Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 57 Tahun 2022

Pedoman Pembentukan Dan Pelaksanaan Klinik Layanan Kesejahteraan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Klinik Layanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut “KILAKS” di Daerah. (2) KILAKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya meliputi kegiatan: a. perlindungan Sosial; dan b. penanggulangan Kemiskinan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pelaksanaan Klinik Layanan Kesejahteraan Sosial

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Buntok

Tanggal Penetapan

02 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

02 Desember 2022

Tanggal Berlaku

02 Desember 2022

Sumber

BD Tahun 2022 No 57

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 29 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Barsel No 57 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pembentukan Dan Pelaksanaan Klinik
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BD Tahun 2022 No 57
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Pembentukan Dan Pelaksanaan Klinik Layanan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka membantu mengidentifikas kebutuhan masyarakat miskin dan rentan terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah, serta mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan secara efektif dan efesien serta terkoordinasi, maka dipandang perlu membentuk Klinik Layanan Kesejahteraan Sosial yang disingkat KILAKS yang mencakup perlindungan social dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 huruf a UndangUndang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Bupati berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan social. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Layanan Terpadu; Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Keija dan Penyelerasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Klinik Layanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut “KILAKS” di Daerah. (2) KILAKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya meliputi kegiatan: a. perlindungan Sosial; dan b. penanggulangan Kemiskinan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022. 14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Badan Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 57 Tahun 2022

Pedoman Pembentukan Dan Pelaksanaan Klinik Layanan Kesejahteraan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

APLIKASI MOBILE

MEDIA SOSIAL