BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR   05  TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan telah bubarnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Irang Kabupaten Lampung Tengah, maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan penyediaan air minum untuk keperluan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dengan tarif tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf  a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat :  1. 	Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.	Undang - Undang   Nomor   28   Tahun   1959  tentang   Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3.	Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4.	Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.	Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6.	Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
7.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
10.	Peraturan Pemerintah  Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5802);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080); 

Dengan Persetujuan Bersama
       DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
    dan
     BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) diubah sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal  53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

2.	Ketentuan Pasal  76 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 

Ditetapkan di Gunung Sugih 
pada tanggal                        2018 
WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

    LOEKMAN DJOYOSOEMARTO
Diundangkan di Gunung Sugih 
pada tanggal                          2018 
        SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, 

            ADI ERLANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 05  

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI LAMPUNG :02/695/LTG/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR  05  TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I.	UMUM

Untuk menyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud, daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang harus diatur berdasarkan Peraturan Daerah. Jenis retribusi daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diantara berbagai jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis retribusi jasa usaha, yang merupakan jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Dengan dibubarkannya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Irang Kabupaten Lampung Tengah, pelayanan air minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal pelayanan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memungut jasa pelayanan air minum dalam bentuk retribusi. Dalam hal ini retribusi tersebut termasuk dalam retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah.

Dengan diaturnya jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini, maka pada hakekatnya mampu memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan pemungutan retribusi. 

II.	PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 22

       LAMPIRAN  X : PERATURAN DAERAH KAB. LAMPUNG TENGAH 
								 NOMOR     :    05        TAHUN 2018
								 TANGGAL  :    10    April         2018

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI 
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 
(BIDANG PELAYANAN AIR MINUM)

I.	TARIF AIR MINUM BERLANGGANAN
A.	PELANGGAN SOSIAL, HIDRAN UMUM DAN NON NIAGA

Tingkat 	Jenis Pelanggan	Keterangan	
Pemakaian	Sosial	Hidran Umum		
0 – 10 M3	Rp.3.000/M3	Rp.2.700/M3	Pemakaian Minimal	
11 – 20 M3	Rp.3.000/M3	Rp.2.700/M3	setiap bulan	
21 – 30 M3	Rp.3.000/M3	Rp.2.700/M3	dihitung 10 M3	
31 M3 keatas	Rp.3.000/M3	Rp.2.700/M3		

B.	PELANGGAN RUMAH TANGGA/PERKANTORAN

Tingkat
Pemakaian	Jenis Pelanggan	Keterangan	
	Rumah Tangga
Sederhana	Rumah Tangga
Sedang	Rumah Tangga
Mewah	Perkantoran		
0 – 10 M3	Rp.2.800/M3	Rp.2.800/M3	Rp.3.700/M3	Rp.3.700/M3	Pemakaian Minimal	
11 – 20 M3	Rp.3.400/M3	Rp.3.700/M3	Rp.4.000/M3	Rp.4.000/M3	setiap bulan	
21 – 30 M3	Rp.3.700/M3	Rp.4.000/M3	Rp.4.300/M3	Rp.4.300/M3	dihitung 10 M3	
31 M3 keatas	Rp.4.000/M3	Rp.4.300/M3	Rp.4.700/M3	Rp.4.700/M3		

C.	PELANGGAN NIAGA

Tingkat 
Pemakaian	Jenis Pelanggan	Keterangan	
	Niaga		
0 – 10 M3	Rp. 4.200/M3	Pemakaian Minimal	
11 – 20 M3	Rp. 4.700/M3	setiap bulan	
21 – 30 M3	Rp. 5.000/M3	dihitung 10 M3	
31 M3 keatas	Rp. 5.200/M3		

D.	PELANGGAN INDUSTRI

Tingkat 	Jenis Pelanggan	Keterangan	
Pemakaian	Industri	Pemakaian Minimal	
0 – 10 M3	Rp. 6.000/M3	setiap bulan	
10 M3 keatas	Rp. 7.000/M3	dihitung 10 M3	

II.	BIAYA PEMELIHARAAN

Tingkat
Pemakaian	Jenis Pelanggan	
	Kelompok I	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4	
	Sosial/Hidran Umum	Non Niaga	Niaga	Industri	
Beban	Rp.4.500/bln	Rp.4.500/bln	Rp.4.500/bln	Rp.100.000/bln	

III.	BIAYA KETERLAMBATAN PELANGGAN AIR MINUM

Tingkat
Pemakaian	Jenis Pelanggan	
	Kelompok I	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4	
	Sosial/Hidran Umum	Non Niaga	Niaga	Industri	
Beban	Rp.1.500/bln	Rp.2.500/bln	Rp.3.000/bln	Rp.50.000/bln	

IV.	BIAYA PENYAMBUNGAN BARU

Tingkat
Pemakaian	Jenis Pelanggan	
	Kelompok I	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4	
	Sosial/Hidran Umum	Non Niaga	Niaga	Industri	
Rincian Biaya Pemasangan (A)	Rp.775.000	Rp.775.000	Rp.775.000	Rp.4.000.000	
Koefisien Pemasangan (B)	0,90	1,00	1,10	1,00	
Biaya 
Pemasangan 
(A X B)	Rp.697.500	Rp.775.000	Rp.852.500	Rp.4.000.000	
Tambahan 
Sambungan	Rp.35.000/M	Rp.35.000/M	Rp.35.000/M	Rp.100.000/M	

V.	BIAYA LAIN – LAIN

Tingkat
Pemakaian	Jenis Pelanggan	
	Kelompok I	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4	
	Sosial/Hidran Umum	Non Niaga	Niaga	Industri	
Penggantian
Water Maker
Yang Hilang	Rp.250.000	Rp.250.000	Rp.250.000	Rp.3.000.000	
Penyambungan
Kembali	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.2.000.000	
Balik Nama	Rp.  75.000	Rp.  75.000	Rp. 75.000	Rp.   300.000	
Pemindahan	Rp.500.000	Rp.500.000	Rp.500.000	Rp.1.500.000	

  WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

               

     LOEKMAN DJOYOSOEMARTO