Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 46 Tahun 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PAGU ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PASAL I : Pagu Alokasi Dana Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam Lampiran II Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa seKabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 57) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Utara Nomor 46 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PAGU ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Luwu Utara
Nomor
46
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Masamba
Tanggal Penetapan
23 Oktober 2023
Tanggal Pengundangan
23 Oktober 2023
Tanggal Berlaku
23 Oktober 2023
Sumber
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 46
Subjek
DANA DESA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Bidang
HUKUM UMUM
Halaman ini telah diakses 63 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan