SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 29 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang	:	a.	bahwa ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan faktor penting dalam upaya memenuhi hak pangan sekaligus dalam menjamin sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak;
b.	bahwa peningkatan jumlah penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan sehingga menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009           Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         Nomor 5234);
5.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012           Nomor 22, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang  Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992          Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012           Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 5283);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
13.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
14.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
15.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kota Salatiga.
2.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Salatiga.
3.	Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.	Walikota adalah Walikota Salatiga.
5.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.	Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Salatiga.
7.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga. 
9.	Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
10.	Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
11.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
12.	Lahan Basah adalah lahan pertanian yang sumber utama pengairannya berasal dari irigasi.
13.	Lahan Kering adalah lahan pertanian yang sumber utama pengairannya berasal dari air hujan.
14.	Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
15.	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
16.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
17.	Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18.	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
19.	Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
20.	Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
21.	Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
22.	Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
23.	Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
24.	Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
25.	Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
26.	Ektensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
27.	Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
28.	Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
29.	Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
30.	Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
31.	Konservasi tanah dan air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya lahan dan air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
32.	Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
33.	Pengelolaan adalah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan yang ditetapkan.
34.	Terpadu adalah rangkaian menyatukan, menghubungkan/ mengkaitkan beberapa unsur, sehingga unsur-unsur tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri atau terpisah-pisah.
35.	Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 2
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:
a.	manfaat;
b.	keberlanjutan dan konsisten;
c.	keterpaduan;
d.	keterbukaan dan akuntabilitas;
e.	kebersamaan dan gotong-royong;
f.	partisipatif;
g.	keadilan;
h.	keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
i.	kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j.	desentralisasi;
k.	tanggung jawab negara;
l.	keragaman; dan
m.	sosial dan budaya.

Pasal 3
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:
a.	melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.	menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.	mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.	melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan oleh petani;
e.	meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.	meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.	meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.	mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.	mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4
Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi:
a.	perencanaan dan penetapan;
b.	pengembangan;
c.	penelitian;
d.	pemanfaatan;
e.	pembinaan;
f.	pengendalian;
g.	pengawasan;
h.	sistem informasi;
i.	perlindungan dan pemberdayaan petani;
j.	pembiayaan; dan
k.	peran serta masyarakat.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5
(1)	Pemerintah Daerah menyusun Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)	Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
a.	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
c.	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(3)	Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
a.	pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
b.	pertumbuhan produktivitas;
c.	kebutuhan pangan nasional;
d.	kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
e.	pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
f.	musyawarah petani.
(4)	Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
(5)	Rencana Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar dan lahan marginal.
(6)	Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d didasarkan atas kriteria:
a.	kesesuaian lahan;
b.	ketersediaan infrastruktur;
c.	penggunaan lahan;
d.	potensi teknis lahan; dan/atau
e.	luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 6
(1)	Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat:
a.	kebijakan dan strategi perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 
b.	lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
c.	program, kegiatan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d.	target dan sasaran yang akan dicapai; dan
e.	pembiayaan.
(2)	Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.	rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
b.	rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
c.	rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 7
(1)	Tahapan penyusunan Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
a.	inventarisasi data;
b.	koordinasi dengan instansi terkait; dan
c.	penyerapan aspirasi masyarakat.
(2)	Penyusunan Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah.
(3)	Tata cara penyusunan Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 8
(1)	Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui proses dan tahapan berikut:
a.	sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan;
b.	rapat koordinasi di tingkat Kelurahan;
c.	rapat koordinasi di tingkat Kecamatan; dan
d.	rapat koordinasi di tingkat Kota;
(2)	Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b.	Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
c.	Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(3)	Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9
(1)	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kriteria:
a.	memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pangan; dan
b.	memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat produksi kawasan, dengan ketentuan paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat di Daerah.
(2)	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan persyaratan:
a.	berada di dalam dan/atau diluar kawasan peruntukan pertanian; dan
b.	termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
(3)	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10
(1)	Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan kriteria:
a.	memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
b.	tersedia infrastruktur dasar;
c.	dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan/atau
d.	berada pada luasan kesatuan hamparan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi.
(2)	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan persyaratan:
a.	berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
b.	termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
(3)	Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11
(1)	Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan kriteria:
a.	memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
b.	ketersediaan infrastruktur dasar; dan
c.	luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(2)	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan persyaratan:
a.	berada pada luasan kesatuan hamparan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi tidak dalam sengketa;
b.	memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau
c.	memiliki dukungan infrastruktur dasar.
(3)	Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Optimalisasi Lahan

Pasal 12
(1)	Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimalisasi lahan.
(2)	Optimalisasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	intensifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan;dan/atau
b.	diversifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan.
(3)	Optimalisasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 13
Intensifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
a.	peningkatan kesuburan tanah;
b.	peningkatan kualitas benih/bibit;
c.	pencegahan dan pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu;
d.	pengembangan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya;
e.	pemanfaatan teknologi pertanian;
f.	pengembangan inovasi pertanian;
g.	penyuluhan pertanian; dan/atau
h.	jaminan akses permodalan.

Bagian Kedua
Ekstensifikasi Lahan

Pasal 14
(1)	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dikembangkan melalui ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)	Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terlantar dan lahan marginal.
(3)	Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
a.	tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
b.	tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

BAB IV
PENELITIAN

Pasal 15
(1)	Pemerintah Daerah melakukan penelitian untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah.
(2)	Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
a.	pengembangan penganekaragaman pangan;
b.	identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
c.	pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
d.	fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
e.	fungsi ekosistem; dan
f.	sosial budaya dan kearifan lokal.
(3)	Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 16
(1)	Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
(2)	Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanaan konservasi tanah dan air, dalam hal:
a.	menjaga serta meningkatkan kesuburan tanah;
b.	mencegah kerusakan lahan; dan
c.	memelihara kelestarian lingkungan.
(3)	Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi:
a.	perlindungan sumber daya lahan dan air;
b.	pelestarian sumber daya lahan dan air;
c.	pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
d.	pengendalian pencemaran.
(4)	Tata cara konservasi tanah dan air dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17
(1)	Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
a.	memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
b.	mencegah kerusakan irigasi;
c.	menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
d.	mencegah kerusakan lahan; dan
e.	memelihara kelestarian lingkungan.
(2)	Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Setiap orang dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan kerusakan lahan wajib memperbaiki kerusakan lahan tersebut.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 18
(1)	Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.	koordinasi;
b.	sosialisasi;
c.	pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
d.	pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
e.	penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
f.	peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
(3)	Tata cara pembinaan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENGENDALIAN

Pasal 19
(1)	Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
(2)	Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.	pemberian insentif;
b.	pemberian disinsentif;
c.	perizinan;
d.	proteksi; dan
e.	penyuluhan.

Pasal 20
(1)	Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)   huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani.
(2)	Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.	keringanan pajak bumi dan bangunan;
b.	pengembangan infrastruktur pertanian;
c.	pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
d.	kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
e.	fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
f.	jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui
g.	pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik;dan/atau
h.	penghargaan bagi petani berprestasi.
(3)	Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
a.	jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b.	kesuburan tanah;
c.	luas lahan;
d.	irigasi;
e.	tingkat fragmentasi lahan;
f.	produktivitas usaha tani;
g.	lokasi;
h.	kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
i.	praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 21
Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)    huruf b adalah pencabutan insentif dalam hal: 
a.	petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b.	petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
c.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialih fungsikan.
Pasal 22
Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
ALIH FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum 

Pasal 23
(1)	Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan.
(2)	Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
a.	pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
b.	terjadi bencana.

Pasal 24
(1)	Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  di  luar  ketentuan Pasal 23 ayat (2) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
(2)	Setiap  orang  yang  memiliki  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut    sebagai    Lahan    Pertanian    Pangan Berkelanjutan.
Pasal 25
(1)	Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana alam, Pemerintah Daerah wajib mengupayakan pengadaan lahan pengganti.
(2)	Upaya pengadaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.	luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
b.	potensi kehilangan hasil;
c.	resiko kerugian investasi; dan
d.	dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
(3)	Tata cara penetapan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26
(1)	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi:
a.	pengembangan jalan umum;
b.	pembangunan waduk;
c.	bendungan;
d.	pembangunan jaringan irigasi;
e.	meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
f.	drainase dan sanitasi;
g.	bangunan pengairan;
h.	bandar udara;
i.	stasiun dan jalan kereta api;
j.	pengembangan terminal;
k.	fasilitas keselamatan umum;
l.	cagar alam; dan/atau
m.	pembangkit dan jaringan listrik.
(2)	Selain untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang dimuat dalam rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(3)	Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum, pihak yang mengalihfungsikan wajib menyediakan lahan pengganti.
(4)	Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan            Pasal 24 ayat (2).

Bagian Kedua
Persyaratan Alih Fungsi

Pasal 27
(1)	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
a.	kajian kelayakan strategis;
b.	rencana alih fungsi lahan;
c.	pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
d.	ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
(2)	Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud pada    ayat (1) huruf a mencakup:
a.	luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
b.	potensi kehilangan hasil;
c.	risiko kerugian investasi; dan
d.	dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.
(3)	Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada     ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
a.	luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
b.	jadwal alih fungsi;
c.	luas dan lokasi lahan pengganti; dan
d.	pemanfaatan lahan pengganti.

Bagian Ketiga
Tata Cara Alih Fungsi

Pasal 28
(1)	Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Walikota.
(2)	Persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberikan oleh Walikota setelah dilakukan verifikasi.
(3)	Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Walikota.
(4)	Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada    ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
a.	Dinas Pertanian;
b.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
c.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
d.	Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur; 
e.	instansi yang berwenang di bidang pertanahan; dan
f.	Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(5)	Tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketersediaan Lahan Pengganti

Pasal 29
(1)	Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26   ayat (3) wajib disediakan oleh pihak yang melakukan alih fungsi dengan syarat harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	untuk alih fungsi lahan beririgasi, wajib disediakan lahan pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan;
b.	untuk alih fungsi lahan tidak beririgasi, wajib disediakan lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan.
(2)	Penyediaan lahan pengganti dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan, dan dapat diperoleh dari:
a.	pembukaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b.	alih fungsi lahan dari non-pertanian ke pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar;dan
c.	penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kelima
Ganti Rugi

Pasal 30
(1)	Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberi ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
(2)	Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud ada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib pengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
(3)	Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
(4)	Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 31
(1)	Pemerintah Daerah melakukan pengawasan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)	Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	perencanaan dan penetapan;
b.	pengembangan;
c.	pemanfaatan;
d.	pembinaan; dan
e.	pengendalian.
(3)	Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	pelaporan;
b.	pemantauan; dan
c.	evaluasi.

Pasal 32
(1)	Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a kepada Gubernur paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)	Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 33
(1)	Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
(2)	Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
(3)	Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan tentang:
a.	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 
c.	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
d.	Tanah Telantar dan subjek haknya.
(4)	Data lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:
a.	fisik alamiah;
b.	fisik buatan;
c.	kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
d.	status kepemilikan dan/atau penguasaan;
e.	luas dan lokasi lahan; dan
f.	jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok.
(5)	Walikota menyampaikan Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRD setiap tahun dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34
(1)	Walikota bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi data dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)	Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
a.	peta dasar;
b.	peta tematik; dan/atau
c.	keterangan yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.
(3)	Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB XI
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 35
(1)	Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani dan asosiasi petani.
(2)	Perlindungan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk jaminan:
a.	harga komoditi yang menguntungkan;
b.	perolehan sarana dan prasarana produksi;
c.	pemasaran hasil pertanian pokok;
d.	pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan/atau
e.	pemberian kompensasi akibat gagal panen.
(3)	Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
(4)	Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.
(5)	Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
(6)	Tata cara pemberian kompensasi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36
(1)	Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam         Pasal 35 ayat (1) meliputi:
a.	penguatan kelembagaan petani;
b.	penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
c.	pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
d.	pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
e.	pembentukan dan/atau penguatan Lembaga Permodalan Bagi Petani;
f.	pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
g.	pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
h.	pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.
(2)	Tata cara pemberdayaan petani dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 37
Pembiayaan atas perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bersumber dari:
a.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b.	sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38
(1)	Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)	Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada            ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
(3)	Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
a.	perencanaan;
b.	pengembangan;
c.	pengawasan;
d.	pemberdayaan petani; dan/atau
e.	pembiayaan.
(4)	Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada          ayat (3) dilakukan melalui:
a.	memberikan usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
b.	kegiatan optimalisasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14;
c.	pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
d.	penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
e.	pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
f.	pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
g.	pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39
(1)	Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan alih fungsi  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa:
a.	teguran tertulis;
b.	paksaan pemerintah; atau
c.	pencabutan izin.
(2)	Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pelanggar dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.
(3)	Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
a.	penghentian sementara kegiatan;
b.	pemindahan sarana kegiatan;
c.	pembongkaran;
d.	penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; atau
e.	tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
(4)	Tata cara pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40
(1)	Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.	melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan;
b.	melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
c.	meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d.	melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
e.	melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
f.	meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(3)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4)	Tata cara penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41
(1)	Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama             3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42
(1)	Semua perizinan yang berkaitan dengan alih  fungsi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan harus berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)	Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang daerah, dinyatakan tetap berlaku.
(3)	Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, yang diproses tanpa mendasarkan pada Peraturan Daerah ini, dinyatakan batal demi hukum.
 
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga. 

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 20 Desember 2018
		       
WALIKOTA SALATIGA,
Ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,
ttd
FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018         NOMOR 29

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (29/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I.	UMUM
Hak atas pangan (the right to food) merupakan salah satu hak dasar manusia yang secara substansial mencakup tiga aspek penting, yakni ketersediaan pangan (food availability), keterbukaan akses pangan (food accessibility), dan kecukupan pangan (food adequacy). Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan pangan, membuka akses pangan serta menjaga kecukupan pangan.
Tanaman pangan (food crops) merupakan salah satu sumber pangan yang penting bagi manusia. Dengan begitu, upaya untuk mewujudkan ketiga aspek substansial dari hak atas pangan seperti yang disebutkan di atas juga bisa dilakukan melalui peningkatan produksi tanaman pangan yang secara langsung akan meningkatkan ketersediaan pangan, keterbukaan akses pangan, dan kecukupan pangan.
Salah satu jalan untuk mendorong peningkatan produktivitas budidaya tanaman pangan adalah dengan mempertahankan keberadaan lahan pertanian pangan. Langkah ini menjadi penting mengingat bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan industri berpotensi untuk mengurangi luasan lahan pertanian pangan melalui alih fungsi. Selain itu, ada pula risiko bahwa kualitas lahan pertanian akan menjadi terdegradasi dan terfragmentasi, khususnya di daerah semi-urban seperti Kota Salatiga.
Oleh karena itu, Kota Salatiga memiliki kebutuhan untuk mengatur berbagai aspek perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan sampai dengan pengendalian dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Salatiga.

II.	PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1	
	Cukup jelas.	
Pasal 2	
	Huruf a	
	Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.	
	Huruf b	
	Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan dan konsisten” adalah bahwa perlindungan terhadap fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terus-menerus dan konsisten guna menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.	
	Huruf c	
	Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.	
	Huruf d	
	Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan dan akuntabilitas” adalah bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.	
	Huruf e	
	Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan gotong-royong” adalah bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.	
	Huruf f	
	Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan	
	Huruf g	
	Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.	
	Huruf h	
	Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan” adalah bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.	
	Huruf i	
	Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.	
	Huruf j	
	Yang dimaksud dengan “asas desentralisasi” adalah bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.	
	Huruf k	
	Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah bahwa tanggung jawab Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama ada pada negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
	
