Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 37 Tahun 2023

Pedoman Konsultasi Publik Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PERENCANAAN KONSULTASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, BAB III PIHAK YANG TERLIBAT, METODE DAN MEDIA SERTA TAHAPAN KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERDA, BAB IV TIM PELAKSANA, PENGANGGARAN DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN KONSULTASI PUBLIK, BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Konsultasi Publik Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

13 November 2023

Tanggal Pengundangan

13 November 2023

Tanggal Berlaku

13 November 2023

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 37

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 10 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 37 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 37
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Konsultasi Publik Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
ABSTRAK:	a. Bahwa untuk memenuhi hak masyarakat dalam menerima informasi sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah perlu dilakukan kegiatan konsultasi publik; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Konsultasi Publik dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 2); 12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020 Nomor 1); 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana; 14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana. BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PERENCANAAN KONSULTASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, BAB III PIHAK YANG TERLIBAT, METODE DAN MEDIA SERTA TAHAPAN KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERDA, BAB IV TIM PELAKSANA, PENGANGGARAN DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN KONSULTASI PUBLIK, BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023. 13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 37 Tahun 2023

Pedoman Konsultasi Publik Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT