(4)	Koordinator  Pengelolaan Keuangan Daerah  bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Walikota.
Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 9

(1)	PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :
a.	Menyusun kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, serta Laporan Keuangan Daerah;
b.	Melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
(2)	PPKD selaku BUD berwenang :
a.	Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b.	Mengesahkan DPA-SKPD;
c.	Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d.	Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e.	Memantau pelaksanaan penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
f.	Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
g.	Menyimpan uang daerah;
h.	Menetapkan SPD;
i.	Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan  investasi;
j.	Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
k.	Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
l.	Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah serta pengelolaan utang dan piutang daerah;
m.	Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
n.	Menyajikan informasi keuangan daerah.
(3)	PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD.
(4).	PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(5)	Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD.
(6)	Penunjukan kuasa dan uraian tugas BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut  oleh Keputusan Walikota.
(7).	Penunjukan pejabat pemungut pajak dan retribusi daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang Daerah

Pasal 11

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang daerah mempunyai tugas dan wewenang :
a.	Menyusun RKA-SKPD;
b.	Menyusun DPA-SKPD;
c.	Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
d.	Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e.	Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f.	Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g.	Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h.	Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
i.	Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j.	Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k.	Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l.	Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota;
m.	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

(1)	Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
(2)	Pelimpahan wewenang dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala SKPD.
(3)	Penetapan Kepala Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(4)	Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 13

(1)	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
(2)	PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
(3)	PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
(4)	PPTK mempunyai tugas mencakup :
a. 	Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. 	Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
c.	Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keenam
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

(1)	Dalam rangka melaksanakan wewenang atas Penggunaan Anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
(2)	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/Daerah, Bendahara, dan atau PPTK.
(3)	PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a.	Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
b.	Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS;
c.	Melakukan verifikasi SPP;
d.	Menyiapkan SPM;
e.	Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
f.	Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
e.	Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Bagian Ketujuh

Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

(1)	Walikota atas usul PPKD mengangkat dan menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
(2)	Walikota atas usul PPKD mengangkat dan menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
(3)	Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional.
(4)	Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
(5)	Bendahara Penerimaan dan atau Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
(6)	Khusus SKPD yang memiliki KPA, dapat mengangkat 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada KPA tersebut.
(7)	Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB V
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertama
Asas Umum APBD

Pasal 16

(1)	APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
(2)	Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk  tercapainya tujuan bernegara.
(3)	APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
(4)	APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

(1)	Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa dianggarkan dalam APBD.
(2)	Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
(3)	Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
(4)	Pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

(1)	Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
(2)	Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.      
                                                                                                                                                                                                                      
Pasal 19

(1)	Tahun Anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 20

(1)	RAPBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
a.	Pendapatan daerah;
b.	Belanja daerah; dan
c.	Pembiayaan daerah.
(2)	Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
(3)	Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.
(4)	Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 21

(1)	Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas  :
a.	Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b.	Dana Perimbangan; dan
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
(2)	Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
a.	Pajak daerah;
b.	Retribusi daerah;
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d.	Lain-lain PAD yang sah.
(3)	Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
a.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
b.	Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
c.	Jasa giro;
d.	Pendapatan bunga;
e.	Tuntutan ganti rugi;
f.	Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
g.	Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.
(4)	Dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
a.	Dana Bagi Hasil;
b.	Dana Alokasi Umum; dan
c.	Dana Alokasi Khusus.

(5)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
a.	Hibah;
b.	Dana darurat;
c.	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya;
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus; dan
e.	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
(6)	Format susunan obyek pendapatan daerah beserta rinciannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

(1) 	Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a, merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.
(2)  	Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 23

(1)	Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
(2)	Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
(3)	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib Pemerintahan Daerah.
(4)	Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, kelompok serta jenis belanja.
(5)	Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintahan Daerah.
(6)	Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
a.	Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
b.	Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan daerah.
(7)	Klasifikasi belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan Pemerintah Daerah.
(8)	Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
a.	Pelayanan umum;
b.	Ketertiban dan keamanan;
c.	Ekonomi;
d.	Lingkungan hidup;
e.	Perumahan dan fasilitas umum;
f.	Kesehatan;
g.	Pariwisata dan budaya;
h.	Pendidikan; serta
i.	Perlindungan sosial.
(9)	Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(10)	Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada  ayat (4) terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
(11)	Kelompok Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas :
a.	Belanja pegawai;
b.	Bunga;
c.	Subsidi;
d.	Hibah;
e.	Bantuan sosial;
f.	Belanja bagi hasil; 
g.	Bantuan keuangan; dan
h.	Belanja tidak terduga.
(12)	Kelompok Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas :
a.	Belanja pegawai;
belanja pegawai adalah untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah.
b.	Belanja barang dan jasa; dan
belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah.
c.	Belanja modal.
Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan  aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 1 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pmerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset teap lainnya.
Nilai pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud diatas yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset, sedangkan belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/ pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja pegawai dan atau belanja barang dan jasa.
(13)	Format susunan obyek belanja daerah beserta kode rekeningnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Pasal 24

(1)	Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
(2)	Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA);
b.	Pencairan dana cadangan;
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d.	Penerimaan pinjaman daerah;
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
f.	Penerimaan piutang daerah.
(3)	Pengeluran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
a.	Pembentukan dana cadangan;
b.	Penyertaan modal Pemerintah Daerah;
c.	Pembayaran pokok utang; dan
d.	Pemberian pinjaman.
(4)	Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dan jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.
(5)	Format susunan obyek pembiayaan daerah beserta kode rekeningnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

Pasal 25

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dari kegiatan lanjutan.

Bagian Ketujuh
Dana Cadangan

Pasal 26

(1)	Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
(2)	Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)	Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
(4)	Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(5)	Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
(6)	Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(7)	Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 27

(1)	Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2)	Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pasal 28

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 29

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Penerimaan Pinjaman Daerah

Pasal 30

Penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kesepuluh
Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali
Pinjaman Daerah

Pasal 31

Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah lainnya.
Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah lainnya.

