SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 25 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang	:	a.	bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung utama dalam Telekomunikasi yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pembangunan, produktivitas kerja, dan hubungan sosial masyarakat;
b.	bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan,  kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pembangunan Menara Telekomunikasi; 
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi;
9.	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
10.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
11.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016     Nomor 2);
12.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1.	Daerah adalah Kota Salatiga.
2.	Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.	Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga. 
6.	Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang bertugas untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan Menara. 
7.	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. 
8.	Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan Telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan Telekomunikasi.
9.	Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
10.	Menara Kamuflase adalah Menara Telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara tersebut berada.
11.	Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara. 
12.	Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
13.	Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
14.	Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15.	Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur Telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan Telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
16.	Bangunan adalah Bangunan Gedung dan prasarana Bangunan Gedung. 
17.	Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
18.	Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Menara Telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah Menara Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berlaku.
19.	Rencana lokasi Menara (cell plan) adalah titik-titik lokasi Menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-asek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan Telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
20.	Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan Menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan Menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
21.	Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik. 
22.	Kriteria lokasi adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan suatu lokasi.
23.	Lokasi Menara adalah tempat berdirinya Menara meliputi area minimal daya dukung Menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan Menara.

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan arah dalam pengaturan, penataan, pengawasan dan pengendalian pembangunan Menara Telekomunikasi.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini: 
a.	mewujudkan penataan pembangunan Menara yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya;
b.	mengoptimalisasikan fungsi pembangunan Menara di Daerah;
c.	menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kemanfaatan, keindahan, keserasian lingkungan dan kenyamanan masyarakat;
d.	memberikan kepastian hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawawsi pembagunan dan penggunaan Menara di Daerah.
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi jenis Menara, IMB Menara, penggunaan Menara bersama, prinsip penggunaan Menara bersama, asuransi dan tanggung jawab sosial perusahaan, biaya, dan pengawasan serta pengendalian Menara.
BAB II
JENIS MENARA

Pasal 5
(1)	Jenis Menara dan operasionalisasinya diklasifikasikan berdasarkan:
a.	tempat berdirinya Menara;
b.	penggunaan Menara; dan
c.	struktur bangunan Menara.
(2)	Klasifikasi Menara berdasarkan tempat berdirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.	Menara yang dibangun di atas tanah (green field); dan
b.	Menara yang dibangun di atas bangunan (roof top).
(3)	Klasifikasi Menara berdasarkan penggunaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a.	Telekomunikasi seluler; 
b.	penyiaran (broadcasting); dan
c.	Telekomunikasi khusus.
(4)	Klasifikasi Menara berdasarkan struktur bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a.	Menara mandiri (self supporting tower); 
b.	Menara teregang (guyed tower); dan
c.	Menara tunggal (monopole tower).

Pasal 6
Menara Telekomunikasi seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berfungsi sebagai jaringan utama dan jaringan pelayanan pengguna untuk mendukung proses komunikasi termasuk perluasan jaringan (coverage area).

Pasal 7
(1)	Menara penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b digunakan untuk menempatkan peralatan yang berfungsi mengirim sinyal ke berbagai lokasi.
(2)	Jenis Menara penyiaran sebagaimana dimaksud pada     ayat (1) meliputi:
a.	Menara pemancar televisi; dan
b.	Menara pemancar radio.

Pasal 8
Menara Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c berfungsi sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu. 

Pasal 9
(1)	Menara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5    ayat (4) huruf a merupakan Menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat Telekomunikasi dengan optimal.
(2)	Menara teregang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5   ayat (4) huruf b merupakan Menara struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari Menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan.
(3)	Menara mandiri dan Menara teregang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa Menara berkaki 4 (rectangular tower) dan Menara berkaki 3 (triangular tower).
(4)	Menara mandiri dan Menara teregang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi untuk:
a.	komunikasi bergerak/selular di daratan (land mobile/cellular communication);
b.	komunikasi titik ke titik (point to point communication);
c.	penyiaran televisi; dan
d.	penyiaran radio.
(5)	Selain fungsi sebagaiman dimaksud pada ayat (4) Menara teregang juga berfungsi untuk jaringan Telekomunikasi nirkabel.

