SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 19 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG
PELESTARIAN KESENIAN DAERAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang	:	a.	bahwa kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan mengandung nilai luhur yang memperhalus akal budi manusia dan membawa manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana;
b.	bahwa Pelestarian kesenian beserta kekayaan dan keunikannya dapat memperkokoh integrasi sosial, jati diri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.	bahwa dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta peningkatan kesadaran dan krativitas masyarakat terhadap kesenian, perlu mengatur mengenai Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga;
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga;

Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang  Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016     Nomor 2);
8.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016      Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN KESENIAN DAERAH KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kota Salatiga
2.	Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.	Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.	Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
6.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga.
7.	Kesenian Daerah adalah hasil ekspresi jiwa manusia terhadap nilai keindahan yang ada di suatu tempat dan bersifat lokal atau kedaerahan di Kota Salatiga.
8.	Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya.
9.	Seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup dalam suatu masyarakat tertentu.
10.	Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian secara dinamis.
11.	Pelestarian Kesenian Daerah adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kesenian Daerah untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa.
12.	Perlindungan kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni berupa gagasan dan perilaku yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
13.	Pengembangan kesenian adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perbahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa menghilangkan nilai-nilai keaslian yang terkandung di dalamnya.
14.	Pemanfaatan kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.
15.	Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
16.	Pendidik kesenian adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bidang kesenian.
17.	Peneliti kesenian adalah tenaga peneliti perorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek kesenian secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
18.	Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertujukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
19.	Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat.
20.	Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat.
21.	Penyelenggara usaha kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.
22.	Pihak asing adalah lembaga milik bangsa asing atau perorangan bukan warga Negara Indonesia.

Pasal 2
Pelestarian Kesenian Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:
a.	memelihara kelestarian Kesenian Daerah selaras dengan alam dan lingkungan;
b.	menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman kesenian, dan kearifan lokal;
c.	menerapkan pembinaan berbasis masyarakat, berwawasan budaya, dan berwawasan lingkungan berkelanjutan;
d.	menghasilkan karya seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas;
e.	meningkatkan manfaat untuk kesejahteraan seniman dan masyarakat; dan
f.	memperkokoh keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3
Tujuan Pelestarian Kesenian Daerah adalah:
a.	melindungi Kesenian Daerah dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan berupa gagasan, perilaku, dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam
b.	mengembangkan kesenian untuk menyempurnakan berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masyarakat;
c.	memanfaatkan kesenian untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
d.	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan Kesenian Daerah; 
e.	meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap Kesenian Daerah;
f.	melindungi hak kekayaan intelektual para seniman; dan
g.	mewujudkan suasana kesenian yang kondusif.

BAB II
PELESTARIAN KESENIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Karakteristik, Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 4
Kesenian Daerah mempunyai karakteristik:
a.	berasal dari masyarakat daerah yang diterima secara turun temurun berbasis adat istiadat;
b.	menggambarkan ekspresi komunal masyarakat;
c.	digagas, ditumbuhkan, dan dikembangkan oleh orang Indonesia asli;
d.	digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh orang Indonesia asli dan pihak asing yang mengaguminya.

Pasal 5
Sasaran Pelestarian Kesenian Daerah adalah:
a.	berbagai bentuk dan jenis Kesenian Daerah yang ada, hidup, dan berkembang di Daerah;
b.	acara dan peristiwa di Daerah yang menggunakan Kesenian Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan; dan
c.	Seniman pencipta, penyaji, pendidik, peneliti, kritikus, kurator, dramatur, dan organisasi atau lembaga seni serta masyarakat pelaku dan/atau penikmat seni tradisional.

Pasal 6
Ruang lingkup Pelestarian Kesenian Daerah meliputi:
a.	perlindungan Kesenian Daerah;
b.	pengembangan Kesenian Daerah; dan
c.	pemanfaatan Kesenian Daerah.

Bagian Kedua
Perlindungan Kesenian Daerah

Pasal 7
(1)	Perlindungan Kesenian Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan dibidang kesenian.
(2)	Pemerintah Daerah memberikan akses kepada para pelaku Kesenian Daerah untuk dapat difasilitasi pada ruang publik yang dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh sektor swasta di Daerah.
(3)	Seniman diberi kesempatan untuk berkiprah di ruang publik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
(4)	Karya seni dilindungi keberadaannya dari penjiplakan, penggandaan, dan/atau pembajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
(1)	Perlindungan Kesenian Daerah dapat dilakukan melalui:
a.	mencatat, menghimpun, mengolah dan menata informasi kesenian;
b.	registrasi;
c.	pendaftaran atas kekayaan intelektual;
d.	legalitas aspek budaya;
e.	penelitian; dan
f.	penegakan hukum.
(2)	Tata cara Perlindungan Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kesenian Daerah

Pasal 9
(1)	Pengembangan Kesenian Daerah dapat dilakukan melalui:
a.	kajian;
b.	penelitian;
c.	diskusi;
d.	seminar;
e.	lokakarya; dan
f.	penciptaan model baru.
(2)	Tata cara Pengembangan Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat 
Pemanfaatan Kesenian Daerah

Pasal 10
(1)	Pemanfaatan Kesenian Daerah dapat dilakukan melalui:
a.	penyebarluasan informasi;
b.	pergelaran kesenian;
c.	perekrutan tenaga pendidik kesenian;
d.	pengemasan bahan ajar;
e.	pengemasan bahan kajian; dan
f.	pengembangan wisata.
(2)	Tata cara Pemanfaatan Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG 

Pasal 11
Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Daerah betugas:
a.	melaksanakan Pelestarian Kesenian Daerah setempat;
b.	menyelengarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai standar pelayanan bidang kesenian;
c.	mengembangkan kesenian sesuai dengan kearifan lokal daerah dan memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
d.	menyusun indikator kinerja di bidang kesenian yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan petunjuk teknis standar pelayanan minimal;
e.	menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitasan masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian dan keadilan;
f.	menyediakan gedung pertunjukan yang representatif sebagai tempat seniman berkreasi dan berapresiasi seni tradisional di lokasi yang strategis dan mudah diakses;
g.	menyediakan tempat pendokumentasian dalam bentu deskripsi, gambar, foto, audio visual, wujud karya dan/atau tiruannya;
h.	memotifasi sektor ekonomi di Daerah untuk menjadi investor dalam pengembangan Kesenian Daerah;
i.	memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan Bhineka Tunggal Ika secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis saling menghargai dan menghormati; dan
j.	mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kesenian Daerah.

Pasal 12
Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Daerah berwenang:
a.	menerima kemudahan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pengembangan seni dan kegiatan kesenian;
b.	menyerahkan daftar usulan insan pelaku kesenian, baik perorangan dan/atau kelompok untuk memperoleh anugerah seni di tingkat Provinsi;
c.	menginisiasi kajian seni, gelar seni, misi kesenian, fasilitasi seni, sumber daya manusia bidang kesenian, tempat, dan pengorganisasian;
d.	memberikan anugerah kesenian kepada orang-orang yang berjasa dalam Pelestarian kesenian; dan
e.	mewujudkan gedung kesenian bertaraf nasional dan internasional.

Pasal 13
(1)	Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
(2)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan tugas teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a.	menerima pendaftaran sanggar seni, karya seni dan kegiatan kesenian;
b.	memberikan rekomendasi kepada pihak penyelenggara pagelaran;
c.	mendorong gelar seni tradisional secara intensif.
d.	melakukan inisiatif terhadap pendidik kesenian berkreasi dan berapresiasi untuk meningkatkan mutu pendidikan seni; dan
e.	melaksanakan pendidikan kesenian dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di lembaga pendidikan formal dan informal.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 14
Seniman dalam Pelestarian Kesenian Daerah berhak:
a.	berekspresi dan berkreasi seni sesuai dengan nilai estetis dan etis yang hidup di masyarakat;
b.	memperoleh kemudahan dalam mempresentasikan, mempertunjukkan, dan memamerkan karyanya;
c.	mendapatkan apresiasi bagi karya seni dan kegiatan kesenian yang bermutu; dan
d.	mendapatkan rasa aman dalam berkarya seni dan berkegiatan kesenian.

Pasal 15
Pendidik kesenian dalam Pelestarian Kesenian Daerah berhak:
a.	memilih dan menentukan materi seni sesuai dengan keadaan dan kebutuhan; dan
b.	memperoleh kemudahan dalam menyelenggarakan pendidikan seni.

Pasal 16
Peneliti kesenian dalam Pelestarian Kesenian Daerah berhak:
a.	memilih dan menentukan jenis seni yang akan diteliti;
b.	memperoleh kemudahan dalam penelitian seni; dan
c.	mempublikasikan hasil penelitian seni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian Daerah berhak:
a.	memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan festival seni, pergelaran seni, pameran seni, dan lomba seni; dan
b.	mendapatkan rasa aman dalam menikmati karya seni dan kegiatan kesenian.

Pasal 18
Penyelenggara usaha kesenian dan industri pariwisata dalam Pelestarian Kesenian Daerah berhak:
a.	mendapatkan kemudahan pelayanan perizinan;
b.	memperoleh kemudahan penyelenggaraan usaha kesenian;dan
c.	mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan usaha.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 19
Seniman dalam Pelestarian Kesenian Daerah dalam Pelestarian Kesenian Daerah berkewajiban:
a.	mengekspresikan seni dan berkreasi selaras dengan kearifan lokal; dan
b.	mengembangkan kesenian di dalam kerangka memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 20
Pendidik kesenian dalam Pelestarian Kesenian Daerah berkewajiban:
a.	melaksanakan pembelajaran kesenian yang berbasis kearifan lokal;
b.	meningkatkan kemampuannya di bidang seni dan kesenian;
c.	menjalin hubungan dengan pendidik kesenian yang lain;dan
d.	mewujudkan suasana kondusif dalam kegiatan kesenian di lingkungan kerjanya.

Pasal 21
Peneliti kesenian dalam Pelestarian Kesenian Daerah berkewajiban:
a.	melakukan penelitian seni dan kesenian sesuai dengan spesifikasi keahliannya;
b.	menyebarluaskan dan mengembangkan hasil penelitian seni dan kesenian kepada masyarakat;
c.	memperhatikan nilai dan norma yang hidup di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian Daerah berkewajiban:
a.	mengapresiasi karya seni dan kegiatan kesenian;
b.	melakukan partisipasi dalam Pelestarian kesenian; dan
c.	menjaga suasana kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kesenian.

Pasal 23
Penyelenggara pagelaran dalam Pelestarian Kesenian Daerah wajib menampilkan Kesenian Daerah pada setiap pagelaran.

Pasal 24
Pelaku usaha tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel di Daerah dalam Pelestarian Kesenian Daerah berwajiban:
a.	mementaskan Kesenian Daerah dengan frekuensi yang memadai; dan 
b.	memberikan kontribusi yang layak kepada pelaku Kesenian Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25
Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelestarian Kesenian Daerah dilaksanakan oleh Walikota melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 26
Pembiayaan atas Pelestarian Kesenian Daerah bersumber dari:
a.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.	sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27
(1)	Setiap penyelenggara pagelaran atau pelaku usaha yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau Pasal 24 dikenakan sanksi administrasi 
(2)	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.	teguran tertulis;
b.	pembatasan kegiatan usaha; dan
c.	pembekuan sementara kegiatan usaha
(3)	Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,

HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010

        Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 27 September 2018
		
WALIKOTA SALATIGA,

  ttd
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd
FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 19 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (12/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PELESTARIAN KESENIAN DAERAH KOTA SALATIGA

I.	UMUM
	Kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dan spiritual yang memperhalus akal budi manusia untuk menjadi arif dan bijaksana, serta sebagai unsur kebudayaan asli Daerah yang merupakan pengetahuan tradisional dan memiliki nilai manfaat tinggi, sehingga perlu dipelihara dan dilestarikan.
	Oleh karena itu, maka berdasar pula pada penyelenggaraan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi Kesenian Daerah yang ada. Kesenian di daerah atau juga disebut Kesenian Daerah yang ada hingga kini merupakan salah satu wujud dari identitas bangsa yang terdapat dimasing-masing wilayah. Identitas tersebut pada dasarnya merupakan salah satu media pemersatu bangsa. Indonesia pernah mengalami masa terberat dalam kuasa kolonial, yang kemudian anak daerah dengan segala macam identitas dan latar belakangnya dapat merebut kembali kemerdekaan berbasis persatuan dan kesamaan nasib. Momentum tersebut menciptkan sebuah goresan sejarah yang menandakan bahwa entitas daerah mempunyai andil penting dalam proses bernegara.
Dewasa ini dengan adanya arus globalisasi yang melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat yang membawa tren dunia Barat, menyebabkan budaya-budaya asing mudah untuk masuk ke dalam tren masyarakat Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran pola kehidupan masyarakat, dari masyakat yang konvensional dan tradisonal menjadi masyarakat era kontemporer yang modern dan serba praktis. Adanya pergeseran pola kehidupan tersebut akan berdampak pada eksistensi dari kebudayaan dan Kesenian Daerah yang hidup di tengah masyarakat, yang terancam oleh kapitalasi budaya asing. Karena dengan melihat pada semakin cepatnya pergeseran pola kehidupan masyarakat, akan mengancam keberadaan dari kesenian tradisional masyarakat yang tergeser oleh budaya dan seni modern.
Agar supaya Pelestarian Kesenian Daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu menetapkan pengaturan secara terarah, terpadu, berkesinambungan, dan mempunyai kepastian hukum dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga.

II.	PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Kesenian Daerah yang ada, hidup, dan berkembang” yaitu Kesenian Daerah yang masih terlihat dan dilakukan oleh masyarakat setempat.
Huruf b
		Cukup jelas.
Huruf c
		Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 18