	Huruf l	
	Yang dimaksud dengan “asas keragaman” adalah bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.	
	Huruf m	
	Yang dimaksud dengan “asas sosial dan budaya” adalah bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.	
Pasal 3	
	Huruf a	
	Cukup jelas.	
	Huruf b	
	Cukup jelas.	
	Huruf c	
	Cukup jelas.	
	Huruf d	
	Cukup jelas.	
	Huruf e	
	Cukup jelas.	
	Huruf f	
	Cukup jelas.	
	Huruf g	
	Cukup jelas.	
	Huruf h	
	Cukup jelas.	
	Huruf i	
	Yang dimaksud dengan "revitalisasi pertanian" adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. 	
Pasal 4	
	Huruf a	
	Cukup jelas.	
	Huruf b	
	Cukup jelas.	
	Huruf c	
	Cukup jelas.	
	Huruf d	
	Cukup jelas.	
	Huruf e	
	Cukup jelas.	
	Huruf f	
	Cukup jelas.	
	Huruf g	
	Cukup jelas.	
	Huruf h
          Cukup jelas	
	Huruf i	
	Cukup jelas.	
	Huruf j	
	Yang dimaksud dengan “pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”, yaitu suatu pendanaan dalam rangka melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	
	Huruf k	
	Cukup jelas.	
Pasal 5	
	Ayat (1)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (2)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (3)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (4)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (5)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (6)	
	Huruf a	
	Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan dengan persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan serta kualitas, karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah dan terrain (topografi, lereng dan elevasi).	

Huruf b	
	Yang dimaksud dengan "ketersediaan infrastruktur" adalah ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.	
	Huruf c	
	Yang dimaksud dengan "penggunaan lahan" adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.	
	Huruf d	
	Yang dimaksud dengan "potensi teknis lahan" adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.	
	Huruf e	
	Yang dimaksud dengan "luasan kesatuan hamparan lahan" adalah luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.	
Pasal 6	
	Cukup jelas.	
Pasal 7	
	Cukup jelas.	
Pasal 8	
	Cukup jelas.	
Pasal 9	
	Cukup jelas.	
Pasal 10	
	Cukup jelas.	
Pasal 11	
	Cukup jelas.	
Pasal 12	
	Cukup jelas.	
Pasal 13	
	Huruf a	
	Yang dimaksud “peningkatan kesuburan tanah” melalui pemupukan adalah melalui peningkatan pemakaian pupuk organik dan pengurangan pemakaian pupuk kimia.	
	Huruf b	
	Cukup jelas.	
	Huruf c	
	Yang dimaksud dengan “Pencegahan dan pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu” adalah mencegah, menanggulangi dan membasmi hama penyakit tidak hanya dengan mempergunakan pestisida, tetapi juga berupa: pola tanam serempak, penggunaan pestisida hayati dengan mengurangi pestisida kimia, dan metode-metode lain yang tepat.	
	Huruf d	
	Cukup jelas.	
	Huruf e	
	Cukup jelas.	
	Huruf f	
	Cukup jelas.	
	Huruf g	
	Cukup jelas.	
	Huruf h	
	Cukup jelas.	
Pasal 14	
	Cukup jelas.  	
		
Pasal 15	
	Cukup jelas.	
Pasal 16	
	Ayat (1)	
	Yang dimaksud dengan "Konservasi tanah dan air" adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
	
	Ayat (2)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (3)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (4)	
	Cukup jelas.	
Pasal 17	
	Cukup jelas.	
Pasal 18	
	Cukup jelas.	
Pasal 19	
	Cukup jelas.	
Pasal 20	
	Cukup jelas.	
Pasal 21	
	Cukup jelas.	
Pasal 22	
	Cukup jelas.	
Pasal 23	
	Cukup jelas.	
Pasal 24	
	Cukup jelas.	
Pasal 25	
	Cukup jelas.	
Pasal 26	
	Cukup jelas.	
Pasal 27	
	Cukup jelas.	
Pasal 28	
	Cukup jelas.	
Pasal 29	
	Cukup jelas.	
Pasal 30	
	Cukup jelas.	
Pasal 31	
	Cukup jelas.	
Pasal 32	
	Cukup jelas.	
Pasal 33	
	Cukup jelas.	
Pasal 34	
	Cukup jelas.	
Pasal 35	
	Cukup jelas.	
Pasal 36	
	Cukup jelas.	
Pasal 37	
	Cukup jelas.	
Pasal 38	
	Cukup jelas.	
Pasal 39	
	Cukup jelas.	
Pasal 40	
	Cukup jelas.	
Pasal 41	
	Cukup jelas.	
Pasal 42	
Cukup jelas.	
Pasal 43	
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 27