Bagian Kesebelas
Penerimaan Piutang Daerah

Pasal 32

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti penerimaan piutang daerah dari Pendapatan Daerah, Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Bagian Kedua belas
Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 33

Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 34

(1)	Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjual-belikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta memiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
(2)	Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
(3)	Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
(4)	Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri; surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
(5)	Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penatausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkanpelayanan kepada masyarakat.
(6)	Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
(7)	Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal berkenaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

(1)	Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
(2)	Divestasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)	Divestasi Pemerintah Daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.
(4)	Penerimaan hasil atas investasi Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 36

(1)	Investasi daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah.
(2)	Pendapatan bunga atas deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Bagian Ketiga belas
Pembayaran Pokok Utang

Pasal 37

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Bagian Keempat belas
Kode Rekening Penganggaran

Pasal 38

(1)	Setiap urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode Urusan Pemerintah Daerah dan kode Organisasi.
(2)	Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
(3)	Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.
(4)	Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.
(5)	Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan Pemerintahan Daerah, kode Organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.

BAB VI
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama
Azas Umum

Pasal 39

(1)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
(2)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah didaerah didanai dari dan atas beban APBN.
(3)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Propinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada Kota dan atau Desa, didanai dari dan atas beban APBD Propinsi.
(4)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota/Desa yang penugasannya dilimpahkan Kepada Desa, didanai dari dan atas beban APBD Kota.

Pasal 40

(1)	Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
(2)	Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

Pasal 41

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 42

(1)	Untuk menyusun APBD Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
(2)	Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
(3)	RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(4)	Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

(1)	RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
(2)	Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran berkenaan.
(3)	RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(4)	Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 44

(1)	Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
(2)	Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Walikota, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.
(3)	Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan Walikota kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
(4)	Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD.
(5)	Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 45

(1).	KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal  44   ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
(2).	Dalam hal Walikota berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
(3).	Dalam hal Walikota berhalangan tetap penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 46

(1)	Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaiaman dimaksud pada pasal 44 ayat (1), TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
(2)	Rancangan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
(a)	PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
(b)	Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
(c)	Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
(d)	Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
(e)	Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, Kode Rekening APBD, Format RKA-SKPD, Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga.

Bagian Kelima
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 47

(1)	Berdasarkan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
(2)	RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 48

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 49

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 50

(1)	Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan  dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
(2)	Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal.                                                                             
(3)	Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan  Walikota.

Pasal 51

(1)	RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
(2)	Format RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta cara pengisiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 52

(1)	RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD.
(2)	RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(3)	Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja,  indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal.
(4)	Tim Penyusun Anggaran Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 53

(1)	RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
(2)	Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
(a)	Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;
(b)	Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB VII
PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Penyampaian dan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD                                                                                                                                                                    

Pasal 54

Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pasal 55

(1)	Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan.
(2)	Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 56

(1)	Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Walikota melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
(2)	Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
(3)	Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
(4)	Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
(5)	Ketentuan tentang pelaksanaan belanja pada ayat (2) diatas diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran APBD

Pasal 57

(1)	Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan  untuk dievaluasi.
(2)	Apabila hasil evaluasi tidak diterima oleh Walikota dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan disampaikan, maka Walikota dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
(3)	Apabila hasil evaluasi menyatakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
(4)	Apabila hasil evaluasi menyatakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
(5)	Apabila Gubernur menyatakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Gubernur membatalkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD, maka Walikota dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sesuai pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 58

(1)	Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) dilakukan Walikota bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.
(2)	Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
(3)	Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
(4)	Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang Paripurna berikutnya.
(5)	Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Ketiga
Penetapan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Walikota 
tentang Penjabaran APBD

Pasal 59

(1)	Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
(2)	Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
(3)	Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VIII
PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 60
(1)	Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dikelola dalam APBD.
(2)	Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(3)	Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan yang berlaku.
(4)	Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
(5)	Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
(6)	Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
(7)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(8)	Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(9)	SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
(10)	Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 61

(1)	PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan Rancangan DPA-SKPD.
(2)	Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. 
(3)	Kepala SKPD menyerahkan Rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.
(4)	Format DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta cara pengisiannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 62

(1) 	Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.
(2)  	Verifikasi atas Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
(3)	Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan Rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
(4) 	DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, kepada Satuan Kerja Pengawasan Daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
(5)  	DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang.

Bagian Ketiga
Anggaran Kas

Pasal 63

(1)	Kepala SKPD berdasarkan Rancangan DPA-SKPD menyusun Anggaran Kas SKPD.
(2)	Rancangan Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan Rancangan DPA-SKPD.
(3)	Pembahasan Rancangan Angggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 64

(1)	PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah di sahkan.
(2)	Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
(3)	Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 65

(1)	Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
(2)	Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
(3)	Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

Pasal 66

(1)	SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(2)	SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima dan atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.                                                                                              

Pasal 67

(1)	Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
(2)	Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
(3)	Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Pasal 68

(1)	Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
(2)	Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 69

(1)	Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
(2)	Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(3)	Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
(4)	Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. 

Pasal 70

(1)	Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Walikota.
(2)	Penerimaan subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertangggung jawab atas penggunaan uang/barang dan atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota.
(3)	Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
(4)	Hibah yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah berupa uang, barang dan jasa.

Pasal 71

Hibah atas asset daerah (barang milik daerah) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 72

(1)	Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Walikota dimaksud ditetapkan.
(2)	Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga, setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
(3)	Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada  Walikota.
(4)	Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 73

Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 74

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

Pasal 75

Ketentuan tentang besarnya Uang Persediaan SKPD ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)

Pasal 76

(1)	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
a.	Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
b.	Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
c.	Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 77

(1)	Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
(2)	Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria :
a.	Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; 
b.	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian Pengguna Anggaran atau rekanan, namun karena force major.
(3)	Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan Laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
(4)	Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut :
a.	Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan atau belum diterbitkan;
b.	SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
c.	Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan
d.	SP2D yang belum diuangkan.
(5)	DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
(6)	Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria :
a.	Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada pada tahun anggaran berkenaan; dan
b.	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/ barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.

Bagian Ketujuh
Dana Cadangan

Pasal 78

(1)	Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.
(2)	Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
(3)	Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
(4)	Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
(5)	Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
(6)	Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
(7)	Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 79

(1)	Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dan resiko rendah.
(2)	Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.
(3)	Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.	Deposito;
b.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
c.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
d.	Surat Utang Negara (SUN); dan
e.	Surat berharga lainnya yang dijamin Pemerintah.
(4)	Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Bagian Kedelapan
Investasi

Pasal 80

(1)	Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah.
(2)	Pengurangan, penjualan dan atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

Pasal 81

Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

(1)	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
(2)	Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
(3)	Pendapatan Daerah dan atau Aset Daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
(4)	Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.
(5)	Pinjaman daerah dan obligasi daerah yang dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 82

Kepala SKPKD melakukan Penatausahaan atas Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 83

(1)	Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
(2)	Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a.	Jumlah penerimaan pinjaman;
b.	Pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
c.	Sisa pinjaman.

Pasal 84

(1)	Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo. 
(2)	Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului Perubahan APBD.

Pasal 85

(1)	Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal Perubahan APBD.
(2)	Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah setelah Perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 86

(1)	Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan atau obligasi daerah yang jatuh tempo.
(2)	Pembayaran bunga pinjaman dan atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.
(3)	Pembayaran denda pinjaman dan atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.
(4)	Pembayaran pokok pinjaman dan atau obligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 87

(1)	Pengelolaan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(2)	Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur mengenai :
a.	Penetapan strategi dan kebijakan Pengelolaan Obligasi Daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko;
b.	Perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah;
c.	Penertiban obligasi daerah;
d.	Penjualan obligasi daerah melalui lelang dan atau tanpa lelang;
e.	Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;
f.	Pelunasan; dan
g.	Aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder obligasi daerah.
(3)	Penyusunan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5
Piutang Daerah

Pasal 88

(1)	Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
(2)	PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Pasal 89

(1).	Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku.
(2)	Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang restribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 90

(1)	Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan yang berlaku.
(2)	Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan yang berlaku.
(3)	Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh :
a.	Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah);
b.	Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
(4)	Tata cara penghapusan piutang daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 91

(1)	Unit SKPD yang berfungsi sebagai koordinator pendapatan daerah  melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah.
(2)	Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.

Pasal 92

(1)	Unit SKPD yang berfungsi sebagai koordinator pendapatan daerah setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Walikota.
(2)	Bukti pembayaran piutang dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

BAB IX
PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama
Dasar Perubahan APBD

Pasal 93

(1)	Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
a.	Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b.	Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c.	Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
d.	Keadaan darurat; dan
e.	Keadaan luar biasa.

Bagian Kedua
Kebijaksanaan Umum serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

Pasal 94

(1)	Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
(2)	Walikota memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) kedalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD PPAS dan Perubahan APBD.
(3)	Dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan :
a.	Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
b.	Progaram dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
c.	Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
d.	Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
(4)	Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
(5)	Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
(6)	Dalam hal persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 95

Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (5), masing-masing dituangkan kedalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 96

(1)	Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95, TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Walikota perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggrkan dalam perubahan APBD sebagai acuan Kepala SKPD.
(2)	Rancangan surat edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a.	PPA perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
b.	Sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal  yang ditetapkan;
c.	Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
d.	Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
e.	Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, format RKA-SKPD dan atau DPPA-SKPD, standar analisa belanja dan standar harga.
(3)	Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 97

(1)	Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dmaksud dalam Pasal 95 dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
(2)	Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).
(3)	Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran

Pasal 98

(1)	Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
(2)	Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
(3)	Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD.
(4)	Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(5)	Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
(6)	Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
(7)	Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya
Dalam Perubahan APBD

Pasal 99

(1)	Saldo anggaran lebih lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
(2)	Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c dapat berupa:
a.	Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
b.	Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya Kebijakan Pemerintah;
c.	Mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 77;
d.	Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
e.	Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkat yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
(3)	Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran-pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(4)	Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.
(5)	Penggunaan saldo saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Bagian Kelima
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 100

(1)	Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
a.	Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintahan Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b.	Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c.	Berada diluar kendali dan Pemerintah Daerah; dan
d.	Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2)	Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran yang belum tersedia dan selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
(3)	Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)	Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
a.	Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan atau
b.	Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.
(6)	Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup  :
a.	Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b.	Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(7)	Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kinerja lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(8)	Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
(9)	Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(10)	Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar Pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
(11)	Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 101

(1)	Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal  93  ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan yang lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
(2)	Persentasi 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan selisih (GAP) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 102

(1)	Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92  ayat (1), maka dapat dilakukan penambahan kegiatan baru atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja dan program dan kegiatan dalAm tahun anggaran berjalan.
(2)	Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
(3)	Penjadwalan ulang/peningkatan capaian kinerja target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(4)	RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua APBD.

Pasal 103

(1)	Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal  93  ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
(2)	Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan kedalam DPPA-SKPD.
(3)	DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua APBD.

Bagian Ketujuh
Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 104

(1)	RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
(2)	Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan  yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
(3)	Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 105

(1)	RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
(2)	RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD dijadikan bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD oleh PPKD.

Bagian Kedelapan
Penetapan Perubahan APBD

Paragraf 1
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 106

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya.

Pasal 107

(1)	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya.
(2)	Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.	Ringkasan perubahan APBD;
b.	Ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
c.	Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, program dan kegiatan;
d.	Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, program dan kegiatan;
e.	Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
g.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah terdiri dari :
1)	Laporan Realisasi Anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
2)	Neraca yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
3)	Laporan Arus Kas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
4)	Catatan atas Laporan Keuangan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan.
h.	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
i.	Daftar pinjaman daerah.

