Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2007

Retribusi Pelayanan Pasar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang sewa kios, los dan pelataran, nama, obyek, subyek dan wajib retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, penetapan retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, tata cara penagihan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, sanksi, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Purbalingga

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Purbalingga

Tanggal Penetapan

08 Maret 2007

Tanggal Pengundangan

13 Maret 2007

Tanggal Berlaku

13 Maret 2007

Sumber

LD.2007/No. 2

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 24 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-purbalingga Nomor-2-Tahun-2007_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Purbalingga No. 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar yang disahkan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.33 – 913 tanggal 26 Agustus 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Seri B Nomor 9 tertanggal 1 September 1999, pada saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial - ekonomi masyarakat sehingga perlu disesuaikan; bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap Retribusi Pasar tersebut perlu diatur kembali kebijakan yang berkaitan dengan pengaturannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah ini mengatur tentang sewa kios, los dan pelataran, nama, obyek, subyek dan wajib retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, penetapan retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, tata cara penagihan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, sanksi, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2007. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1999 dicabut. 31 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521