SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 18 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Lainnya perlu dilakukan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.	bahwa dari hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dipandang belum dapat dioperasionalisasikan secara optimal seiring dengan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan    Jawa Barat;
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24        Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           Nomor 3500);
7.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
8.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN  DAERAH  TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kota Salatiga.
2.	Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.	Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.	Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. 
6.	Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.  
7.	Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
8.	Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk kepentingan publik dan pembangunan sektor lain.
9.	Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10.	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal dan memiliki Dokumen Kependudukan di Daerah.
11.	Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal di Daerah yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
12.	Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah.
13.	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14.	Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15.	Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16.	Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17.	Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
18.	Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan Kependudukan.
19.	Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20.	Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan  status kewarganegaraan.
21.	Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
22.	Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
24.	Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum pernah menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
25.	Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26.	Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
27.	Pindah adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
28.	Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
29.	Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30.	Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas membantu Lurah dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diangkat dan diberhentikan oleh Walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
31.	Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
32.	Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33.	Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
34.	Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui ibu kandung anak tersebut tetapi belum sah menurut hukum negara.
35.	Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
36.	Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
37.	Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
38.	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas.
39.	Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Walikota kepada petugas yang ada pada Dinas dan lembaga pengguna untuk dapat mengakses database Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
40.	Lembaga Pengguna adalah Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat. 
41.	Hari kerja adalah hari kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

	Pasal 2	
Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
a.	Dokumen Kependudukan;
b.	pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c.	perlindungan atas Data Pribadi;
d.	kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e.	informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas diri dan keluarganya; dan
f.	ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

Pasal 3
Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 4
Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:
a.	koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.	pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan; 
c.	pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
d.	pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 
e.	pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; dan
f.	penyajian Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
g.	koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5
(1)	Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah, dibentuk Dinas sebagai Instansi Pelaksana yang melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:
a.	memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
b.	memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
c.	memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
d.	mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
(2) Dalam melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas  dan Kelurahan dibantu oleh Petugas Registrasi.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 6
(1)	Setiap Penduduk wajib memiliki NIK. 
(2)	NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas setelah dilakukan pencatatan biodata sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.
(3)	NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.
(4)	NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 16 (enam belas) digit terdiri atas:
a.	6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi, Daerah dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
b.	6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran serta khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah 40; dan
c.	4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK. 
(5)	NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
a.	Kecamatan Sidorejo		:	337301
b.	Kecamatan Tingkir		: 	337302
c.	Kecamatan Argomulyo	: 	337303
d.	Kecamatan Sidomukti	: 	337304
(6)	NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
(7)	NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat atas hak tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 7
(1)	Setiap Penduduk wajib melaporkan perubahan alamat kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan dimaksud.
(2)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas wajib menerbitkan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Penduduk WNI 
di Dalam dan ke Luar Daerah

Pasal 8
(1)	Setiap Penduduk WNI yang Pindah di dalam Daerah atau ke luar Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas melalui Kelurahan dan Kecamatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
(2)	Pendaftaran Pindah Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
	klasifikasi 1
klasifikasi 2
klasifikasi 3
klasifikasi 4
klasifikasi 5	:
:
:
:
:	dalam 1 (satu) Kelurahan;

antar Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan;
antar Kecamatan dalam Daerah;

antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)  Provinsi; dan
antar Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
(3)	Jangka waktu pelaporan Pindah untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat pengantar Pindah dari instansi terkait.
(4)	Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah bagi WNI untuk klasifikasi 1 dan klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Kelurahan setempat.
(5)	Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah bagi WNI untuk klasifikasi 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Kecamatan setempat.
(6)	Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah bagi WNI untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan oleh Dinas.
(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pindah Penduduk WNI di dalam dan ke luar Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI 
di Dalam dan ke Dalam Daerah

Pasal 9
(1)	Setiap Penduduk WNI yang Pindah Datang di dalam atau ke dalam Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas melalui Kelurahan dan Kecamatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
(2)	Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.	klasifikasi 1
klasifikasi 2
klasifikasi 3
klasifikasi 4
klasifikasi 5	:
:
:
:
:	dalam 1 (satu) Kelurahan;

antar Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan;
antar Kecamatan dalam Daerah;

antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)  Provinsi; dan
antar Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
(3)	Jangka waktu pelaporan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat pengantar Pindah dari instansi terkait.
(4)	Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1 dan klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Kelurahan setempat.
(5)	Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Kecamatan setempat.
(6)	Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan oleh Dinas.
(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI di dalam dan ke dalam Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pendaftaran Penduduk WNI yang Bertransmigrasi

