BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR   6   TAHUN  2018

TENTANG

PEDOMAN  PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang	:	a.	bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;	
		b.	bahwa laju jumlah penduduk, perkembangan kehidupan ekonomi serta pola pemanfaatan lahan dalam masyarakat menyebabkan perkembangan masyarakat desa mengalami perubahan yang berbeda-beda;	
		c.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;	
		d.	berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang  Pedoman Penataan Desa;	
			
Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
		2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);	
		3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	
		4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495)	
		5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);	
			
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA	
			
MEMUTUSKAN:	
			
Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN DESA.	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.	Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.	Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.	Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6.	Bupati adalah Bupati Purbalingga.
7.	Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah  dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8.	Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9.	Kepala Desa  adalah Pejabat Pemerintah Desa  yang mempunyai wewenang,  tugas, dan kewajiban  untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan  melaksanakan  tugas dari Pemerintah  dan Pemerintah Daerah.
10.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13.	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.	Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun. 
15.	Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah Desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status desa menjadi kelurahan dan kelurahan menjadi desa. 
16.	Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan batas-batas Desa.
17.	Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
18.	Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
19.	Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
20.	Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan  di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
21.	Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan yang memuat kode dan nama  wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama  lain/Kelurahan seluruh Indonesia.
22.	Data wilayah administrasi pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk yang dirinci dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.

23.	Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana  keuangan tahunan pemerintahan desa.
24.	Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENATAAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat melakukan Penataan Desa yang berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Penataan Desa dilakukan dengan tujuan:
a.	mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.	mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c.	mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d.	meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa;
e.	meningkatkan daya saing Desa; 
f.	mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;dan
g.	mempercepat pertumbuhan ekonomi Desa.

Pasal 4

(1)	Penataan Desa merupakan salah satu hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dibahas dalam musyawarah Desa.

(2)	Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

(3)	Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat yang terdiri atas:
a.	tokoh adat;
b.	tokoh agama;
c.	tokoh masyarakat;
d.	tokoh pendidik;
e.	perwakilan kesehatan;
f.	perwakilan kelompok tani;
g.	perwakilan kelompok nelayan;
h.	perwakilan kelompok perajin;
i.	perwakilan kelompok perempuan;
j.	perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
k.	perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
l.	masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(4)	Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penduduk paling sedikit 6 (enam) bulan telah tinggal di Desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Pasal 5

Ruang Lingkup Penataan Desa meliputi:
a.	pembentukan Desa;
b.	penghapusan Desa;
c.	penggabungan Desa;
d.	perubahan status Desa;dan
e.	penetapan Desa.

BAB III
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 6

(1)	Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.

(2)	Pemerintah Daerah dapat memprakarsai Pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa. 

(3)	Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal-usul, adat-istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

(4)	Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a.	batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
b.	jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
c.	wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
d.	sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat-istiadat Desa;
e.	memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
f.	batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati; 
g.	sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
h.	tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i.	Cakupan wilayah Desa terdiri atas Dusun.
(5)	Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

(6)	Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa Persiapan.

(7)	Desa Persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa Induk.

(8)	Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. 

(9)	Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. 

Pasal 7

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa: 
a.	pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau 
b.	penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru. 

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa Induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan. 

Pasal 9

(1)	Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas oleh BPD dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.

(2)	Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa. 

(3)	Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati. 

Pasal 10

(1)	Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan.

(2)	Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: 
a.	unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan; 
b.	Camat; dan 
c.	unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(3)	Tim pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4)	Hasil tim pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak atau tidaknya dibentuk Desa Persiapan.
(5)	Dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.

Pasal 11

Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan. 

Pasal 12

(1)	Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) kepada Gubernur. 

(2)	Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa Persiapan. 

(3)	Kode register Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa Induknya.

(4)	Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan. 

(5)	Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. 

(6)	Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induknya. 

(7)	Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi: 
a.	penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; 
b.	pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APBDesa Induk; 
c.	pembentukan struktur organisasi; 
d.	pengangkatan perangkat Desa; 
e.	penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; 
f.	pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; 
g.	pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan 
h.	pembukaan akses perhubungan antar Desa.

(8)	Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. 

Pasal 13

(1)	Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan kepada: 
a.	Kepala Desa Induk; dan 
b.	Bupati melalui Camat. 

(2)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
 
(3)	Setelah mendapat laporan dari Kepala Desa Persiapan, Camat meneruskan laporan tersebut kepada Bupati.

(4)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.

(5)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

(6)	Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan Desa Persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa. 

(7)	Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibahas bersama dengan DPRD. 

(8)	Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi. 

Pasal 14

(1)	Gubernur melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.

(2)	Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima rancangan Peraturan Daerah. 

(3)	Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

(4)	Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur. 

(5)	Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengesahkan rancangan Peraturan Daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah. 

(6)	Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya. 

Pasal 15

(1)	Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat Nomor Registrasi dari Gubernur dan Kode Desa dari Menteri.
 
(2)	Peraturan Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa. 

Pasal 16

(1)	Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) menyatakan Desa Persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa Induk.

(2)	Penghapusan dan pengembalian Desa Persiapan ke Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB IV
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA 

Bagian Kesatu
Penghapusan Desa

Pasal 17

(1)	Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.

(2)	Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

Bagian Kedua
Penggabungan Desa

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru. 

Pasal 19

(1)	Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan. 

(2)	Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme: 
a.	BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa; 
b.	hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa; 
c.	hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam Keputusan Bersama BPD;
d.	Keputusan Bersama BPD sebagaimana dimaksud huruf c ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan BPD dan diketahui oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan
e.	para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama. 

(3)	Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

BAB V
PERUBAHAN STATUS DESA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 20

Perubahan status Desa meliputi: 
a.	Desa menjadi Kelurahan; dan
b.	Kelurahan menjadi Desa; 

Bagian Kedua
Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Pasal 21

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, harus memenuhi syarat: 
a.	luas wilayah tidak berubah; 
b.	jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga; 
c.	sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan; 
d.	potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian; 
e.	kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; 
f.	meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
g.	akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
h.	kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
i.	batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 22

(1)	Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat. 
	
(2)	Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. 

(3)	Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan. 

(4)	Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan. 

(5)	Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(6)	Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan. 

(7)	Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama. 

(8)	Pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 23

(1)	Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

(2)	Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)	Pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 24

Seluruh kekayaan/aset Desa yang berubah menjadi Kelurahan menjadi kekayaan/asset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut.

Bagian Ketiga
Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa 

Pasal 25

(1)	Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)	Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Pasal 26

(1)	Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan. 

(2)	Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.

BAB VI
PENETAPAN DESA

 Pasal  27

(1) Pemerinah Daerah   melakukan inventarisasi desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode.
(2)	Hasil inventarisasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah  untuk menetapkan desa.
(3) Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  ditetapkan dengan Peraturan  Daerah.

BAB VII
NAMA DAN BATAS DESA

Pasal 28

(1)	Pembentukan Desa harus disertai dengan pemberian nama Desa dan Penetapan Batas Desa. 
(2)	Pemberian nama Desa dan Batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, asal usul dan sejarah Desa serta mengandung nilai-nilai filosofi yang mampu memberikan semangat kepada masyarakat untuk membangun Desa

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa, perubahan status Desa menjadi Kelurahan serta perubahan status Kelurahan menjadi Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1)	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

(2)	Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  kepada perangkat daerah yang membidangi desa  dan/atau camat.

(3)	Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

		       Ditetapkan di Purbalingga
       pada tanggal 12 Pebruari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T  A  S  D  I	
Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Pebruari 2018

    SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

               ttd

    WAHYU KONTARDI
			
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 6	

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (6/2018)
	
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR   6   TAHUN  2018

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DESA

I.	UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama, selain itu Undang-Undang tentang Desa juga secara tegas mengamanatkan bahwa penataan desa diprakarsai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pengaturan kembali penataan desa yang mencakup Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa perlu dilakukan mengingat amanah yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Desa tahun 2014 memuat ketentuan yang baru.
Laju jumlah penduduk, perkembangan kehidupan ekonomi serta pola pemanfaatan lahan dalam masyarakat menyebabkan perkembangan masyarakat desa mengalami perubahan yang berneda-beda. Perkembangan dan perubahan masyarakat desa yang berbeda-beda tersebut akan berpengaruh terhadap penyelenggraaan pemerintatahan desa. Dalam arti akibat kondisi masyarakat yang berubah berdampak kepada keberadaan pemerintah desa. Suatu desa dapat di bentuk, digabung, dipecah atau berubah status.
Peraturan Daerah ini berisi ketentuan yang merupakan langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya perubahan kehidupan masyarakat desa yang akan berpengaruh terhadap keberadaan pemerintah desa. Materi pengaturan Peraturan Daerah ini mencakup kebijakan dalam hal pemerintah daerah akan melakukan pembentukan desa, penghapusan maupun perubahan status desa.

II.	PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 54