Pasal 108

(1)	Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) terdiri dari Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampirannya.
(2)	Lampiran Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.	Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah; dan
b.	Penjabaran Perubahan APBD menurut Organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 109

(1)	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Walikota.
(2)	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh Walikota kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
(3)	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
(4)	Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Paragraf 2
Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan
Raperda Perubahan APBD

Pasal 110

(1)	Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
(2)	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
(3)	DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD yang telah disepakati antara Walikota dan Pimpinan DPRD.
(5)	Pengabilan Keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Paragraf 3
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 
dan Peraturan Walikota
Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 111

(1)	Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota yang disampaikan kepada Gubernur mendapatkan evaluasi, maka Walikota bersama Panitia Anggaran DPRD melakukan penyempurnaan.
(2)	Hasil penyempurnaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
(3)	Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(4)	Keputuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada Sidang Paripurna berikutnya.
(5)	Sidang Paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(6)	Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan tersebut ditetapkan.
(7)	Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku Pimpinan sementara DPRD yang menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

Pasal 112

(1)	PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan memberitahukan kepada semua SPKD agar menyusun Rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.
(2)	DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
(3)	Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.
(4)	DPPA-SPKD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB X
PENGELOLAAN KAS

Bagian Pertama
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluran kas

Pasal 113

(1)	BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
(2)	Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat.
(3)	Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 114

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 115

(1)	Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari. 
(2)	Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

Pasal 116

(1)	Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 diisi dengan dana yang bersumber dari rekening Kas Umum Daerah.
(2)	Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 117

(1)	Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah.
(2)	Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)seperti :
a.	Potongan Taspen;
b.	Potongan Askes;
c.	Potongan PPh;
d.	Potongan PPN;
e.	Penerimaan titipan uang muka;
f.	Penerimaan uang jaminan; dan
g.	Penerimaan lainnya yang sejenis.
(3)	Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
a.	Penyetoran Taspen;
b.	Penyetoran Askes;
c.	Penyetoran PPh; 
d.	Penyetoran PPN;
e.	Pengembalian titipan uang muka;
f.	Pengembalian uang jaminan; dan
g.	Pengeluaran lainnya yang sejenis.
(4)	Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
(5)	Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
(6)	Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
(7)	Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
(8)	Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daeah

Pasal 118

(1)	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)	Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 119

(1)	Untuk pelaksanaan APBD, Walikota menetapkan :
a.	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b.	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
c.	Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
d.	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
e.	Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
f.	Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD; dan
g.	Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran SKPD; dan
h.	pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
(2)	Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
(3)	Menetapkan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didelegasikan oleh Walikota kepada Kepala SKPD.
(4)	Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
a. 	PPK SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada    SKPD;
 b. 	PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 c. 	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapat   daerah;
d. 	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti  penerimaan lainnya yang sah;
e. 	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran APBD; dan
f. 	Pembantu Bendahara Penerimaan dan atau Pembantu Bendahara Pengeluaran. 
(5)	Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 120

(1)	Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara.
(2)	Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
(3)	Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 121

(1)	Penerimaan daerah disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada bank Pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit.
(2)	Penerimaan daerah disetor ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
a.	Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
b.	Disetor melalui bank lain, Badan, Lembaga Keuangan dan atau Kantor Pos oleh pihak ketiga; dan
c.	Disetor melalui Bendahara menerima oleh pihak ketiga.
(3)	Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan dan disahkan PPKD.

Pasal 122

(1)	Bandahara Penerimaan wajib menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawab.
(2)	Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
a.	Buku Kas Umum;
b.	Buku Pembantu per-Rincian Objek Penerimaan; dan
c.	Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
(3)	Bendahara Penerimaan dalam melakukan Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
a.	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
b.	Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
c.	Surat Tanda Setoran (STS);
d.	Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
e.	Bukti penerimaan lainnya yang sah.
(4)	Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara administrastif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(5)	Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional  atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(6)	Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan :
a.	Buku Kas Umum;
b.	Buku Pembantu per-Rincian Objek Penerimaan;
c.	Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian; dan
d.	Bukti penerimaan lainnya yang sah.
(7)	PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
(8)	Mekanisme dan  tatacara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 123

(1)	Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan, dapat ditunjuk Bendahara Penerima Pembantu.
(2)	Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
(3)	Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
a.	Buku Kas Umum; dan 
b.	Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu.
(4)	Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan :
a.	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
b.	Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
c.	Surat Tanda Setoran (STS);
d.	Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
e.	Bukti penerimaan lainnya yang sah.
(5)	Bendahara Penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
(6)	Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan verifikasi, evaluasi dan analiasis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.

Pasal 124

(1)	Walikota dapat menunjuk bank, Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan.
(2)	Bank, Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening Kas Umum Daerah peling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
(3)	Bank, Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggunjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Walikota melalui BUD.
(4)	Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 125

(1)	Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
(2)	Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan.

Pasal 126

Pengisian dokumen Penatausahaan Penerimaan dapat menggunakan aplikasi komputer dan atau alat elektronik lainnya.

Pasal 127

Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan maka :
a.	Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Bendahara Penerimaan tersebut wajib memberikan Surat Kuasa pada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas Bendahara Penerimaan atas tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD;
b.	Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk Pejabat Bendahara Penerimaan dan diadakan Berita Acara Serah Terima;
c.	Apabila Bendahara Penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melakuan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara Penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran

Paragraf 1
Penyediaan Dana

Pasal 128

(1)	Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
(2)	SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangan oleh PPKD.

Paragraf 2
Permintaan Pembayaran

Pasal 129

(1)	Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
(2)	SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.	SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
b.	SPP Ganti Uang (SPP-GU); dan
c.	SPP Langsung (SPP-LS).

Pasal 130

(1)	Penerbitan dan pengajuan SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
(2)	Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.	Surat pengantar SPP-UP;
b.	Ringkasan SPP-UP;
c.	Rincian SPP-UP;
d.	Salinan SPD;
e.	Draft Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan 
f.	Lampiran hal yang diperlukan.

