Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 36 Tahun 2023

PROBITY AUDIT DALAM PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman kepada APIP dan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Probity Audit. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah adalah: a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan undangan. b. Perangkat Daerah atas PBJ sesuai amanat Peraturan Perundang- menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa; c. memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta pengadaan barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah; Probity Audit barang/ jasa dilakukan pada tahap : a. perencanaan; b. pelaksanaan ; dan c. pengkomunikasian hasil audit.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 36 Tahun 2023 tentang PROBITY AUDIT DALAM PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Raja Ampat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Waisai

Tanggal Penetapan

19 September 2023

Tanggal Pengundangan

19 September 2023

Tanggal Berlaku

19 September 2023

Sumber

BD. No. 2023/36, LL Kab Raja Ampat: 13 hal

Subjek

PENGADAAN BARANG/JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 16 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB RAJA AMPAT NOMOR 36 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PROBITY AUDIT DALAM PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD. No. 2023/36, LL Kab Raja Ampat: 13 hal
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG PROBITY AUDIT DALAM PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ABSTRAK:	Bahwa untuk mendeteksi dan mencegah (early warning system) atas kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/ jasa perlu dilakukan pengawasan dengan mengoptimalkan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/ jasa. Probity Audit adalah pedoman kepada pelaku pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan Probity Audit untuk proses pengadaan barang/jasa tertentu telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman kepada APIP dan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Probity Audit. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah adalah: a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan undangan. b. Perangkat Daerah atas PBJ sesuai amanat Peraturan Perundang- menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa; c. memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta pengadaan barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah; Probity Audit barang/ jasa dilakukan pada tahap : a. perencanaan; b. pelaksanaan ; dan c. pengkomunikasian hasil audit.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023. Lamp 4 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 36 Tahun 2023

PROBITY AUDIT DALAM PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT