(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas: a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; dan b. Kebijakan Akuntansi Akun.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat