BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-14/MK.07/2019 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Neheri Tahun Anggaran 2019 maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 	
		b.	bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah, berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang belum tertampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;	

		c.

	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
	
Mengingat	:	1.

	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
	
		2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);	
		3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 	
		4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	
		5.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	
		6. 	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	
		7.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
	
		8.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	
		9.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	
		10.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	
		11.	Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
	
		12.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);	
		13.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010;	
		14.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);	
		15.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);	
		16.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);	
		17.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	
		18.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);	
		19.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	
		20.	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;	
		21.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;	
		22.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	
		23.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;	
		24.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
	
		25.	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;	
		26.	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021;
	
		27.	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;	
		28.	Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 	
		29.	Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.	

PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 diubah, sebagai berikut:
1.	Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut : 
a.	Pendapatan 
1.	Pendapatan Asli Daerah
	Semula	Rp.	152.795.794.018
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	    Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Pergeseran 	Rp.      152.795.794.018

2.	Dana Perimbangan
	Semula	Rp.	1.238.326.471.000
	Bertambah/(berkurang)	Rp.             209.985.000
            Jumlah Dana Perimbangan setelah Pergeseran 	Rp.          1.238.536.456.000

3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah
	Semula	Rp.	359.170.384.892
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.343.800.000)
	    Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah
 		setelah Pergeseran 	Rp.      354.826.584.892
		Jumlah Pendapatan setelah Pergeseran	Rp.   1.746.158.834.910

b.	Belanja Daerah 
1.	Belanja Tidak Langsung
a). Belanja Pegawai
Semula	Rp.	715.629.299.736,53
Bertambah/(berkurang)	Rp.         (49.585.000)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran 	Rp. 715.579.714.736,53
b). Belanja Bunga
Semula	Rp.	2.000.000.000
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Belanja Bunga setelah Pergeseran 	Rp.         2.000.000.000

c). Belanja Subsidi
Semula	Rp.	0
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
		Jumlah Belanja Subsidi setelah Pergeseran  		Rp.                          0

d). Belanja Hibah
Semula	Rp.	14.813.600.000
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Belanja Hibah setelah Pergeseran 		Rp.      14.813.600.000

e). Belanja Bantuan Sosial
Semula	Rp.	200.000.000
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial
	setelah Pergeseran 			 Rp.          200.000.000

f). Belanja Bagi Hasil
Semula	Rp.	5.324.962.007
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Belanja Bagi Hasil
	setelah Pergeseran 		                                      Rp.       5.324.962.007

g). Belanja Bantuan Keuangan
Semula	Rp.	258.196.588.241
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
	setelah Pergeseran 	Rp.   258.196.588.241

h). Belanja Tidak Terduga
Semula	Rp.	3.000.000.000
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Belanja Tidak Terduga 
	setelah Pergeseran 			Rp.        3.000.000.000

	Jumlah Belanja Tidak Langsung	                   Rp. 999.114.864.984,53

2.	Belanja Langsung
a). Belanja Pegawai
Semula	Rp.	91.397.317.646
Bertambah/(berkurang)	Rp.	      (1.018.336.400)
		Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran 	Rp.      90.378.981.246

b). Belanja Barang dan Jasa
Semula	Rp.	      316.611.911.502,16
Bertambah/(berkurang)	Rp.            533.128.296
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	
	setelah Pergeseran 	                          	           Rp. 317.145.039.798,16
c). Belanja Modal
Semula	Rp.	406.780.291.116,25
Bertambah/(berkurang)	Rp.    (1.348.321.896) 
			Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran    Rp. 405.431.269.220,25
			Jumlah Belanja Langsung stlh pergeseran   Rp. 812.955.290.264,41
			Jumlah Belanja setelah pergeseran           Rp. 1.812.070.155.248,94
Surplus/(Defisit) Anggaran                               Rp.   (65.911.320.338,94) 
	c. Pembiayaan Daerah 
	1. Penerimaan
	a). Semula	Rp.	86.561.320.338,94
	b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	    Jumlah Penerimaan setelah Pergeseran 	Rp.	   86.561.320.338,94

	2. Pengeluaran
	a). Semula	Rp.       22.900.000.000
	b). Bertambah/(berkurang)	Rp. 	     (2.250.000.000)
	    Jumlah Pengeluaran setelah Pergeseran 	Rp.  20.650.000.000
	 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Pergeseran	Rp.	     65.911.320.338,94

     Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Pergeseran      Rp.                          0

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
Lampiran Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan III Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL II
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

	Ditetapkan di Painan
	pada tanggal 29 MEI 2019
	BUPATI PESISIR SELATAN
	         HENDRAJONI

	Diundangkan di Painan
	pada tanggal 29 MEI 2019
	      SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
	                 ERIZON	

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 4