Pasal 10
(1)	Dinas menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk WNI yang akan bertransmigrasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi transmigrasi.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk WNI yang bertransmigrasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Pendaftaran Pindah dan Pindah Datang 
Penduduk Orang Asing 

Pasal 11
(1)	Setiap Penduduk Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing dengan Izin Tinggal Tetap yang Pindah dan Pindah Datang wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
(2)	Dinas melakukan pendaftaran Pindah dan Pindah Datang Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dengan klasifikasi sebagai berikut:
a.	dalam Daerah;
b.	antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi; dan
c.	antar Provinsi.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pindah dan Pindah Datang Penduduk Orang Asing diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6
Pendaftaran Pindah Penduduk WNI ke Luar Negeri 

Pasal 12
(1)	Setiap Penduduk WNI yang Pindah ke luar negeri dengan tujuan menetap selama 1 (satu) tahun atau lebih dari 1 (satu) tahun secara berturut-turut wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
(2)	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan dalam pengurusan dokumen yang terkait. 
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pindah Penduduk WNI ke luar negeri diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7
Pendaftaran Penduduk WNI yang Datang dari Luar Negeri 

Pasal 13
(1)	Setiap Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak  kedatangannya.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk WNI yang datang dari luar negeri diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 14
(1)	Setiap Orang Asing dari luar negeri yang telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas wajib melaporkan rencananya bertempat tinggal di Daerah kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
(2)	Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada                   ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.
(3)	Setiap Penduduk Orang Asing pemegang surat Izin Tinggal Terbatas wajib membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal pada saat bepergian.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang Mengubah Status Menjadi Orang Asing Tinggal Tetap
                                                                                                                                                                                                                                         
Pasal 15
(1)	Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing dengan Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas untuk mendapatkan KK dan KTP-el.
(2)	Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada                    ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 10
Pendaftaran Pindah Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 16
(1)	Setiap Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap yang akan Pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lama                14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pindah Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 11
Pendaftaran Penduduk Nonpermanen

Pasal 17
(1)	Dinas menyelenggarakan pendataan penduduk nonpermanen.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk nonpermanen diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 12
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melapor Sendiri

Pasal 18
(1)	Setiap Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Penduduk yang tidak mampu mendaftar sendiri diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran pada Dinas

Pasal 19
(1)	Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kelahiran kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal kelahiran.
(2)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu
Pasal 20
(1)	Dalam hal pelaporan kelahiran di Daerah yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal kelahiran, maka pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapat keputusan Kepala Dinas.
(2)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 21
(1)	Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal–usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
(2)	Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada            ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
(3)	Register Akta Kelahiran yang mencatat tentang peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Dinas.

Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 23
(1)	Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa lahir mati di Daerah kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal lahir mati.
(2)	Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas wajib menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan pada Dinas

Pasal 24
(1)	Setiap Penduduk yang melakukan perkawinan wajib melaporkan perkawinannya kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkawinan.
(2)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
(3)	Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada    ayat (2) diberikan kepada masing-masing suami dan istri.
(4)	Bagi Penduduk yang beragama Islam, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di KUAKec.
(5)	Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Dinas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencatatan Perkawinan untuk direkam ke dalam database kependudukan.
(6)	Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 25
(1)	Pelaporan dan pencatatan Perkawinan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaporkan Penduduk kepada Dinas.
(2)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
(3)	Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada           ayat (2) diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Pasal 26
(1)	Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
(2)	Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan.
(3)	Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah didaftarkan pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 27
(1)	Setiap Penduduk yang melakukan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh hari) hari terhitung sejak Perkawinan.
(2)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Penghayat Kepercayaan.
(3)	Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada           ayat (2) diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Pasal 28
Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku pula bagi:
a.	perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
b.	perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 29
Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan, maka pencatatan Perkawinan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Luar Negeri

Pasal 31
Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 32
(1)	Setiap Penduduk yang melakukan pembatalan Perkawinan wajib melaporkan kepada Dinas paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan pengadilan tentang pembatalan Perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
(3)	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masing-masing suami dan istri yang dibatalkan perkawinannya.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 33
(1)	Setiap Penduduk yang mengalami perceraian wajib melaporkan kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
(3)	Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada            ayat (2) diberikan kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai.
(4)	Data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk direkam ke dalam Data Base Kependudukan.
(5)	Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan Akta Pencatatan Sipil.
(6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perceraian diatur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 34
Pencatatan perceraian Penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 35
(1)	Setiap Penduduk yang mengalami pembatalan perceraian wajib melaporkan kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan pengadilan tentang pembatalan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan Perceraian diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Pasal 36

(1)	Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili Penduduk kepada Dinas paling lama                      30 (tiga puluh) hari sejak kematian.
(2)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
(3)	Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan Kematian dari Pihak yang berwenang. 
(4)	Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
(5)	Dalam hal terjadi Kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
(6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37
Pencatatan kematian Penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan anak, dan Pengesahan anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak 

Pasal 38
(1)	Pencatatan Pengangkatan Anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan tempat tinggal orang tua angkat anak yang bersangkutan.
(2)	Orang tua angkat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan Pengangkatan Anak kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya salinan penetapan pengadilan. 
(3)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pengangkatan Anak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39
Pencatatan Pengangkatan Anak oleh Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 40
(1)	Setiap Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua anak yang bersangkutan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(2)	Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
(3)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pengakuan Anak diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan anak

Pasal 41
(1)	Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua anak yang bersangkutan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya akta perkawinan ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan.
(2)	Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan dan hukum negara.
(3)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak serta memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengesahan anak diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan 
Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 42
(1)	Pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon.
(2)	Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perubahan nama kepada Dinas paling lama              30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
(3)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan 

Pasal 43
(1)	Setiap Penduduk wajib melaporkan perubahan status kewarganegaraan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.
(2)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 44
(1)	Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting lainnya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan tentang Peristiwa Penting dimaksud.
(2)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan
	
Pasal 45
(1)	Data Kependudukan terdiri data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
(2)	Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	nomor KK;
b.	NIK;
c.	nama lengkap;
d.	jenis kelamin;
e.	tempat lahir;
f.	tanggal/bulan/tahun lahir;
g.	golongan darah;
h.	agama/kepercayaan;
i.	status Perkawinan;
j.	status hubungan dalam keluarga;
k.	cacat fisik dan/atau mental;
l.	pendidikan terakhir;
m.	jenis pekerjaan;
n.	NIK ibu kandung;
o.	nama ibu kandung;
p.	NIK ayah;
q.	nama ayah;
r.	alamat sebelumnya;
s.	alamat sekarang;
t.	kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
u.	nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
v.	kepemilikan akta Perkawinan/buku nikah;
w.	nomor akta Perkawinan/buku nikah;
x.	tanggal Perkawinan;
y.	kepemilikan akta perceraian;
z.	nomor akta perceraian/surat cerai;
aa.	tanggal perceraian;
bb.	sidik jari;
cc.	iris mata;
dd.	tanda tangan; dan
ee.	elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
(3)	Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
(4)	Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
a.	pelayanan publik;
b.	perencanaan pembangunan;
c.	alokasi anggaran;
d.	pembangunan demokrasi; dan
e.	penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Paragraf 1
Umum 

Pasal 46
(1)	Dokumen Kependudukan meliputi:
a.	biodata Penduduk;
b.	KK;
c.	KTP-el;
d.	surat keterangan kependudukan; dan
e.	akta Pencatatan Sipil.
(2)	Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a.	Surat Keterangan Pindah;
b.	Surat Keterangan Pindah Datang;
c.	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
d.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
e.	Surat Keterangan Tempat Tinggal;
f.	Surat Keterangan Kelahiran;
g.	Surat Keterangan Lahir Mati;
h.	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
i.	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
j.	Surat Keterangan Kematian;
k.	Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
l.	Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
m.	Surat Keterangan Pengganti Identitas; dan
n.	Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
(3)	Selain Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk KIA.
(4)	Selain Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk Surat Keterangan Perekaman KTP-el dan bukti pendataan penduduk nonpermanen.

Pasal 47
(1)	Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, meliputi:
a.	KK;
b.	biodata Penduduk; 
c.	Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten/Kota dan/atau antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
d.	Surat Keterangan Pindah Datang antar Kabupaten/Kota dan/atau antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
e.	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
f.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 
g.	Surat Keterangan Tempat Tinggal; 
h.	Surat Keterangan Kelahiran untuk Penduduk Orang Asing;
i.	Surat Keterangan Lahir Mati untuk Penduduk Orang Asing; 
j.	Surat Kematian untuk Penduduk Orang Asing; 
k.	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; 
l.	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; dan
m.	Surat Keterangan Pengganti Identitas. 
(2)	Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas, meliputi:
a.	Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antarkecamatan dalam Daerah; dan
b.	Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antarkecamatan dalam Daerah. 
(3)	Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas, meliputi:
a.	Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan; 
b.	Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antarkelurahan dalam satu Kecamatan; 
c.	Surat Keterangan Kelahiran untuk Penduduk WNI;   
d.	Surat Keterangan Lahir Mati untuk Penduduk WNI; dan 
e.	Surat Keterangan Kematian untuk Penduduk WNI. 
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian penerbitan dan penandatanganan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Biodata Penduduk

Pasal 48
(1)	Penduduk wajib melapor kepada Dinas melalui Kelurahan dan Kecamatan untuk dicatatkan biodatanya.
(2)	Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar pemutakhiran database Kependudukan serta penerbitan NIK.
(3)	Perubahan biodata Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing karena terjadinya Peristiwa Kependudukan dan/atau Peristiwa Penting dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan Penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
(4)	Perubahan biodata WNI, Orang Asing tinggal tetap dan Orang Asing tinggal terbatas yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan Penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal kedatangan.
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan biodata Penduduk diatur dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 3
Kartu Keluarga (KK)

Pasal 49
(1)	KK diterbitkan oleh Dinas berdasarkan permohonan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
(2)	Kepala Keluarga harus mendaftarkan seluruh anggota keluarganya kepada Dinas melalui Kelurahan dan Kecamatan.
(3)	Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftarkan dalam 1 (satu) KK.
(4)	KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor urut penerbitan KK.
(5)	Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dan diberikan oleh Dinas setelah biodata keluarga direkam pada bank Data Kependudukan Nasional menggunakan SIAK.
(6)	Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
(7)	Apabila KK rusak, hilang, terjadi perubahan susunan keluarga, dan/atau perubahan data anggota keluarga, Kepala Keluarga harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya kerusakan, kehilangan dan/atau perubahan.
(8)	KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
(9)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pasal 50
(1)	KTP-el wajib dimiliki oleh Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 51
Setiap Penduduk wajib KTP-el sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 50 ayat (1) dilarang memiliki lebih dari 1 (satu) KTP-el.

Pasal 52
(1)	Masa berlaku KTP-el untuk:
a.	Penduduk WNI masa berlaku seumur hidup;
b.	Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap disesuaikan berdasarkan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
(2)	Apabila KTP-el terjadi kerusakan, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas untuk dilakukan penggantian.
(3)	Dalam hal KTP-el terjadi perubahan data dan/atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui Kelurahan  dan Kecamatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data dan/atau kehilangannya.
(4)	Penduduk yang mengalami peristiwa Pindah Datang dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib mengajukan permohonan untuk  mendapatkan KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang. 
(5)	Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib mengajukan permohonan penerbitan KTP-el kepada Dinas melalui Kelurahan dan Kecamatan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Datang Luar Negeri.
(6)	Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melaporkan perpanjangan  masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
(7)	Setiap Penduduk wajib KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) wajib membawa KTP-el pada saat bepergian.

Pasal 53
(1)	Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang mengakibatkan perubahan alamat Penduduk, Dinas wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2) huruf e, ayat (3) dan/atau ayat (4), berdasarkan alamat yang baru dan mencabut dokumen kependudukan tersebut dari kepemilikan penduduk.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan dalam hal terjadi pemekaran wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Kartu Identitas Anak (KIA)

Pasal 54
(1)	Dinas menerbitkan KIA bagi anak yang baru lahir sampai dengan berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KIA diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6
Biaya

Pasal 55
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB VII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Tujuan SIAK
 
Pasal 56
Pengelolaan SIAK bertujuan:  
a.	meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
b.	menyediakan data dan informasi tingkat kota mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
c.	mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan. 
 
Bagian Kedua
Unsur SIAK

Pasal 57
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur: 
a.	database kependudukan;  
b.	perangkat teknologi informasi dan komunikasi;  
c.	sumber daya manusia; 
d.	pemegang hak akses; 
e.	lokasi database kependudukan; 
f.	pengelolaan database kependudukan; 
g.	pemeliharaan database kependudukan; 
h.	pengamanan database kependudukan; 
i.	pengawasan database kependudukan; dan 
j.	data cadangan (back-up data/disaster recovery centre). 
  
Pasal 58
(1)	Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang sistematik, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. 
(2)	Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Dinas.

Pasal 59
(1)	Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung  (online) di lokasi pengolahan data Administrasi Kependudukan. 
(2)	Lokasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) meliputi Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan KUAKec di Daerah. 

Pasal 60
(1)	Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam        Pasal 57 huruf c adalah pranata komputer. 
(2)	Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 61
Walikota memberikan hak akses SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d kepada pemegang hak akses sesuai ketentuan perundang-undangan.
 
Pasal 62
Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f meliputi kegiatan: 
a.	perekaman data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam database Kependudukan; 
b.	pengolahan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
c.	penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi Data Kependudukan; dan 
d.	pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. 
 
Pasal 63
Perubahan Data Kependudukan dalam database dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan permohonan perubahan data dari Pemohon.

Pasal 64
Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g, huruf h, dan huruf i meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan  (back-up data/disaster recovery centre) dilakukan oleh Dinas. 

BAB VIII
PERLINDUNGAN DAN PENYIMPANAN 
DATA PRIBADI PENDUDUK

Bagian Kesatu
Perlindungan Data Pribadi Penduduk 

Pasal 65
Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
a.	keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
b.	sidik jari;
c.	iris mata;
d.	tanda tangan; dan
e.	elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Bagian Kedua
Penyimpanan Data Pribadi Penduduk

Pasal 66
(1)	Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 disimpan dalam database pada data center Dinas.
(2)	Data Pribadi Penduduk pada database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sebagai bahan informasi Kependudukan.

Bagian Ketiga
Larangan Penggunaan Data Pribadi

Pasal 67
(1)	Pemegang hak akses Data Pribadi Penduduk dilarang menjadikan Data Pribadi Penduduk sebagai bahan informasi publik, kecuali atas izin dari Walikota.
(2)	Ketentuan mengenai hak akses Data Pribadi Penduduk dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 68
Pengguna Data Pribadi Penduduk dilarang menjadikan Data Pribadi Penduduk sebagai bahan informasi publik.

Pasal 69
Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat diakses setelah mendapat persetujuan dari Menteri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 70
Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah kepada Menteri melalui Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 71
(1)	Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
(2)	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, penerapan prosedur operasional (standard operational procedure), sosialisasi, perencanaan, pengembangan, bimbingan, asistensi, pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
(3)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program dibidang Administrasi Kependudukan. 
(4)	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72
(1)	Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau diterbitkannya Dokumen Kependudukan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)	Semua ketentuan mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

			Ditetapkan di Salatiga pada 
                        Tanggal 27 September 2018

WALIKOTA SALATIGA,

ttd
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd
FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR  18

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (13/2018)

PENJELASAN 
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I.	UMUM
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, Pindah Datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, Perkawinan, perceraian, dan juga  pengangkatan, pengakuan, dan Pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atas surat keterangan Kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dengan semakin kompleksnya permasalahan Kependudukan, antara lain pesatnya perkembangan jumlah Penduduk, tingginya angka mutasi/ perpindahan Penduduk baik WNI maupun Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap/terbatas, kemudian adanya perubahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan adanya pengaturan tentang hak akses data dan Dokumen Kependudukan serta perlindungan data Penduduk yang pengaturannya belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Adminitrasi Kependudukan dapat memberikan  pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:
1.	memberikan keabsahan identitas dan  kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
2.	memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk.
3.	menyediakan data dan informasi Kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan. 
4.	mendukung terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu.
5.	menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait  dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas guna memberikan landasan operasional dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta memenuhi kebutuhan hukum seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah baru menggantikan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II.	PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Yang dimaksud dengan “persyaratan” adalah persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “pengelolaan data dan penyajian Data Kependudukan berskala Daerah” adalah pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi kota dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)		
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)		
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Kelurahan setempat” adalah Kelurahan yang membawahi wilayah kerja tempat tinggal asal pemohon.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Kecamatan setempat” adalah Kecamatan yang membawahi wilayah kerja tempat tinggal asal pemohon.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)		
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)		
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Kelurahan setempat” adalah Kelurahan yang membawahi wilayah kerja tempat tinggal asal pemohon.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Kecamatan setempat” adalah Kecamatan yang membawahi wilayah kerja tempat tinggal asal pemohon.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)		
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “tujuan menetap” antara lain:
1.	bekerja (Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri);
2.	menempuh pendidikan;
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dokumen terkait” antara lain dokumen untuk bekerja ke Luar Negeri. 
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “datang dari luar negeri” adalah WNI yang sebelumnya Pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di wilayah Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “surat keterangan tinggal tetap” adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di wilayah administratif Pemerintah Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud “Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan” adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi Penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Keputusan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Keputusan Kepala Dinas berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Kepolisian” adalah Kepolisian yang membawahi wilayah kerja tempat terjadinya peristiwa kelahiran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling singkat 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Ayat (2)
Pencatatan Peristiwa lahir mati diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati tanpa diterbitkan Akta Pencatatan Sipil dimaksudkan untuk pendataan Penduduk guna kepentingan perencanaan dan pembangunan dibidang kesehatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang melakukan perkawinan di Daerah harus melaporkan ke Dinas.
Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUAKec berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Ayat (2)
Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Kementerian Agama.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam, baik berupa Akta Nikah, Buku Nikah, atau dokumen lainnya yang sah sudah diterbitkan oleh KUA Kec, data Perkawinan yang diterima oleh Dinas tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah Perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.
Huruf b
Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, hanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima oleh Penduduk yang bersangkutan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan mencabut kutipan Akta Perkawinan adalah menarik Kutipan Akta Perkawinan dari Subjek Akta.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pelaksanaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Pelaporan kematian oleh ketua rukun tetangga kepada Dinas dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga, kelurahan, dan kecamatan.
Yang dimaksud dengan “kematian” adalah tidak ada secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pihak berwenang” antara lain: kepala rumah sakit, dokter/paramedis, lurah atau kepolisian.
Ayat (4)
Penetapan pengadilan dimohonkan oleh pihak keluarga.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tempat pemohon adalah tempat dimana akta kelahiran yang bersangkutan diterbitkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 47
	Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Pencatatan Biodata Penduduk dilaksanakan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1) 
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kepala keluarga” adalah:
a.	Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.	Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.	Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
Setiap kepala keluarga wajib memiliki NIK meskipun kepala keluarga tersebut menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat boleh terdapat lebih dari satu KK.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Apabila KK rusak, maka pemohon harus melampirkan bukti kerusakan.
Apabila KK hilang, maka pemohon harus melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
Apabila terjadi perubahan susunan keluarga, harus melampirkan bukti pendukung. 
Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti Pindah Datang, kelahiran, atau kematian.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 50
 Ayat (1)
Yang dimaksud “telah kawin” adalah telah melaksanakan Perkawinan secara sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 51
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan pengendalian dari administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database Kependudukan serta pemberian NIK.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
	Cukup jelas.
Pasal 58
	Cukup jelas.
Pasal 59
	Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61 
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63 
Cukup jelas.
Pasal 64 
Cukup jelas.
Pasal 65
	Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “data center” adalah merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan beberapa kumpulan server atau sistem komputer dan sistem penyimpanan data (storage) yang dikondisikan dengan pengaturan catudaya, pengatur udara, pencegahan bahaya kebakaran dan biasanya dilengkapi pula dengan sistem pengamanan fisik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Yang dimaksud dengan “pengguna Data Pribadi Penduduk” adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70 
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA   NOMOR 17