Pasal 131

(1)	Penerbitan dan Pengajuan SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka Ganti Uang Persediaan.
(2)	Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.	Surat pengantar SPP-GU;
b.	Ringkasan SPP-GU;
c.	Rincian SPP-GU;
d.	Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Bengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya; 
e.	Salinan SPD;
f.	Draft Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan Ganti Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
g.	Lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 132

(1)	Penerbitan dan Pengajuan SPP-TU dilakukan oleh Bendahara Pegeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan Uang Persediaan.
(2)	Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.	Surat pengantar SPP-TU;
b.	Ringkasan SPP-TU;
c.	Rincian SPP-TU;
d.	Salinan SPD;
e.	Draft Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan tambahan Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
f.	Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan Uang Persediaan; dan
g.	Lampiran lain yang diperlukan.
(3)	Besaran jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
(4)	Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan , maka sisa tambahan uang disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 133

(1)	Pengajuan SPP-TU, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1),  digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawaban.
(2)	SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran yang tidak langsung kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD dan pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.

Pasal 134

(1)	Penerbitan dan pengajuan SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
(2)	Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.	Surat Pengantar SPP-LS;
b.	Ringkasan SPP-LS;
c.	Rincian SPP-LS; dan
d.	Lampiran SPP-LS.
(3)	Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.	Pembayaran gaji induk;
b.	Gaji susulan;
c.	Kekurangan gaji;
d.	Gaji terusan;
e.	Uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/ kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;
f.	SK CPNS;
g.	SK PNS;
h.	SK kenaikan Pangkat;
i.	SK Kenaikan Jabatan;
j.	Kenaikan Gaji Berkala;
k.	Surat pernyataan pelantikan;
l.	Surat Pernyataan masih menduduki Jabatan;
m.	Surat Pernyataan melaksanakan tugas;
n.	Daftar Keluarga (KP4);
o.	Fotocopy surat nikah;
p.	Fotocopy akta kelahiran;
q.	Surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
r.	Daftar potongan sewa rumah dinas;
s.	Surat keterangan masih sekolah/kuliah;
t.	Surat pindah;
u.	Surat kematian;
v.	SSP PPh pasal 21; dan
w.	Ketentuan yang berlaku mengenai penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota.
(4)	Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai peruntukkannya.

Pasal 135

(1)	PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
(2)	Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.	Surat pengantar SPP-LS;
b.	Ringkasan SPP-LS;
c.	Rincian SPP-LS; dan
d.	Lampiran SPP-LS.
(3)	Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
a.	Salinan SPD;
b.	Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
c.	SSP disertai faktur pajak (PPN danPPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
d.	Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
e.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
f.	Berita Acara Pemeriksaaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
g.	Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
h.	Berita Acara Pembayaran;
i.	Kuitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPPK sertai disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
j.	Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank;
k.	Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
l.	Surat Angkutan atau Konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja;
m.	Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
n.	Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
o.	Potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek) ; dan
p.	Khusus untuk pekerja yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
(4)	Kelengkapan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
(5)	Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajuakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, Bendahara Pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
(6)	Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
(7)	SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa berdasarkan Kontrak dan atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku.

Pasal 136

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.

Pasal 137

Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaaan pembayaran mencakup :
a.	Buku Kas Umum;
b.	Buku Simpanan/Bank;
c.	Buku Pajak;
d.	Buku Panjar;
e.	Buku Rekapitulasi Pengeluaran per-Rincian Objek; dan
f.	Register SPP-UP/GU/TU/LS.

Pasal 138

(1)	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU,SPP-TU,dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
(2)	Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
(3)	Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP,SPP-GU,SPP-TU, dan SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.

Paragraf 3
Perintah Membayar

Pasal 139

(1)	Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM.
(2)	Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah, Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM.
(3)	Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan, yang bersangkuatan dapat menunuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal 140

(1)	Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima dokumen SPP.
(2)	Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) paling lambat 1(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Pengajuan SPP.
(3)	SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD untuk Penerbitan SP2D.

Pasal 141

(1)	Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup :
a.	Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan
b.	Register Surat Penolakan Penerbitan SPM.
(2)	Penatausahaan perintah membayar pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
(3)	Setelah tahun anggaran berakhir, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Pasal 142

(1)	Dalam rangka pengendalian penerbitan SPP dan SPM Untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.
(2)	Penatausahaan kartu kendali kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan PPK-SPPD.

Paragraf 4
Pencairan Dana

Pasal 143

(1)	Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui bagi yang memenuhi persyaratan yan ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
(2)	Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(3)	Kelengkapan dokumen SMP-GU untuk penerbitan SP2D mencakup :
a.	Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
b.	Surat Pengesahan Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran periode sebelumnya;
c.	Ringkasan Pengeluaran pe-Rincian Objek yang disertai bukti-bukti yang sah dan lengkap; dan
d.	Bukti atas penyetoran PPN/PPh.
(4)	Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(5)	Kelengkapan dokumen SMP-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :
a.	Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
b.	Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
(6)	Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
a.	Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
b.	Bukti-bukti pengeluaran pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
(7)	Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah dan atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
(8)	Dalam kuasa berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

Pasal 144

(1)	Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143. ayat (6) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
(2)	Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (7) paling lambat 1 (satu) hari kerja tehitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Pasal 145

(1)	Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan Uang Persediaan/tambahan Uang Persediaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(2)	Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga. 

Pasal 146

Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan pengeluaran perintah pencairan dana mencakup :
a.	Register SP2D;
b.	Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D; dan
c.	Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran.

Paragraf 5
Pertanggungjawaban Penerimaan Dana

Pasal 147

(1)	Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/tambahan Uang Persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(2)	Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup :
a.	Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ);
b.	Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ);
c.	Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ);
d.	Register Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ);
e.	Register Penutupan Kas.
(3)	Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Uang Persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana maksud pada ayat (1) mencakup :
a.	Buku Kas Umum;
b.	Ringkasan Pengeluaran per-Rincian Obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah akan pengeluaran atas pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per-rincian obyek dimaksud;
c.	Bukti atas penyetoran PPN-PPh ke kas negara; dan 
d.	Register Penutupan Kas.
(4)	Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(5)	Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban.
(6)	Ketentuan batas waktu  penerbitan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
(7)	Untuk tertib laporan pertanggung jawaban pada akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
(8)	Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.
(9)	Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal         10 bulan berikutnya.
(10)	Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 148

Dalam melakukan vertifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban :
a.	Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan;
b.	Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per-rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per-rincian obyek;
c.	Menghitung pengenaan PPN/PPh atas bebean pengeluaran per rincian obyek; dan menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal 149

(1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetisi dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(2)	Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan Penatausaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
(3)	Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Pendahara Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup :
1.	Buku Kas Umum;
2.	Buku Pajak PPN/PPh; dan 
3.	Buku Panjar.
(4)	Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melakukan Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
(5)	Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib melaporkan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
(6)	Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
1.	Buku Kas Umum;
2.	Buku Pajak PPN/PPh; dan 
3.	Bukti pengeluaran yang sah.
(7)	Bendahara Pengeluaran melakukan vertifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 150

(1)	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sekurang-sekurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(2)	Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran melakukan  pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(3)	Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

Pasal 151

Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 152

Pengisian dokumen penatausahaan Bendahara Pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer dan atau elektronik lainnya.

Pasal 153

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka :
1.	Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Bendahara Pengeluaran tersebut wajib memberikan Surat Kuasa pada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran atas tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui Kepala SPKD;
2.	Apabila melebihi1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan harus ditunjuk Pejabat Bendahara Pengeluaran Keuangan dan diadakan Berita Acara Serah Terima;
3.	Apabila Bendahara Pengeluaran sesudah lebih 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap  yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran dan oleh karena itu segera di usulkan penggantinya.

BAB XII
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Sistem Akuntansi

Pasal 154

(1)	Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem Akutansi Pemerintah Daerah.
(2)	Sistem Akutansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(3)	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
(4)	Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk Buku Jurnal dan Buku Besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan Buku Besar Pembantu.
(5)	Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi :
a.	Laporan Realisasi Anggaran;
b.	Neraca;
c.	Laporan Arus Kas;
d.	Catatan Atas Laporan Keuangan.
(6)	Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi :
a.	Laporan Realisasi Anggaran;
b.	Neraca; dan
c.	Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 155

(1)	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya meliputi :
a.	Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas;
b.	Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas;
c.	Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah; dan
d.	Prosedur Akuntansi Selain Kas.
(2)	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pengendalian Internal dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 156

(1)	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanaan oleh PPKD.
(2)	Sistem Akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
(3)	PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 157

(1)	Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.
(2)	Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
(3)	Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/negara.

Pasal 158

(1)	Semua transaksi dan atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.
(2)	Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan atau kejadian keuangan.

Pasal 159

(1)	Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat  dalam buku jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) selanjutnya secara periodik diposting kedalam buku besar sesuai dengan rekening berkenaan.
(2)	Buku besar sebagaimana diamksud pada ayat (1) ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan.
(3)	Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.

Pasal 160

(1)	Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.
(2)	Buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian akun yang telah dicatat dalam buku besar.

Pasal 161

(1)	Walikota menetapkan Peraturan Walikota dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah.
(2)	Kebijaksanaan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.
(3)	Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a.	Definisi, pengakuan, pengakuan dan pelaporan setiap laporan keuangan;
b.	Prisip-prinsip penyusunan dan pelaporan keuangan.
(4)	Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga mencakup kebijaksanaan mengenai perolehan dan kapitalisasi aset.
(5)	Kebijakan dan perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.
(6)	Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang di bayarkan sebagai penambahan nilai aset tetap.
(7)	Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

Pasal 162

(1)	Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
(2)	Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
(3)	Kepala BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan BLUD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)	Kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan BLUD yang disampaikan kepada Walikota dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD

Paragraf I
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD

Pasal 163

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 164

(1)	Bukti Transaksi yang digunakan dalam Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas sebagaimana dimaksud Pasal 161 mencakup :
a.	Surat Tanda Bukti Pembayaran;
b.	STS;
c.	Bukti Transfer; dan
d.	Nota Kredit Bank.
(2)	Bukti Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan :
a.	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
b.	SKR; dan atau
c.	Bukti Transaksi Penerimaan Kas lainnya.

Pasal 165

(1)	Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  161 terdiri dari :
a.	Buku Jurnal Penerimaan Kas;
b.	Buku Besar; dan
c.	Buku Besar Pembantu.
(2)	Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 166

(1)	PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan.
(2)	Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting kedalam buku besar rekening berkenaan.
(3)	Setiap akhir periode semua Buku Besar sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD

Pasal 167

(1)	Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD Kota Banjarmasin rangkaian proses mulai dari pencatatan, pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
(2)	Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	Sub. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Langsung; dan
b.	Sub. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Persediaan/tambahan Uang Persediaan.

Pasal 168

(1)	Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  167 ayat (1) mencakup :
a.	SP2D;
b.	Nota debet bank; dan atau
c.	Bukti transaksi pengeluaran lainnya.
(2)	Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
a.	SPM;
b.	SPD; dan atau
c.	Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

Pasal 169

(1)	Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi dalam pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) mancakup :
a.	Buku Jurnal Pengeluaran Kas; 
b.	Buku Besar; dan
c.	Buku Besar Pembantu.
(2)	Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 170

(1)	PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) melakukan pencatatan kedalam buku jurnal pengeluaran kas dalam mencantumkan uraian berkenaan.
(2)	Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting kedalam buku besar rekening berkenaan.
(3)	Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusun laporan keuangan SKPD.

Paragraf 3
Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD

Pasal 171

(1)	Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SPKD.
(2)	Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.
(3)	Rehabilitasi yang sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan atau menambah masa manfaat.
(4)	Perubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.
(5)	Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Pasal 172

(1)	Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya.
(2)	Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain :
a.	Metode Garis Lurus;
b.	Metode Saldo Menurun Ganda; dan
c.	Metode Unit Produksi.
(3)	Metode Garis Lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang sama setiap periode sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan.
(4)	Metode Saldo Menurun Ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang lebih besar pada periode awal pemanfaatan aset dibandingkan dengan periode akhir sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan.
(5)	Metode Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan dari aset tetap berkenaan.
(6)	Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 173

Bukti transaksi yang digunakan dalam Prosedur Akuntansi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan :
a.	Berita acara penerimaan barang;
b.	Berita acara serah terima barang, dan
c.	Berita acara penyelesaian pekerjaan.

Pasal 174

(1)	Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) mencakup :
a.	Buku Jurnal Umum;
b.	Buku Besar; dan
c.	Buku Besar Pembantu.
(2)	Prosedur Akuntansi Aset sebagaimana dilaksanakan oleh PPK-SPKD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SPKD.

Pasal 175

(1)	PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 membuat bukti memorial.
(2)	Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi, aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan atau kejadian.
(3)	Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat kedalam buku jurnal umum.
(4)	Secara periodik jurnal atas transaksi dan atau kejadian aset tetap diposting ke dalam Buku Besar rekening berkenaan.
(5)	Setiap akhir periode semua Buku Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Paragraf 4
Prosedur Akuntansi selain Kas pada SKPD

Pasal 176

(1)	Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD meliputi proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
(2)	Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a.	Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran (pengesahan SPJ);
b.	Koreksi kesalahan pencatatan;
c.	Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas;
d.	Pembelian secara kredit;
e.	Retur pembelian kredit;
f.	Pemidahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas; dan
g.	Penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas.
(3)	Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran (pengesahan SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/tambahan Uang Persediaan.
(4)	Koreksi kesalahan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke Buku Besar.
(5)	Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.
(6)	Pembelian secara kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang.
(7)	Retur pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit.
(8)	Pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
(9)	Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (ruislaag) dengan pihak ketiga.

Pasal 177

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) berupa bukti memorial yang dilampiri dengan :
a.	Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran (pengesahan SPJ);
b.	Berita Acara Penerimaan Barang;
c.	Surat  Keputusan Penghapusan Barang;
d.	Surat Pengiriman Barang;
e.	Surat Keputusan Mutasi Barang (antar SKPD);
f.	Berita Acara Pemusnahan Barang;
g.	Berita Acara Serah Terima Barang; dan
h.	Berita Acara Penilaian.

Pasal 178

(1)	Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan atau kejadian dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) mencakup :
a.	Buku Jurnal Umum;
b.	Buku Besar; dan
c.	Buku Besar Pembantu.
(2)	Prosedur Akuntansi Selain Kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 179

(1)	PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 membuat bukti memorial.
(2)	Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan atau kejadian, dan jumlah rupiah.
(3)	Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam Buku Jurnal Umum.
(4)	Secara periodik jurnal atas transaksi dan atau kejadian selain kas diposting ke dalam Buku Besar rekening berkenaan.
(5)	Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Paragraf 5
Laporan Keuangan pada SKPD

Pasal 180

(1)	SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi:
(2)	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Keempat
Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD

Paragraf 1
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD

Pasal 181

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD meliputi proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 182

(1)	Bukti transaksi yang digunakan dalam Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 mencakup :
a.	Bukti transfer;
b.	Nota kredit bank; dan
c.	Surat perintah pemindahbukuan.
(2)	Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
a.	Surat Tanda Setoran (STS);
b.	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
c.	Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
d.	Laporan Penerimaan Kas dari Bendahara Penerimaan; dan
e.	Bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

Pasal 183

(1)	Buku yang digunakan untuk mencatat Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 mencakup :
a.	Buku Jurnal Penerimaan Kas;
b.	Buku Besar; dan
c.	Buku Besar Pembantu.
(2)	Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

Pasal 184

(1)	Fungsi Akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan.
(2)	Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam Buku Besar rekening berkenaan.
(3)	Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD.

Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD

Pasal 185

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD meliputi proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 186

(1)	Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 mencakup :
a.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); atau
b.	Nota Debet Bank.
(2)	Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
a.	Surat Penyediaan Dana (SPD);
b.	Surat Perintah Membayar (SPM);
c.	Laporan Pengeluaran Kas dari Bendahara Pengeluaran; dan
d.	Kuitansi Pembayaran dan Bukti Tanda Terima Barang/Jasa.

Pasal 187

(1)	Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 mencakup :
a.	Buku Jurnal Pengeluaran Kas;
b.	Buku Besar; dan
c.	Buku Besar Pembantu.
(2)	Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas merupakan fungsi akuntansi SKPKD.

Pasal 188

(1)	Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam Buku Jurnal Pengeluaran Kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan atas pengeluaran kas berkenaan.
(2)	Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam Buku Besar rekening berkenaan.
(3)	Setiap akhir periode semua Buku Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD.

Paragraf 3
Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD

Pasal 189

(1)	Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD meliputi  proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPKD  yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
(2)	Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan atau SKPKD.

Pasal 190

Bukti transaksi yang digunakan dalam Prosedur Akuntansi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 berupa bukti memorial dilampiri dengan :
a.	Berita Acara Penerimaan Barang;
b.	Surat Keputusan Penghapusan Barang;
c.	Surat Keputusan Mutasi Barang (antar SKPKD);
d.	Berita Acara Pemusnahan Barang;
e.	Berita Acara Serah Terima Barang;
f.	Berita Acara Penilaian; dan
g.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

Pasal 191

(1)	Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan atau kejadian dalam Prosedur Akuntansi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 mencakup :
a.	Buku Jurnal Umum;
b.	Buku Besar; dan
c.	Buku Besar Pembantu.
(2)	Prosedur Akuntansi Aset dilaksanakan fungsi akuntansi pada SKPKD.

Pasal 192

(1)	Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 membuat bukti memorial.
(2)	Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan atau kejadian.
(3)	Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam Buku Jurnal Umum.
(4)	Secara periodik jurnal atas transaksi dan atau kejadian aset tetap diposting ke dalam Buku Besar rekening berkenaan.
(5)	Setiap akhir periode semua Buku Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD.

Paragraf 4
Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKD

Pasal 193

(1)	Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKD meliputi proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
(2)	Prosedur Akuntansi Selain Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a.	Koreksi kesalahan pembukuan;
b.	Penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun;
c.	Reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; dan
d.	Reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan dikemudian hari.

Pasal 194

Bukti transaksi yang digunakan dalam Prosedur Akuntansi Selain Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan :
a.	Berita Acara Penerimaan Barang;
b.	Surat Keputusan Penghapusan Barang;
c.	Surat Keputusan Mutasi Barang (antar SKPKD);
d.	Berita Acara Pemusnahan Barang;
e.	Berita Acara Serah Terima Barang;
f.	Berita Acara Penilaian; dan
g.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

Pasal 195

(1)	Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan atau kejadian dalam Prosedur Akuntansi Selain Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) mencakup :
a.	Buku Jurnal Umum;
b.	Buku Besar; dan
c.	Buku Besar Pembantu.
(2)	Prosedur Akuntansi Selain Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

Pasal 196

(1)	Fungsi Akuntansi berdasarkan bukti transaksi dan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 membuat bukti memorial.
(2)	Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan atau kejadian, dan jumlah rupiah.
(3)	Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat selain kas diposting ke dalam Buku Besar rekening berkenaan.
(4)	Setiap akhir periode semua Buku Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD.

Paragraf 5
Laporan Keuangan pada SKPKD

Pasal 197

(1)	Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan Laporan Arus Kas secara periodik kepada Walikota.
(2)	Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XIII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 198

(1)	Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
(2)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
(3)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
(4)	Pejabat Pengguna Anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 199

(1)	PPKD menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belaja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2)	Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 disampaikan kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
(3)	Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 200

(1)	PPK-SKPD menyiapkan Laporan Keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD.
(2)	Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 201

(1)	Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2)	Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pejabat Pengguna Anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya.
(3)	Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
a.	Laporan Realisasi Anggaran;
b.	Neraca; dan
c.	Catatan Atas Laporan Keuangan.
(4)	Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 202

(1)	PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan Laporan-laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
(2)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(3)	Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.	Laporan Realisasi Anggaran;
b.	Neraca;
c.	Laporan Arus Kas; dan
d.	Catatan Atas Laporan Keuangan.
(4)	Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
(5)	Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.
(6)	Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari Ringkasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota dan Laporan Kinerja Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(7)	Penyusunan Laporan Kinerja Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan yang berlaku yang mengatur mengenai Laporan Kinerja Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(8)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Pernyataan Walikota yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 203

(1)	Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (2) disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan  untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2)	Walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 204

(1)	Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2)	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, serta dilampiri dengan Laporan Kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 205

(1)	Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.
(2)	Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 206

(1)	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) dirinci dalam Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
(2)	Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari :
a.	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; dan
b.	Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 207

(1)	Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) ditentukan oleh DPRD.
(2)	Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.

Pasal 208

(1)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wajib dipublikasikan.
(2)	Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 209

(1)	Rancangan Peraturan Daerah Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
(2)	Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah Kota dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertnggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)	Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan yang berlaku yang lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Pasal 210

(1)	Dalam hal Gubernur menyatakan, hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan yang berlaku yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
(2)	Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD, dan Walikota tetap menetapkan Rancang Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancang Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Gubernur membatalkan Peraturan Paerah dan Peraturan Walikota dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 211

Pemerintah melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

Pasal 212

(1)	DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(3)	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengendalian Intern

Pasal 213

(1)	Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya.
(2)	Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin dari keandalan  laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya ketentuan yang berlaku.
(3)	Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
a.	Terciptanya lingkungan pengendalian sehat;
b.	Terselenggaranya penilaian risiko;
c.	Terselenggaranya aktivitas pengendalian;
d.	Terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
e.	Terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
(4)	Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern

Pasal 214

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai  dengan ketentuan  yang berlaku.

BAB XV
KERUGIAN DAERAH

Pasal 215

(1)	Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)	Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
(3)	Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 216

(1)	Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
(2)	Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 segera dimintakan Surat  Pernyataan Kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
(3)	Jika Surat Keterangan Tanggungjawab  mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Walikota segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 217

(1)	Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang bersangkutan.
(2)	Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang bersangkutan, atau sejak Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 218

(1)	Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang dan atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.
(2)	Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk Pengelola Perusahaan Daerah dan Badan-Badan lain yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersendiri.

Pasal 219

(1)	Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, dan Pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)	Putusan pidana atas kerugiaan daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan Pejabat Lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 220

Kewajiban Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 221

(1)	Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap Bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
(2)	Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 222

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 223

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB XVI
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 224

(1)	Pemerintahan Daerah dapat membentuk BLUD untuk :
a.	Menyediakan barang dan atau jasa untuk layanan umum; dan
b.	Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat.
(2)	Pembentukan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
(3)	Instansi yang menyediakan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain Rumah Sakit Daerah, Penyelenggara Pendidikan, Penerbit Lisensi dan Dokumen, Penyelenggara Jasa Penyiaran Publik, Penyedia Jasa Penelitian dan Pengujian, serta Instansi Layanan Umum lainnya.

Pasal 225

(1)	BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(2)	Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 226

(1)	Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan Pemerintahaan yang bersangkutan.
(2)	Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang Pengelolaan Keuangan BLUD.
(3)	Penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.
(4)	BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
(5)	Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja bersangkutan.

BAB XVII
PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 227

(1)	Berdasarkan Peraturan Daerah, Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2)	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
(3)	Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang Bendahara Penerimaan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, BUD, Kuasa BUD dan Bendahara Pengeluaran serta penunjukan Pejabat Pengganti apabila pejabat tersebut berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Pasal 181 ayat (3), Pasal 185 ayat (8),dan Pasal 195.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua ketentuan  yang berlaku yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 229

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini :
a.	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (1) tentang Penyusunan Rancangan PPAS dan Penetapan APBD setelah dievaluasi mulai dilaksanakan untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007.
b.	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2007.
c.	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) tentang penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2009.

Pasal 230

Sebelum ditetapkannya RPJMD, dokumen perencanaan daerah lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 231

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta petunjuk pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 232

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 233

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal  16 Oktober  2008

WALIKOTA BANJARMASIN,

ttd

H. A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 20 Oktober 2008  

SEKRETARIS  DAERAH KOTA  BANJARMASIN,

                 ttd

 H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008  NOMOR 25