Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 26 Tahun 2023

Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP DAN TUJUAN BAB III PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BAB IV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Batauga

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

28 Oktober 2023

Tanggal Berlaku

28 Oktober 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 26

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 2 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No 26 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pedoman
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 26
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
ABSTRAK:	a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang tepat guna dan berhasil guna, sebagai upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penilaian tingkat kepuasan masyarakat, dipandang perlu menyusun pedoman pelaksanaan survei kepuasan masyarakat; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708); 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP DAN TUJUAN BAB III PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2023. 19 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 26 Tahun 2023

Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT