SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 24 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang	:	a.	bahwa pembangunan keolahragaan di Salatiga diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
b.	bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan, perlu mengenai penyelenggaraan keolahragaan di Daerah;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah;

Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         Nomor 5234);
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang  Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          Nomor 4703);
9.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 76);
10.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
11.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN    KEOLAHRAGAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kota Salatiga.
2.	Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.	Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Dispora adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga.
6.	Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Disdik adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
7.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Disbudpar adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga.
8.	Keolahragaan di Daerah adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan di tingkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
9.	Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
10.	Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
11.	Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
12.	Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
13.	Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14.	Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
15.	Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
16.	Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
17.	Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
18.	Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari suatu tempat ke tempat lainnya, antar klub atau perkumpulan, antar Daerah, dan/atau antar negara.
19.	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
20.	Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara, langsung dalam kegiatan olahraga.
21.	Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
22.	Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
23.	Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi prestasi olahraga.
24.	Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
25.	Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
26.	Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan, lulus dalam uji kompetensi.
27.	Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
28.	Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
29.	Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
30.	Standar Teknis Sarana Olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga Internasional.
31.	Standar Kesehatan dan Keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
32.	Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun lembaga organisasi keolahragaan.
33.	Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
34.	Komite Olahraga Nasional Indonesia Cabang Daerah yang selanjutnya disebut KONI Cabang Daerah adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
35.	Organisasi Olahraga Fungsional adalah organiasasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau Olahragawan.
36.	Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan di antara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
37.	Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2
Penyelenggaraan keolahragaan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama, kepentingan umum, kesadaran, kemandirian, keterpaduan, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Pasal 3
Penyelenggaraan keolahragaan di Daerah bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, serta mengangkat harkat, martabat, kehormatan Daerah dan bangsa.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 4
Setiap warga masyarakat di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:
a.	melakukan kegiatan olahraga;
b.	memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
c.	memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
d.	memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
e.	menjadi pelaku olahraga;
f.	mengembangkan industri olahraga; dan
g.	menggunakan sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 5
Setiap warga masyarakat di Daerah berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara sarana dan prasarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

Pasal 6
Pelaku olahraga berhak:
a.	meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
b.	mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
c.	mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
d.	memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan Daerah, nasional dan internasional;dan
e.	bagi pengolahraga dapat beralih status menjadi olahragawan profesional.

Pasal 7
Pelaku olahraga berkewajiban:
a.	menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik Daerah dan bangsa;
b.	mengedepankan sikap sportivitas; dan 
c.	menaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 8
(1)	Masyarakat dan pelaku usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
(2)	Masyarakat dan pelaku usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.
(3)	Kewajiban  pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada        ayat (2) berupa memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan dalam pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal 9
(1)	Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membina, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
a.	memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga tanpa diskriminasi;
b.	memberikan fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan Daerah.
c.	menyusun metode pembinaan dan pengembangan keolahragaan; dan
d.	menyediakan sarana dan prasara olahraga.

BAB IV
RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum 

Pasal 10
Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:
a.	olahraga pendidikan;
b.	olahraga rekreasi; dan
c.	olahraga prestasi.

Bagian Kedua
Olahraga Pendidikan

Pasal 11
(1)	Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.
(2)	Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada jalur pendidikan meliputi:
a.	formal; dan
b.	nonformal.
(3)	Pelaksanaan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
(4)	Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar.
(5)	Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan secara terstruktur.

Pasal 12
(1)	Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
(2)	Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada       ayat (1) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan  sesuai dengan tingkat kebutuhan.
(3)	Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada        ayat (1) dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.
(4)	Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilanjutkan pada tingkat Daerah dan tingkat Provinsi.

Bagian Ketiga
Olahraga Rekreasi

Pasal 13
(1)	Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan dan/atau organisasi.
(2)	Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar, produktif sebagai upaya pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
(3)	Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau masyarakat seperti olahraga masyarakat, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
(4)	Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
a.	memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
b.	membangun hubungan sosial; dan/atau
c.	melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional.
(5)	Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.

Bagian Keempat
Olahraga Prestasi

Pasal 14
(1)	Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
(2)	Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
(3)	Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
(4)	Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat berhak menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
(5)	Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
a.	perkumpulan olahraga;
b.	pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
c.	sentra pembinaan olahraga prestasi;
d.	pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
e.	prasarana dan sarana olahraga prestasi;
f.	sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
g.	sistem informasi keolahragaan; dan
h.	kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
(6)	Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15
Pembinaan dan pengembangan olahraga dilakukan terhadap:
a.	olahraga pendidikan;
b.	olahraga rekreasi;
c.	olahraga prestasi;
d.	olahraga amatir dan profesional; dan
e.	olahraga penyandang disabilitas.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 16
(1)	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
(2)	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
(3)	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 17
(1)	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a menjadi tugas dan tanggung jawab secara terkoordinasi antara Dispora dan Disdik.
(2)	Tugas dan tanggung jawab Dispora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan, dan pelatihan olahraga, dan klub/perkumpulan/sasana/ sanggar olahraga;
b.	penyediaan sarana pelatihan olahraga;
c.	penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
d.	pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa;
e.	pengembangan dan penerapan ilmu pengetahun dan teknologi olahraga pendidikan; dan
f.	penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik.
(3)	Tugas dan tanggung jawab Disdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	pengembangan kurikulum;
b.	penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
c.	pembinaan guru, tutor, dan dosen olahraga;
d.	penyelenggaraan proses belajar mengajar;
e.	pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
f.	pengembangan sekolah khusus olahragawan;
g.	pengembangan sekolah olahraga pada jenjang pendidikan dasar; dan
h.	penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 18
(1)	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompetensi.
(2)	Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertfikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.
(3)	Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
(4)	Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
(5)	Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 19
(1)	Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan sekolah diberikan prioritas pemenuhan kegiatan sekolah secara khusus.
(2)	Penyelenggaraan kegiatan sekolah secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 20
(1)	Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
(2)	Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 21
(1)	Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tugas dan tanggung jawab secara terkoordinasi antara Dispora dan Disbudpar.
(2)	Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada       ayat (1) meliputi:
a.	pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
b.	pembangunan dan pemanfaatan potensi dan sumber daya prasarana, dan sarana olahraga rekreasi;
c.	pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, dan bermanfaat;
d.	pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar, perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
e.	pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga.

Pasal 22
(1)	Pemerintah Daerah dan masyarakat berhak membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya yang ada.
(2)	Pemerintah Daerah dan masyarakat menfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
(3)	Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 23
(1)	Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, bertujuan untuk penciptaan prestasi yang mengarah kepada prestasi tingkat provinsi.
(2)	Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
(3)	Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 24
(1)	Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab KONI Cabang Daerah.
(2)	KONI Cabang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan, dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
(3)	Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KONI berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
(4)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
(5)	Pemberdayaan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
(6)	Pemberian bantuan pendanaan pada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:
a.	penyelenggaraan kompetisi;
b.	pelatihan, pendidikan, dan penataran;
c.	penyediaan fasilitas dan pemeliharaan sarana olahraga;dan/atau
d.	peningkatan mutu organisasi.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan
Olahraga Profesional

Pasal 25
(1)	Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga berhak:
a.	meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
b.	mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
c.	mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
d.	memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan Daerah, nasional dan intemasional; dan
e.	beralih status menjadi olahragawan profesional.
(2)	Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan:
a.	memenuhi batasan usia sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga atau federasi olahraga internasional;
b.	dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olahraga Profesional;
c.	pernah menjadi anggota perkumpulan; dan
d.	mendapat rekomendasi dari Induk organisasi cabang olahraga.
(3)	Untuk menjadi olahragawan yang profesional, setiap olahragawan harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pemerintah Daerah atau yang telah ditunjuk untuk menanganinya.
(4)	Pemerintah Daerah berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan yang pertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan olahraga profesional.
(5)	Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi olahragawan amatir sesuai ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.

Pasal 26
(1)	Olahragawan profesional dalam melaksanakan kegiatan olahraga berhak untuk:
a.	didampingi oleh manejer, pelatih, tenaga medis psikolog dan/atau ahli hukum;
b.	mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
c.	mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional,atau organisasi olahraga fungsional; dan
d.	mendapatkan pendapatan yang layak.
(2)	Olahragawan profesional yang melakukan kegiatan olahraga tertentu sebagai profesi harus memperoleh lisensi pemerintah Daerah atau pihak lain yang mempunyai kewenangan pemberian lisensi.
(3)	Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 27
(1)	Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
(2)	Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan dan kompetisi yang berkelanjutan pada tingkat Daerah.
(3)	Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat Daerah.
(4)	Pemerintah Daerah membentuk sentra Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas tingkat Daerah.

Pasal 28
(1)	Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi penyandang disabilitas.
(2)	Organisasi olahraga penyandang cacat bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas dan keikutsertaan Daerah dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang disabilitas tingkat provinsi.

Pasal 29
(1)	Pembinaan dan pengembangan olahraga diselenggarakan berdasarkan jenis pengembangan olahraga Penyandang disabilitas olahraga khusus bagi Penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.
(2)	Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
(3)	Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatakan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
(4)	Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagimana dimaksud ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.
(5)	Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang cacat baik di tingkat Daerah dan provinsi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN

Bagian Kesatu
Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

Pasal 30
(1)	Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi keahliannya berhak:
a.	meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
b.	mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diminati;
c.	mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
d.	memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan Daerah, nasional, dan internasional; dan beralih status menjadi olahragawan profesional.
(2)	Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional atau olahragawan profesional beralih menjadi olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan cabang olahraga bersangkutan.
(3)	Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga kota, dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga.

Pasal 31
(1)	Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga sebagai profesi keolahragaan dalam industri olahraga yang mampu menjamin pendapatan atlet dan memberi kontribusi bagi pendapatan Daerah.
(2)	Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi olahraga fungsional Daerah dan/atau organisasi olahraga profesional.
(3)	Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga kota, organisasi olahraga fungsional kota dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Perpindahan Olahragawan

Pasal 32
(1)	Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar Daerah dan antar negara.
(2)	Perpindahan olahragawan sebagaimana disebut ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada     ayat (1) bagi olahraga yang tidak bernaung di bawah perkumpulan/klub menurut ketentuan federasi olahraga nasional bersangkutan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)	Dalam hal perpindahan olahragawan dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 33
Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.	perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu Daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
b.	perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar Daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat kota;
c.	organisasi cabang olahraga tingkat Kota, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
d.	perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat Kota, cabang olahrga tingkat provinsi dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
e.	memenuhi ketentuan dari federasi olahraga nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34
Perpindahan olahragawan antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.	memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga;
b.	memperoleh izin tertulis dari pengurus organisasi cabang olahraga kabupaten/kota;
c.	memperoleh izin tertulis dari pengurus provinsi organisasi cabang olahraga Kota; dan
d.	memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 35
(1)	Olahragawan yang pindah dan tinggal di negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) serta bermaksud untuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama negara selain Negara asal, olahragawan yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah.
(2)	Induk organisasi cabang olahraga wajib melaporkan perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada     ayat (1) kepada Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perpindahan.
(3)	Dalam hal negara memerlukan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan nasional, olahragawan yang bersangkutan wajib memenuhinya.

Pasal 36
Perpindahan olahragawan antar negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.	memperoleh izin dari klub atau perkumpulan cabang olahraga;
b.	memperoleh izin dari pengurus kabupaten/kota dan provinsi organisasi cabang olahraga;
c.	memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
d.	memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37
Perpindahan olahragawan, perkumpulan/klub yang dituju olahragawan, memberikan kompensasi kepada perkumpulan/klub asal olahragawan sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga.

Bagian Ketiga
Olahragawan Warga Negara Asing

Pasal 38
(1)	Olahragawan warga negara asing yang melakukan perpindahan dari negara asal ke Indonesia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2)	Organisasi/lembaga olahraga di Daerah yang akan menggunakan tenaga keolahragaan warga Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a.	mengajukan permohonan tertulis kepada instansi pemerintah yang berwenang;
b.	memenuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan; dan
c.	memperhatikan kualifikasi dan kompetisi serta meneliti keabsahanya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.
(3)	Tenaga keolahragaan warga negara asing dapat melakukan perpindahan antar perkumpulan/klub, antar Daerah, dan/atau antar negara.

Bagian Keempat
Pembina Olahraga Warga Negara Asing

Pasal 39
(1)	Pembina olahraga warga negara asing yang akan bertugas pada setiap organisasi/lembaga olahraga di Daerah wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Organisasi/lembaga olahraga di Daerah yang akan menggunakan pembina olahraga warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a.	mengajukan permohonan tertulis kepada instansi pemerintah yang berwenang;
b.	memenuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.	memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional;dan
d.	memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang ditentukan serta meneliti keabsahannya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 40
(1)	Pembina olahraga asing yang telah mendapatkan izin dari Instansi Pemerintah mengupayakan sumber pendanaan serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap:
a.	organisasi olahraga;
b.	olahragawan; dan
c.	tenaga keolahragaan.
(2)	Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina olahraga warga negara asing wajib melaksanakannya sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan nasional.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 41
(1)	Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan industri sarana olahraga dalam Daerah.
(2)	Pembinaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah Daerah melalui penetapan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi sarana olahraga.
(3)	Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait.

Pasal 42
(1)	Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga nasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.
(2)	Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha Daerah untuk memproduksi sarana olahraga dengan standar mutu nasional.

Pasal 43
(1)	Produksi sarana olahraga di Daerah harus memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)	Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar teknis kecabangan olahraga, standar kesehatan, dan standar keselamatan.
(3)	Pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)	Untuk sarana olahraga yang lulus pengujian standar sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan sertifikat kelayakan sarana olahraga.
(5)	Keterangan mengenai bahan baku, penggunaan, tata cara pemanfaatan, dan hasil pengujian sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada sarana dan/atau kemasan sarana olahraga.

Pasal 44
Penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasi dengan dinas Daerah yang membidangi keolahragaan.

BAB VIII
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Bagian Kesatu
Umum 

Pasal 45
Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan keolahragaan meliputi:
a.	perencanaan dan pelaksanaan keolahragaan;
b.	organisasi keolahragaan;
c.	pendanaan; dan
d.	pengawasan pengelolaan keolahragaan.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Pelaksanaan Keolahragaan

Pasal 46
(1)	Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:
a.	rencana strategis keolahragaan Daerah; dan
b.	rencana operasional keolahragaan.
(2)	Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan, antara lain meliputi:
a.	visi;
b.	misi;
c.	tujuan;
d.	sasaran;
e.	analisis strategis;
f.	arah kebijakan;
g.	program;
h.	pola pelaksanaan;
i.	koordinasi pengelolaan keolahragaan; dan
j.	penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
(3)	Rencana operasional keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Organisasi Keolahragaan

Pasal 47
(1)	Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk organisasi cabang olahraga Daerah dan organisasi olahraga fungsional.
(2)	Setiap organisasi cabang olahraga Daerah dan organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Organisasi cabang olahraga Daerah dan organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
a.	akta pendirian yang bersifat autentik;
b.	anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
c.	Nomor Pokok Wajib Pajak;
d.	struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
e.	program kerja; dan
f.	kode etik organisasi.

Bagian Keempat
Pendanaan

Pasal 48
(1)	Pendanaan keolahragaan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, organisasi olahraga dan masyarakat serta pelaku usaha.
(2)	Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah melalui APBD.
(3)	Pendanaan keolahragaan oleh organisasi olahraga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber-sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49
Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pendanaan keolahragaan dari:
a.	masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
b.	hasil usaha pengembangan industri olahraga Daerah;
c.	peningkatan jasa layanan keolahragaan;
d.	tanggung jawab sosial perusahaan;
e.	bantuan yang sah dan tidak mengikat; dan
f.	kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50
Sumber pendanaan keolahragaan bersumber dari industri olahraga dapat diperoleh dari:
a.	tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
b.	penyewaan prasarana olahraga;
c.	jual beli produk sarana olahraga;
d.	sport labelling;
e.	iklan;
f.	hak siar olahraga;
g.	promosi, eksibisi dan festival olahraga;
h.	keagenan.

Pasal 51
(1)	Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan meliputi:
a.	olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
b.	pembinaan dan pengembangan olahraga;
c.	pengelolaan keolahragaan;
d.	pekan dan kejuaraan olahraga;
e.	pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
f.	peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
g.	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
h.	pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
i.	pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
j.	pembinaan dan pengembangan industri olahraga; standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
k.	pencegahan dan pengawasan doping;
l.	pemberian penghargaan;
m.	pelaksanaan pengawasan; dan
n.	pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.
(2)	Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) dilaksanakana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52
Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53
Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54
(1)	Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pendanaan keolahragaan.
(2)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kelima
Pengawasan Pengelolaan Keolahragaan

Pasal 55
(1)	Tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh Walikota.
(2)	Tata cara pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56
Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 57
Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58
(1)	Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
(2)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyampaian pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi keolahragaan atau pemerintah Daerah.

Pasal 59
(1)	Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, kedudukan, tugas, dan tata kerja serta keanggotaan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Pasal 60
Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan Daerah.

Pasal 61
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematik dengan memperhatikan persyaratan meliputi:
a.	adanya rencana induk penelitian dan pengembangan;
b.	merupakan bagian dari agenda program utama Daerah riset dan teknologi;
c.	koordinasi secara terarah dan terpadu antar instansi yang terkait dengan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan/atau
d.	tersedianya dukungan sumber daya untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi keolahragaan.