BAB III
PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA 

Pasal 10
(1)	Setiap orang atau Badan yang akan melakukan pembangunan Menara wajib memiliki IMB Menara. 
(2)	IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota melalui proses permohonan IMB Menara.

Pasal 11
(1)	Setiap orang atau badan yang mengajukan Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
a.	persyaratan administratif; dan
b.	persyaratan teknis.
(2)	Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) huruf a paling kurang terdiri atas:
a.	status kepemilikan tanah dan/atau bangunan;
b.	rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah/instansi sesuai dengan kewenangannya;
c.	akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
d.	Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) bagi penyedia Menara yang berstatus perusahaan terbuka;
e.	informasi rencana penggunaan Menara dan/atau Menara bersama disertai dokumen lingkungan;
f.	persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara;
g.	IMB/gedung apabila Menara didirikan di atas gedung;
h.	surat kesanggupan untuk membongkar Menara; dan
i.	naskah perjanjian hibah Daerah.
(3)	Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang terdiri atas:
a.	gambar rencana teknis bangunan Menara, meliputi:
1.	gambar situasi;
2.	denah tampak potongan dan detail;
3.	perhitungan struktur;
b.	spesifikasi teknis pondasi Menara;
c.	rencana anggaran dan biaya pembangunan Menara.
(4)	Walikota menerbitkan IMB Menara untuk permohonan IMB Menara yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyarata dan tata cara penerbitan IMB Menara diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
 PEMBANGUNAN MENARA 

Bagian Kesatu
Umum 

Pasal 13
Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh:
a.	Penyelenggara Telekomunikasi;
b.	Penyedia Menara; dan/atau 
c.	kontraktor Menara.

Pasal 14
(1)	Penyedia Menara atau kontraktor Menara yang bergerak dalam bidang usaha konstruksi adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
(2)	Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan Menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai penyedia jasa kontruksi sebagaimana  dimaksud  pada    ayat (1).
(3)	Ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan kontraktor Menara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penempatan Lokasi Menara

Pasal 15
Pemerintah Daerah menyusun pengaturan penempatan lokasi Menara sesuai rencana tata ruang.

Pasal 16
Persyaratan umum dalam pengaturan lokasi Menara meliputi:
a.	kualitas layanan Telekomunikasi;
b.	keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
c.	lingkungan; dan
d.	estetika ruang. 

Pasal 17
(1)	Lokasi pembangunan Menara wajib berdasarkan:
a.	rencana tata ruang wilayah kota; 
b.	rencana detail tata ruang wilayah kota; dan/atau
c.	rencana tata bangunan dan lingkungan.
(2)	Zona penetapan lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
a.	kepadatan penduduk;
b.	kerapatan bangunan;
c.	jumlah sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/ jasa; dan
d.	letak strategis wilayah.
(3)	Pembagian Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
a.	Zona I, dengan ketentuan sebagai berikut :
1.	kepadatan penduduk tinggi;
2.	kerapatan bangunan tinggi;
3.	jumlah sarana dan prasarana pemerintah/ perdagangan/ jasa sangat memadai; dan
4.	terdapat akses jalan arteri dan ring road.
b.	Zona II, dengan ketentuan sebagai berikut :
1.	kepadatan penduduk sedang;
2.	kerapatan bangunan sedang;
3.	jumlah sarana dan prasarana pemerintah/ perdagangan/jasa sedang; dan
4.	terdapat akses jalan kolektor.
c.	Zona III, dengan ketentuan sebagai berikut :
1.	kepadatan penduduk rendah;
2.	kerapatan bangunan rendah;
3.	jumlah sarana dan prasarana pemerintah/ perdagangan/jasa tidak memadai; dan
4.	tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.
(4)	Detail pembagian zona sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan cell planning.
(5)	Dalam hal kebutuhan antene Telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada Menara yang telah ada (daerah padat pelanggan), maka penyelenggara Telekomunikasi harus menggunakan perangkat micro cell dan/atau perangkat lunak radio link yang disustitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.
(6)	Pemasangan micro cell tipe out door pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU) Billboard, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(7)	Penempatan perangkat macro cell dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem Telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.
(8)	Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagaian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(9)	Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antaralain ruang milik jalan baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

