SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 20 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang	: 	a. 	bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian dan kepentingan lainnya perlu pengaturan mengenai irigasi sesuai kewenangan daerah;
b.	bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka romawi I huruf c, disebutkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 hektar dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;

Mengingat	:  	1. 	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           Nomor 5234);
7.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992   Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3500);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011  Nomor 4);
11.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
12.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan  	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kota  Salatiga.
2.	Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.	Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga.
6.	Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah Irigasi, dan wakil pengguna jaringan Irigasi pada kota.
7.	Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
8.	Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan Irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
9.	Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum) teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
10.	Badan sosial adalah badan termasuk yayasan yang kegiatannya semata-mata untuk kegiatan soisal.
11.	Perseorangan adalah subjek non badan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.
12.	Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
13.	Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
14.	Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
15.	Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
16.	Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
17.	Sistem Irigasi meliputi prasarana Irigasi, air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan pengelolaan Irigasi, dan sumber daya manusia.
18.	Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan Irigasi.
19.	Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air Irigasi.
20.	Jaringan Irigasi primer adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
21.	Jaringan Irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
22.	Jaringan Irigasi tersier adalah jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, bok kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
23.	Pengembangan jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan Irigasi yang sudah ada.
24.	Pembangunan jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan Irigasinya.
25.	Peningkatan jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah Irigasi.
26.	Pengelolaan jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan Irigasi di daerah Irigasi.
27.	Operasi jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibarasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
28.	Pemeliharaan jaringan Irigasi adalah adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
29.	Rehabilitasi jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
30.	Pengelolaan aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset Irigasi seefisien mungkin.
31.	Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
32.	Garis sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidaang terluar suatu massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasasi, antarmassa bangunan lainnya, batas tepi sungai, rencana saluran dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.

Pasal 2
Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan, keterpaduan, partisipatif, berwawasan lingkungan hidup, transparan dan akuntabel, dan berkeadilan.

Pasal 3
(1)	Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi dimaksudkan untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan Irigasi.
(2)	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem Irigasi guna mendukung pemanfaatan air Irigasi dan jaringan Irigasi dalam bidang pertanian dan kepentingan lainnya.

Pasal 4
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem Irigasi.

BAB II
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 5
(1)	Kelembagaan pengelolaan Irigasi dibentuk untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan Irigasi.
(2)	Kelembagaan pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi P3Adan KomisiIrigasi.

Bagian Kedua
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Pasal 6
(1)	Petani wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier.
(2)	P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan P3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah Irigasi.
(3)	Gabungan P3A sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat membentuk induk P3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah Irigasi.

Pasal 7
(1)	Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan P3A, gabungan P3A dan induk P3A.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerjaP3A, gabungan P3A dan induk P3A diatur dengan PeraturanWalikota.

Bagian Ketiga
KomisiIrigasi

Pasal 8
(1)	Walikota membentuk KomisiIrigasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, P3A dan pengguna jaringan Irigasi lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan KomisiIrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanWalikota.

BAB III
WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9
(1)	Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, meliputi:
a.	menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
b.	pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) Daerah;
c.	memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kota untuk keperluan Irigasi;
d.	menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem Irigasi primer dan sekunder pada daerah Irigasi yang utuh dalam Daerah;
e.	memfasilitasi penyelesaian sengketa antardaerah Irigasi yang berada dalam Daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi;
f.	memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
g.	membentuk KomisiIrigasi;
h.	melaksanakan pemberdayaan P3A; dan
i.	memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada jaringan Irigasi primer dan sekunder dalam satu Daerah.
(2)	Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dan administratif diselenggarakan oleh DPUPR.
(3)	Untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan P3A dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi meliputi:
a.	melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi tersier;
b.	menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem Irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
c.	memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada jaringan Irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif. 

BAB IV
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN 
SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF

Pasal 11
(1)	Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan/atau dana.
(2)	Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A, gabungan P3A dan induk P3A didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi P3A, gabungan P3A dan induk P3A diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12
Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem Irigasi.

BAB V
PEMBERDAYAAN

Pasal 13
(1)	Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A, gabungan P3A dan induk P3A melalui penguatan, peningkatan kemampuan, dan peran serta aktifP3A, gabungan P3A dan induk P3A.
(2)	Pemberdayaan P3A, gabungan P3A dan induk P3A dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi secara terkoordinasi oleh DPUPR.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan P3A, gabungan P3A dan induk P3A diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu
Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 14
(1)	Hak guna air masuk irigasi berupa hak guna pakai untuk irigasi dan hak guna usaha air irigasi.
(2)	Hak guna pakai untuk Irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A, gabungan P3A dan induk P3A dan bagi pertanian rakyat serta kebutuhan pokok sehari-hari yang berada di dalam jaringan Irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
(3)	Hak guna usaha Irigasi diberikan kepada badan usaha, badan sosial, atau perseorangan berdasarkan izin.
(4)	Hak guna usaha air untuk usaha non Irigasi dalam daerah Irigasi multiguna diberikan kepada badan usaha, badan sosial, atau perseorangan berdasarkan izin.
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan hak guna Irigasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 15
DPUPR mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyediaan air Irigasi meliputi:
a.	menyusun rancangan rencana tata tanam diseluruh daerah Irigasiberdasarkan usulan P3A, gabungan P3A dan induk P3A;
b.	menyusun rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi pada setiap daerah Irigasi berdasarkan usulan P3A, gabungan P3A dan induk P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam;
c.	menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan penyediaan air Irigasi;
d.	melakukan inventarisasi air permukaan, air tanah dan sumber air; dan
e.	inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf d, digunakan sebagai dasar perencanaan dan penetapan periode operasi Irigasi yang ditetapkan.

Pasal 16
(1)	Rancangan rencana tata tanam di seluruh daerah Irigasi yang disusun oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dibahas dan disepakati dalam KomisiIrigasi.
(2)	Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi yang disusun oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibahas dan disepakati dalam KomisiIrigasi.
(3)	Berdasarkan penyepakatan dengan Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota menetapkan rencana tata tanam dan rencana tahunan penyediaan air Irigasi.

Pasal 17
(1)	Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk Irigasi, P3A, gabungan P3A dan induk P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah Irigasi yang bersangkutan.
(2)	Pengalokasian air irigasi untuk memenuhi ketersediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penggolongan dan/atau rotasi.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggolongan dan/atau rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18
(1)	Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air Irigasi sehingga diperlukan subtitusi air Irigasi, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air dari sumber lainnya termasuk upaya teknologi modifikasi cuaca atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air Irigasi setelah memperhatikan masukan dari KomisiIrigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)	Dalam hal keterbatasan ketersediaan air Irigasi dan dengan mempertimbangkan potensi sumber air serta kemampuan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pembangunan embung, tampungan air atau sejenisnya.
Bagian Ketiga
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 19
(1)	Pembagian dan pemberian air Irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan secara terukur oleh pelaksana pengelolaan Irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
(2)	Pembagian air Irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi, bangunan bagi-sadap dan bangunan sadap sesuai rencana.
(3)	Pembagian air Irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan bagi-sadap atau bangunan sadap sesuai rencana. 

Pasal 20
(1)	Penggunaan air untuk Irigasi di luar rencana yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin penggunaan air untuk Irigasi di luar rencana yang diambil langsung dari sumber air permukaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Drainase

Pasal 21
(1)	Setiap pembangunan jaringan Irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan Irigasi yang bersangkutan.
(2)	Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
(3)	Kelebihan air Irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.
(4)	Pemerintah Daerah, P3A, gabungan P3A dan induk P3A serta masyarakat harus menjaga mutu air dan kelangsungan fungsi drainase.

Pasal 22
(1)	Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.
(2)	Tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
a.	membuang sampah ke dalam drainase;
b.	mengambil air dengan memasang pipa di dalam drainase;
c.	mendirikan bangunan di atas dan/atau di sekitar drainase;
d.	melakukan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan berkurangnya fungsi drainase.

BAB VII
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum 

Pasal 23
Pengembangan Jaringan Irigasi terdiri atas:
a.	pembangunan Jaringan Irigasi; dan
b.	peningkatan Jaringan Irigasi.

Bagian Kedua
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 24
(1)	Pembangunan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian
(2)	Penyelenggaraan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPUPR berpedoman pada norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.
(3)	Pembangunan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan desain dari Walikota. 

Pasal 25
(1)	Pembangunan jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)	Pembangunan jaringan Irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A, gabungan P3A dan induk P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah.
(3)	Pembangunan jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A, gabungan P3A dan induk P3A.
(4)	Dalam hal P3A, gabungan P3A dan induk P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan Irigasi tersier, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan Irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A, gabungan P3A dan induk P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
(5)	Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah Daerahdapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
(6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin pemanfaatan air dari sumber air melalui jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 26
(1)	Peningkatan jaringan Irigasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
a.	perluasan areal pelayanan;

b.	peningkatan kapasitas saluran;
c.	peningkatan sistem Irigasi, meliputi:
1.	peningkatan sistem Irigasi dari sistem Irigasi sederhana ke semi-teknis;
2.	peningkatan sistem Irigasi dari sistem Irigasi semi-teknis ke teknis; dan/atau 
3.	peningkatan sistem Irigasi dari sistem Irigasi sederhana ke teknis.
(2)	Peningkatan jaringan Irigasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.
(3)	Penyelenggaraan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPUPR berpedoman pada norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.

