Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 56 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Penetapan Peta Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas: a. manfaat; b. keberlanjutan dan konsisten; c. keterpaduan; d. keterbukaan dan akuntabilitas; e. kebersamaan dan gotong-royong; f. partisipatif; g. keadilan; h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; j. desentralisasi; k. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; l. desentralisasi; m. tanggungjawab negara; n. keragaman; dan o. sosial dan budaya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Penetapan Peta Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Buntok

Tanggal Penetapan

17 November 2022

Tanggal Pengundangan

17 November 2022

Tanggal Berlaku

17 November 2022

Sumber

BD Tahun 2022 No 56

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 45 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Barsel No 56 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD Tahun 2022 No 56
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Penetapan Peta Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:	bahwa tanah sebagai salah satu sumber alam, wilayah hidup, media lingkungan dan faktor produksi ditujukan untuk mendukung kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya sesuai alinea ke-empat Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pancasila; bahwa meningkatnya kegiatan produksi pangan melalui pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilakukan dengan kriteria dan persyaratan penetapan; bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 75 Ketentuan Peralihan Undang-Undang 41 tahun 2009 yang belum menetapkan LP2B fan LCP2B dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota maka dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/ Permentan/ OT.140/ 2/ 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pembentukan Hukum Daerah. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas: a. manfaat; b. keberlanjutan dan konsisten; c. keterpaduan; d. keterbukaan dan akuntabilitas; e. kebersamaan dan gotong-royong; f. partisipatif; g. keadilan; h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; j. desentralisasi; k. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; l. desentralisasi; m. tanggungjawab negara; n. keragaman; dan o. sosial dan budaya.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2022. 24 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Badan Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 56 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Penetapan Peta Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

APLIKASI MOBILE

MEDIA SOSIAL