Pasal 18
(1)	Penempatan dan persebaran Menara Telekomunikasi wajib memperhatikan:
a.	aspek teknis dalam penyelenggaraan Telekomunikasi, prinsip pembangunan Menara bersama, ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa Telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya;
b.	rencana penempatan dan persebaran Menara sebagaimana dimaksud huruf a  harus sesuai dengan cell planning yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
c.	cell planning sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan dasar dikeluarkannya rekomendasi terhadap permohonan IMB Menara;
(2)	Persebaran Menara Telekomunikasi dibagi dalam zona, dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, dan aspek teknis dari teknologi yang digunkan masing-masing penyelenggara Telekomunikasi serta kepadatan pemakai jasa Telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, keselamatan, ketertiban, lingkungan, estetika, dan kebutuhan Telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 19
(1)	Kriteria lokasi Menara disusun berdasarkan intensitas kebutuhan Telekomunikasi dan dampak yang ditimbulkan akibat keberadaan Menara pada setiap fungsi kawasan.
(2)	Fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
a.	kawasan lindung; dan
b.	kawasan budidaya.

Pasal 20
Dalam penentuan lokasi Menara pada setiap fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:
a.	penentuan lokasi Menara;
b.	penentuan kebutuhan Menara.
Pasal 21
(1)	Penentuan lokasi Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
a.	kesesuaian dengan fungsi kawasan;
b.	kebutuhan akan kualitas visual ruang.
(2)	Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan zona bebas Menara dan zona Menara.
(3)	Zona bebas Menara dan zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar dalam pembentukan sistem jaringan Telekomunikasi yang tercantum dalam rencana tata ruang dan/atau rencana detail serta peraturan zonasi.

Pasal 22
Penentuan kebutuhan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b didasarkan atas kesesuaian terhadap fungsi kawasan yang merupakan proses untuk menetapkan:
a.	lokasi berdirinya Menara;
b.	jenis struktur Menara;
c.	kamuflase terhadap Menara.

Pasal 23
(1)	Pembangunan Menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, meliputi:
a.	kawasan pengawasan militer;
b.	kawasan cagar budaya;
c.	kawasan pariwisata; 
d.	kawasan hutan lindung;
e.	kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;dan
f.	kawasan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria lokasi Menara diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pendirian Menara

Pasal  25
(1)	Pembangunan Menara wajib memperhatikan kriteria pendirian Menara sebagai berikut:
a.	kriteria dasar; dan
b.	kriteria teknis.
(2)	Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.	peruntukan bagi Menara bersama;
b.	pemanfaatan struktur Menara dan bangunan yang sudah ada;
c.	luas lahan minimal dan akses pelayanan/pemeliharaan Menara;
d.	jarak minimal antar Menara;
e.	ketinggian Menara;
f.	radius keselamatan ruang di sekitar Menara.
(3)	Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.	konstruksi;
b.	lanskap;
c.	pagar;
d.	penanda (signage);
e.	kamuflase;
f.	fasilitas/sarana pendukung;
g.	ketentuan Menara rooftop;
h.	daya dukung lahan

Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pendirian Menara diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27
(1)	Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan:
a.	antena di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari atap permukaan bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
b.	antena yang melekat pada bangunan lainnya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
(2)	Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
(3)	Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.

Pasal 28
(1)	Pembangunan Menara wajib mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan Menara.
(2)	Persyaratan struktur bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29
(1)	Pembangunan Menara wajib dilengkapi dengan fasilitas/sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
(2)	Fasilitas/sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.	pentanahan (grounding);
b.	penangkal petir;
c.	catu daya;
d.	lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light); 
e.	marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
f.	pagar pengaman.
(3)	Identitas hukum terhadap Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.	nama dan alamat pemilik Menara;
b.	lokasi  dan koordinat Menara;
c.	tinggi Menara;
d.	tahun pembuatan/pemasangan Menara;
e.	kontraktor Menara; dan
f.	beban maksimal Menara.

BAB V
PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 30
Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas infrastruktur Telekomunikasi nasional, Menara wajib digunakan secara bersama tanpa mengganggu pertumbuhan industri Telekomunikasi.
  