Pasal 27
(1)	Peningkatan jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)	Peningkatan jaringan Irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A, gabungan P3A dan induk P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah.
(3)	Peningkatan jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A, gabungan P3A dan induk P3A
(4)	Dalam hal P3A, gabungan P3A dan induk P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan Irigasi tersier, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan Irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A, gabungan P3A dan induk P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
(5)	Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
(6)	Walikota menetapkan waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan peningkatan jaringan Irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
(7)	Walikota dapat mendelegasikan penetapan waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan peningkatan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala DPUPR.

BAB VIII
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28
Pengelolaan Jaringan Irigasi terdiri atas:
a.	operasi Jaringan Irigasi;
b.	pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
c.	rehabilitasi Jaringan Irigasi.

Bagian Kedua
Operasi Jaringan Irigasi

Pasal 29
(1)	Operasi jaringan Irigasisebagaimana dimaksud dalam       Pasal 28 huruf a meliputi:
a.	perencanaan operasi jaringan Irigasi;
b.	pelaksanaan operasi jaringan Irigasi;
c.	monitoring dan evaluasi jaringan Irigasi;
d.	pengoperasian bangunan pengatur;
e.	pemanfaatan sumber air lain; dan
f.	kegiatan pendukung operasi jaringan Irigasi.
(2)	Penyelenggaraan operasi jaringan Irigasi dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berpedoman pada norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.

Pasal 30
(1)	Operasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)	P3A, gabungan P3A dan induk P3A dapat berperan serta dalam operasi jaringan Irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
(3)	P3A, gabungan P3A dan induk P3A dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan operasi jaringan Irigasi primer dan sekunder.
(4)	Operasi jaringan Irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, P3A, gabungan P3A dan induk P3A serta pengguna jaringan Irigasi di setiap daerah Irigasi.
(5)	Operasi jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A, gabungan P3A dan induk P3A.
(6)	Dalam hal P3A, gabungan P3A dan induk P3A tidak mampu melaksanakan operasi jaringan Irigasi tersier, Pemerintah Daerah dapat membantu operasi jaringan Irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A, gabungan P3A dan induk P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
(7)	Operasi jaringan Irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 31
(1)	Pemeliharaan jaringan Irigasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
a.	inventarisasi kondisi jaringan Irigasi; 
b.	perencanaan pemeliharaan jaringan Irigasi;
c.	pelaksanaan pemeliharaan jaringan Irigasi, meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan perbaikan darurat;
d.	pengamanan jaringan Irigasi; dan
e.	pemantauan dan evaluasi pemeliharaan jaringan Irigasi.
(2)	Penyelenggaraan pemeliharaan jaringan Irigasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPUPRberpedoman pada norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.

Pasal 32
(1)	Pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)	P3A, gabungan P3A dan induk P3A dapat berperan serta dalam pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
(3)	P3A, gabungan P3A dan induk P3Adapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder.
(4)	Pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, P3A, gabungan P3A dan induk P3A serta pengguna jaringan Irigasi di setiap daerah Irigasi.
(5)	Pemeliharaan jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A, gabungan P3A dan induk P3A.
(6)	Dalam hal P3A, gabungan P3A dan induk P3A tidak mampu melaksanakan pemeliharaan jaringan Irigasi tersier, Pemerintah Daerah dapat membantu pemeliharaan jaringan Irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A, gabungan P3A dan induk P3Adengan memperhatikan prinsip kemandirian.
(7)	Pemeliharaan jaringan Irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 33
(1)	Guna pengamanan jaringan Irigasi ditetapkan garis sempadan Irigasi dan ruang sempadan Irigasi.
(2)	Dalam rangka pengamanan jaringan Irigasi setiap orang dilarang:
a.	membuang sampah ke dalam jaringan Irigasi;
b.	menggali, melubangi dan/atau merusak tanggul saluran; 
c.	menanami tanggul atau dasar saluran;
d.	menggembala hewan di tanggul saluran;
e.	memandikan hewan di dalam saluran;
f.	mengambil air dengan memasang pipa di bawah tanggul saluran, memompa air dari saluran dan memasang selang untuk mengambil air dari saluran Irigasi;
g.	mendirikan bangunan di dalam garis sempadan saluran dan bangunan Irigasi;
h.	membuang limbah industri, bahan berbahaya dan beracun maupun limbah lainnya ke dalam saluran Irigasi;dan
i.	melakukan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan berkurangnya fungsi jaringan Irigasi.

Bagian Keempat
Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 34
(1)	Rehabilitasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.
(2)	Penyelenggaraan rehabilitasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPUPR berpedoman pada norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.

Pasal 35
(1)	Rehabilitasi jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)	Rehabilitasi jaringan Irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A, gabungan P3A dan induk P3Asesuai dengan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah.
(3)	Rehabilitasi Irigasi tersier menjadi hak dan tangung jawab P3A, gabungan P3A dan induk P3A.
(4)	Dalam hal P3A, gabungan P3A dan induk P3Atidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan Irigasi tersier, Pemerintah Daerah  dapat membantu rehabilitasi jaringan Irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A, gabungan P3A dan induk P3Adengan memperhatikan prinsip kemandirian.
(5)	Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau P3A, gabungan P3A dan induk P3Abertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan Irigasi yang dibangunnya.

Pasal 36
(1)	Rehabilitasi jaringan Irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan Irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Walikota.
(2)	Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan Irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari petani pemakai air.
(3)	Walikota menetapkan waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi jaringan Irigasi setelah berkoordinasi dengan Petani Pemakai Air. 
(4)	Walikota dapat mendelegasikan penetapan waktu pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala DPUPR.

BAB IX
PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37
Pengelolaan aset Irigasiterdiri atas:
a.	inventarisasi aset Irigasi;
b.	perencanaan pengelolaan aset Irigasi;
c.	pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi; 
d.	evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi; dan
e.	pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi.

Bagian Kedua
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 38
(1)	Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf ameliputi:
a.	inventarisasi jaringan Irigasi; dan 
b.	inventarisasi pendukung pengelolaan Irigasi.
(2)	Inventarisasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh jaringan Irigasi serta data ketersediaan air, nilai jaringan Irigasi, dan areal pelayanan pada setiap daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan jaringan Irigasi.
(3)	Inventarisasi pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan Irigasi.

Pasal 39
(1)	Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi aset Irigasi.
(2)	Badan usaha, Badan sosial, perseorangan, atau P3A, gabungan P3A dan induk P3Amelakukan inventarisasi  aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 40
(1)	Inventarisasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada setiap daerah Irigasi.
(2)	Inventarisasi pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dilaksanakan5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah Irigasi.
(3)	Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset Irigasi.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 41
(1)	Perencanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset Irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Irigasi dalam setiap daerah Irigasi.
(2)	Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset Irigasi 5 (lima) tahun sekali.
(3)	Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan perwakilan pengguna jaringan Irigasi. 
(4)	Badan usaha, Badan sosial, perseorangan, atau P3A, gabungan P3A dan induk P3Amenyusun rencana pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 42
(1)	Pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf cdiselenggarakan oleh DPUPRsecara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset Irigasi yang telah ditetapkan.
(2)	Badan usaha, Badan sosial, perseorangan, atau P3A, gabungan P3A dan induk P3Amelaksanakan pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 43
(1)	Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d diselenggarakan oleh DPUPRsetiap tahun.
(2)	Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi.
(3)	Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A, gabungan P3A dan induk P3Amelakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 44
(1)	Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dilaksanakan oleh DPUPR secara berkelanjutan.
(2)	Badan usaha, Badan sosial, perseorangan, atau P3A, gabungan P3A dan induk P3A melaksanakan pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 45
Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasimenjadi tanggung jawab bersama antara:
a.	Pemerintah Daerah;
b.	P3A, gabungan P3A dan induk P3A; dan
c.	badan usaha, badan sosial, atau perseorangan.

Pasal 46
(1)	Tanggung jawab pembiayaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi:
a.	pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi primer dan sekunder; 
b.	pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya;
c.	operasional Komisi Irigasi; dan
d.	pendukung operasional pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi meliputi honorarium, perjalanan dinas, peralatan kerja, alat tulis kantor, alat transportasi dan komunikasi.
(2)	Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi pada setiap daerah Irigasi.
(3)	Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi pada setiap daerah Irigasi dilakukan Pemerintah Daerah bersama P3A, gabungan P3A dan induk P3Aberdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 47
Tanggung jawab pembiayaan oleh P3A, gabungan P3A dan induk P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b mencakup pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi tersier.

Pasal 48
Tanggung jawab pembiayaan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45huruf cmencakup pengembangan jaringan Irigasi yang diselenggarakan oleh masing-masing badan usaha, badan sosial, atau perseorangan.

BAB XI
ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI
Pasal 49
(1)	Untuk menjamin kelestarian, keberlanjutan, fungsi dan manfaat jaringan Irigasi, Walikota mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
(2)	DPUPR berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian.

Pasal 50
(1)	Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan, kecuali adanya: 
a.	perubahan rencana tata ruang wilayah; 
b.	bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan Irigasi; dan
c.	persetujuan Pemerintah Daerah.
(2)	Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
(3)	Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem Irigasi dalam hal:
a.	sebagian jaringan Irigasi beralih fungsi; atau
b.	sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
(4)	Pemerintah Daerah mengupayakan konservasi sumber air di daerah tangkapan air untuk menjaga keberlanjutan fungsi Irigasi.
(5)	Badan usaha, badan sosial, instansi atau perorangan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.
(6)	Tata cara alih fungsi lahan beririgasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 51
(1)	Dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi pada setiap daerah Irigasi dilaksanakan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  melibatkan peran P3A, gabungan P3A dan induk P3A serta masyarakat.
(2)	Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a.	pemantauan dan evaluasi sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
b.	pelaporan;
c.	pemberian rekomendasi; dan
d.	penertiban.
(3)	Peran masyarakat dalam pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
(4)	P3A, gabungan P3A dan induk P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
(5)	Dalam rangka pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi secara terbuka untuk umum.
(6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan evaluasi pengembangan serta pengelolaan sistem Irigasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52
(1)	Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) atau ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 ayat (2) atau ayat (5), Pasal 27 ayat (2) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
(2)	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.	peringatan tertulis;
b.	penghentian sementara kegiatan;
c.	penutupan lokasi;
d.	pencabutan izin;
e.	pembongkaran bangunan;
f.	pembatalan izin;
g.	pemulihan fungsi ruang; dan/atau
h.	denda administrasi.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 53
(1)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.	menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b.	melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c.	menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
d.	melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e.	mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.	memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.	mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.	mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Idonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Idonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarga; dan
i.	mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3)	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 54
(1)	Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 22, Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (5) dipidana dengan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)	Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
(4)	Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus badan hukum yang bersangkutan

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55
(1)	Semua ketentuan mengenai pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasiyang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)	Semua izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan masa berlakunya berakhir.
(3)	Pembentukan Komisi Irigasi P3A, gabungan P3A dan induk P3A dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1997 Nomor 8 Seri D Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 27 September 2018

WALIKOTA SALATIGA,

ttd
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd
FAKRUROJI

LEMBARAN  DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018             NOMOR 20

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (19/2018)

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,

HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

I.	UMUM
Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya sangat dibutuhkan bagikehidupan manusia. Ketersediaannya kadang-kadang melimpah pada suatu waktu dan tempat tertentu, namun kadang-kadang sangat kekurangan pada suatu waktu dan tempat tertentu, mengharuskan manusia dapat bersikap bijak dalam menggunakan air untuk kebutuhannya.Sebagai wujud syukur atas karunia Tuhan tersebut, maka air dapat dimanfaatkan dengan mengelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Salah satu kebutuhan tersebut adalah untukIrigasi pertanian, yang dapat berupa Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
Sebagai implementasi Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam perjalanannya, undang-undang pengairan tersebut dirasakan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika jaman, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Sumber Daya Air tersebut dibatalkan berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dengan pertimbangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indoensia Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah “roh” atau “jantung” dalam pengelolaan sumber daya air. Untuk menghindari kekosongan hukum, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dinyatakan berlaku kembali.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 5 ayat (4) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Kriteria urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
a.	urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
b.	urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;
c.	urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
d.	urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota;
Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air, dalam hal pengembangan dan pengelolaan irigasi, yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota adalah pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem Irigasi dan hak guna air untuk Irigasi yang didasarkan pada kenyataan adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomis dan berfungsi sosial, terjadinya kerawanan ketersediaan air dan meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara Irigasi dengan pengguna lainnya serta meluasnya alih fungsi lahan Irigasi untuk kepentingan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota sesuai kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder, sedangkan P3A, gabungan P3A dan induk P3A dapat berperan serta.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Irigasi di Kota Salatiga perlu adanya landasan hukum dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.

II.	PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan “prinsip keberlanjutan” adalah pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.
Yang dimaksud dengan “prinsip partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.
Yang dimaksud “prinsip berwawasan lingkungan hidup” adalah pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.
Yang dimaksud dengan “prinsip transparan dan akuntabel” adalah pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yang dimaksud dengan “prinsip berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi yangdilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air Irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir. 
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)	
Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 15
Yang dimaksud dengan “Penyediaan Air Irigasi” adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari sumber air untuk suatu daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengankebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “rencana tata tanam” memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam dan luas tanam.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “golongan” adalah pengaturan tata tanam dengan membagi-bagi daerah Irigasi menjadi 3-5 bagian dengan besaran luas yang hampir sama untuk mengurangi beban puncak kebutuhan air pada permulaan masa tanam pertama.
Yang dimaksud dengan “rotasi” adalah pembagian air pada jaringan Irigasi yang dilaksanakan pada waktu kekurangan debit air sampai mencapai suatu batas tertentu. 
Ayat (3) 
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kekeringan” adalah kurangnya pasokan air untuk memenuhi kebutuhan air.
Yang dimaksud dengan “teknologi modifikasi cuaca” adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca, seperti kekeringan, banjir dan kebakaran hutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Bangunan Bagi” adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.
Yang dimaksud dengan “Bangunan Bagi Sadap” adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.
Yang dimaksud dengan “Bangunan Sadap” adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sumber air permukaan” adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “jaringan drainase” adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai” adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “norma” adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan harus tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan “standar” adalah standar pelayanan.
Yang dimaksud dengan “pedoman” adalah suatu aturan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
Yang dimaksud dengan “manual” adalah suatu petunjuk baku untuk pelaksanaan kegiatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.	
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Prinsip kemadirian mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis dan kelembagaan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Perencanaan Operasi Jaringan Irigasi mencakup kegiatan penyusunan rencana penyediaan air tahunan, rencana tata tanam tahunan, rencana pembagian dan pemberian air tahunan, dan rencana pembagian dan pemberia air pada jaringan sekunder dan primer.
Huruf b
Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi mencakup kegiatan pengumpulan data usulan luas tanaman, data keadaan air dan tanaman, data rencana kebutuhan air dipintu pengambilan dan di jaringan utama, pencatatan debit saluran dan bangunan pengambilan, dan faktor koreksi.
Huruf c
Monitoring dan Evaluasi Jaringan Irigasi mencakup kegiatan penyusunan laporan produktivitas dan neraca pembagian air, dan realisasi luas tanam per masa tanam.
Huruf d
Pengoperasian Bangunan Pengatur Irigasi mencakup kegiatan pengoperasian bangunan pengambilan utama, bangunan pembilas, kantong lumpur, dan bangunan pengelak.
Huruf e
Pemanfaatan Sumber Air Lain mencakup kegiatan pemnafaatan air tanah, dan pemanfaatan kembali drainase.

Huruf f
Pendukung Operasi Jaringan Irigasi mencakup kegiatan monitoring pelaksanaan operasi jaringan Irigasi, kalibrasi alat ukur, dan evaluasi kinerja sistem Irigasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Perencanaan pemeliharaan jaringan Irigasi meliputi kegiatan inspeksi rutin, penelusuran jaringan, identifikasi dan analisis tingkat kerusakan, pengukuran dan pembuatan detail desain perbaikan jaringan Irigasi, dan perhitungan rencana anggaran biaya.
Huruf c
Pelaksanaan pemeliharaan jaringan Irigasi dapat dilaksanakan secara swakelola atau dikontrakkan. 
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan rutin jaringan irigasi” adalah usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan Irigasi yang dilaksanakan setiap waktu.
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan berkala jaringan irigasi” adalah usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan Irigasi yang dilaksanakan secara berkala.
Yang dimaksud dengan “perbaikan darurat jaringan irigasi” adalah kegiatan penanggulangan yang berupa perbaikan dan bersifat darurat akibat suatu bencana agar saluran dan/atau bangunan dapat segera berfungsi.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “Pengamanan Jaringan Irigasi” adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan Irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh manusia, hewan, maupun proses alam.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “garis sempadan irigasi” adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan Irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
Yang dimaksud dengan “ruang sempadan irigasi” adalah ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi. 
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pengeringan” adalah pemberhentian sementara pemberian air dan dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.
Waktu pegeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan Irigasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 19