Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 1999

Retribusi Terminal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Retribusi Terminal yang meliputi Nama, Obyek Dan Subyek Pajak, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Uan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retrjbusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Adminlstrasl, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebllian Pembayaran, Pengurangan,Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Ketenttjan Pidana, Penyidikan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pemalang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1999

Tempat Penetapan

Pemalang

Tanggal Penetapan

01 Juli 1999

Tanggal Pengundangan

25 Maret 2000

Tanggal Berlaku

25 Maret 2000

Sumber

LD.1999/NO.7

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pemalang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 52 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Pemalang Tahun 1999 No 7_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1989 tentang Retribusi Penggunaan Terminal

Retribusi
1999
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.1999/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal
ABSTRAK:	bahwa dengan tclah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. maka Retribusi Terminal merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II ; bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah; Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undangNomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987; Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Retribusi Terminal yang meliputi Nama, Obyek Dan Subyek Pajak, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Uan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retrjbusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Adminlstrasl, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebllian Pembayaran, Pengurangan,Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Ketenttjan Pidana, Penyidikan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2000. Peraturan Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1989 tentang Retribusi Penggunaan Terminal dicabut. 21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521