Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2025

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur antaralain tentang ketemtuan umum, maksud dan tujuan, pendelegasian kewenangan dan pelaporan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Purwakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2025

Tempat Penetapan

Purwakarta

Tanggal Penetapan

17 Juni 2025

Tanggal Pengundangan

17 Juni 2025

Tanggal Berlaku

17 Juni 2025

Sumber

BD. 2025 (45); 18 Hlm.

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 120 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Purwakarta No. 43 Tahun 2025.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Purwakarta No. 152 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PERBUP Kab. Purwakarta No. 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

pendelegasian - wewenang - perizinan - nonperizinan
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BD. 2025 (45); 18 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2024 Peraturan ini mengatur antaralain tentang ketemtuan umum, maksud dan tujuan, pendelegasian kewenangan dan pelaporan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2025. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 118); dan b. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 152 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 152), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 18 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Badan Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2025

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

APLIKASI MOBILE

MEDIA SOSIAL