Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 71 Tahun 2020

Pemberian Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Akibat Dampak Penyakit Corona Virus Disease (COVID-19)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB III PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, BAB IV TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN, BAB V KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Akibat Dampak Penyakit Corona Virus Disease (COVID-19)

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

11 Mei 2020

Tanggal Pengundangan

11 Mei 2020

Tanggal Berlaku

11 Mei 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020 Nomor 71

Subjek

COVID-19 / CORONA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 4 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 71 TAHUN 2020.PDF

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pemberian
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020 Nomor 71
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pemberian Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Akibat Dampak Penyakit Corona Virus Disease (COVID-19)
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan maka dipandang perlu untuk mengatur pembebasan terhadap retribusi pelayanan kesehatan berupa surat keterangan berbadan sehat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan/n.unah sakit/puskesmas/klinik kesehatan. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Akibat Dampak Corona Virus Disease (Covid-19). 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237). 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339). 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723). 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041). 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34). 10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503). 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Y Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. 16. Keputusan Bupati Nomor 188 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Kabupaten Bombana. 17. Keputusan Bupati Nomor 201 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 186 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Bombana. BAB I KETENTUAN UMUM, BAB III PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, BAB IV TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN, BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020. 7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 71 Tahun 2020

Pemberian Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Akibat Dampak Penyakit Corona Virus Disease (COVID-19)

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT