BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR   4   TAHUN  2018

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang	:	a.	bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan keuangan yang memadai;	
		b.	bahwa sesuai dengan ketentua Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalinga Nomor sesuai Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti;	
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;	
Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
		2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);	
		3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	
		4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);	
		5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);	

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
dan
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
	
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.	Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangan daerah otonom.
4.	Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5.	Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6.	Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah. 
7.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.	Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
10.	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.	Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan. 
12.	Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
14.	Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
15.	Tanah Bondo Desa adalah tanah kas Desa yang berupa sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan asli Desa.
16.	Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
17.	Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau dalam bentuk lain sebagai penambah kesejahteraan di luar penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II
BENTUK PENGHASILAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)	Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa penghasilan tetap.

(2)	Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat desa dapat diberikan : 

a.	tunjangan lainnya;
b.	tambahan tunjangan;
c.	penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

(2)	Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
a.	ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
b.	ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
c.	ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
d.	ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

(3)	Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

(4)	Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
a.	Kepala Desa; 
b.	Sekretaris Desa diberikan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan; 
c.	Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan. 

(5)	Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)	Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya berupa tunjangan kinerja.

(2)	Selain pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh :
a.	jaminan kesehatan; dan
b.	jaminan ketenagakerjaan.

(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tambahan tunjangan berupa pengelolaan tanah bengkok.

Pasal 6

(1)	Kepala Desa dan perangkat desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap.

(2)	Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan : 
a.	tunjangan lainnya;
b.	tambahan tunjangan; dan 
c.	penerimaan lain yang sah.

(3)	Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 7

(1)	Selain penghasilan tetap, tunjangan lainnya dan tambahan tunjangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)	Jenis dan besaran penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 
YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 8

(1)	Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, menerima 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap dan tambahan tunjangan.

(2)	Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak menerima tunjangan lainnya yang berupa tunjangan kinerja dan penerimaan lain yang sah.

(3)	Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkan atau diterimakannya Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang.

BAB IV
PENGHASILAN PENJABAT KEPALA DESA
DAN  PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal   9

(1)	Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Perangkat Desa diberi penghasilan tambahan berupa uang yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan Desa.

(2)	Pemberian tambahan penghasilan bagi Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Perangkat Desa, pelaksanaannya terhitung sejak ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang definitif.

(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tambahan penghasilan bagi Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10 

(1)	Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling singkat 3 (tiga) tahun dapat diberikan penghargaan.
(2)	Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling singkat 5 (lima) tahun, dapat diberikan penghargaan.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)	Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dalam masa jabatannya, terhadap ahli warisnya yang sah dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 

(2)	Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena sakit sehingga tidak dapat menjalankan tugas dapat diberikan penghargaan yang diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1)	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

(2)	Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah dan/atau camat.

(3)	Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

(4)	Penyalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1)	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 21) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

(2)	Pemberian Penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atau terhadap ahli warisnya  yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian penghargaan yang telah ditentukan. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal   15

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. 
 
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Pebruari 2018
BUPATI PURBALINGGA,

                          ttd

T A S D I
Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Pebruari 2018
    SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

              ttd

     WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH : (4/2018)
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR   4   TAHUN  2018
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I.	UMUM

Desa saat ini memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan. Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka telah terjadi perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintah desa. Undang-Undang tentang Desa tersebut juga membawa perubahan yang bermakna bagi penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
Usaha untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa salah satunya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, seiring dengan peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa diharapkan kinerja pemerintah desa dapat didorong untuk semakin baik. Kepala desa dan aparatnya diharapkan dapat lebih fokus untuk menggerakkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera.  
Sehubungan dengan usaha peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II.	PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 52