Pasal 31
Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara dan Penyedia Menara  wajib memberi kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara tersebut secara bersama sesuai kemampuan teknis Menara.

Pasal 32
(1)	Dalam penggunaan Menara bersama, Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan pengelola Menara wajib membuat daftar penawaran penggunaan Menara bersama. 
(2)	Daftar penawaran penggunaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan secara terbuka kepada calon pengguna Menara bersama.

Pasal 33
Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama  Menara oleh  calon penggunan Menara dengan melampirkan paling kurang terdiri atas:
a. 	nama Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
b. 	izin penyelenggaraan Telekomunikasi;
c. 	maksud dan tujuan penggunaan Menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
d. 	kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban Menara.

Pasal 34
(1)	Penggunaan Menara bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan. 
(2)	Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara bersama harus saling berkoordinasi.
(3)	Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama, Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara dan/atau Penyedia Menara dapat meminta Direktur Jenderal untuk melakukan mediasi.

Pasal 35
Ketentuan penggunaan Menara bersama tidak berlaku untuk:
a.	Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama;dan/atau    
b.	Menara yang dibangun pada wilayah yang belum mendapatkan layanan Telekomunikasi atau wilayah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 36
(1)	Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
(2)	Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
(3)	Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 37
(1)	Penggunaan Menara bersama antar Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Walikota melalui Diskominfo.
(2)	Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh  Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38
Pemerintah Daerah harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Menara di Daerah.

BAB VI
ASURANSI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 39
(1)	Setiap Menara yang dibangun di Daerah wajib diasuransikan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara atau Penyedia Menara. 
(2)	Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan Menara dan utilitas pelengkapnya.

Pasal 40
(1)	Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib berpartisipasi dalam pembangunan melalui program tanggung jawab perusahaan (corporate social responsibility). 
(2)	Tanggung jawab Perusahaan (corporate social responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana/prasarana umum yang ada di sekitar Menara. 
(3)	Tata cara penyelenggaraan tanggung jawab perusahaan (corporate social responsibility) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Biaya oleh Penyelenggara Telekomunikasi

Pasal 41
(1)	Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara, dan/atau Pengelola Menara berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menaranya.
(2)	Biaya penggunaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

Bagian Kedua
Retribusi

Pasal 42
(1)	Pemanfaatan ruang untuk Menara oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan/atau pengelola Menara dipungut retribusi pengendalian Menara.
(2)	Tata cara pemungutan retribusi pengendalian Menara dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBONGKARAN

Pasal 43
(1)	Pembongkaran Menara dan/atau bangunan Menara dilakukan dalam hal:
a.	pendirian dan/atau pembangunan Menara dilakukan tanpa izin; atau
b.	IMB Menara dicabut.
(2)	Pencabutan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada    ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
a.	tidak beroperasi paling singkat selama 1 (satu) tahun secara berturut-turut; atau
b.	pemegang izin dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
(3)	Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perintah pembongkaran Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara atau penyedia Menara belum melaksanakan pembongkaran, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran Menara dan/atau bangunan Menara diatur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 44
(1)	Biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran Menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dibebankan pada penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara atau penyedia  Menara.
(2)	Menara yang dibongkar oleh penyelenggara Telekomunikasi, barang bongkarannya menjadi milik penyelenggara Telekomunikasi.
(3)	Barang bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihibahkan oleh Penyelenggara Telekomunikasi kepada Daerah.
(4)	Tata cara hibah kepada Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA 

Pasal 45
(1)	Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan penggunaan Menara.
(2)	Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk TP3MT.
(3)	TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
a.	melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan pembangunan Menara;
b.	memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan Menara;
c.	memberikan masukan dan pertimbangan kepada Walikota dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan Menara Bersama di Daerah;
d.	memberikan rekomendasi sebagai persyaratan permohonan perizinan pembangunan Menara;
e.	memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan/atau sengketa terkait dengan Menara; dan
f.	menginventarisasi keberadaan Menara.
(4)	TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  beranggotakan unsur Diskominfo, unsur Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, pelayanan terpadu satu pintu dan Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya, serta dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensinya.
(5)	Pembentukan TP3MT ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46
(1)	Setiap Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara atau Penyedia Menara yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1 dan), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 dikenakan sanksi administratif.   
(2)	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.	peringatan tertulis;
b.	penghentian sementara kegiatan; 
c.	penutupan lokasi; 
d.	pencabutan perizinan;
e.	pemutusan aliran listrik; 
f.	pembongkaran bangunan;dan/atau
g.	pemulihan fungsi ruang.
(3)	Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 47
(1)	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.	menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b.	meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c.	meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
d.	memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
e.	melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.	meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g.	menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.	memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i.	memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.	menghentikan penyidikan; dan
k.	melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
(4)	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48
(1)	Setiap pemilik Menara yang membangun Menara tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan Menara tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 27 ayat (1),  Pasal 28 ayat (1), dan/atau Pasal 29 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)	Penyedia Menara yang telah membangun Menara tanpa dilengkapi dengan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diancam pidana kurungan paling 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 49
(1)	Menara yang sudah berdiri dan izinnya masih berlaku tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini,  paling lambat 1 (satu) tahun  harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. 
(2)	Menara yang sudah berdiri dan telah memenuhi kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan sesuai dengan penetapan Zona Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dapat digunakan secara bersama oleh 2 (dua) operator atau lebih secara bersama-sama. 
(3)	Menara yang telah berdiri tetapi belum mempunyai izin, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. 

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 50
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga. 

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,

HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 20 Desember 2018		       
WALIKOTA SALATIGA,

                  ttd
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

                       ttd
FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 25 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (25/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I.	UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan dan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah diberi hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak menyelenggarakan penataan, pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
Dalam rangka untuk menegakkan Peraturan Daerah yang terkait dengan tata ruang maka perlu adanya penertiban, penataan, pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah melaui mekanisme perizinan atas pembangunan Menara Telekomunikasi. Dengan adanya perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maka pembangunan Menara Telekomunikasi harus selaras dengan tata ruang yang telah diatur dan ditetetapkan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan yang terkait dengan Menara Telekomunikasi akan semakin sulit dipecahkan apabila tidak segera diperhatikan dengan seksama dan diatur dalam peraturan daerah. Pada saat ini sudah seharusnya dan sudah sepatutnya Pemerintah Daerah perlu segera membuat peraturan daerah yang mengatur penataan, pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi. Pengendalian Menara Telekomunikasi bersama di wilayah Kota Salatiga sangat diperlukan dalam rangka untuk melaksanakan penataan tata ruang. Pada prinsipnya, materi peraturan daerah ini mengatur beberapa hal, yaitu jenis Menara Telekomunikasi, pembangunan Menara Telekomunikasi, penggunaan  Menara Telekomunikasi, pengawasan dan pengendalian.
 Dasar pertimbangan pokok mengenai diaturnya hal sebagaimana tersebut diatas adalah dalam rangka memberikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. 

II. PASAL DEMI PASAL
	Pasal 1
		Cukup jelas.
 	Pasal 2
		Cukup jelas.
Pasal 3 
	    Huruf a
		   Cukup jelas
	    Huruf b 
		   Cukup jelas
	    Huruf c
Yang dimaksud dengan “keselamatan” adalah keselamatan bangunan Menara Telekomunikasi dari kegagalan konstruksi, serta kecelakaan terhadap bangunan dan penduduk di sekitarnya.
Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah keamanan bangunan Menara Telekomunikasi dari gangguan perusakan dan pencurian; 
Yang dimaksud dengan ”kesehatan” adalah kesehatan masyarakat disekitar Menara Telekomunikasi dari bahaya radiasi yang ditimbulkan.
Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah kemanfaatan Menara Telekomunikasi untuk keefektifan pelayanan Telekomunikasi serta efisiensi jumlah dan peletakan lokasi Menara Telekomunikasi; 
Yang dimaksud dengan “keindahan” adalah keindahan Menara Telekomunikasi dipandang dari sisi estetika.
Yang dimaksud dengan “keserasian   dengan lingkungan”  adalah keserasian Menara Telekomunikasi dengan bangunan di sekitarnya.
Huruf d
	Cukup jelas
	Pasal 4
		Cukup jelas.
	Pasal 5
		Ayat (1) 
		   Cukup jelas.
		Ayat (2) 
		   Cukup Jelas.
		Ayat (3) 
		    Huruf a 
				Yang dimaksud dengan Telekomunikasi seluler adalah alat komunikasi wireless yaitu komunikasi bergerak tanpa kabel yang disebut mobile device diantaranya AMPS (Advance Mobile Phone System), GSM (Global System for Mobile System) dan CDMA (Code Division Multiple Access).

		         Huruf b
			Cukup jelas.
		         Huruf c
		Yang dimaksud dengan Telekomunikasi khusus adalah jaringan yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu, misalnya militer/pertahanan dan keamanan, polisi, dan pihak swasta.
             Ayat (4)
                       Cukup jelas.
Pasal 6
		Cukup jelas	
	Pasal 7
		Cukup jelas.
	Pasal 8
		Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” misalnya militer/pertahanan dan keamanan, polisi, dan pihak swasta.
	Pasal 9
		Cukup jelas.
Pasal 10
	Cukup jelas.
Pasal 11
	Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Naskah Perjanjian Hibah Daerah di persyaratkan dalam rangka pembongkaran Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 12
	Cukup jelas
	Pasal 13
		Huruf a
			Cukup jelas.
		Huruf b
			Cukup jelas.
		Huruf c
			Yang dimaksud dengan “kontraktor Menara” adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
	Pasal 14
		Cukup jelas.
	Pasal 15	
		Cukup jelas.
	Pasal 16
		Huruf a
			Yang dimaksud dengan “kualitas layanan Telekomunikasi” adalah lokasi Menara menjamin fungsi kualitas layanan Telekomunikasi.
		Huruf b
			Yang dimaksud dengan “keamanan, keselamatan, dan kesehatan” adalah lokasi Menara tidak membahayakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan penduduk di sekitarnya.
		Huruf c
			Yang dimaksud dengan “lingkungan” adalah lokasi Menara tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, baik disebabkan oleh keberadaan fisik Menara maupun prasarana pendukungnya.
		Huruf d
			Yang dimaksud dengan “estetika ruang” adalah lokasi Menara tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang pada lokasi Menara dan kawasan di sekitarnya.
	Pasal 17
		Cukup jelas.
	
	Pasal 18
		Cukup jelas.
	Pasal 19
		Cukup jelas.
	Pasal 20
		Cukup jelas.
	Pasal 21
		Cukup jelas.
	Pasal 22
		Ayat (1)		
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
	Huruf a
		Cukup jelas.
	Huruf b
		Cukup jelas.
	Huruf c
		Cukup jelas.
	Huruf d
		Cukup jelas.
	Huruf e
		Cukup jelas.
	Huruf f
Yang dimaksud dengan “pengendalian ketat” merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses yang berkelanjutan.
	Pasal 23
		Cukup jelas.
	Pasal 24
		Cukup jelas.
	Pasal 25
		Cukup jelas.
	Pasal 26
		Cukup jelas.
	Pasal 27
		Cukup jelas.
	Pasal 28
		Cukup jelas.
	Pasal 29
		Cukup jelas.
	Pasal 30
		Cukup jelas.
	Pasal 31
		Cukup jelas.
	Pasal 32
		Cukup jelas.
	Pasal 33
		Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan interferensi adalah masuknya frekuensi sinyal dari satu operator ke operator lainnya yang dapat menimbulkan gangguan frekuensi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
	Pasal 35
		Cukup jelas.
	Pasal 36
		Cukup jelas.
	Pasal 37
		Cukup jelas.
	Pasal 38
		Cukup jelas.	
	Pasal 39
		Cukup jelas.
	Pasal 40
		Cukup jelas.
	Pasal 41
		Cukup jelas.
	Pasal 42
		Cukup jelas.
	Pasal 43
		Cukup jelas.
	Pasal 44
		Cukup jelas.
	Pasal 45
		Cukup jelas.
	Pasal 46
		Cukup jelas.
	Pasal 47
		Cukup jelas.
	Pasal 48
		Cukup jelas.
	Pasal 49
		Cukup jelas.
	Pasal 50
		Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 23