PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR  11 TAHUN  2013
TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang	: 	a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.	bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD  serta Prioritas Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 13 Nopember 2013;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

    Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembara negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembara negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.;
23.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
24.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
25.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

     MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH  TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal  1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berjumlah Rp.2.874.204.741.800,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 	Pendapatan  Daerah                  	Rp.        2.863.554.741.800,00        
2.	Belanja Daerah                          	Rp.        2.834.204.741.800,00
	Surplus / Defisit                     	Rp.             29.350.000.000,00  
3. 	Pembiayaan :
	a. Penerimaan 	Rp.             10.650.000.000,00
	b. Pengeluaran	Rp             40.000.000.000,00
  	 Jumlah Pembiayaan netto 	Rp.          ( 29.350.000.000,00 )
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
	tahun berkenaan   	Rp.                                   0,00
Pasal  2
1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
     a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah  Rp.    1.144.587.701.700,00                                    
     b. Dana Perimbangan  sejumlah         Rp     1.215.275.790.000,00
     c. Lain-lain Pendapatan Daerah 
	Yang Sah   sejumlah            	Rp        503.691.250.100,00

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari           .
     a. Pendapatan Pajak  Daerah sejumlah	  Rp.	  928.073.595.250,00
     b. Retribusi Daerah sejumlah                  Rp.      13.220.576.400,00
     c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
	sejumlah                    	Rp	     93.287.340.000,00
     d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
	Yang Sah Sejumlah       	Rp.     110.006.190.050,00

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) terdiri dari :
a. 	Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak sejumlah Rp. 180.222.020.000,00
b. 	Dana Alokasi Umum sejumlah  	      Rp. 980.390.340.000,00
c.  	Dana Alokasi Khusus sejumlah           	Rp.   54.663.430.000,00

4. Lain-lain Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) terdiri dari :
a. 	Pendapatan Hibah sejumlah   	Rp.      37.968.850.100,00
b. 	Dana Darurat sejumlah 	Rp.        	                 0,00
c. 	Dana Penyesuaian dan Otonomi 
	khusus sejumlah     	Rp.   465.722.400.000,00
Pasal 3
1. Belanja Daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung	sejumlah  Rp.1.699.164.493.500,00
b. Belanja Langsung sejumlah   	Rp.1.135.040.248.300,00
     		
2. Belanja Tidak Langsung   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
     a. Belanja Pegawai sejumlah 		Rp.    546.751.639.100,00
	b. Belanja Subsidi sejumlah		Rp.           250.000.000,00
     c. Belanja Hibah	  sejumlah 	Rp.    562.619.400.000,00
     d. Belanja  Sosial	sejumlah	             Rp.      57.731.530.000,00
     e. 	Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintah
		Desa   sejumlah     	Rp.    457.677.924.400,00
     f. 	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab/Kota dan
	   	Pemerintah Desa sejumlah  		Rp.      65.134.000.000,00
     g. Belanja Tidak Terduga  sejumlah 	Rp.      9.000.000.000,00

3. Belanja Langsung   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : 
a. 	Belanja Pegawai  sejumlah 	               	Rp.   95.633.099.955,00
b. 	Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.540.867.315.791,00 	
c. 	Belanja Modal sejumlah 	               	Rp.498.539.832.554,00
Pasal 4
(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah  		         Rp.  10.650.000.000,00	
b. Pengeluaran sejumlah		         Rp.  40.000.000.000,00
     		
2. Penerimaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : 
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 
Sebelumnya (SILPA)                                Rp.10.000.000.000,00
b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah      	Rp. 		         0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah 
d.	yang dipisahkan              		Rp.	                  0,00
e.	Penerimaan Pinjaman Daerah  sejumlah	Rp.	 	         0,00
f.	Penerimaan Kembali pemberian pinjaman 
	sejumlah				Rp.    650.000.000,00              
g.	Penerimaan Piutang daerah sejumlah      Rp. 		         0,00

3. Pengeluaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  terdiri dari  : 
a. Pembentukan dana cadangan  sejumlah   Rp.	                  0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemda  
	sejumlah	                      Rp. 40.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok hutang  sejumlah        Rp.	                  0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah  sejumlah     Rp.		         0,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. 	Lampiran I	: 	Ringkasan   APBD;
2. 	Lampiran II	: 	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD. 
3. 	Lampiran III	: 	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. 	Lampiran IV	: 	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. 	Lampiran V	: 	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusana Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;;
6. 	Lampiran VI	: 	Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan; 
7. 	Lampiran VII	: 	Daftar Piutang Daerah 
8. 	Lampiran VIII	: 	Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
9. 	Lampiran IX	: 	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. 	Lampiran X 	: 	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset  lain-lain;
11. 	Lampiran XI 	: 	Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
12. Lampiran XII  	: 	Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
13. Lampiran XIII 	: 	Daftar Pinjaman Daearah.
Pasal 6
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014. 
Pasal 7
(1)	Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran; 
(2)	Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. 	bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b.	tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. 	berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d.	memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
(3)	Selain  keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup: 
a. 	program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 
b. 	keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; 
Pasal 8
(1)	Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga. 
(2) 	Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: 
a. 	menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 
b.	memanfaatkan uang kas yang tersedia. 
 (3) 	Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. 
(4) 	Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
Pasal 9
(1)	Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. 
(2)	Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara. 
(3)	Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. 	setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD; 
b. 	PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; 
c. 	pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; 
d. 	penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; 
e.	kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan 
f. 	pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja. 
(4)	Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 
(5)	Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah. 
(6)	Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terlebih dahulu diatur dengan peraturan kepala daerah. 

Pasal  10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram.
pada tanggal  27 Desember 2013    

	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

           	H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

              H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013 NOMOR11