PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR  : 19 TAHUN 2011                      

TENTANG

PEMBENTUKAN PEKON TANJUNG SARI KECAMATAN BULOK

Dengan rahmat tuhan yang maha esa

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang	:	a.	bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk yang sebagian besar tersebar di pedukuhan-pedukuhan dengan jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan pekon dan semakin meningkatnya volume kerja pemerintahan pekon mengakibatkan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mengalami hambatan;
	
		b.	bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta untuk memperpendek rentang kendali pelaksanaan pelayanan dan pembinaan masyarakat perlu diadakan pembentukan pekon baru yang merupakan pemekaran dari pekon yang sudah ada;
	
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Pekon;	

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3667);
	
		2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	

		3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438);
	
		4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);
	
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
	
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
	
		7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
	
		8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
	
		9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa;
	
		10.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
	
		11.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Pekon Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2007 Nomor 25);
	
		12.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
	
		13.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
 BUPATI TANGGAMUS,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  PEKON TANJUNG SARI KECAMATAN BULOK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1.	Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanggamus dan Perangkat Daerah sebagi Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
4.	Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5.	Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanggamus.
6.	Camat adalah kepala Kecamatan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7.	Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di  daerah kabupaten.
8.	Penjabat Kepala Pekon adalah pejabat yang diangkat oleh penjabat yang berwenang untuk malaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala pekon dalam waktu tertentu.
9.	Badan Hippun Pemekonan selanjutnya diangkat BHP adalah Badan Permusyawaratan Pekon yang berfungsi menetapkan Peraturan Pemekonan bersama Kepala Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10.	Pembentukan Pekon baru adalah tindakan pemisahan pekon dalam wilayah yang telah ada, baik melalui wilayah pekon maupun beberapa pekon lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN PEKON

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok.

BAB III
PEKON TANJUNG SARI KECAMATAN BULOK

Bagian Kesatu
Jumlah Penduduk

Pasal 3

Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok merupakan pemekaran dari Pekon Tanjung Sari  Kecamatan Bulok dengan jumlah penduduk 214 KK atau 723 jiwa yang terdiri dari:
a.	Laki-laki	: 398 jiwa.
b.	Perempuan 	: 325 jiwa.
Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 4

Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok mempunyai luas wilayah 900 Ha yang mencakup 3 wilayah pedukuhan  yaitu :
a.	Tanjung Sari; 
b.	Tanjung Berisi; dan
c.	Tanjung Senang. 

Dengan batas-batas sebagai berikut:
a.	Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Suka Negara Kecamatan Bulok; 
b.	Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Suka Mara Kecamatan Bulok;
c.	Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok; dan
d.	Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Suka Agung Barat Kecamatan Bulok.

Pasal 5

(1)	Dengan dibentuknya Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok, maka jumlah penduduk dan luas wilayah Pekon Suka Agung Barat Kecamatan Bulok dikurangi dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok.

(2)	Jumlah penduduk Pekon Suka Agung Barat Kecamatan Bulok setelah terbentuknya Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok dengan jumlah penduduk 470 KK atau 1.888 jiwa yang terdiri dari :
a.	Laki-laki 	: 1.038 jiwa.
b.	Perempuan 	:   850 jiwa.

(3)	Wilayah Pekon Suka Agung Barat Kecamatan Bulok setelah terbentuknya Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok seluas 1800 Ha yang terdiri dari 6 wilayah pedukuhan yaitu:
a.	Tanjung Anom; 
b.	Leweng Kulut;
c. Banjar Muda;
d. Sukajadi;
e. Sri Buana; dan
f. Boloran Kerae.
Dengan batas wilayah sebagai berikut :
a.	Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok;
b.	Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok;
c.	Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Napal Kecamatan Bulok; dan
d.	Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung.

Pasal 6

Peta Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok dan Pekon Suka Agung Barat Kecamatan Bulok tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN FUNGSI PEMERINTAHAN PEKON

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 7

Pekon adalah suatu wilayah otonom yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang merupakan organisasi pemerintahan terendah dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Fungsi Pemerintahan Pekon

Pasal 8

Sesuai dengan kedudukannya pemerintahan pekon mempunyai fungsi:
a.	penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan hak asal usul Pekon;
b.	pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada pekon;
c.	pelaksana tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten; dan
d.	pelaksana urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada pekon.

Bagian Ketiga
Wewenang Pemerintahan Pekon

Pasal 9

Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan pekon mencangkup:
a.	urusan pemerintahan yang telah ada berdasarkan hak asal-usul pekon;
b.	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada pekon;
c.	tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten; dan
d.	urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada pekon.

BAB V
ASSET PEMERINTAHAN PEKON

Pasal 10

(1)	Pembagian aset pekon dan pemanfaatannya dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan antara pekon induk dan pekon pemekaran yang dituangkan dalam Berita Acara yang telah dibuat dan disepakati sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

(2)	Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini seluruh pembagian aset pemerintahan pekon induk dan pemekaran dinyatakan telah selesai dan bersifat final.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1)	Pekon baru yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini berlaku efektif melaksanakan fungsi dan wewenang Pemerintahan Pekon setelah dilaksanakannya Peresmian Pekon dan Pelantikan Penjabat Kepala Pekon.

(2)	Penjabat kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan usulan Badan Hippun Pemekonan pekon induk sebelum pemekaran setelah melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)	Penjabat kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas :
a.	Mengangkat perangkat pekon; dan
b.	Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan mempersiapkan pemilihan kepala pekon.

(4)	Segala ketentuan yang berlaku di pekon induk sebelum di mekarkan juga berlaku pada pekon yang di mekarkan sepanjang belum di buat ketentuan sendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 19 Desember 2011

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 19 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

                                   dto

     GUNAWAN TARWIN WIYATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2011 NOMOR 74

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PEKON TANJUNG SARI KECAMATAN BULOK

I.	PENJELASAN UMUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, menentukan bahwa pekon dibentuk yang memiliki persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kebudayaan dan adat istiadat setempat oleh sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tanggamus.

Dengan kemajuan pembangunan serta semakin meningkatnya perkembangan jumlah penduduk atau terjadinya kemungkinan berupa pembentukan, maka Peraturan Daerah ini menampung terjadinya hal-hal tersebut, dengan memenuhi persyaratan itu perlu diperhatikan sehingga pekon yang dibentuk dapat diharapkan memenuhi fungsi sebagai wilayah yang mempunyai pemerintahan termasuk pembangunan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.

II.	Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1 s/d 14 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2011 NOMOR 20