Pasal 4: Biaya Jaminan Kesehatan untuk Peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber dari iuran peserta yang dibayarkan oleh pemerintah, dan biaya Jaminan Kesehatan Peserta JKN non-PBI bersumber dari iuran yang dibayar oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah. Pasal 5: (1) Dana Non Kapitasi peserta JKN disetor oleh BPJS Kesehatan ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana setiap bulan sesuai klaim yang diajukan masing-masing Puskesmas. (2) Dana Non Kapitasi yang ada di rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan daerah dan seluruhnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bombana. (3) Dana Non Kapitasi yang ada pada Kas Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah terakomodir pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dicairkan berdasarkan peraturan yang berlaku. (4) Besaran Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program JKN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat