Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1956

Menemukan 162 peraturan dalam 0,009 detik

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan :
  1. UU No. 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan mengenai perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
Diubah dengan :
  1. UU No. 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah
  2. UU No. 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Barat
  3. UU No. 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan
    Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Selatan
  4. UU No. 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur
    Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Timur
Diubah dengan :
  1. UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
    Pasal 1 angka 3 UU No. 25 Tahun 1956
  2. UUDrt No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 65 Tahun 1956)
Mencabut :
  1. UUDrt No. 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1956
Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 96 Tahun 1954) Tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 14 Tahun 1955 tentang Dewan Keamanan
  2. PP No. 55 Tahun 1954 tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 5 September 1955 dari Kho Jao Tong

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1956
Penetapan Retribusi Untuk Izin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 1955/1956

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1956
Surat bandingan tertanggal 26 Maret 1955 dari HARUN MATDALIL

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 1956
Keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 19 Oktober 1955 dari Pengurus G.P.P. atas Nama Po Ie Tjo

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1956
Pembentukan Koordinasi Pemerintahan Sipil

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1956
Mengadakan Suatu Tarip Minimum dan Maksimum dalam Tarip Bea-Masuk

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan