Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus, angka 16 dan angka 19 diubah. 2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus. 3. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4). 4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan huruf d dihapus serta ayat (2) dan ayat (3) diubah. 5. Ketentuan Bagian Kedua Bab IV diubah. 6. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah. 7. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) diubah. 8. Ketentuan Pasal 44 diubah. 9. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah. 10. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c diubah. 11. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah. 12. Ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus. 13. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a diubah. 14. Ketentuan Pasal 70 diubah. 15. Ketentuan Pasal 71 diubah. 16. Ketentuan Pasal 72 diubah. 17. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) huruf a diubah. 18. Ketentuan Pasal 75 diubah. 19. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) dihapus. 20. Ketentuan Pasal 91 diubah. 21. Ketentuan Pasal 96 ayat (2) diubah. 22. Ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah. 23. Ketentuan Pasal 99 ayat (4) diubah. 24. Di antara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 99A. 25. Ketentuan Pasal 100 diubah. 26. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) diubah. 27. Ketentuan Huruf C Lampiran III dihapus.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

16 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

21 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

21 Oktober 2019

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 4

Subjek

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM/JDIH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 19 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA CARA
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9911 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, beberapa ketentuan Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, sehingga perlu dibatalkan; b. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga perlu dirubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus, angka 16 dan angka 19 diubah. 2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus. 3. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4). 4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan huruf d dihapus serta ayat (2) dan ayat (3) diubah. 5. Ketentuan Bagian Kedua Bab IV diubah. 6. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah. 7. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) diubah. 8. Ketentuan Pasal 44 diubah. 9. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah. 10. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c diubah. 11. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah. 12. Ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus. 13. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a diubah. 14. Ketentuan Pasal 70 diubah. 15. Ketentuan Pasal 71 diubah. 16. Ketentuan Pasal 72 diubah. 17. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) huruf a diubah. 18. Ketentuan Pasal 75 diubah. 19. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) dihapus. 20. Ketentuan Pasal 91 diubah. 21. Ketentuan Pasal 96 ayat (2) diubah. 22. Ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah. 23. Ketentuan Pasal 99 ayat (4) diubah. 24. Di antara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 99A. 25. Ketentuan Pasal 100 diubah. 26. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) diubah. 27. Ketentuan Huruf C Lampiran III dihapus.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521