SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 16 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 dan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016       Nomor 2);
9.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 12);
10.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1
(1)	Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berupa laporan keuangan memuat:
a.	laporan realisasi anggaran;
b.	laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.	laporan operasional;
d.	laporan perubahan ekuitas; 
e.	neraca;
f.	laporan arus kas;
g.	catatan atas laporan keuangan.
(2)	Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
a.	Pendapatan 	Rp	882.746.082.111,00			
b.	Belanja	Rp	849.474.262.275,00			
	Surplus/
defisit			(Rp	33.271.819.836,00)   
	
c.	Pembiayaan					
	-Penerimaan	Rp	265.528.816.825,00			
	-Pengeluaran	Rp	7.000.000.000,00			
	Surplus/ defisit			Rp	258.528.816.825,00 	
d. 	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp  291.800.636.661,00
/SILPA

Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:	

1.	
Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                    Rp4.896.988.111,00 dengan rincian sebagai berikut:	

a.	
anggaran pendapatan setelah perubahan	
Rp	
877.849.094.000,00	

b.	
realisasi 	
Rp	
882.746.082.111,00	

	
selisih lebih/(kurang)	
Rp	
4.896.988.111,00	

	

	

2.	
Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                           (Rp 286.824.672.725,00) dengan rincian sebagai berikut:	

a.	
anggaran belanja setelah perubahan	
Rp	
1.136.298.935.000,00

	
b.	
realisasi	
Rp	
849.474.262.275,00	

	
selisih lebih/(kurang)   	
(Rp	
286.824.672.725,00)

3.	
Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp 225.178.021.164,00) dengan rincian sebagai berikut:	

a.	
anggaran surplus/defisit 	
(Rp	
258.449.841.000,00)	

b.	
realisasi	
(Rp	
33.271.819.836,00)	

	
selisih lebih/(kurang)   	
(Rp	
225.178.021.164,00)	

	

	

4.	
Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 78.975.825,00 dengan rincian sebagai berikut:	

a.	
anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
	
Rp	
265.449.841.000,00	

b.	
realisasi	
Rp	
265.528.816.825,00	

	
selisih lebih/(kurang)   	
Rp	
78.975.825,00	

	

	

5.	
Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:	

a.	
anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	
Rp	
7.000.000.000,00	

b.	
realisasi	
Rp	
7.000.000.000,00	

	
selisih lebih/(kurang)   	
Rp	
0,00	

	

	

6.	
Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 78.975.825,00 dengan rincian sebagai berikut :	

a.	
anggaran pembiayaan netto setelah perubahan 	
Rp	
258.449.841.000,00	

b.	
realisasi	
Rp	
258.528.816.825,00	

	
selisih lebih/(kurang)   	
Rp	
78.975.825,00	

Pasal 4
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut:
a.	
saldo anggaran lebih awal	
Rp	
265.449.841.825,00	

b.	
penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaaan pembiayaan tahun berjalan	
 (Rp 	
265.449.841.825,00)	

sub total (a+b)	
Rp 	
0,00	

c.	

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	

Rp	

291.800.636.661,00

	
sub total (c)	
Rp	
291.800.636.661,00	

d.	
koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (d)	
Rp	
0,00

e.	
lain-lain (e)	
Rp	
0,00	

Saldo anggaran lebih akhir
(c+d+e)	
Rp	
291.800.636.661,00	

   Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut:	

a.	
jumlah aset	
Rp	
3.034.424.879.879,15	

b.	
jumlah kewajiban	
Rp	
12.861.897.914,67	

c.	
jumlah ekuitas 	
Rp	
3.021.562.981.964,48	

Pasal 6
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1     ayat (1) huruf d per 31 Desember 2017 sebagai berikut:
kegiatan operasional	

pendapatan 	
Rp	
906.857.075.357,56	

beban  	
Rp 	
770.715.760.551,06	

surplus/defisit dari operasi	
Rp 	
136.141.314.806,50	

surplus/defisit dari kegiatan non operasional	
Rp	
0,00	

surplus/defisit sebelum pos luar biasa	
Rp 	
0,00	

pos luar biasa	
(Rp	
74.364.429,00)	

surplus/defisit laporan operasional	
Rp	
135.393.491.507,50	

   Pasal 7
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:	

a.	
saldo kas awal per 1 Januari 2017	
Rp	
246.495.765.773,00	

b.	
arus kas dari aktivitas operasi	
Rp 	
234.385.253.647,00	

c.	
arus kas dari aktivitas investasi 	
(Rp	
  207.428.721.261,00)	

d.	
arus kas dari aktivitas pendanaan	
(Rp	
0,00)	

e.	
arus kas dari aktivitas transitoris	
Rp	
0,00	

f.	
saldo kas akhir per               31 Desember 2017	
Rp	
291.800.636.661,00	

	

	

Pasal 8
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam             Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:
a.	
ekuitas awal	
Rp	
2.023.933.659.942,22	

b.	
surplus/defisit-laporan operasional	
Rp	
135.393.491.507,50	

c.	
dampak kumulatif perubahan	
Rp	
0,00	

d.	
koreksi nilai persediaan	
Rp	
0,00	

e.	
selisih revaluasi aset tetap	
Rp	
0,00	

f.	
lain-lain	
(Rp	
862.235.830.514,76)	

g.	
ekuitas akhir	
Rp	
3.021.562.981.964,48	

  

 Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.	

   Pasal 10	

(1)	
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran, terdiri atas:	

a.	
lampiran I	
:	
laporan realisasi anggaran;	

	
lampiran I.1	
:	
ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;	

	
lampiran I.2	
:	
rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;	

	
lampiran I.3	
:	
rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan	

	
lampiran I.4	
:	
rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;	

	
lampiran II	
:	
laporan perubahan saldo anggaran lebih;	

	
lampiran III	
:	
laporan operasional;	

	
lampiran IV	
:	
laporan perubahan ekuitas;	

	
lampiran V	
:	
neraca;	

	
lampiran VI	
:	
laporan arus kas;	

	
lampiran VII	
:	
catatan atas laporan keuangan; 	

	
lampiran VIII	
:	
daftar rekapitulasi piutang daerah;	

	
lampiran IX	
:	
daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;	

	
lampiran X	
:	
daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;	

	
lampiran XI	
:	
daftar penyertaan modal (investasi) daerah;	

	
lampiran XII	
:	
daftar rekapitulsi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;	

	
lampiran XIII	
:	
daftar rekapitulasi aset tetap;	

	
lampiran XIV	
:	
daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;	

	
lampiran XV	
:	
daftar rekapitulasi aset lainnya;	

	
lampiran XVI	
:	
daftar dana cadangan daerah; dan	

	
lampiran XVII	
:	
daftar kewajiban jangka pendek;	

	
lampiran XVIII	
:	
daftar kewajiban jangka panjang;	

	
lampiran XIX	
:	
daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);	

	
lampiran XX	
:	
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah	

(2)	

Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	

Pasal 11
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.	

	

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 30 Agustus 2018
WALIKOTA SALATIGA,

ttd
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

			   ttd
ADHI ISNANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR 16

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,

HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (22/2018)