BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI  PURBALINGGA

NOMOR    9   TAHUN  2019

TENTANG

GURU TIDAK TETAP PADA SEKOLAH NEGERI 
DI  LINGKUNGAN  PEMERINTAH  KABUPATEN PURBALINGGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang 	:	a. bahwa Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
b.	bahwa saat ini terjadi kekosongan guru kelas Taman Kanak-Kanak, guru kelas dan guru mata pelajaran Sekolah Dasar, serta guru mata pelajaran Sekolah Menengah Pertama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
c.	bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut pada huruf b, maka perlu dilakukan pengangkatan Guru Tidak Tetap sebagai guru pengganti pada setiap jenjang pendidikan, dengan pengangkatan kembali yang sudah diangkat dengan Keputusan Bupati;
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Guru Tidak Tetap Pada Sekolah  Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Mengingat  	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam   Lingkungan  Propinsi  Djawa  Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
		2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 4586);

3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058));
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 20)  ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI TENTANG GURU TIDAK TETAP PADA SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA. 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.	Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3.	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
4.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
6.	Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
7.	Sekolah adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat TK, SD dan SMP Negeri  di Kabupaten Purbalingga. 
8.	Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidik anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9.	Guru Tidak Tetap atau selanjutnya disebut GTT adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi guru yang diangkat dan/atau ditugaskan sebagai guru oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas sebagai guru pengganti pada sekolah negeri Kabupaten Purbalingga.
10.	Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11.	Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
12.	Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.

BAB II
JENIS GURU TIDAK TETAP 

Pasal 2
Jenis GTT terdiri atas:
a.	Guru Kelas pada TK  Negeri;
b.	Guru Kelas pada SD  Negeri;
c.	Guru Pendidikan Jasmani, Olah raga dan Kesehatan pada SD  Negeri;
d.	Guru Pendidikan Agama Islam pada SD  Negeri;
e.	Guru Mata Pelajaran dan Guru Bimbingan dan Konseling pada SMP  Negeri.

BAB III
PENGANGKATAN DAN MUTASI

Bagian Kesatu
Pengangkatan Guru Tidak Tetap

Pasal 3

Pengangkatan GTT dilakukan dengan pengangkatan kembali GTT yang sudah melaksanakan tugas tahun sebelumnya.

Pasal 4

Persyaratan pengangkatan kembali bagi GTT adalah sebagai berikut :
a.	penilaian kinerja dengan nilai minimal baik;
b.	belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
c.	diusulkan oleh Kepala Sekolah; dan
d.	tersedia formasi untuk jenis guru yang bersangkutan; 

Pasal 5

Tata cara pengangkatan kembali GTT sebagai berikut :
a.	GTT mengajukan permohonan kepada Kepala Sekolah untuk diangkat kembali di tahun berikutnya;
b.	Kepala Sekolah mempertimbangkan usulan GTT dimaksud, menyangkut kinerja dan ketersediaan formasi untuk jenis guru yang bersangkutan.
c.	Kepala Sekolah membuat usulan pengangkatan kembali GTT kepada Bupati melalui DINDIKBUD dengan tembusan BKPPD.
d.	DINDIKBUD mengusulkan Konsep Keputusan Bupati kepada Bupati melalui BKPPD.

Pasal 6

Keputusan Bupati tentang pengangkatan GTT berlaku untuk satu tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Mutasi

Pasal 7

(1)	GTT dapat dimutasi, baik berdasar kebutuhan organisasi maupun permintaan sendiri setelah melalui pertimbangan pejabat yang berwenang.

(2)	Mutasi atas kebutuhan organisasi dapat disebabkan karena ada penempatan guru Aparatur Sipil Negara, atau alasan lain dalam rangka pengembangan organisasi.

BAB IV
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAK 

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 8

Setiap GTT berkewajiban :
a.	setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
b.	mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.	melaksanakan dan merahasiakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
d.	menjunjung tinggi kehormatan Negara dan Pemerintah;
e.	mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
f.	bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
g.	masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
h.	menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
i.	mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 9

Setiap GTT dilarang :
a.	menyalahgunakan wewenang;
b.	menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
c.	bekerja pada perusahaan, konsultan atau lembaga swadaya masyarakat;
d.	memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
e.	memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung dengan dalih apapun yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya;
f.	melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
g.	menghalangi berjalannya tugas kedinasan; dan
h.	menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Bagian Ketiga
Hak

Pasal 10

(1)	Setiap GTT berhak :

a.	memperoleh penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau sumber penghasilan lainnya yang sah, dengan besarnya berdasar masa kerja; 
b.	mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja;
c.	hak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh Kepala Sekolah;
d.	mendapatkan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.	mendapatkan pembinaan profesional.

(2)	Hak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh Kepala Sekolah.

Pasal 11

Pembinaan GTT oleh Bupati dan  dilaksanakan secara fungsional oleh DINDIKBUD dan BKPPD.

BAB V
SANKSI

Pasal  12

GTT yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9  diberikan pembinaan kepegawaian atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VI
PEMBERHENTIAN

Pasal 13

(1)	GTT yang diangkat dengan Keputusan Bupati dapat diberhentikan sebelum akhir masa tugas atau tidak diangkat kembali untuk tahun berikutnya.

(2)	GTT diberhentikan atau tidak diangkat kembali apabila :
a.	melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
b.	mengundurkan diri;
c.	meninggal dunia;
d.	memenuhi batas usia 60 (enam puluh) tahun;
e.	berkinerja tidak baik berdasar penilaian kinerja dari kepala sekolah
f.	menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Pegawai BUMN, BUMD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap di instansi pemerintah atau instansi lain.
g.	dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
h.	melanggar ketentuan peraturan kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2017 tentang Penataan Guru Tidak Tetap pada Taman                    Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

    Ditetapkan di   Purbalingga
    pada tanggal         
 
Plt BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal        

     SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

   WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  TAHUN 2019   NOMOR