Pasal 62
(1)	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.
(2)	Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan multidisipliner, interdisipliner, atau lintas ilmu.
(3)	Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 63
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan, meliputi:
a.	penyusunan rencana dan program Daerah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
b.	pengkajian, penelitian dan pengembangan;
c.	uji coba ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
d.	alih teknologi keolahragaan;
e.	desiminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
f.	pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; dan
g.	analisa dan evaluasi program dan dampak hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 64
(1)	Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, pemerintah Daerah memfasilitasi:
a.	pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
b.	peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
c.	akses terhadap informasi keolahragaan; dan
d.	pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
(2)	Fasilitasi pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

Bagian Kedua
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 65
(1)	Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
(2)	Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari lembaga pemerintah di bawah koordinasi pemerintah Daerah.

Pasal 66
(1)	Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota bertugas:
a.	menyusun rencana strategis Daerah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
b.	mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
c.	melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
d.	melakukan uji coba dan alih teknologi;
e.	melakukan desiminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
f.	memanfaatkan hasil penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
g.	melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
h.	menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan Daerah di bidang keolahragaan.
(2)	Lembaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dapat memprioritaskan kegiatan yang berbasis keunggulan lokal setempat.

Pasal 67
(1)	Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum dan secara mandiri memiliki:
a.	sumber daya penelitian yang berkualitas dan berkompeten;
b.	tenaga teknis;
c.	sumber pendanaan;
d.	sarana dan prasarana; dan
e.	rencana dan program penelitian.
(2)	Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dapat saling bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 68
(1)	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik Daerah dan nasional.
(2)	Penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penelitian dasar dan terapan keolahragaan untuk memajukan pembinaan dan pengembangan olahraga Daerah dan nasional.
(3)	Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk mengembangkan prototipe, rancang bangun, dan modifikasi dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan keolahragaan Daerah.
(4)	Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan modem melalui penyesuaian budaya Daerah Kota Salatiga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan keolahragaan Daerah.
(5)	Pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pertukaran informasi dan pengalaman serta meningkatkan hubungan antar pemangku kepentingan dalam rangka memajukan keolahragaan Daerah.
(6)	Kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik Daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pertukaran informasi, pemanfaatan sumber daya, peningkatan kapasitas, dan peningkatan kopetensi baik lembaga penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan maupun lembaga pendidikan tinggi keolahragaan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan llmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 69
(1)	Sosialisasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan dilaksanakan oleh pusat layanan ilmu pengetahauan dan teknologi keolahragaan, melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.
(2)	Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menyebarluaskan informasi, peningkatan pemahaman, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan.
(3)	Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembinaan dan pengembangan olahragaan.
(4)	Hasil alih teknologi ilmu pengetahauan dan teknologi keolahragaan dari Kota/Daerah lain atau negara lain dapat diterapkan setelah melalui pengkajian yang disesuaikan dengan budaya Daerah.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 70
(1)	Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 34, Pasal 38, dan/atau Pasal 39 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 72
(1)	Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:
a.	peringatan;
b.	teguran tertulis;
c.	pembekuan izin sementara;
d.	pencabutan izin;
e.	pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
f.	pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
g.	kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
(2)	Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:
a.	semua ketentuan mengenai standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan Daerah ini;
b.	semua ketentuan mengenai alih status olahragawan profesional, perpindahan olahragawan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
c.	organisasi keolahragaan yang masih ada tetap diakui dan harus melakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74
Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 75
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 20 Desember 2018

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,

HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010

WALIKOTA SALATIGA,

ttd
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd
FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 24

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(24/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

I.	UMUM
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional diantaranya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut, maka Pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. 
Selain itu, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dibagi urusan konkuren yang menjadi kewenangan Kota bidang kepemudaan dan olahraga yaitu:

a.	pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kota;
b.	penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kota;
c.	pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi;
d.	pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kota;dan
e.	pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kota. Kewenangan Pemerintah Kota dimaksud meliputi:
a.	penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
b.	pembinaan dan pengembangan olahraga;
c.	pengelolaan keolahragaan;
d.	penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
e.	pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
f.	peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
g.	pendanaan keolahragaan;
h.	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
i.	peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
j.	pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
k.	pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
l.	penerapan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
m.	pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
n.	pemberian penghargaan;
o.	pelaksanaan pengawasan; dan
p.	evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
Atas dasar kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Salatiga memandang perlu membentuk Peraturan Daerah Salatiga tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah Daerah dan masyarakat di Salatiga dalam melaksanakan kegiatan keolahragaan untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, diharapkan gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di Daerah Salatiga, di arena Nasional maupun Internasional.
II.	PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” yaitu kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
	Cukup jelas.
Pasal 71
	Cukup jelas.
Pasal 72
	Cukup jelas.
Pasal 73
	Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA   NOMOR 22