Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 45 Tahun 2015

Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah yang meliputi angsuran dan penundaan pembayaran retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, penghapusan piutang retribusi kadaluwarsa dan pembukuan dan pelaporan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

09 Juni 2015

Tanggal Pengundangan

09 Juni 2015

Tanggal Berlaku

09 Juni 2015

Sumber

BD.2015/NO.45

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 5 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. Semarang 2015 No 45_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi Daerah
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2015/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), Pasal 83 ayat (2), Pasal 85 ayat (7), Pasal 87 ayat (3), dan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, ketentuan Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 62 ayat (7), Pasal 64 ayat (3), dan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, ketentuan Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (7), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, disebutkan bahwa peryaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran, pengurangan, keringanan, pembebasan, pengembalian kelebihan pembayaran, penghapusan piutang, pembukuan dan pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah, maka perlu dilakukan pengaturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang; Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012; Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah yang meliputi angsuran dan penundaan pembayaran retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, penghapusan piutang retribusi kadaluwarsa dan pembukuan dan pelaporan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2015. 15 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 45 Tahun 2015

Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT