Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024

Pemberian Pertimbangan Jaksa Agung dalam Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Kejaksaan ini mengatur mengenai Pemberian Pertimbangan Jaksa Agung dalam Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pejabat PPNS). Jaksa Agung berwenang memberikan pertimbangan dalam pengangkatan Pejabat PPNS. Pertimbangan Jaksa Agung dalam pengangkatan Pejabat PPNS diberikan atas permohonan pertimbangan dari: 1) pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; atau 2) pejabat pimpinan tinggi madya atas nama pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, yang membawahi calon Pejabat PPNS.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Pertimbangan Jaksa Agung dalam Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

T.E.U.

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia

Nomor

Bentuk

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Bentuk Singkat

Peraturan Kejaksaan

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

04 Desember 2024

Tanggal Pengundangan

11 Desember 2024

Tanggal Berlaku

11 Desember 2024

Sumber

BN 2024 (935) : 6 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kejaksaan Republik Indonesia

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 234 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pertimbangan - Jaksa Agung - Pengangkatan - Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2024
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia NO. 6, BN 2024 (935) : 6 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia TENTANG Pemberian Pertimbangan Jaksa Agung dalam Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	Untuk memberikan suatu kepastian hukum mengenai pemberian pertimbangan Jaksa Agung dalam pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu diatur tata cara pemberian pertimbangan Jaksa Agung dalam pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dasar hukum Peraturan Kejaksaan ini adalah UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 16 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; Perpres No. 38 Tahun 2010; dan Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan No. 3 Tahun 2024. Peraturan Kejaksaan ini mengatur mengenai Pemberian Pertimbangan Jaksa Agung dalam Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pejabat PPNS). Jaksa Agung berwenang memberikan pertimbangan dalam pengangkatan Pejabat PPNS. Pertimbangan Jaksa Agung dalam pengangkatan Pejabat PPNS diberikan atas permohonan pertimbangan dari: 1) pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; atau 2) pejabat pimpinan tinggi madya atas nama pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, yang membawahi calon Pejabat PPNS.
CATATAN:	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2024. Lampiran file: 6 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Badan Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024

Pemberian Pertimbangan Jaksa Agung dalam Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

APLIKASI MOBILE

MEDIA SOSIAL